Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut ikuti Rapat Konsolidasi Tata Kelola Layanan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI pada Jumat s.d Sabtu (12 s.d 13/09). Kegiatan resmi dibuka oleh Yuli Hertati sebagai Kepala Biro SDM KPU RI dan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) antara lain:  Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng – Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN yang memaparkan strategi penataan dan tata kelola kepegawaian. Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP – Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN yang membahas proses pengadaan ASN berbasis merit, transparansi rekrutmen, dan mekanisme mutasi serta rotasi pegawai yang mendukung distribusi SDM secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi. Lia Rosalina, S.Sos, MAP - Direktur  Status dan Pemberhentian ASN, yang memaparkan prosedur penetapan status kepegawaian, mekanisme pemberhentian ASN sesuai regulasi, serta pengelolaan administrasi pensiun yang tepat waktu dan akuntabel. Dr. Halim S.H, M.H – Direktur Pengawasan dan Pengendalian III BKN RI yang membahas terkait Merit System Principles dan Penegakan Disiplin PNS. Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc - Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN dengan paparan materi Kebijakan Penilaian Kompetensi dan Potensi dalam Mendukung Manajemen Talenta ASN. Secara umum para narasumber menyampaikan terkait teknis, regulasi, serta langkah implementasi layanan ke depan antara lain implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pangkat Otomatis (PPO) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang telah mendapat kepercayaan dari BkN  menjadi pilot project Kementerian/Lembaga. KPU RI bersama seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota berkomitmen mendukung penuh penerapan KPO dan PPO sebagai langkah strategis menuju pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Di lingkup KPU Sulut, kegiatan dipantau oleh Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda dan dihadiri oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Winda Tulangow,  Kepala Subbagian Hukum dan SDM Lidya RantUng serta staf pengelola SDM.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut melaksanakan kegiatan Zumba bersama bertempat di halaman Kantor KPU Sulut, Jumat,(12/9). Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 Wita ini diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Sulut. Zumba ini menjadi salah satu upaya lembaga dalam menjaga kesehatan jasmani, meningkatkan semangat kerja, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Melalui kegiatan olahraga bersama ini, KPU Sulut mendorong terciptanya suasana kerja yang sehat, solid, dan penuh energi positif.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut melaksanakan Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Keuangan Semester I tahun 2025 pada satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Utara melalui daring, Rabu (10/09). Rapat yang diikuti oleh Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Operator SAKTI dari 15 (lima belas) satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Utara ini dipimpin oleh Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, Logistik KPU Provinsi Sulawesi Utara Rudy Lalonsang bersama dengan Kasubag Keuangan Ferdynand Raintung.  Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti dan koordinasi antara satker KPU  Provinsi dengan KPU Kabupaten/kota mengenai tindak lanjut dari rekomendasi Laporan Hasil Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama KPU RI atas Laporan Keuangan Semester I tahun 2025. Dalam rapat ini juga membahas tentang penata kelolaan Aset-aset Barang Milik Negara (BMN) untuk mengoptimalkan penggunaan aset secara fisik, legal dan ekonomis dengan memperhatikan prinsip akuntabel, tertib, efisien dan efektif. Dalam kegiatan yang disupervisi oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Malonda, juga mengikut sertakan Operator SAKTI, Operator Aset dan staf di KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut gelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama KPU Kabupaten/Kota secara daring, Kamis (11/9/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi bersama KPU RI pada Selasa (9/9/2025). Dalam rapat tersebut, KPU RI menekankan pentingnya penanganan data pemilih yang masih ditemukan bermasalah, seperti data ganda dan data invalid selanjutnya dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota untuk membahas secara detail mengenai klasifikasi data Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat di masing-masing daerah. KPU Sulut berharap melalui kegiatan ini, proses pemutakhiran daftar pemilih dapat berjalan lebih optimal sehingga kualitas data pemilih menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang semakin akurat dan terpercaya. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Divisi Perencanaan, Data, Informasi bersama Kapala Bagian, Kapala Sub Bagian dan Operator Sidalih ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan tema Penataan Daerah Pemilihan dan Mekanisme Pungut Hitung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertempat di Aula kantor KPU Sulut , Selasa (9/9).  Forum ini bertujuan menghimpun masukan teknis serta merumuskan langkah kebijakan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. FGD ini menghadirkan organisasi masyarakat, pegiat pemilu, perwakilan partai politik, serta jajaran KPU kabupaten/kota se-Sulut baik secara luring maupun daring. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, dalam sambutan pembukaaan, menyampaikan bahwa penataan daerah pemilihan di Sulut merupakan kelanjutan dari proses penataan Dapil pada Pemilu 2019. Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilihan nasional dan daerah. “Apakah putusan ini akan ditindaklanjuti tentu menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Namun sebagai entitas politik di daerah, kita perlu mempersiapkan segala kemungkinan jika tindak lanjut tersebut berdampak pada pemilu lokal. Hal ini membawa konsekuensi teknis yang harus diantisipasi sejak dini, khususnya dalam penataan dapil serta mekanisme pungut hitung,” ujar Poluan. Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, yang juga selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan menegaskan, bahwa kegiatan ini dirancang untuk membuka ruang diskusi bersama partai politik, stakeholder, dan organisasi masyarakat terkait penataan Dapil pasca putusan MK 135/PUU-XXII/2024. “Meskipun kewenangan penetapan dapil berada di KPU, masukan dari daerah tetap menjadi gagasan penting dalam merespons tantangan teknis dan regulatif pada pemilu mendatang,” jelas Saelangi. Turut hadir Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Lanny Ointu, Awaluddin Umbola didampingi  Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda, Kabag Teknis dan Hukum Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Novie T. Runtukahu, Kasubag Hukum Christie M. Talumewo, serta staf pelaksana KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar oleh KPU Republik Indonesia secara daring. Selasa (09/09). Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi data pemilih sebagai salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pelaksanaan rapat dipimpin oleh anggota KPU RI yang juga Ketua Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos. Dalam arahannya, Betty menjelaskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat proses pemutakhiran DPB, termasuk sinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga validitas data pemilih. KPU Sulut turut aktif berpartisipasi dalam rapat tersebut, bersama dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kehadiran ini menjadi bagian dari komitmen KPU Sulut dalam mendukung penyusunan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjelang tahapan pemilu berikutnya. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan terjadi keseragaman pemahaman dan langkah kerja antara KPU RI dan seluruh KPU provinsi, sehingga pemutakhiran daftar pemilih dapat berjalan lebih efektif serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pemilih. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu bersama Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih.