Berita Terkini

Yogyakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menggelar Launching Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di Ruang Seminar Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM), Kamis (1/10).  Peluncuran Program S2 Tata Kelola Pemillu tersebut ditandai dengan pemberian kuliah umum perdana oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang memberikan materi Penguatan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Dalam sambutannya, Husni mengapresiasi semua pihak yang telah berjibaku hingga program Beasiswa S2 tata Kelola Pemilu ini dapat diluncurkan. Husni juga memberikan apresiasi kepada civitas akademik di UGM yang secara antusias memadati ruang seminar untuk menyaksikan kuliah umum.  Husni berharap, program beasiswa ini dapat memperbaiki kualitas pemilu ke depan, karena adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) didalamnya. Husni juga menjelaskan bahwa program beasiswa ini merupakan  terobosan prestius karena tidak ada satu negara lain pun di dunia yang membuka pembelajaran tata kelola pemilu langsung di banyak universitas. Selain disaksikan oleh civitas akademik dari UGM, Peluncuran dan kuliah umum dari Ketua KPU tersebut, juga disaksikan oleh peserta mata kuliah Tata Kelola Pemilu di 9 (Sembilan) Universitas Negeri di Indonesia. Para peserta mata program beasiswa di uniiversitas lain menyaksikan kuliah umum melalui livestreaming dan tetap dapat berinteraksi pada sesi Tanya jawab melalui telepon. Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu telah dirintis sejak tahun 2013, dengan dibentuknya Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu untuk berdiskusi dan menyusun kurikulum perkuliahan.  Konsorsium tersebut melibakan akademisi dari 10 (sepuluh) Universitas di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah mada, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Cenderawasih.   Kini Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu ini telah dibuka di 9 (Sembilan) Universitas di Indonesia dengan peserta terdiri dari 70 mahasiswa dari KPU dan 10 mahasiswa dari Bawaslu. Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Penelitian UGM, Muhammad Najib Azka,  menyambut baik program beasiswa tata kelola pemilu ini. Najib menjelaskan bahwa program ini dapat dilihat sebagai salah satu kontribusi Indonesia bagi Perkembangan Demokrasi Global. Najib menjelaskan, hal tersebut dikarenakan sebagai negara yang dalam proses transisi demokrasi, pelaksanaan Pemilu di Indonesia tergolong baik dibanding pelaksanaan di negara-negara lain. (ftq/red. FOTO KPU/mtr/Hupmas)

Jakarta,kpu-sulutprov-go.id - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) rancangan Arsip Nasional Indonesia (Anri), menurut Tim Teknis SIKD Anri, Irwanto Eko Saputro membuat korespondensi kearsipan dan persuratan, khususnya arsip kepemiluan menjadi lebih cepat dan transparan, Kamis (1/10). “Penggunaan sistem ini atau pengelolaan arsip secara digital menjadi salah satu jalan keluar dalam proses korespondensi agar menjadi cepat dan transparan,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), di Hotel Mercure, Jakarta. Irwanto menegaskan, selain menjadi cepat dan transparan, penggunaan sistem ini juga bermanfaat untuk mengurangi keterikatan terhadap personil pengelola arsip. “Ketika kita sudah menggunakan sistem ini, keterikatan terhadap personil yang bertugas mengkontrol surat akan berkurang,” ujar Irwanto.   Menurut Irwanto, manfaat lain yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem ini adalah dapat mengurangi penggunaan kertas yang akan dikeluarkan selama proses korespondensi. “Bukan menghilangkan 100 persen penggunaan kertas, tetapi mengurangi budaya kita yang masih mementingkan cap basah dan tanda tangan, namun proses disposisi dan nota dinas tidak diperlukan lagi,” tuturnya. Memasuki hari kedua kegiatan sosialisasi SIKD, peserta diharapkan agar dapat terbiasa menggunakan sistem tersebut. Diharapkan kedepannya KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat terintegrasi melalui sistem ini. “Untuk tahap awal masing-masing satuan kerja (satker) hanya menginstall dulu, nanti ketika mereka sudah terbiasa menggunakan sistem