Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id Dalam rangka hari Santri Nasional, 22 Oktober 2023, KPU Sulut Goes To Pesantren dengan menggelar nonton bareng “Kejarlah Janji” bersama para Santri di Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Karya Pembangunan Manado. Nonton bareng (Nobar) tersebut dihadiri 102 Santri beserta Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan. Dalam sambutannya Poluan mengapresiasi kepada Pimpinan dan Santri yang telah berpartisapasi pada kegiatan ini. Dia juga menyampaikan maksud diadakannya nonton bareng “Kejarlah Janji” sebagai bentuk Sosialisasi Pemilu 2024 serta memberikan edukasi kepada para Santri mengenai pentingnya membangun kesadaran untuk menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bijak, melawan politik uang, politik identitas, SARA, dan membangun sikap toleransi. “Kami mengajak para santri, pimpinan dan pengasuh yang ada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan untuk bisa menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara, tanggal 14 Februari 2024”, ucap Poluan Pimpinan Pondok Pesantren Karya Pembangunan Manado KH. Muhammad Syarid Azhar Lc menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. “Kami berharap Sosialisasi Pemilu 2024 melalui Film “Kejarlah Janji” dapat memberikan edukasi bagi kami khususnya dalam memahami proses Pemilihan Umum Tahun 2024”, kata KH. Muhamad Syarid Pada kegiatan itu, para Santri menampilkan kesenian Kasidah Rebana, setelah itu dilanjutkan dengan kuis mengenai Pemilu 2024. Hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, Meidy Tinangon, Salman Saelangi. Sekretaris KPU Sulut Lucky F. Majanto beserta Pejabat dan jajaran Sekretariat KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id - Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 yang digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara, bertempat di ruang Tribata Polda Sulut, Jumat (13/10). Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi, dalam sambutannya Budiyanto menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor Lintas Sektoral ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan di Jakarta oleh Mabes Polri yang kemudian mengarahkan satuan Polda di seluruh Indonesia untuk sungguh-sungguh dalam mengamankan pemilu 2024. “Tentunya kesiapan dan keseriusan semua pihak baik penyelenggara, stakeholder terkait bahkan peserta pemilu menjadi bagian penting dalam unsur keamanan Polda Sulut saat ini. Untuk itu kita perlu menginventarisasi masalah-masalah di pemilu sebelumnya agar tidak terjadi di Pemilu 2024, ada 3 hal yang patut diantisipasi jelang pemilu ini yakni kesiapan, pelanggaran dan juga keamanan, hal ini untuk menekan potensi kerawanan pemilu 2024” tegas Budiyanto. Dalam pemaparannya Poluan menjelaskan mengenai tahapan Pemilu yang sedang berlangsung diantaranya Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi sampai tanggal 18 Oktober 2023 dan penetapan DCT pada 3 November 2023. “Saat ini juga telah memasuki tahap pertama pengadaan logistik dimana dalam pengaplikasiannya telah menggunakan sistem informasi logistik yang mengatur mulai pada pengadaan hingga pendistribusian pada hari H”, ungkapnya. Poluan juga mengharapkan momentum ini dapat semakin mempererat komunikasi dan koordinasi antara lembaga/instansi pemerintah maupun stakeholder terkait agar dalam pelaksanaan pemilu 2024 nantinya dapat berjalan dengan baik aman dan terkendali.  Turut hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu Sulut, Kabag Ops Binda Sulut, Pwk BMKG, Pwk Satuan Polisi Pamong Praja.(Ucu/Ed:NR foto by Wale Pemilu)

