Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) KPU Sulawesi Utara mengikuti Sosialisasi Penegakan Disiplin secara daring dari Aula KPU Sulawesi Utara, Rabu (17/6). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU RI sebagai upaya meningkatkan pemahaman PPPK mengenai kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sosialisasi dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI, Yuli Hertaty. Dalam sambutannya, Hertaty menekankan pentingnya membangun kesadaran disiplin pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal BKN, serta Yosua Jaya Edi dan Bagus Panuntun dari Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN yang memberikan pemahaman terkait regulasi disiplin PPPK, Hak dan Kewajiban Pegawai, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta Konsekuensi Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan staf yang membidangi kepegawaian, serta seluruh PPPK di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PPPK semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai disiplin ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Manado, sulut.kpu.go.id— KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Kegiatan yang Memerlukan Konsultansi dari Inspektorat Utama secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (12/6). Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda. Dalam arahannya, Malonda menegaskan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh jajaran sekretariat dalam menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1551 tentang Identifikasi Kebutuhan Kegiatan Konsultansi. "KPU Kabulaten/Kota harus segera melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan yang prioritas untuk dilakukan konsultansi kepada Inspektorat Utama Setjen KPU", ujarnya Selain itu, Malonda menegaskan bahwa seluruh satuan kerja memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyiapkan dan menyediakan data serta dokumen yang sewaktu-waktu diperlukan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib administrasi dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Ia juga mendorong peningkatan progres pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Turut hadir dalam kegiatan para Kepala Bagian dan Kepala Sub bagian serta jajaran pelaksana pada Bagian Hukum KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut melaksanakan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam rangka membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua lembaga, bertempat di Ruang Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Senin (8/6). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara KPU RI dan Kejaksaan Agung RI sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan di tingkat daerah. Audiensi dipimpin oleh Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan bersama Anggota Meidy Tinangon, Salman Saelangi, dan Awaluddin Umbola didampingi Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda beserta Pejabat Eselon III. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy bersama Asisten Bidang Intelijen Ery Yudianto dan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Andi Usama Harun. Pada kesempatan tersebut, KPU Sulut dan Kejati Sulut mendiskusikan berbagai hal terkait PKS, termasuk persiapan penandatanganan PKS, pola koordinasi, dan ruang lingkup kerja sama yang akan dijalankan. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat koordinasi antara KPU Sulut dan Kejati Sulut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, menyambut baik rencana penandatanganan PKS antar kedua lembaga. Ia menyatakan dukungannya agar proses yang diperlukan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kerja sama tersebut dapat segera direalisasikan dan diimplementasikan.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Sulut secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (3/6).  Kegiatan ini diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se- Sulut yang sebelumnya telah mengikuti sidang pembacaan putusan sengketa informasi publik di KIP Sulut. Rapat dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon. Dalam arahannya, Tinangon menyampaikan bahwa KPU Sulut menghormati putusan KIP Sulut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk memanfaatkan hak pihak Termohon sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Tinangon menegaskan bahwa KPU sebagai lembaga publik penyelenggara pemilu tetap berkomitmen menjunjung tinggi  transparansi dan keterbukaan, namun demikian, pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, meminta para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan administrasi secara optimal dalam menghadapi proses sengketa yang akan berlangsung. Diskusi dipandu oleh Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Sulut, Carles Worotitjan. Turut hadir dalam kegiatan, Kasubag Hukum KPU Sulut, Christie Talumewo, serta jajaran pelaksana pada Bagian Hukum KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor KPU Sulut, Senin (1/6/2026).  Bertindak selaku Pembina Upacara, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, yang dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia". Tema ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dalam amanat yang dibacakan, disampaikan bahwa Peringatan hari lahir Pancasila Lebih dari sekadar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah "bintang penuntun" yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Setelah pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Jajaran KPU Sulut mengikuti jalannya Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 melalui siaran langsung melalui kanal Youtube BPIP RI. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar sebagai bentuk penghormatan terhadap lahirnya dasar negara Republik Indonesia.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut mengikuti kegiatan Entry Meeting Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 26 Mei 2026 bersama jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Wahyu Yudi Wijayanti selaku Inspektur Wilayah I Sekretariat Jenderal KPU RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memperkuat implementasi SAKIP dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, evaluasi SAKIP juga menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Diharapkan juga agar setiap unit kerja dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga melalui pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 ini semakin banyak satuan kerja yang memperoleh predikat A serta tidak ada lagi satuan kerja yang memperoleh nilai di bawah predikat BB, sehingga kualitas implementasi SAKIP di lingkungan KPU dapat terus meningkat. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris KPU Sulut, Meydi Malonda, yang didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Winda Tulangow , serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Ferdynand Raintung bersama staf pelaksana.