ini, KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibuat sentralisasi menggunakan satu server,” terangnya. (ajg/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, sulut.kpu.go.id – Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Farida Fauzia dalam Rapat Koordinasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 Gelombang Kedua berharap seluruh jajaran KPU berkomitmen untuk mengoptimalkan silog dalam pelaksanaan Pilkada 2015, Kamis (1/10). “Acara ini mempunyai makna yang sangat penting, guna menyatukan gerak langkah dalam mengelola logistik pilkada tahun 2015 serta berkomitmen untuk mendayagunakan aplikasi silog Pilkada  Tahun 2015 secara optimal dalam menyukseskan Pilkada Tahun 2015,” terang Farida. Menurut Farida, pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak 9 Desember 2015 dapat diselenggarakan secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu yang tepat jumlah, tepat jenis, serta tepat waktu.   “Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember nanti bisa terselenggara secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu, tepat jumlah, tepat jenis serta tepat waktu. Sekaligus pendistribusiannya tepat tujuan,” lanjutnya. Mengingat proses produksi dan distribusi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, sesuai jadwal ditetapkan pada 5 Oktober hingga 8 Desember, maka pada H-1 seluruh logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus sudah sampai. “Pelaksanaan tahapan tersebut perlu dapat perhatian kita semua, jadi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan logistik pilkada 2015 harus sudah sampai sehari sebelum pemungutan suara berlangsung. Itu juga perlu dikelola secara efisien dan efektif. tentunya dengan dukungan data dan informasi yang akurat, serta up to date,” tuturnya. Silog Pilkada 2015 merupakan buah kerjasama antara KPU dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sebelumnya telah diterapkan pada pergelaran Pemilu 2014.  Dengan adanya aplikasi itu, Farida berharap setiap satker dapat memanfaatkanya dengan baik, dengan meng-update data dan informasi, sehingga dihasilkan data informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan dalam melakukan kontrol pengadaan logistik pilkada. Terkait peserta rakor gelombang II tersebut, dihadiri oleh 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11 (sebelas) operator di Kabupaten Provinsi Papua, 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat serta 13 (tiga belas) operator di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Manado, sulut.kpu.go.id - Sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, agenda pada tanggal 1 s/d. 2 Oktober 2015 adalah Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih Sementara) hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Kota Kotamobagu melaksanakan agenda tersebut dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka pada Kamis, 1 Oktober 2015, yang dihadiri oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM), Panitia Pengawas (PANWAS) Kota Kotamobagu dan Tim Kampanye dari ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Dalam Pleno yang dipimpin oleh Nayodo Kurniawan selaku Ketua dan didampingi oleh seluruh komisioner lainnya, KPU Kota Kotamobagu merekap hasil perbaikan DPS yang berasal dari 4(empat) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kotamobagu Barat dengan 6(enam) Kelurahan, 84(delapan puluh empat) TPS, Jumlah Pemilih Laki-laki 15.357 (Lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) sedangkan Jumlah Pemilih Perempuan 15.040 (Lima belas ribu empat puluh) sehingga total Pemilih sebanyak 30.397 (Tiga puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh) pemilih. Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan 9 (Sembilan) Kelurahan, 35(tiga puluh lima) TPS, Jumlah Pemilih Laki-laki 11.506 (Sebelas ribu lima ratus enam), Jumlah Pemilih Perempuan 10.902 (sepuluh ribu sembilan ratus dua) sehingga total pemilih sebanyak 22.408 (Dua puluh dua ribu empat ratus delapan) pemilih. Kecamatan Kotamobagu Timur dengan 10 (sepuluh) Kelurahan, 64 (enam puluh empat) TPS, jumlah Pemilih Laki-laki 10.749 (Sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jumlah Pemilih Perempuan 10.686 (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh enam) Total Pemilih 21.435 (Dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima) pemilih. Kecamatan Kotamobagu Utara dengan 8 (delapan) Kelurahan, 35 (tiga puluh lima) TPS, jumlah Pemilih Laki-laki 6.261 (enam ribu dua ratus enam puluh satu), jumlah Pemilih Perempuan 6.307 (enam ribu tiga ratus tujuh) sehingga Total Pemilih 12.568 (dua belas ribu lima ratus enam puluh delapan). Berdasarkan rekapitulasi hasil perbaikan DPS tersebut KPU Kota Kotamobagu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2015 dengan Total Pemilih sebanyak 86.808 (delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan) yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 43.873 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) dan Pemilih Perempuan 42.395 (empat puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima). Jumlah pemilih tersebut tersebar di 4 (empat) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan, dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dalam pernyataannya kepada Tim Monitoring dan Supervisi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ketua KPU Kota Kotamobagu menekankan kepada penyelenggara di tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk senantiasa bekerja profesional. Lebih lanjut ia menekankan untuk selalu membangun komunikasi yang baik dengan sesama penyelenggara Pemilu termasuk Pengawas di setiap tingkatan. Menjamin pemilih masuk dalam daftar pemilih adalah suatu amanah agar hak pilih setiap pemilih tak ada satupun terlewatkan, pungkas Nayodo. (red: Admin/kpusulut/pahargyo)

Manado, sulut.kpu.go.id - Akhirnya Benny Mamoto dipercayakan DPP partai Golkar baik Hasil Munas Bali maupun Ancol, PKS, PKPI untuk maju sebagai calon gubernur periode 2015-2020 menggantikan posisi Elly Lasut yang tidak diloloskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Benny Mamoto datang Selasa (22/8) sekira pukul 15.30 didampingi Ketua DPD Partai Golkar, Stevanus Vreeke Runtu, Amir Liputo dari PKS dan pengurus PKPI serta calon Wakil Gubernur David Bobihue Akib. Dengan mengunakan stelan kemeja warna putih dipadu dengan celana hitam, Benny Mamoto pensiunan Polri ini diterima langsung oleh Komisioner KPU, Yessy Momongan, Fahruddin Noh dan Ardiles Mewoh. Pendaftaran ini menarik banyak perhatian masyarakat karena kehadiran Benny Mamoto disambut Tarian Adat Kabasaran, Musik Bia dan Masamper. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Yessy Momongan mengatakan, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 selanjutnya menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Jadwal Waktu Pengusulan Calon Gubernur Baru Oleh Gabungan Parpol. Pada rapat pleno penerimaan usulan calon gubernur baru oleh gabungan partai politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yaitu Partai Golkar Munas Bali dan Ancol, PKPI dan PKS dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulut di skors. Skors tersebut dilaksanakan hingga pukul 24.00 wita, untuk kelengkapan berkas persyaratan syarat calon gubernur. Hadir pada pendaftaran itu dari unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yaitu Ketua Bawaslu Sulut Hewyn Malonda, Pimpinn Bawaslu Sulut Jhony Suak dan Syamsurizal Musa. Proses tahapan yang dilalui hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan berkas calon Gubernur. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu besok. Benny Mamotoh akan ditetapkan memenuhi syarat atau tidak pada tanggal 27 September 2015 sekaligus pemberian nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.  (red : admin/kpusulut)

Manado, sulut.kpu.go.id - Mengacu pada Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro Nomor 25, Manado, kamis (3/9) sekitar pukul 12.00 Wita. Pleno ini dimulai dengan pembacaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di 15 Kabupaten Kota se Sulawesi Utara. Adapun Total keseluruhan hasil pleno untuk 15 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara yakni tersebar dalam 167 Kecamatan dari 1.838 Desa/Kelurahan dan 4.559 TPS.  “Jumlah TPS untuk Sulut yakni 4.599. Terdiri dari 1.006.542 Pemilih Laki-laki: 1.006.542 dan 982.361 Jumlah Pemilih Perempuan dengan Total Pemilih keseluruhan 1.988.903,” ujar Yessy Momongan.