Jakarta, sulut.kpu.go.id – Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU RI Nanang Priyatna membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi e-SPIP. Kegiatan tersebut diikuti 19 KPU Provinsi dan 271 KPU Kabupaten/Kota termasuk didalamnya KPU Provinsi dan 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut (12/10). Dalam sambutannya, Priyatna mengatakan Bimbingan Teknis ini dilakukan agar Operator dan Admin e-SPIP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat memahami dengan jelas penggunaan Aplikasi e-SPIP sehingga nanti pada implementasi di satker masing-masing tidak ada kendala.  Auditor Muda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Barry Aditya Permana yang menjadi narasumber, menyampaikan materi terkait Konsep Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Selanjutnya dilakukan simulasi penginputan dan penilaian di dalam e-SPIP. Inspektur Wilayah I Sekretariat Jenderal KPU M. Syahrizal Izkandar yang menjadi narasumber berikutnya menyampaikan materi Implementasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke dalam Aplikasi e- SPIP KPU. Setelah itu, peserta dipandu oleh Tim Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU untuk melakukan pengunggahan dokumen kartu kendali dan lampirannya kedalam e-SPIP KPU. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tersebut ditutup oleh Inspektur Wilayah I Sekretariat Jenderal KPU M. Syahrizal Izkandar. Adapun peserta Sosialisasi dan Bimtek dari KPU Sulut yaitu Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan Operator e- SPIP Mimiyanti Yayubangkai.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melanjutkan kunjungan kelembagaannya ke Komisi Informasi Sulut, Kamis (12/10). Dipimpin oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola bersama Sekretaris KPU Sulut Lucky Majanto, kunjungan ini diterima oleh Komisioner KI Carla Gerret yang membidangi Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi. Mengawali kunjungannya Kenly Poluan mengucapkan terima kasih atas sambutan serta kesediaan waktunya menerima kami, “adapun maksud kedatangan kami yakni untuk berkoodinasi dan berkolaborasi sembari menyamakan persepsi terkait keterbukaan informasi karena sepengetahun kami ada beberapa informasi yang tidak bisa dibuka ke publik, hal ini sebagai langkah antisipatif ditengah tahapan pemilu 2024 yang sementara berlangsung”, ungkap Poluan. Umbola menambahkan, sejauh ini kami mengcover 15 kabupaten kota, tentu banyak informasi yang dibutuhkan publik dan semua kami layani dengan baik lewat layanan PPID sebagai bentuk komitmen kami untuk memastikan pemberian informasi soal kepemiluan dapat diterima semua lapisan masyarakat, selain itu kami berharap kedepan ada sinergitas antara KPU Sulut dan KI Sulut untuk memastikan pemilu di Sulut bisa berjalan dengan baik. Dikesempatan yang sama Carla Gerret mengapresiasi langkah yang diambil KPU Sulut dan memastikan kerjasama kedua lembaga tetap berjalan dengan baik. Carla juga menyampaikan, tidak semua informasi bisa dibuka ke publik, ada informasi yang bisa dibuka ke publik dan ada yang dikecualikan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik tetapi diluar itu sudah kewajiban kita semua untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada semua lapisan masyarakat. (Ucu/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Jakarta, sulut.kpu.go.id – Selama dua hari, sejak tanggal 9-10 Oktober 2023, KPU Sulawesi Utara  dan 15 KPU Kabupaten/Kota di Sulut menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi E-SPIP. Kegiatan yang digelar di Hotel Pullman Jakarta dibuka oleh Ketua KPU RI Hasyim Asya’ri, Senin (9/10/2023). Dalam kesempatan tersebut Hasyim didampingi Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal Bernad Dermawan Sutrisno. Usai pembukaan kegiatan, Ketua dan Anggota serta Sekjen KPU RI melaunching digunakannya aplikasi Electronic-SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).  Aplikasi tersebut nantinya akan digunakan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Sulut mengutus 3 orang peserta yakni: Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy  Tinangon, dan Sekretaris KPU Sulut, Lucky  Majanto. Dalam sambutannya Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa KPU menyiapkan sistem pengendalian yang berisi bermacam analisis risiko, untuk kemudian penting bagi KPU dapat mengelola risiko tersebut. Hasyim juga menyampaikan pentingnya KPU untuk bekerja sesuai SOP, agar seluruh pekerjaan dapat terukur dengan baik dan melaporkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan sebagai potret hasil kerja-kerja kepemiluan. “SPIP relatif