Pemilu Serentak Tahun 2019: Dinamika Tantangan dan Harapan

Pemilu Serentak Tahun 2019: Dinamika Tantangan dan Harapan

Manado, sulut.kpu.go.id - Pemilu Serentak Tahun 2019, telah didepan mata, praktis hanya tersisa 50 hari lagi jelang hari pemungutan suara 17 April 2019. Semakin dekat ke hari-H, maka semakin dituntut fokus penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi terwujudnya Pemilu yang ideal sesuai dengan harapan kita bersama.

Bertempat Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, BEM UNIMA bekerjasama dengan DPR RI menghadirkan narasumber yaitu Akademisi UNIMA DR. Goinpeace Tumbel, SSos, MAP, MSi, Anggota DPR RI Djenri Keintjem, SH MH, Ketua DPRD Provinsi Sulut Andre Angow, Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon sedangkan Moderator, Jefrie Delarue, Dosen UNIMA dan mantan Komisioner KPU Sulut.

Dalam pemaparannya, Tinangon menekankan harapan ideal sebuah bangsa dengan hadirnya Undan- undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, sekaligus landasan perubahan menuju terpuaskannya harapan ideal terhadap Pemilu Indonesia. Undang-undang dimaksud, telah menggabungkan pengaturan tentang penyelenggara Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam satu kesatuan undang-undang yang mengatur rezim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 E UUD 1945.

Harapan utama terhadap Pemilu serentak nampak dari tujuan dilaksanakannya Pemilu serentak dan pengaturan sistem dan tata kelola Pemilu dalam satu Undang-undang. Harapan-harapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Pasal 2 UU 7/2017 mengharapkan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
  2. Pasal 3 UU 7/2017 mengandung harapan terhadap kinerja dan sikap etis penyelenggara Pemilu. Disebutkan bawha dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:  mandiri, jujur, adil berkepastian hukum,  tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.
  3. Pasal 4 UU 7/2017 mengandung harapan terhadap penataan kembali sistem Penyelenggaraan pemilu dalam satu undang-undang, dimana penataan tersebut bertujuan untuk: memperkuat sistem sistem ketatanegaraan yang demokratis; mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; menjamin konsistensi pengaturan pemilu; mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Pemilu serentak Tahun 2019 merupakan konsekwensi logis-yuridis dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk teknis pelaksanaanya sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak mulai Tahun 2019 maka telah ditetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak

Harapan utama terhadap Pemilu di Indonesia sebagaimana maksud Pasal 2 UU 7/2017 sesungguhnya merupakan harapan yang termuat dalam konstitusi negara kita UUD RI 1945. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Tata Kelola Pemilu 2019: Mewujudkan Harapan, Menjawab Tantangan

Bagi KPU sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan Pemilu, Pemilu serentak Tahun 2019 merupakan peluang untuk mewujudkan harapan ideal dan menjawab tantangan-tantangan dalam perubahan sistem pelaksanaan dari pemilu terpisah ke Pemilu serentak. Menjawab tantangan tersebut, KPU melaksanakan serangkaian upaya pembenahan teknis tata kelola Pemilu diantaranya 1) Pemenuhan asas langsung, 2) Pemenuhan asas umum, 3) Pemenuhan asas bebas, 4) Pemenuhan asas rahasia dan 5) Pemenuhan asas Jujur dan Adil

Upaya upaya KPU telah maksimal untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Untuk lebih memaksimalkan lagi, KPU butuh peran masyarakat termasuk mahasiswa untuk secara bersama-sama mewujudkan Pemilu serentak Tahun 2019. Partisipasi masyarakat di setiap tahapan sangan diharapkan, bukan hanya untuk menggunakan hal pilih, tetapi juga memberikan masukan, pendapat, saran, kritikan yang konstruktif untuk Pemilu Indonesia yang lebih baik, untuk demokrasi Indonesia yang makin substansial. (admin/kpusulut/mtinangon)


Tags :

  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon


    Fax

  • FAN PAGE

  • TWITTER