KPU Sulut Hadiri FGD Penyusunan IDI 2025, Perkuat Komitmen Demokrasi yang Berintegritas dan Berbasis Data
Manado, sulut.kpu.go.id – Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpolda) Sulawesi Utara, Kamis (12/2).
FGD ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai indikator penyusun IDI, termasuk isu-isu penting seputar hak politik warga negara.
Kepala Badan Kesbangpol Daerah Sulawesi Utara, Jhonny A. Suak, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk meningkatkan kualitas penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di daerah. Ia berharap FGD ini menjadi ruang dialog yang terbuka, inklusif, dan berbasis data, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui pandangan dan masukan konstruktif dari para peserta.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Sulawesi Utara, Agus Sudibyo, menegaskan bahwa esensi dari pertemuan ini adalah menghasilkan informasi yang bersumber dari eviden atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyampaikan bahwa forum ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan capaian pada setiap indikator IDI sekaligus mempertahankan nilai-nilai positif yang telah diraih sebelumnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai indikator IDI yang dipandu oleh fasilitator dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa aspek yang menjadi fokus diskusi antara lain netralitas penyelenggara pemilu serta terjaminnya hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan FGD Penyusunan IDI Tahun 2025. “FGD ini menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi bersama untuk memastikan demokrasi di Sulawesi Utara terus tumbuh secara sehat dan berintegritas. KPU sebagai penyelenggara pemilu berkomitmen menjaga netralitas serta memastikan hak pilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara terlindungi dengan baik,” ujar Meidy.
FGD ini turut dihadiri oleh DPRD Sulut, Bawaslu, PTUN, Polda Sulut, Pemprov Sulut, Ormas, Parpol, Media, Akademisi, serta tamu undangan lainnya.
