Berita Terkini

Manado, Serangkaian kunjungan kerja dilakukan KPU Sulut hal ini tentu saja merupakan usaha KPU Sulut untuk memaksimalkan persiapan-persiapan jelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Kali ini KPU Sulut menyambangi Kemenkumham Kanwil Sulawesi Utara pada hari Rabu (2/3/2022), diterima langsung oleh Kakanwil Jonny Pesta Simamora yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald S. Lumbuun, Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Arthur Lucky Mawikere dan pejabat lainnya.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh hadir langsung bersama dengan Salman Saelangi, Lanny Ointu serta perwakilan jajaran Sekretariat KPU Sulut Kabag Perencanaan Data dan Informasi Winda Tulangow serta Kasubag Data dan Informasi Lani Alou.

Mengawali percakapan Mewoh memperkenalkan Tim KPU Sulut yang hadir serta mengutarakan maksud kunjungan kerjanya kali ini.

Selanjutnya Ardiles juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak Kemenkumham Kanwil Sulawesi Utara karena selama ini KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota telah banyak terbantu terutama dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2020 kemarin, terutama dalam hal penyusunan daftar pemilih. Mewoh mengapresiasi  dukungan dari Kemenkumham disaat KPU Sulut Menyusun daftar pemilih di Lapas/Rutan yakni warga  binaan yang ada di wilyah sulut.  Semaksimal mungkin KPU berupaya untuk melakukan pendataan semua warga binaan agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pikada. Mewoh juga menyampaikan KPU RI sudah menerima penghargaan sebagai JDIH Terbaik kategori Lembaga non Kementrian, untuk itu Mewoh berharapa Kemenkumham Sulawesi Utara dapat memberikan masukan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk JDIH KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah rilis.

Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dalam sambutannya menyampaikan, 15 KPU Kabupaten Kota setiap bulannnya melakukan Pleno PDPB dan itu juga dilakukan oleh KPU Privinsi, tapi dalam setiap 6 Bulan KPU Sulut akan mengundang stakeholder terkait untuk melakukan Pleno dan kami mengharapkan Kemenkumham dapat membantu memberikan data warga binaaan yang sudah bebas dalam setiap 6 bulan untuk kami data mereka sudah pindah ke daerah/wilayah mana.

Salman Saelangi menambahkan ”Ketika tahapan sudah ada, mungkin kami bisa melaksanakan sosialisasi di lingkungan Lapas, untuk itu diharapkan Kemenkumham dapat memberikan akses untuk paket sosialisasi dan dapat berjalan bersama dengan pekerjaan tim divisi data dalam melakukan pendataan pemilih, dan kami juga meminta catatan-catatan atau mungkin masukan untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti ”,ujar Saelangi.

Jonny P. Simamora kemudian menanggapi hal tersebut ”kami di Kemenkumham tentu akan ikut andil membantu menyukseskan agenda pemerintah seperti halnya di KPU, demi kelancaran Pemilihan mendatang. Adapun terkait JDIH juga kami sangat mengapresiasi karena kita sama-sama menyukseskan upaya untuk satu jaringan hukum nasional untuk mencerahkan dan menjelaskan kepada masyarakat kita. Dijaman teknologi informasi yang sangat banyak ini, kadang-kadang bisa membuat tersesat di dunia maya karena tidak ada informasi yang bersifat valid, dengan adanya JDIH diharapkan masyarakat dapat memiliki sumber yang akurat dan dapat dipercaya” ujarnya. Acara ditutup langsung oleh Bapak Ardiles Mewoh dan dilanjutkan dengan foto bersama antara jajaran KPU dan Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara