Berita Terkini

KPU Sulut melaksanakan Rapat Evaluasi Penyampaian dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan III Tahun 2025 melalui Zoom Meeting pada Kamis, (8/1). Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon. Dalam sambutannya, Tinangon menegaskan bahwa Laporan SPIP Tahunan harus disusun secara lengkap dan sesuai dengan sistematika. Selain itu, Ia mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun 2025 oleh Inspektorat Setjen KPU, KPU se- Sulut telah memiliki perkembangan yang baik dibandingkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2025. Namun juga perlu menjadi perhatian yang serius terkait dengan catatan evaluasi agar dijadikan bahan perbaikan untuk pelaporan berikutnya. Tinangon berharap kartu kendali SPIP jangan hanya memeriksa kelengkapan dokumen, namun bisa dijadikan substansi dalam pengendalian kegiatan. Ketua DIvisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu mengingatkan bahwa laporan SPIP harus disampaikan tepat waktu kepada KPU Sulut untuk dilaporkan secara berjenjang kepada KPU RI. Disisi lain, Ia juga menekankan agar memerhatikan proses kehadiran di kantor sebagai bagian tanggungjawab yang wajib dilaksanakan sehingga roda kelembagaan bisa berjalan efektif.   Sementara itu, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda mengatakan dengan komitmen kuat dari pimpinan ditargetkan pada tahun berjalan ini, kita mampu mencapai predikat Zona Integritas. Malonda berharap kedepannya administrasi pertanggungjawaban bisa dilakukan digitalisasi, agar pengarsipannya jelas dan jika dibutuhkan dokumennya mudah diakses. Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi kartu kendali SPIP Triwulan III Tahun 2025 dan laporan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Sulut yang dipandu oleh Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU Sulut Carles Worotitjan. Rapat ditutup Ketua KPU Sulut Kenly Poluan. “rapat perdana ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan, sekaligus menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan sekadar formalitas. SPIP harus dibiasakan menjadi instrumen kebijakan yang dijadikan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap bulan”, ujar Poluan pada arahan  kegiatan penutupan rapat. Poluan juga mengatakan, melalui penerapan SPIP secara konsisten, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.  Ia berharap pada evaluasi triwulan berikutnya, capaian yang telah sesuai dapat terus dipertahankan, sementara aspek yang belum optimal dapat ditingkatkan agar pelaksanaan SPIP semakin efektif dan berkelanjutan. Kegiatan diikuti oleh Ketua, para anggota, Sekretaris, Kasubbag dan Operator SPIP KPU Kabupaten/Kota se- Sulut dan dihadiri Kasubbag Hukum KPU Sulut Christie Talumewo bersama Staf bagian hukum dan operator SPIP KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id – Mengawali aktivitas kerja awal tahun, KPU Sulut melaksanakan Rapat Kerja bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Senin (05/01). Rapat kerja yang dilaksanakan secara daring tersebut dipimpin langsung oleh Ketua bersama Anggota serta Sekretaris KPU Sulut. Kegiatan ini menjadi momentum awal tahun untuk memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman, serta memastikan arah kebijakan dan agenda kerja KPU di seluruh tingkatan berjalan sejalan dengan program kelembagaan. Selain agenda koordinasi, KPU Sulut juga sekaligus meninjau kehadiran jajaran KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara sebagai bagian dari upaya memastikan kedisiplinan, komitmen, dan kesiapan seluruh satuan kerja dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui rapat kerja perdana ini, KPU Sulut menegaskan pentingnya sinergi, soliditas, dan disiplin kerja sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kepemiluan dan pelayanan kelembagaan ke depan.

Manado, sulut.kpu.go.id — Mengawali pelaksanaan tugas di tahun 2026, KPU Sulut mengikuti Rapat yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring pada hari senin, (5/1). Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU se-Indonesia tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus sarana memperkuat kesiapan kerja kelembagaan diawal tahun. Dalam arahannya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh jajaran KPU. Ia menekankan bahwa soliditas kelembagaan merupakan kunci menjaga profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, rapat perdana tahun ini menjadi bagian dari pembinaan internal, khususnya dalam membangun budaya disiplin, kehadiran, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. “KPU adalah satu kesatuan kelembagaan.Terima kasih atas komitmen seluruh jajaran dalam mengawali tahun kerja ini,” ujarnya. Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Lanny Ointu, Awaluddin Umbola beserta Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda.

Manado, sulut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025  yang dilaksanakan secara daring pada Selasa, 30 Desember 2025. Rapat dibuka oleh Kepala Biro Keuangan KPU RI, Yayu Yuliani, yang memaparkan capaian realisasi anggaran serta evaluasi pelaksanaannya di seluruh satuan kerja KPU pada tahun 2025. Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang membahas Evaluasi Kinerja Penganggaran di Lingkungan KPU TA 2025, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang menyampaikan Evaluasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran, serta Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP yang memaparkan Evaluasi Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan KPU. Rapat ditutup dengan monitoring aplikasi e-Monev Bappenas dan Monev Kementerian Keuangan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.  Hadir sebagai peserta dari KPU Provinsi Sulawesi Utara: Sekretaris Meydi Malonda, bersama Kepala Bagian Perencanaan Data Informasi, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik, serta Kepala Subbagian Rendatin dan Kepala Subbagian Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen serta bendahara.

Manado, sulut.kpu.go.id - Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lanny Ointu, menghadiri Upacara Peringatan Hari Ibu yang digelar di halaman Kantor KPU Republik Indonesia, Senin (22/12). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh Anggota KPU Perempuan, Pejabat Eselon I dan II, hingga jajaran staf KPU RI. Upacara dipimpin oleh Anggota KPU RI Iffa Rosita, yang membacakan pidato sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dengan pesan kuat tentang peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa dan demokrasi. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Dialog Publik Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 bertema “Perempuan Penggerak Perubahan: Memimpin, Demokrasi Berkembang” yang diselenggarakan di Ruang Sidang Lantai 2 Kantor KPU RI. Dialog tersebut menjadi ruang refleksi dan penguatan peran perempuan, khususnya dalam kepemimpinan dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, yang berlangsung di halaman Kantor KPU Sulut pada , Senin (22/12). Upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU Sulut, baik Komisioner, Sekretaris, Pejabat Eselon III dan IV, Pejabat Fungsional serta Seluruh ASN di Lingkungan KPU Sulut sebagai bentuk penghormatan atas peran dan kontribusi perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Bertindak selaku Pembina Upacara, Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, yang membacakan Amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan momentum penting untuk mengenang semangat, perjuangan, dan pengabdian perempuan Indonesia dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. Mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”, menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi motor utama perubahan. Amanat tersebut juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perempuan dan anak.  Melalui pelaksanaan upacara ini, KPU Sulut meneguhkan komitmennya untuk terus mendukung nilai-nilai kesetaraan, pemberdayaan perempuan, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan semangat Merdeka Melaksanakan Dharma.