Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut ikuti webinar  “Membangun Budaya Kerja Berbasis Data di Lingkungan KPU” pada Jumat (14/11).  Kegiatan ini digelar oleh KPU Republik Indonesia, dan dibuka oleh Kapusdatin,  Mashur Sampurna Jaya, yang menekankan pentingnya data yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia juga menyampaikan bahwa KPU akan terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan lingkungan kerja yang semakin efektif dan berbasis data. Hadir sebagai narasumber, Damar Juniarto, pendiri KONDISI (Kelompok Kerja Anti-Disinformasi di Indonesia) dan PIKAT (Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi). Dalam pemaparannya, ia menjelaskan konsep VUCA—Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity—dan BANI yang menggambarkan dunia pascapandemi yang rapuh, penuh kecemasan, tidak linear, dan sulit diprediksi. Kedua kondisi ini dinilai sangat relevan bagi penyelenggaraan kepemiluan yang menghadapi dinamika regulasi dan kompleksitas sistem data pemilih. Damar menegaskan bahwa budaya kerja berbasis data menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Data real-time mampu mengurangi ketidakpastian, teknologi dapat menyederhanakan kompleksitas, dan analisis berbasis bukti memperkuat kredibilitas keputusan. Ia juga menyoroti empat prinsip utama budaya kerja berbasis data: perubahan pola pikir, akses universal, integritas dan etika, serta orientasi pada manusia, yang dinilai penting bagi peningkatan kualitas tata kelola data di lingkungan KPU. Webinar ini diikuti oleh KPU Sulawesi Utara, yang dihadiri Kadiv Rendatin Lanny A. Ointu, Kabag, serta Kasubbag dan staf Subbagian Rendatin. Partisipasi KPU Sulut dalam kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas SDM, sekaligus mendukung penerapan budaya kerja berbasis data untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi di lingkungan KPU Sulawesi Utara.

*Manado, sulut.kpu.go.id* – Ketua KPU Sulut Kenly Poluan diundang menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), bertema “Dinamika Kontemporer Sistem Partai Politik dan Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi dan Menuju Era Baru yang Demokratis dan Terbuka”, yang digelar di Aula FISIP Unsrat, rabu(12/11). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando ini dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, dosen, serta ratusan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Dalam paparannya, Poluan membedah berbagai fenomena dan tantangan politik pasca reformasi, termasuk isu pragmatisme partai politik, dominasi oligarki, kooptasi lembaga, serta distorsi ruang publik akibat disinformasi. Ia juga menyoroti bagaimana sistem multipartai dan presidensial di Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dalam sesi tanya jawab, Poluan juga mengajak mahasiswa untuk menjadi bagian dari generasi yang kritis terhadap arah politik bangsa. Ia menegaskan bahwa menjaga janji reformasi bukan hanya tugas lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Melalui kuliah umum diharapkan menjadi ruang pembelajaran dan refleksi kritis bagi generasi muda untuk memahami realitas politik Indonesia sekaligus memperkuat komitmen terhadap demokrasi yang berintegritas.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV dan Monitoring Anggaran Pasca Revisi DIPA bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara secara daring, Kamis (11/9/2025). Rapat dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) KPU Sulut, Lanny A. Ointu, yang menyampaikan pentingnya perencanaan dan penyerapan anggaran agar dapat digunakan secara tepat sesuai peruntukan serta kebutuhan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar Kasubbag dan staf di seluruh jajaran Subbagian Rendatin, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan setiap program terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda, memberikan arahan agar seluruh satuan kerja dapat merealisasikan anggaran sesuai ketentuan dan arahan dari KPU RI. Ia menegaskan agar proses revisi dan pemanfaatan anggaran dilakukan secara tepat guna serta mengantisipasi potensi hambatan di akhir tahun anggaran. Rapat kemudian dilanjutkan dengan monitoring realisasi anggaran pasca revisi DIPA oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota, serta pembahasan pelaksanaan PDPB Triwulan IV berdasarkan data terbaru dari KPU RI. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pelaksanaan coklit terbatas (coktas) untuk memastikan keakuratan data pemilih di lapangan, dengan prioritas pada data turunan Kemenlu, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal dunia, serta anggota TNI/Polri. Hadir dalam kegiatan ini  Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan, Kadiv Rendatin Lanny A. Ointu,Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda, Kabag Kasubbag dan Staf Rendatin KPU Provinsi Sulut serta Kadiv, Kasubbag dan Staf Rendatin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Rapat ditutup oleh Ketua KPU Sulut, Kenly M. Poluan, yang berharap agar koordinasi yang telah dilakukan dapat memperkuat sinergi antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik dalam pelaksanaan PDPB maupun realisasi anggaran, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan maksimal sesuai arahan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun bertempat halaman kantor KPU Sulut, Senin (10/11). Upacara yang dimulai pukul 08.00 WITA ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU Sulut, mulai dari Komisioner, Sekretaris, Pejabat Eselon III dan IV, Pejabat Fungsional, hingga seluruh ASN. Bertindak selaku pembina upacara, Anggota KPU Sulut Meidy Y. Tinangon yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dengan mengusung tema nasional “Pahlawanku Teladanku: Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan.” Dalam amanatnya Menteri Sosial Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak berhenti pada mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneladani semangat mereka melalui kerja nyata, ketulusan, dan pengabdian kepada bangsa.  “Para pahlawan mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari kesabaran dan pengorbanan yang ditempa oleh waktu dan keikhlasan,”. Ditegaskan juga tiga nilai penting yang dapat diteladani dari para pahlawan, yaitu kesabaran dalam berjuang, keikhlasan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta pandangan jauh ke depan demi generasi penerus bangsa. Seluruh Jajaran KPU Sulut mendengarkan dengan khidmat amanat yang dibacakan oleh Pembina Upacara dan ditutup dengan doa bersama untuk para pahlawan bangsa yang telah gugur. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2025, KPU Sulut menegaskan tekad untuk terus menanamkan semangat perjuangan, integritas, dan pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas kelembagaan, sebagai bentuk perjuangan para pahlawan bangsa melalui penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Jakarta, sulut.kpu.go.id — Dua Anggota KPU Sulut Meidy Y. Tinangon dan Awaluddin Umbola, resmi mengemban amanah sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) unsur KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk masa bakti 2025–2026 digelar di Hote Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Kamis (6/11/2025). Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan diikuti oleh 228 anggota TPD dari seluruh Indonesia. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Ketua DKPP Nomor 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025–2026. Dalam sambutannya, Heddy Lugito menekankan pentingnya peran TPD sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah dan etika penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. Ia berpesan agar seluruh anggota TPD yang baru dilantik senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral dalam setiap pelaksanaan tugas. “Saya percaya bahwa saudara dan saudari semuanya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Heddy Lugito. Keterlibatan Meidy Y. Tinangon dan Awaluddin Umbola diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi etik penyelenggara Pemilu di wilayah Sulawesi Utara, serta menjadi teladan dalam mewujudkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan selamat dan sukses kepada Kedua Anggota KPU Sulut Meidy Y. Tinangon dan Awaluddin Umbola atas pelantikan sebagai Tim Pemeriksa Daerah DKPP unsur KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 2025–2026.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melaksanakan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., bertempat di Kantor Kejati Sulut pada Selasa (4/11). Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, bersama Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon, Lanny Ointu, dan Salman Saelangi, didampingi Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda.  Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, rombongan KPU Sulut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., beserta jajaran. Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya KPU Sulut untuk membangun silaturahmi dan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan Kejati Sulut, khususnya dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum dan penyelenggara Pemilu. “Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya KPU Sulut memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan, terutama dengan unsur penegak hukum. Hal ini penting untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, transparan, serta berkeadilan,” ujar Poluan. Ketua KPU Sulut juga menyampaikan refleksi atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara. Poluan menuturkan bahwa walaupun KPU Sulut dinilai berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dengan aman, lancar, dan kondusif, KPU tetap melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai lini sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu ke depan. “Kami bersyukur seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan semua pihak khususnya jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang selalu bersinergi dengan KPU Sulut dalam menjaga aspek Penegakan Hukum Pemilu. Namun, keberhasilan tersebut tidak membuat kami berhenti melakukan pembenahan. Evaluasi tetap kami lakukan di semua aspek, baik teknis, sumber daya manusia, maupun koordinasi antarlembaga, agar penyelenggaraan Pemilu berikutnya dapat lebih baik lagi,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, menyambut baik audiensi tersebut dan memberikan apresiasi atas kinerja KPU Sulut dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia juga menegaskan komitmen Kejati Sulut untuk terus mendukung dan bersinergi dengan KPU dalam menjaga integritas serta kepastian hukum dalam setiap tahapan kepemiluan. “Kami mengapresiasi kinerja KPU Sulut yang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dengan tertib dan transparan. Kejati Sulut siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan Pemilu ke depan, agar tetap berjalan aman, tertib, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan hukum,” ungkap Pattipeilohy. Turut hadir Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Winda Tulangow, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas dan SDM, Carles Worotitjan, serta Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.