Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Setelah melewati serangkaian Tahapan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2017 - 2022 melalui mekanisme pemungutan suara yang digelar pada Rabu (5/4) dini hari. Berikut ini profil singkat dari 7 Anggota KPU RI Periode 2017-2022 1. Pramono Ubaid Tanthowi 55 suara Merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu Banten. Pria kelahiran Semarang 17 Januari 1975 ini pernah menjadi tim asistensi Bawaslu RI periode 2009-2012 dan dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2012-2013. Pramono merupakan alumnus dari IAIN Jakarta pada 1997 dan Program Pascasarjana dari University of Hawaii, AS, pada 2008 2. Wahyu Setiawan 55 suara Merupakan anggota KPU Jateng. Pria kelahiran Banjarnegara 5 Desember 1973 itu pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara selama dua periode yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Wahyu merupakan alumnus Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada 1997 dan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada 2007. 3. Ilham Saputra 54 suara Merupakan Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh 2008-2013, dan sejak 2014 hingga kini menjadi Project Manager pada Aceh Civil Society Task Force. Pria kelahiran Jakarta 21 Mei 1976 ini merupakan alumnus Ilmu Politik Fisip UI, dan berpengalaman menjadi fasilitator pelatihan KPU daerah serta narasumber sejumlah pelatihan kepemiluan. 4. Hasyim Asy'ari 54 suara Merupakan anggota KPU RI pergantian antarwaktu sejak 2016-2017. Pria kelahiran Pati 3 Maret 1973 itu merupakan dosen Hukum Tata Negara Undip Semarang. Hasyim merupakan alumnus Hukum Tata Negara Unsoed pada 1998, Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM, dan Doktor Sosial Politik University of Malaya pada 2013. 5. Viryan 52 suara Saat ini masih menjadi anggota KPU Kalimantan Barat. Pria kelahiran Jakarta 4 September 1975 ini merupakan alumnus Universitas Tanjungpura pada 2000 dan Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura pada 2006 dengan predikat "cum laude". 6. Evi Novida Ginting Manik 48 suara Merupakan pegawai negeri sipil (dosen di Universitas Sumatera Utara) yang juga anggota KPU Sumatera Utara. Perempuan kelahiran Medan 11 November 1966 itu merupakan sarjana Administrasi Negara dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada 1992 dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan dari USU pada 2007. 7. Arief Budiman 30 suara Mmerupakan petahana anggota KPU RI 2012-2017. Pria kelahiran Surabaya 2 Maret 1974 ini berpengalaman menjadi anggota KPU Jatim periode 2004-2012. Arief alumnus Sastra Inggris Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada 2000, Hubungan Internasional Fisip Universitas Airlangga pada 2002, dan Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UGM pada 2010. (admin/kpusulut/evans) Sumber : berbagai sumber

Jakarta, sulut.kpu.go.id - Setelah melewati serangkain Tahapan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2017 - 2022 melalui mekanisme pemungutan suara yang digelar pada Rabu (5/4) dini hari. Pemungutan Suara yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilakukan setelah sebelumnya Komisi II melakukan uji kelayakan dan kepatuhan para calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 7 anggota KPU ini akan memimpin penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Pilkada serentak akan berlangsung di 171 daerah termasuk pilkada 17 provinsi. Sedangkan Pemilu Serentak 2019 merupakan pertama kalinya pemilu presiden bersamaan dengan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya penetapan nama Anggota KPU RI ini akan disampaikan di Badan Musyawarah dan selanjutnya akan dibacakan dalam rapat paripurna. Ketujuh nama Anggota KPU Ri Periode 2017-2022 akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Berikut hasil lengkap perolehan suara 14 nama untuk keterpilihan 7 anggota KPU yang dihimpun dari rumahpemilu.org 1 Pramono Ubaid Tanthowi 55 2 Wahyu Setiawan, SIP, MSi 55 3 Hasyim Asyari 54 4 Ilham Saputra, SIP 54 5 Viryan, SE, MM 52 6 Evi Novida Ginting Manik, Dra. MSP 48 7 Arief Budiman 30 8 I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,ST 21 9 Yessy Y Momongan 6 10 Sigit Pamungkas, SIP, MA 4 11 Ida Budhiati, SH, MH 1 12 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, MSI, Dr. 1 13 Sri Budi Eko Wardani, SIP, MSi, 