Berita Terkini

#TemanPemilih, KPU Provinsi Sulawesi Utara Laksanakan Penyerahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilu Serentak 2024 di Aula Kantor KPU Sulut (3/11). Penyerahan ini diserahkan langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Sulut dan diterima oleh Perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta disaksikan oleh Bawaslu Sulut.

#TemanPemilih, KPU Provinsi Sulawesi Utara Laksanakan Penyerahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilu Serentak 2024 di Aula Kantor KPU Sulut (3/11). Penyerahan ini diserahkan langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Sulut dan diterima oleh Perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa serta disaksikan oleh Bawaslu Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id – Sebagai perwujudan kesetaraan hak politik tiap warga negara dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada penyelanggaraan Pemilu maka KPU Sulut kemudian berkoordinasi dengan Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Sulut di Ruang Rapat KPU Sulut, jumat(3/11). Pada kesempatan itu, Ketua Divisi Sosialiasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola menyampaikan 102 hari lagi menuju hari-H Pemungutan suara, untuk itu kami gencarkan komunikasi dengan penyandang disabilitas, hal ini penting bagi kami untuk didiskusikan supaya bisa memastikan hak akses penyandang disabilitas di TPS dapat terpenuhi. “sebenarnya teknis pemungutan suara bagi penyandang disabilitas telah diakomodir dalam undang-undang pemilu selain itu pada DPT juga secara garis besar telah menggambarkan ragam disabilitas, namun terkadang faktor perbedaan pemahaman sehingga kondisi dilapangan agak berbeda, karena itu keterlibatan Anggota PPUAD Sulut pada forum ini sangat penting agar kami bisa mendapatkan masukan dan saran untuk memastikan pelayanan kepada pemilih mencakup semua kalangan”, ujar Umbola.  Umbola juga mengatakan, ini tidak hanya menjadi forum diskusi yang terakhir, kedepannya kami akan melibatkan PPUAD Sulut disetiap forum-forum yang akan dilaksanakan oleh KPU Sulut, mengingat Pesta Demokrasi ini merupakan event kita semua, jadi sudah sepatutnya semua warga Indonesia dilibatkan. Ketua PPUAD Sulut Steven Kowaas menyampaikan terima kasihnya karena telah meluangkan waktunya menerima kunjungan kami kesini, adapun maksud kedatangan kami yakni ingin bersilaturahmi, disamping itu kami juga ingin menyampaikan hambatan-hambatan yang kami temui sejauh ini yang kiranya perlu dicari solusinya dan perlu diperhatikan demi mewujudkan Pemilu yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Diakhir pertemuan PPUAD Sulut menyerahkan SK Kepengurusan DPD PPUAD Sulut dan MOU antara KPU dan PPUAD. Turut hadir dalam kegiatan Kabag Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas, Hukum dan SDM KPU Sulut Carles Worotitjan dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas KPU Sulut Novie Trenly Runtukahu.   (Bb/Ed:NR Foto By Wale Pemilu).

