FGD Bandung Kupas Tantangan dan Solusi Rekrutmen Adhoc
Bandung, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc yang diselenggarakan oleh KPU RI pada 7–8 Desember 2025 di Kota Bandung.
Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU, Persadaan Harahap, selaku Ketua Divisi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan didampingi oleh Idham Holik yang menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yang menyampaikan bahwa, melalui FGD ini , KPU mencoba mengurai dan menyelesaikan problematika Badan Adhoc saat tahapan Pemilu dan Pemilihan. Keduanya menambahkan Badan Adhoc sebagai bagian terpenting proses pemilu harus tuntas terkait integritas, kualitas diri hingga kesehatan.
Dalam kegiatan ini peserta menerima materi akademisi dari Universitas Padjajaran Dr. Candradewini dan Dr. Jhon Fresly yang memberikan gambaran mengenai tantangan pembentukan Badan Adhoc dan peluang perbaikan mekanisme kerja ke depan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc, mencakup evaluasi proses rekrutmen, tata kerja, hingga koordinasi kerja di lapangan.
Setiap KPU Provinsi turut menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses perekrutan Badan Adhoc serta solusi, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, dinamika seleksi administrasi, hingga tantangan teknis di wilayah tertentu , KPU Sulut yang diwakili Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon dan Kepala Subbgaian Hukum dan SDM Lidya Rantung turut memberikan masukan terkait pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan KPU RI dalam merumuskan kebijakan perbaikan ke depan.
Kegiatan FGD selama dua hari ini ditutup oleh Ketua KPU RI, Mohamad Afifuddin yang menekankan pentingnya penguatan sistem termasuk pendokumentasian dalam SIAKBA yang merupakan bagian penting untuk memastikan kualitas dan kredibiltas pemilu.
