KPU Berkoordinasi Dengan Kanwil Kemenkumham dan Dukcapil Terkait Status Warga Negara Asing Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2020

KPU Berkoordinasi Dengan Kanwil Kemenkumham dan Dukcapil Terkait Status Warga Negara Asing Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2020

Manado, sulut.kpu.go.id - Bertempat di Ruang Media Center, KPU Sulut melaksanakan Rapat Dalam Kantor terkait Status Kewarganegaraan Asing Dalam Penyusunan Data Pemilih untuk Pilkada serentak 2020.  Rapat koordinasi yang digelar selama dua hari, Senin 21 hingga Selasa 22 Juli 2020, mengundang dua Instansi terkait, yakni Kantor Wilayah Kemenkumham dan Dukcapil Provinsi. Rapat dipimpi oleh Anggota KPU Divisi Program Data dan Informasi, Lanny Ointu didampingi, Kabag Program Data Organisasi dan SDM, Raymond Mamahit, Kepala Bagian Umum, Keuangan dan Logistik Carles Worititjan dan Kasub Program dan Data Lani Alou serta jajaran KPU.  Sedangkan dari pihak Imigrasi hadir Kepala Divisi Imigrasi, Ganda Samosir sementara Dukcapil hadir Kabid Kependudkan, Pak Jaiman.

Berbagai hal dibahas dalam rakor itu, diantaranya soal beberapa temuan keberadaan WNA yang status kewarganegaraanya tidak jelas. Ada yang memiliki E-KTP dan tercatat dalam DP4. Hal ini menjadi tantangan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang saat ini sedang turun lapangan melakukan Coklit dan Verifikasi data Pemilih.

Sesuai aturan , WNA tidak memiliki hak memilih . “Untuk itu koordinasi ini penting, kita menyisir dan menyandingkan data bersama. Hal ini juga sebagai upaya KPU menyiapkan data Pemilih yang benar-benar akurat dan valid, kata Lanny. Untuk itu, dalam waktu yang singkat ini (Tahapan Coklit 15 Juli-13 Agustus), KPU Prov Sulut ingin memastikan tidak ada warga negara asing masuk dalam daftar pemilih. Sesuai hasil RDK tersebut KPU akan menerima data warga negara asing yang telah memiliki KITAP dan KTP elektronik. 

"KPU berkoordinasi dengan Dukcapil dan Imigrasi soal data by name by address warga negara asing. Kemudian KPU akan melakukan penyandingan data, jika masih ditemukan saat Coklit segera di tms kan sambung Lani Alou. Kepala Divisi Imigrasi, Ganda Samosir, menjelaskan sebagai mana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 21 tentang Administrasi Kependudukan, WNA yang mempunyai KTP sah jika sudah mengantongi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Imigrasi.

“WNA yang memiliki KTP dalam UU itu sah. Namun, ada syaratnya yakni yang sudah memiliki KITAP. Jika hanya KITAS jelas tidak bisa mengantongi KTP,” paparnya. Kata Ganda, masa berlaku KTP bagi Orang Asing tidak seumur hidup dan disesuaikan dengan masa berlaku izin KITAP. Izin KITAP diperpanjang setiap lima tahun. Jika tidak diperpanjang kita deportasikan. KTP Orang Asing dan KTP yang dikantongi WNI fisiknya memang sama. Namun, hal lain yang membedakan yakni pada kolom kewarganegaraan di KTP tertulis WNA,” ujarnya.

Sementara itu, Dukcapil memastikan, status Kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing jika sudah memenuhi syarat UU. ”Dukcapi hanya mencatat. Jika sudah memenuhi syarat sesuai aturan Undang Undang maka Dukcapil berhak menerbitkan KTP. Namun KTP yang diterbitkan berbeda dengan KTP WNI meski fisiknya sama,” ujar Jaiman.



  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon


    Fax

  • FAN PAGE

  • TWITTER