Manado, sulut.kpu.go.id – Guna membahas persoalan Penyandang Disabiltas dalam menghadapi Pemilu 2024, KPU Sulut menerima audiensi Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Organisasi Kemasyarakatan Tunanetra Indonesia Dewan Pengurus Daerah Sulut bertempat di Ruang Rapat Rapat KPU Sulut, Jumat(3/11). Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Awaluddin Umbola menerima Perwakilan Pertuni. Mengawali pertemuan ini Umbola menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas kujungan Pertuni kesini, mengingat pentingnya pertemuan ini untuk membahas persoalan dan keterlibatan penyandang Disabilitas nanti dalam menghadapi pemilu 2024 selain itu kami juga ingin memastikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak nya di Pemilu 2024 terfasilitasi dengan baik.  Andreas Kewet selaku sekretaris Pertuni menyampaikan maksud kunjungan kami ke KPU Sulut diantaranya mengenai keterlibatan Pertuni dalam pendidikan politik demi kemajuan demokrasi di Provinsi Sulut, Adanya kendala bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara pada hari H nanti, yang tentunya butuh difasilitasi, diakomodasi akses bagi disabilitas di TPS nanti.  Selain itu ketelitian dari petugas KPPS nanti tentu sangat membantu penyandang disabiltas nanti dalam menggunakan hak suaranya di 14 Februari 2024 ditambahkan oleh Telma Buyung selaku bendahara Pertuni Sulut.  Hadir dalam pertemuan ini Kabag Teknis Penyelenggara, Parmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan Kepala Sub Bagoan Teknis Penyelenggara dan Parmas Novi Runtukahu.   (Ucu, Ed Novi. Foto ; Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Memastikan pendistribusian logisitik berjalan lancar menjadi hal penting  yang harus diperhatikan oleh KPU tak kerkecuali faktor cuaca, untuk itu KPU Sulut kemudian berkunjung ke Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulut pada hari kamis (2/11). Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan hadir bersama Anggota  Meidy Tinangon dan Awaluddin Umbola. Kunjungan ini disambut oleh Kepala Stasiun Geofisika Manado, yang juga merupakan Koordinator BMKG Provinsi Sulut, Tony Agus Wijaya, dan Kasubag Tata Usaha Frangky Octavian Ulus. Poluan menjelaskan tujuan kedatangan mereka sebagai bagian dari persiapan distribusi logistik dan pemungutan suara. Kami ingin memastikan bahwa peralatan pemungutan suara dapat didistribusikan dengan lancar ke setiap TPS. Selain itu, kami ingin memahami potensi bencana yang mungkin terjadi menjelang hari pemungutan suara. Wijaya memberikan penjelasan tentang prakiraan cuaca di Sulawesi Utara, termasuk lokasi-lokasi dengan tingkat kerentanannya masing-masing. "Beberapa wilayah di Sulawesi Utara dianggap aman karena saat pemungutan suara sedang memasuki musim kemarau. Namun, beberapa pulau khususnya Talaud masih berpotensi mengalami gelombang" jelas Wijaya. KPU akan menjalin kerja sama lebih erat dengan BMKG menjelang hari pemungutan suara untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi alam. Wijaya juga menawarkan penggunaan aplikasi yang berisi informasi dari BMKG, sehingga KPU dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Selanjutnya, BMKG siap untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan KPU, terutama dalam upaya sosialisasi potensi kerentanan daerah Sulut. (RP/Editor: NR, Foto oleh Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - Mantapkan kesiapan jelang Pemilu 2024, KPU Sulut terus melakukan sinergitas bersama dengan Jajaran Forkopimda. Kali ini KPU Sulut kembali berkoodinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada hari Kamis (2/11). Dipimpin langsung Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan  beserta Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas, SDM dan Hukum Carles Worotitjan.  Pertemuan ini diterima langsung oleh Kajati Sulut Dr. Andi Muhammad Taufik, SH. MM. MH. Yang mana dalam kesempatannya Kajati Sulut mengapresiasi kehadiran Ketua KPU Sulut beserta rombongan.  Taufik juga menyampaikan setelah terlaksananya memorandum Of Understanding (MoU) antara KPU dan Kejaksaan Republik Indonesia maka Kejaksaan Tinggi Sulut berkomitmen membantu KPU Sulut ketika membutuhkan pertimbangan maupun pendampingan hukum baik itu terkait perencanaan, proses pengadaan dan pendistribusian ataupun yang lainnya, sehingga sedini mungkin kami dapat memitigasi resiko yang dapat menghambat penyelenggaraan pemilu 2024.  Taufik juga berharap kerjasama dan koordinasi ini tidak hanya sampai ditingkat Provinsi saja tetapi juga sampai ditingkat kabupaten/kota. “Saat ini juga kami telah membuka posko pemilu dimasing masing Kejaksaan Negeri yang dimanfaatkan untuk mengawal dan memberikan informasi pemilu yang sementara berjalan”, lanjut Taufik. Di kesempatan yang sama Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sulut bersama Jajaran yang sudah menerima kami. Diapun menjelaskan tahapan pemilu yang sementara berjalan yaitu penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 3 November dan pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023 serta pengadaaan Logistik Pemilu tahap I yang sudah ada dimasing masing gudang KPU Kabupaten/Kota dan saat ini memasuki pengadaan Logistik Pemilu tahap 2. “Tentunya kami berharap kerjasama dan dukungan dari Kejati Sulut dalam setiap tahapan pemilu yang KPU Sulut laksanakan serta memohon adanya pengawasan dan pendampingan oleh Kejati Sulut agar bisa meminimalisir resiko  pelanggaran hukum maupun sengketa proses.  Turut hadir dalam kunjungan ini Wakajati Dr. Emilwan Ridwan, SH. MH, Ass Intelejen Marthen Tandi, SH. MH, Ass Perdata dan Tata Usaha Negara Frenkie Son, SH. MM. MH, Ass Tindak Umum Jeffry Maukar SH. MH.(Ucu- ed NT. Foto : Wale Pemilu)