Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka Peningkatkan Penguatan Kinerja Pengawasan serta Pengendalian via Zoom Meeting, Kamis (15/10). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan. Dalam arahannya, Poluan menyampaikan pentingnya pelaksanaan pengawasan yang optimal untuk kepentingan bersama serta tindak lanjut terhadap setiap kesimpulan yang dihasilkan. Ia juga meminta agar perkembangan pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan secara jelas agar dapat dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan tindak lanjut perlu dievaluasi untuk melihat perkembangan serta mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu dibenahi agar target pelaksanaan fungsi pengawasan dan hukum dapat tercapai, terutama pada aspek yang menjadi perhatian bersama. Selanjutnya, Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, menyampaikan harapannya agar KPU Kabupaten/Kota bisa optimal melaksanakan tugas kelembagaan, termasuk dalam penanganan sengketa Informasi. Untuk itu, KPU Sulut akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, menjelaskan bahwa terdapat dua fokus utama yang penting dibahas dalam rapat koordinasi, yakni tindak lanjut hasil penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pembangunan Zona Integritas.  "Kedua hal tersebut menjadi bagian esensial dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota", ujar Tinangon Rapat koordinasi ini diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Sulut Carles Worotitjan, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Ariesto J. Matantu, Kepala Subbagian Hukum Christie Talumewo serta pelaksana di Sub Bagian Hukum.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melaksanakan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., yang baru saja dilantik untuk mengemban tugas sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kapolda, Rabu (14/10). Dipimpin oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, audiensi ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara KPU Sulut dan Polda Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Yudo Hermanto didampingi Pejabat Utama Polda Sulut menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ketua KPU Sulut bersama jajaran. Menurutnya, silaturahmi ini menjadi langkah positif untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus mempermudah komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga. Sementara itu, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menjelaskan agenda dan pelaksanaan tugas KPU Sulut pada masa non-tahapan. Ia juga menyampaikan bahwa KPU Sulut saat ini tengah melakukan persiapan untuk memasuki tahapan Pemilu yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2027. Poluan turut mengharapkan dukungan Polda Sulawesi Utara, khususnya dalam menjaga situasi keamanan serta mendukung pelaksanaan agenda kerja KPU Sulut, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara KPU Sulut dan Polda Sulawesi Utara semakin erat guna menciptakan situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu kedepan, dengan tetap mengedepankan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga. Turut hadir Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Meidy Tinangon, dan Lanny Ointu, bersama Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda. Rombongan juga didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM Winda Tulangow, Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Informasi Ferdynand Raintung, Kepala Subbagian Parmas dan SDM Lidya Rantung, serta staf pelaksana.

Manado, sulut.kpu.go.id– KPU Sulut melaksanakan audiensi  dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jumat (9/10). Kunjungan tersebut dipimpin Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama Anggota KPU Sulut Salman Saelangi dan Awaludin Umbola yang didampingi Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda. Rombongan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si, D.t. Toembidjo.  Dalam pertemuan tersebut, Kenly Poluan menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membangun dan memperkuat hubungan kelembagaan antara KPU Sulut dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ia juga menjelaskan bahwa KPU Sulut saat ini tengah mempersiapkan perencanaan menjelang dimulainya tahapan Pemilu pada 2027. Persiapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si, D.t. Toembidjo. berbagi pengalaman dan memberikan pandangan terkait peran strategis pendampingan hukum, kesiapan menghadapi proses persidangan, serta antisipasi terhadap berbagai persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan tahapan kepemiluan. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama yang dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga. Penguatan koordinasi dan pemahaman hukum diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara profesional dan akuntabel. Turut hadir dalam audiensi tersebut Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Hilda Jein Palandung, Kepala Bagian Perencaan, Data dan Informasi, Parmas dan SDM Winda Tulangow, Kepala Bagian Keuangan,Umum dan Logistik Ariesto J. Matantu, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pierre Angkouw, Kepala Subbagian Umum dan Logistik Novie Runtukahu dan staf pelaksana Juita Purnamasari.

