Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id-Dalam rangka pelaksanaan pemilihan serentak Kepala Daerah tahun 2024 penting untuk membangun dan memperkuat koordinasi yang baik di lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta membangun sinergitas kepada Pemerintah Provinsi serta jajaran Forkopimda Sulut, hal itu disampaikan Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya pada Rapat Konsolidasi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Hotel Fourpoint Manado, selasa(8/6/2024). “Ini bukan pengalaman pertama KPU Sulut menyelenggarakan Pilkada, namun demi suksesnya penyelenggaraan tersebut, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak baik itu Pemerintah Provinsi, Forkopimda dan Stakeholder terkait, secara prosedur kami yakin KPU se- Sulut bisa menyelenggarakan Pilkada dengan baik. Namun menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menyelenggarakan pilkada yang lebih substansial yang maksudnya kita bisa secara bersama-sama mendelivery semua kebijakan yang normatif dalam undang-undang Pilkada dan Peraturan KPU kepada pemilih sehingga pada Pilkada nanti mereka bisa jadi pemilih yang cerdas dan rasional agar partisipasi pemilih kita tidak hanya meningkat secara partisipatif tetapi juga meningkat dalam kualitas memilih dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, saya harap dengan kehadiran Pemerintah Provinsi dan jajaran Forkopimda dapat semakin menguatkan kerja-kerja kami disini apalagi saat ini kami tengah melaksanakan beberapa tahapan sekaligus yakni pemutakhiran data pemilih, verifikasi calon perseorangan , perekrutan pantarilih dan kegiatan teknis dalam persiapan logistik Pilkada”, ungkap Poluan. Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulut Steve Kepel mewakili Gubernur Sulut dalam pembukaan kegiatan menekankan kehadiran kita semua saat ini, adalah wujud konsistensi tekad untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada yang demokratis, aman dan damai di masa mendatang, untuk itu ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian yang pertama untuk memperkuat konsolidasi dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan selain itu Pendidikan pemilih menjadi faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih,  saya juga mengajak aparat keamanan, baik TNI maupun Polri untuk bersinergi menjaga kondusivitas wilayah, mengantisipasi potensi ancaman baik dari dalam maupun dari luar, tak kalah pentingnya saya mengingatkan kepada selurun ASN untuk menjaga profesionalisme dan netralitasnya dalam setiap tahapan Pilkada kemudian yang terakhir perlu Pengawasan dan Penegakan Hukum yang ketat dan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran selama Pilkada. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel oleh para narasumber yakni Asintel Kejati Sulut, Kepala Intelijen Lanud Sam Ratulangi,Korwil Manado BIN Sulut, Kasi Intel Korem 131/Santiago, Kaban Kesbangpol Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Karo Ops Polda Sulut, Ketua Umum AIPI, Dekan Fisip Unsrat dan Praktisi Kepemiluan. Adapun peserta pada kegiatan ini yakni Ketua,Anggota, Sekretaris, Kasubag di 15 KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir pada kegiatan Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Meidy Tinangon,Salman Saelangi,Awaluddin Umbola, Plt. Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda beserta jajaran Sekretariat KPU Sulut.(Bb/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id- KPU Sulut Mengelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berlangsung selama 3 hari 3-5 juni 2024 di Hotel Swiss-bell hotel Manado.  Kegiatan ini menjadi langkah awal yang signifikan, dimana salah satu fokus utama rapat adalah membahas rencana pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. termasuk penentuan kriteria seleksi petugas, pelatihan yang akan diberikan, serta langkah-langkah teknis  untuk memastikan akurasi dan keandalan data pemilih. Rapat Koordinasi dibuka oleh oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan  didampingi Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon serta Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda. Dalam sambutannya Poluan mengapresiasi atas kehadiran dan keaktifan peserta kegiatan ini, Poluan juga menegaskan sekarang ini kita telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih sehingga kita perlu mematangkan terkait data pemilih yang pendataannya akan dilakukan oleh Pantarlih yang rekruitmentnya sebentar lagi akan teman-teman lakukan. "Penting keseriusan dan keprofesionalan KPU Kabupaten/Kota agar Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa berjalan dengan baik, saya juga berharap agar pembahasan dalam Rakor ini bisa bermanfaat dalam pembentukan Pantarlih Pilkada Serentak Tahun 2024”, ungkapnya. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola menekankan KPU Kabupaten dan Kota agar lebih memperhatikan dan memastikan persiapan rekrutmen badan adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) berjalan dengan baik, selain itu kehadiran kita disini bertujuan untuk konsolidasi data antara Divisi SDM dan Divisi Perencanaan dan Data Informasi karena perlu ketelitian dan penyamaan persepsi yang matang antar divisi tersebut guna memastikan keakuratan data pemilih yang akan menyalurkan suarannya pada 27 november 2024 nanti. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan perlu diperhatikan mekanisme pembentukan Pantarlih yang telah diatur dalam pedoman teknis sehingga hasilnya prosedural. "Pantarlih yang akan direkrut harus memahami kondisi wilayahnya" sambung Tinangon Disisi lain Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi menegaskan Calon Pantarlih harus bukan berasal dari anggota Partai Politik sehingga perlu diseleksi dengan baik dan cermat. Selanjutnya Plt. Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda dalam arahan mengingatkan Sekretariat harus membackup dengan serius perekrutan Pantarlih dan juga setiap proses kegiatan harus dikomunikasikan dengan para atasan. Sekretariat harus memberi dukungan teknis dan administrasi terkait persiapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Adapun peserta Rakor antara lain Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM , Kasubag Hukum dan SDM serta Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota.

Manado, sulut.kpu.go.id- Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, hadir dalam kegiatan kunjungan kerja on the spot prioritas nasional Tim Wantannas Republik Indonesia yang berlangsung di Novotel Manado pada hari senin (4/6/2024) . Acara ini mengangkat tema "Strategi Penanganan Terpadu Potensi Risiko Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional." Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut ,para pemuka agama, dan berbagai stakeholder terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 mendatang. Adapun Tema yang diusung dalam kegiatan ini menekankan pada strategi penanganan terpadu, di mana seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bersatu padu dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaran Pilkada. Pada forum ini dilaksanakan diskusi agar dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang akan diimplementasikan guna memastikan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan damai. Selain itu, kehadiran para pemuka agama dan stakeholder lainnya juga dianggap krusial dalam memberikan dukungan moril serta memastikan bahwa pesan-pesan damai dan demokratis tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan suasana Pilkada yang kondusif dan demokratis di Sulawesi Utara khususnya, serta di seluruh Indonesia pada umumnya.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id- Bertempat diruang rapat lantai 6 Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesì Utara Ketua KPU Sulut Kenly Poluan  menyampaikan kesiapan KPU Sulut pada proses penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, pada hari senin(4/6/2024). Rapat Koordinasi Persiapan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang dalam sambutannya Kandou menyampaikan  tujuan diselenggarakannya rapat ini "tujuan utama rapat ini tentu saja untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi di Sulawesi utara ini berjalan luber dan jurdil karena hal itu menjadi tanggungjawab kita bersama sehingga saya mengajak kita semua hadir disini untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam menyukseskan agenda besar Pemilihan umum kepala daerah tahun 2024,". Selanjutnya Kandouw juga berharap semua pihak dapat mendukung teman teman KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar tugas mereka dapat berjalan dengan lancar, selain itu mari bekerjasama  mendorong masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah ini karena agenda demokrasi ini bukan hanya milik KPU saja tetapi milik semua masyarakat Sulawesi utara, tidak lupa juga kepada KPU Sulut agar pendataan daftar pemilih bagi warga pengungsi dampak gunung ruang yang sekarang ada dikabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus dikoordinasikan kepada pihak terkait. Dalam kesempatannya Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan terimakasihnya  atas dukungan baik dari pemerintah provinsi sulawesi utara maupun jajaran forkopimda sulut terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang saat ini prosesnya masih sementara berlangsung di Mahkamah Konstitusi, adapun  perkembangan dari segi pembiayaan dan pendanaan sudah sesuai dengan NPHD yang telah disepakati baik di Provinsi maupun di 15 kab/kota, selain itu untuk pelaksanaan teknis saat ini sedang berlangsung  adalah verifikasi calon perseorangan di dua kabupaten/kota yaitu Kota Tomohon dan Kabupaten Talaud. Selain itu juga KPU telah  Melantik badan adhoc  PPK dan PPS dan tengah mempersiapakan perekrutan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Rapat dilanjutkan dengan penyampaian dari seluruh peserta yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi Steve Kepel yang juga dihadiri Sekretaris Daerah dari 15 Kabupaten Kota Asisten I, dan III Provinsi Sulawesi Utara, serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Meidy Malonda(Ucu/ Ed :NT Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id  –Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Sintesa Peninsula Hotel Manado pada hari kamis( 30/5/2024). Rapat Koordinasi ini menjadi forum diskusi antara perangkat Gubernur, Anggota KPU, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mengatasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pada Pemaparannya Umbola memberikan wawasan yang penting tentang berbagai tahapan yang harus dilalui dalam proses Pilkada 2024 .Umbola juga menjelaskan ” bahwa sekarang ini tahapan awal Pilkada 2024 sudah dimulai dengan telah dilantiknya badan adhoc (PPK) di 171 kecamatan dan lebih dari 1800 desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara, sementara proses pemutakhiran serta bimbingan teknis bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih sedang berlangsung”’, ungkapnya. Selain Umbola, turut hadir juga beberapa narasumber lain yaitu Hari Utomo S.E., M.M selaku Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut yang membawakan materi terkait pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, Bambang Ari Setiono selaku Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulut dengan materi tentang Peranan BPKP dalam Implementasi SPIP, kemudian Erwin Sumampouw selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulut yang menjelaskan tentang peranan bawaslu. Tidak hanya itu kegiatan kali ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Dr Micler Lakat S.H, M.H. (Ika/Ed: NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id- Anggota KPU Sulut Lanny Ointu menjadi salah satu majelis dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 50-PKE-DKPP/III/2024 yang digelar di Kantor Bawaslu Sulut pada hari kamis, 30 Mei 2024 pukul 08.00 WITA.   Pengadu dalam perkara ini adalah Londa Simmbela, yang melaporkan dugaan pelanggaran KEPP oleh Yunita Mokodompit selaku Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu dan anggotanya, Arie Setiawan Mokodompit. Kedua teradu didalilkan lalai dalam memproses laporan dugaan kecurangan pada pemilu tahun 2024, yang menurut pengadu sangat merugikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Viktory Nicodemus Joufree Rotty sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur Masyarakat, Lanny Anggriany Ointu sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur KPU, dan Ardiles M. R. Mewoh sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur Bawaslu. Majelis sidang, yang dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada kedua belah pihak guna menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi.  Sidang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Keputusan akhir dari majelis sidang akan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penegakan hukum dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.