Jajaran KPU - PPK Minut diminta cegah Pelanggaran, Sengketa dan PSU

Jajaran KPU - PPK Minut diminta cegah Pelanggaran, Sengketa dan PSU

Manado, sulut.kpu.go.id - Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil untuk Pemilu 2019 dianggap merupakan tahapan puncak dan jika bermasalah sering berujung pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Karenanya jajaran penyelenggara KPU kabupaten/Kota hingga KPPS diminta melakukan tugas dan kewenangan sesuai regulasi dan kode etik serta mengutamakan aspek pencegahan terjadinya sengketa, pelanggaran dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun penghitungan suara ulang.  

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon dalam kesempatan materi Bintek Pemubgutan Suara bagi PPK se Kabupaten Minahasa Utara di Hotel Genio Manado (27/2).

Tinangon yang didampingi lengkap lima komisioner KPU Minut memaparkan potensi-potensi pelanggaran dan sengketa berikut rekomendasi pencegahannya.  Diantaranya, Tinangon menyinggung soal TPS yang tidak memenuhi syarat serta pembukaan kotak suara yang improsedural hingga kuku petugas KPPS.

"TPS harus aksesabel, artinya bisa memberikan akses bagi masyarakat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Jangan sembarang membuka kotak suara selain disaat yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Tinangon.

Hal-hal kecil hingga persoalan kuku jari tangan anggota KPPS juga mendapat perhatian Tinangon.

"Wajib bagi KPPS yang bertugas memeriksa surat suara memperlihatkan kepada saksi dan pengawas TPS bahwa kuku mereka tidak panjang. Agar supaya jika ada surat suara tidak sah karena robek, petugas KPPS terhindar dari tuduhan," ungkap Tinangon. (admin/kpusulut/mtinangon)


Tags :

  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon


    Fax

  • FAN PAGE

  • TWITTER