Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut melaksanakan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertempat di Aula KPU Sulut, Jumat (26/9/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kenly Poluan. Dalam arahannya, Poluan menekankan pentingnya manajemen perubahan dan inovasi dalam pembangunan zona integritas. Ia menjelaskan bahwa Zona Integritas(ZI) mencakup di antaranya adalah manajemen perubahan.  "Perubahan itu harus kita mulai dari diri sendiri. Komitmen masing-masing personil untuk melakukan perubahan pada kinerjanya," ungkapnya. Poluan juga menekankan bahwa dalam manajemen perubahan salah satu poin pentingnya adalah inovasi.  "Inovasi ini dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus memulai dengan membuat inovasi untuk perubahan," tegasnya lagi. Lebih lanjut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon menjelaskan mengenai rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.  Seluruh Tim kerja pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat melakukan tindak lanjut dengan mulai mengisi rencana kerja ZI ini pada bulan Oktober sampai November.  

Manado, sulut.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Knowledge Sharing Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK yang diselenggarakan oleh KPU RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (25/9/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, Karmaji, S.E., M.A. Dalam pemaparannya, Karmaji menekankan pentingnya peran ASN sebagai pelayan publik. Ia menegaskan bahwa ASN harus adaptif serta terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Karmaji juga menguraikan konsep re-branding ASN yang terdiri atas empat poin utama: ASN Berprestasi, ASN Berinovasi, ASN Bercerita Inspiratif, dan ASN Berkreasi. Melalui poin-poin tersebut, ASN diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang profesional, inspiratif, serta memberi dampak positif bagi masyarakat. Menutup kegiatan, Yuli Hertati selaku Kepala Biro SDM Setjen KPU RI mengajak seluruh pegawai KPU untuk sama-sama menyatakan komitmen untuk menerapkan budaya kerja BerAKHLAK dalam lingkungan kerja KPU, mempertahankan profesionalitas sehingga bisa  terus dipercaya oleh masyarakat. Kegiatan diikuti oleh Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, pejabat struktural, pejabat fungsional Ahli Madya, serta seluruh pegawai pada secretariat KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi Reviu dan Monitoring Penyampaian Laporan Kegiatan Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bertempat di KPU Sulut, Rabu 24/09/2025 Forum ini bertujuan untuk penyusunan laporan terkait pelaksanaan tahapan teknis pemilu dan pemilihan tahun 2024  yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Rapat Koordinasi ini menghadirkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kasubag yang membidangi Teknis dan Hukum se-Sulawesi Utara, yang dilaksanakan melalui media zoom meeting  Anggota KPU Sulut Salman Saelangi dalam sambutannya, menyampaikan bahwa KPU Provinsi maupun KPU di 15 Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti Surat Dinas KPU Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025, sebagai acuan penyelesaian laporan kegiatan Kajian Teknis pada tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.  Anggota KPU Sulut Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, menyampaikan agar Sekretariat KPU Kab/Kota selaku pengendali untuk 5 (lima) aplikasi pada divisi terkait agar dapat dikelola secara baik dan benar dengan penuh rasa tanggung jawab oleh para Kasubag sebagai admin. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Subag terkait memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan rakor tersebut.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut ikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi di Lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, Selasa (23/9/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz yang dihadiri juga oleh Anggota KPU RI Iffa Rosita, dan Deputi Bidang Teknis KPU RI Eberta Kawima. Dalam sambutannya, Mellaz menekankan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keterbukaan informasi publik, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, kemudahan akses terhadap informasi publik merupakan hal yang wajib dijalankan secara konsisten oleh PPID. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: 1.    Handoko Agung Saputro - Komisioner Komisi Informasi Pusat, dengan materi Memahami Kembali Pengecualian Informasi Publik. 2.    Arbain - Direktur Tera Indonesia Consulting dengan materi Pengelolaan Informasi dikecualikan di KPU Di KPU Sulut, kegiatan diikuti oleh Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda, didampingi Kepala Subbagian Parmas SDM, staf, serta operator PPID.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut dan KPU Papua menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), untuk menyelesaikan masalah data ganda antar kedua provinsi. Selasa (23/09). Kadiv Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Papua, Amijaya Halim, mengapresiasi kesempatan untuk berkoordinasi dalam faktualisasi data pemilih, terutama terkait data ganda. Sementara itu, Kadiv Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu, menekankan pentingnya penyelesaian data ganda yang tercatat antara Sulut dan Papua, dengan harapan semua operator kabupaten/kota dapat menyelesaikan tugas ini dengan cepat dan efisien. Di akhir rapat, Ointu menegaskan bahwa koordinasi akan terus dilakukan untuk memastikan data pemilih yang valid tanpa ada data ganda yang tersisa antar kedua Provinsi sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi PDPB TW III. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan KPU Sulut dan KPU Papua serta operator Sidalih dari kabupaten/kota masing-masing.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut ikuti bimbingan Teknis Tata Cara Penginputan Aplikasi E-Lapkin yang digelar KPU Republik Indonesia secara daring, Senin (23/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bimtek dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI, M. Syahrizal Iskandar, dalam sambutannya ia menegaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi E-Lapkin untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi kinerja. “Saat ini nilai KPU masih berada pada angka 69,5 dengan predikat B. Dengan adanya E-Lapkin, harapannya nilai tersebut bisa meningkat menjadi BB,” ujarnya. Pada sesi materi, Dwi Selamet dari Kementerian PANRB menjelaskan secara rinci mengenai tata cara penggunaan aplikasi E-Lapkin, mulai dari proses penginputan data hingga penyusunan laporan kinerja. Ia menekankan bahwa aplikasi ini hadir untuk memberikan berbagai manfaat, antara lain memudahkan pelaporan, menjaga konsistensi data, serta mempercepat proses evaluasi kinerja. Dengan adanya bimtek ini, KPU Sulut bersama jajaran KPU se-Indonesia diharapkan dapat lebih memahami mekanisme penggunaan aplikasi E-Lapkin dan mampu mengimplementasikannya secara optimal di lingkungan kerja masing-masing. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara bersama operator E-Lapkin.