Berita Terkini

Jakarta, sulut.kpu.go.id- KPU Provinsi Sulawesi Utara menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama KPU RI, kamis(14/2/2024). Rapat Pleno Hari ke-16 Panel B dipimpin langsung oleh Anggota KPU August Mellaz dan Idham Holik. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly Poluan didampingi Anggota Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Lanny Ointu dan Awaluddin Umbola membacakan hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI. Pembacaan Hasil Rekapitulasi berlangsung kurang lebih selama 50 menit dan berjalan lancar dan aman. Setelah hasil Pemilu 2024 wilayah Sulawesi Utara disahkan, KPU Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Ketua Kenly Poluan mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sulawesi Utara sehingga berjalan tertib dan aman. Turut mendampingj Sekretaris KPU Sulawesi Utara Lucky Firnady Majanto, Kepala Bagian Teknis Parhupmas,Hukum dan SDM,Kepala Sub Bagian Teknis Parhubmas serta staf Pelaksana KPU Sulawesi Utara.(Bb/Ed:NR : Foto at by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar Entry Meeting di kantor KPU Sulut, pada hari Rabu (28/07/2024), Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, dalam sambutannya menyampaikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Sulut akan sangat kooperatif terkait pemeriksaan Laporan Keuangan KPU yang akan dilakukan oleh BPK RI.  “kami berharap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan bisa berjalan dengan lancar”, ujar Poluan. Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Lion Tampubolon mengatakan pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan dengan output berupa opini atas laporan keuangan. Tampubolon juga menyampaikan, BPK RI dalam memberikan opini mempunyai empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “pemeriksaan laporan keuangan di KPU se- Sulut akan dimulai pada tanggal 28 Februari sampai dengan 8 Maret 2024”, tutup Tampublon. Sekretaris KPU Sulut Lucky F. Majanto, pada kesempatan itu, mengingatkan kepada Kabupaten dan Kota se- Sulut untuk bisa bekerjasama dengan Tim Pemeriksa dalam penyajian dokumen dan data yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pengendali Teknis Inspektorat KPU Lalu Agus Sudrajat, Sekretaris KPU Kabupaten dan Kota serta para Kepala Bagian Pejabat Fungsional dan Kepala Sub Bagian di KPU Sulut. (Bb/Ed:NR Foto By Wale Pemilu).

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi Terpadu Pelaksanaan Tahapan Distribusi Logistik, Masa Tenang, serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, bertempat di Luwansa Hotel and Convention Center yang berlangsung tanggal 9-11 februari 2024. Pada kegiatan ini KPU Sulut mengundang Bawaslu Sulut, KPU dan Bawaslu Kab/Kota se-Sulawesi Utara. "Hari pemungutan suara tanggal 14 februari tinggal beberapa hari, oleh karenya penting untuk membangun persepsi dan kesepahaman terkait ketentuan-ketentuan secara bersama hingga menemui satu kesepahaman dan apabila ada perbedaan dalam hal itu dapat dimitigasi dan kemudian didiskusikan dan dicari solusinya terutama dalam hal distribusi logistik hingga tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi terutama di tingkat PPK dan Panwascam, PPS dan PKD, hingga KPPS dan PTPS”, ungkap Ketua KPU Sulut Kenly Poluan pada pembukaan kegiatan tersebut. Disisi lain Ketua Bawalu Sulut Ardiles Mewoh mengapresiasi KPU Sulut atas digelarnya kegiatan ini karena baik KPU dan Bawaslu butuh forum diskusi untuk sama-sama membangun satu kesepahaman” sejauh ini KPU dan Bawaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu masih satu kesepahaman terkait regulasi, kalau ini terus berlangsung tentu sangat baik karena memperkecil permasalahan-permasalah yang akan ditemui dilapangan” ungkapnya. Baik KPU Sulut dan Bawaslu Sulut menghimbau kepada para peserta yang hadir agar berdoa bersama-sama agar pelaksanaan pemilu sesuai apa yang kita harapkan bersama yakni berjalan lancar,aman dan damai. Turut hadir pada kegiatan Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu,Salman Saelangi,Meidy Tinanong dan Awaluddin Umbola serta hadir sebagai narasumber Anggota Bawaslu Sulut Steffen S.Linu, Erwin F. Sumampouw.(Bb/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - bertempat di Luwansa Hotel Manado, KPU Sulut gelar Rapat Koordinasi bersama Forkopimda dan Stakeholder tentang Distribusi Logistik dan Kesiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu serentak tahun, jumat(9/2/2024).  Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon,Lanny Ointu,Salman Saelangi dan Awaluddin Umbola serta Sekretaris Lucky.F Majanto hadir membuka kegiatan Rakor dan mengucapkan terima kasih apresiasi atas kehadiran seluruh Forkopimda dan stakeholder. Dalam kesempatannya Poluan menyampaikan juga bahwa Keberhasilan Pemilu 2024 adalah upaya bersama dari kita semua Forkopimda maupun Stakeholder.  “Saat ini KPU Sulut tengah melaksanakan kegiatan yang penting yaitu Pendistribusian Logistik Pemilu. Dimana untuk alur proses distribusinya secara berjenjang yakni KPU Kab/Kota ke PPK, kemudian dari PPK ke PPS dan terakhir menuju TPS adapun pendistribusian secara langsung yaknis dari KPU Kab/Kota ke TPS. Untuk informasi Distribusi saat ini sedang berjalan untuk wilayah Sangihe dan Talaud”, pungkasnya. “Pada tanggal 12 februari 2024 nanti KPU bersama Forkopimda akan melakukan monitoring proses distribusi logistik di wilayah Sulut, selain itu kami juga akan mengecek sistem pendukung seperti listrik dan keadaan cuaca pada hari pemungutan suara.Tidak lupa juga kami akan mengecek terkait kesehatan penyelenggara pemilu, posko kesehatan serta kesiapan Puskesmas dan Rumah Sakit. Disisi lain Anggota KPU Awaluddin Umbola dan Salman Saelangi menyampaikan proses masa tenang kampanye dan juga teknis dan kondisi pemungutan dan penghitungan pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 nanti. Pada Rapat Koordinasi itu Forkopimda yang terundang memaparkan kesiapan dan dukungan mewakili instansi masing-masing dari semua  Adapun peserta rapat diantaranya : Unsur Forkopimda 1. Gubernur Sulut diwakili Fery Sangian Kesbangpol Sulut 2. Kapolda Sulut diwakili KBP Mugi Sekar Jaya 3. Kabinda Sulut Brigjen Reimond ME, MM 4. Danrem 131/Stg diwakili Kolonel Dani Hermawan Kasiter 5. Danlantamal VIII diwakili Kolonel M. Noordin M Asisten Operasi 6. Danlanudsri Kolonel Tri Ratno P. Dan Unit Intelud. 6. Kejati Sulut diwakili Kolonel Marten Tendi Asintel 7. Fabian Kaloh Anggota DPRD Prov. Sulut.    Stakeholder 1.PLN Manado Rio Kaeng Pemeliharaan 2.PLN Manado Riedel Tampa Operasi 3. PLN Manado Rayki Limpung Operasi 4. Dinkes Prov. Sulut dr. Linda Matali Kabid Yankes 5. Satpol P P. Prov. Sulut Aljadi Majid Kasie Binwas 6.BMKG Ben Arther Molle Koordinator bid, Obs Info 7.BMKG M. Hatta Rachim Koor. Onservasi. (Ucu Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadakan kegiatan Sosialisasi Dukungan Sekretariat Bersama Stakeholder Dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan Serta Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara bertempat di Hotel Ibiz Manado (8/2/2024).  Kegiatan tersebut diusung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Aldrin Christian dan secara resmi di buka oleh Anggota Bawaslu Sulut Steffen Linu. Turut hadir sebagai peserta yaitu para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, media massa, dan para mahasiswa yang diwakili oleh anggota BEM dari masing-masing kampus.  Pada kegiatan ini, Ketua Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi Lanny Ointu diundang sebagai narasumber yang kemudian memaparkan mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024. Diawal paparannya, Ointu lebih dulu mengingatkan bagi para peserta untuk segera memastikan apakah sudah benar-benar terdaftar sebagai DPT melalui laman cekdptonline. Selain itu juga agar nanti saat hari-H pemungutan suara, para pemilih datang ke TPS dengan membawa KTP Elektronik dan C-Pemberitahuan. “Poin penting yang mau saya ingatkan juga untuk mengecek kembali surat suara yang diterima sebelum pencoblosan apakah tidak ada kerusakan dan telah ditandatangani oleh petugas KPPS atau belum”, ujar Ointu Selanjutnya dalam materinya Ointu menguraikan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang diawali dari jadwal dan tahapan pemungutan suara, tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dimulai dengan pra pemungutan suara hingga proses pelaksanaan penghitungan suara. “Kalau bapak/ibu perhatikan KPU sekarang ini ditiap tahapannya telah berbasis teknologi, untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini kami menggunakan yang namanya Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap). SiRekap ini telah kami gunakan pada Pilkada Tahun 2020 Jadi SiRekap ini adalah alat bantu untuk mempermudah proses penginputan dan rekapitulasi hasil pemilihan." jelas Ointu.  Diakhir materi, Ointu juga menyampaikan harapannya agar semua yang hadir disini agar datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 nanti untuk menggunakan hak suaranya, supaya Sulawesi Utara bisa kembali menjadi daerah dengan jumlah partisi pemilih tertinggi se-Indonesia.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Minahasa Utara, sulut.kpu.go.id - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon hadir sebagai narasumber di kegiatan  “Sosialisasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses dan Pemetaan Potensi Sengketa Pada Tahapan Masa Tenang Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara”, yang digelar Bawaslu Sulut, bertempat di Sutan Raja Hotel Minahasa Utara (7/2/2024). Kegiatan tersebut dibuka Anggota Bawaslu Sulut Donny Rumagit. Adapun peserta pada kegiatan ini yakni tokoh masyarakat, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Dalam materinya Tinangon menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme tindak lanjut KPU atas putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.  “Posisi KPU dalam sistem penegakan hukum pemilu itu sebagai termohon dalam sengketa, terlapor dalam penanganan pelanggaran administrasi, dan teradu dalam penanganan pelanggaran kode etik.  Untuk penanganan sengketa sesuai undang-undang pemilu, maka KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap putusan bawaslu," ungkapnya.  Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Tinangon menjelaskan bahwa setelah KPU menerima putusan dari Bawaslu, maka KPU memutuskan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya  dalam forum Rapat Pleno. Di mana dalam Rapat tersebut diputuskanlah langkah-langkah konkrit serta jadwal tahapan tindak lanjutnya.  “Yang mana pada prinsipnya KPU wajib menindaklanjuti setiap putusan dari Badan Pengawas Pemilu disemua tingkatan, jangankan putusan rekomendasi pun wajib kami tindak lanjuti karena kalau misalnya KPU tidak menindalanjuti hal itu bisa dilaporan Bawaslu ke DKPP sebagai pelanggaran kode etik”, ujarnya menutup paparannya.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)