akan lebih memudahkan dan sebagai kontrol apakah pekerjaan sudah efektif, sesuai SOP, serta capaian-capaiannya,” ungkap Hasyim. Sementara itu, Keynote Speaker Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto menyampaikan bahwa BPKP selaku auditor internal pemerintah akan mengawal kegiatan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini dilakukan BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang juga berkolaborasi dengan APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia. Pada hari kedua kegiatan, Selasa (10/10/2023) digelar diskusi panel menghadirkan narasumber dari BPKP dan jajaran internal Setjen KPU. Sesi diskusi pertama menghadirkan Inspektur Utama KPU Nanang Priyatna, memaparkan materi Sosialisasi PKPU No.8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan Kab/Kota, dan Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Ikhwan Mulyawan, membawakan materi Penguatan dan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada sesi kedua menghadirkan Koordinator Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengembangan Informasi BPKP Abdul Syukur dan Kapusdatin Setjen KPU Nur Wakit Ali Yusron. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek diakhiri dengan pengarahan Anggota KPU yang menahkodai Divisi Hukum dan Pengawasan KPU,  Mochammad Afifuddin. Afif, sapaan akrabnya, meminta jajaran KPU untuk ‘bekerja bersama-sama’, bukan ‘sama-sama bekerja’. “Bekerja bersama, berarti ada komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Ini penting bagi KPU sebagai lembaga yang bekerja secara kolektif kolegial. Bukan ‘sama-sama bekerja’ yang berarti bekerja secara sendiri-sendiri yang melemahkan profesionalitas kinerja KPU,” jelas Afif. Kegiatan akan dilanjutkan dengan Bimtek Aplikasi E-SPIP bagi Kabag dan Operator E-SPIP KPU Provinsi bersama Kasubag dan operator E-SPIP KPU Kabupaten/Kota, pada tanggal 11-12 Oktober 2023. (Ed.ChW - Foto:WalePemilu).

Manado, sulut.kpu.go.id - Guna mengoptimalkan penginputan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas), KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi penginputan Siparmas, sekaligus mengevaluasi Program Rabu Bacarita Pemilu yang tiap minggunya dilakukan oleh Badan Adhoc. Rakor ini dilaksanakan secara hybrid bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulut pada hari selasa (10/10). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola membuka sekaligus memimpin jalannya Rakor tersebut. “Selain untuk mengevaluasi Penginputan Aplikasi Siparmas yang diberikan tenggang waktu oleh KPU RI, kegiatan ini juga bertujuan mengevaluasi kerja jajaran Badan Adhoc yang dikoordinir oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota’’, sebagaimana disampaikan Umbola pada saat membuka kegiatan.  Umbola juga menegaskan bahwa di tahapan Pemilu, sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Badan Adhoc. Program Rabu Bacarita Pemilu menjadi salah satu produk andalan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam mensosialisasikan setiap tahapan Pemilu kepada Masyarakat. Hal ini menjadi tugas penting Badan Adhoc, sehingga perlu dilaksanakan semaksimal mungkin. Selanjutnya, masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan update Penginputan Siparmas dan mendiskusikan terkait kendala yang ditemui pada saat penginputan Siparmas, setelah itu KPU Kabupaten/Kota melaporkan progres penyusunan laporan kegiatan Rabu Bacarita Pemilu. Plh. Sekretaris KPU Sulut Winda Tulangow mengapresiasi kerja Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat yang telah berinovasi dalam pelaksanaan sosialisasi tahapan pemilu. “Semoga dalam waktu dekat akan ada penambahan anggaran Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat oleh KPU RI sehingga kegiatan sosialiasi Pemilu bisa dimasifkan”, ujarnya Disisi lain, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Sulut Novie Runtukahu mengingatkan mengenai deadline laporan-laporan yang harus ditindaklanjuti oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir dalam rapat ini Pejabat Fungsional Ahli Madya KPU Sulut Raymomd Mamahit. (Ucu/Ed:NR Foto By Wale Pemilu).