Manado, sulut.kpu.go.id–Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota KPU Bolaang Mongondow Timur Jamal Rahman dilantik Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin yang diselenggarakan secara daring via zoom meeting, Jumat (2/10). Dalam arahan dan sambutannya Afifuddin menyampaikan pesan agar para Anggota KPU Kabupan/Kota yang baru saja dilantik agar segera menyesuaikan dengan satkernya di kabupaten/kota masing-masing. Afif juga mengingatkan untuk selalu menjaga integritas dan netralitas terutama menghadapi tahapan pemilu yang akan dihadapi kedepannya.  Pelantikan PAW ini untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU sekaligus memperkuat jajaran penyelenggaraan pemilu. Turut hadir Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama Anggota, Meidy Tinangon, Lanny Ointu, Salman Saelangi, Awaluddin Umbola serta Sekretaris Meidy R. Malonda didampingi Pejabat Eselon III dan IV serta staf pelaksana.

MANADO, sulut.kpu.go.id — Sekretaris Jenderal KPU, Suryadi resmi melantik 9 (sembilan) Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Sulut melalui video conference Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada hari Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang dalam kesempatan tersebut turut memberikan sambutan. Afif berpesan agar para pegawai senantiasa mencintai pekerjaan sebagaimana mencintai diri sendiri. Ia menyampaikan bahwa tidak ada manusia, tempat kerja, maupun institusi yang sempurna. Karena itu, diperlukan sikap saling melengkapi, bekerja sama, dan berbagi peran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut, Afif mengingatkan bahwa keputusan untuk menjadi PNS harus disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara. Tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada pimpinan dan institusi, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap tugas, pelayanan, dan pengabdian yang diberikan kepada negara. Pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi Sulawesi Utara turut disaksikan oleh Pejabat Struktural dan Fungsional.

Ambon, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menghadiri kegiatan Rapat Pembahasan Manajemen Risiko dalam Penyusunan Sistem Logistik Pemilu 4.0 Gelombang III yang diselenggarakan oleh KPU RI pada 29 September - 1 Oktober 2026 di Hotel Santika Premiere Jl. Jenderal Sudirman No. 88 Batu Merah Kota Ambon, Maluku. Kegiatan di buka oleh Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat didampingi Sekretaris Jenderal KPU RI, Suryadi, Inspektur Utama, Wida Nurfaida, Kepala Biro Logistik, Nur Wakit Aliyusron.Dalam sambutannya Yulianto menyampaikan bahwa Manajemen Risiko dalam Penyusunan Sistem Logistik Pemilu 4.0,  merupakan bagian dari upaya KPU memperkuat tata kelola logistik agar lebih terintegrasi, terukur, dan mampu memitigasi risiko sejak tahap perencanaan, produksi, pengemasan, distribusi, penyimpanan hingga penghapusan. Beliau menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan logistik yang mampu menjawab beragam tantangan di lapangan, khususnya kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Logistik 4.0 pada dasarnya merupakan proses pengembangan sistem digital dan modernisasi seluruh proses, mulai dari perencanaan, produksi, pengadaan, pengaturan, pengemasan, distribusi, hingga pengendalian. Menurutnya, seluruh proses tersebut perlu terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan dan pengadaan hingga pelaksanaan dan pasca penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, pengelolaan logistik tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi menjadi sebuah sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang  menghadirkan narasumber dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. kemudian  diskusi manajemen risiko, pembahasan proses bisnis Silog, hingga penyampaian kesimpulan dan rekomendasi kegiatan. Terundang pada kegiatan ini Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia, termasuk didalamnya KPU Provinsi Sulawesi Utara yang di hadiri oleh Ketua, Kenly Poluan Bersama Sekretaris, Meidy Malonda.  Bagi KPU Sulut, forum ini menjadi ruang untuk mengikuti pembahasan kebijakan dan pengembangan sistem logistik Pemilu secara langsung bersama KPU RI dan KPU Provinsi lainnya. Hal tersebut penting dalam memastikan kesiapan kelembagaan menghadapi kebutuhan pengelolaan logistik Pemilu yang semakin terintegrasi dan berbasis manajemen risiko.