1 14 Amus Atkana SPt, MM 0   Total suara 382 (admin/kpusulut/evans.FOTO:kpu.go.id)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diketuai oleh Zainudin Amali akam memimpin uji kelayakan dan kepatuhan para calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan, pengumuman nama-nama anggota KPU RI periode 2017-2022 akan diumumkan pada saat rapat paripurna DPR RI, Senin (3/4). Sebelum diumumkan di forum paripurna, Zainudin mengatakan, Komisi 2 DPR RI akan melaporkan hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 5 April mendatang. Ia berharap setelah dilaporkan kepada bamus, pimpinan DPR RI dapat menjadwalkan rapat paripurna pada 6 April mendatang, sehingga para anggota KPU periode 2017-2022 dapat segera diumumkan. Zainudin optimis pada 12 April mendatang, saat masa jabatan anggota KPU RI periode 2012-2017 telah habis, DPR sudah menetapkan nama-nama anggota KPU RI periode 2017-2022. Mengenai mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan yang dijalani oleh para calon anggota KPU RI periode 2017-2022, Ia menjelaskan bahwa proses tersebut akan dilakukan secara terbuka, sehingga media massa dan masyarakat dapat melihat kapasitas para calon anggota KPU RI yang baru tersebut. Menurut jadwal uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota KPU RI periode 2017-2022 yang dirilis oleh DPR RI, proses tersebut akan digelar hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hingga pukul 22.00 WIB. Mekanisme selanjutnya, DPR akan membagi proses tersebut menjadi 3 sesi. Sesi 1 digelar pukul 10.00 WIB dengan peserta Amus Atkana; Arief Budiman; Evi Novida Ginting Manik; dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Sesi 2 digelar pukul 14.30 WIB dengan calon anggota KPU atas nama Hasyim Asy’ari; Ida Budhiati; I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Ilham Saputra; dan Pramono Ubaid Tanthowi. Sesi 3 digelar pukul 19.00 WIB dengan peserta Sigit Pamungkas; Sri Budi Eko Wardani; Viryan; Wahyu Setiawan; dan Yessy Y. Momongan. (admin/kpusulut/evans)    Sumber : kpu.go.id

Jakarta, sulut.kpu.go.id – Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan Dewan Pers mengumumkan para pemenang lomba karya jurnalistik pemilu akses dan situs KPU provinsi akses, Jumat (31/3). Lomba yang dimulai sejak 23 September 2016 tersebut diikuti oleh 202 karya jurnalistik dari seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari 97 karya pemberitaan di media cetak/online; 36 karya penulisan opini; 55 karya foto pemilu akses; serta 14 karya pemberitaan di media TV/radio. Selain memberikan penghargaan pada kategori lomba tersebut, AGENDA secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan bagi situs KPU provinsi yang akses bagi penyandang disabilitas. Berikut merupakan daftar pemenang dari masing-masing kategori lomba, serta situs KPU provinsi akses. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sendiri memperoleh penghargaan dengan Kategori Situs KPU Provinsi Akses. Yessy Momongan selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara mewakili dalam rangka penerimaan penghargaan ini. Kedepan harapan Yessy bahwa pengelolaan Situs KPU Provinsi Sulawesi dapat lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan kemudahan informasi kepada seluruh masyarakat. Selain itu Ketua KPU Provinsi Sulawesi yang saat ini merupakan Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017 - 2022 berharap KPU Provinsi Sulawesi Utara dapat memperoleh penghargaan yang sama untuk tahun berikutnya. Situs KPU Provinsi Akses: Juara I – Situs KPU Provinsi Banten; Juara II – Situs KPU Provinsi Sulawesi Utara; Juara III – Situs KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kategori Pemberitaan di Media Cetak/Online: Juara I – Antony Lee dan Agnes Theodora (Kompas), dengan judul Sulitnya Menjaga Hak Difabel Psikososial; Juara II – Adi Warsidi (Tempo.com), dengan judul Pengalaman Mencoblos Pemilih Difabel Saat Pilkada Aceh; Juara III – Muhammad Hafil (Republika), dengan judul Catatan Pilkada dari Kursi Roda.   Kategori Penulisan Opini di Media: Juara I – Nurul Amalia Salabi (Rumahpemilu.org), dengan judul Pemilu Akses Menagih Janji Konstitusi; Juara II – Harjoni Desky (Pewarta-Indonesia.com), dengan judul Penyandang Disabilitas Adalah Kita (Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas); Juara III – Andrian Habibi, (Indonesiana.tempo.com), dengan judul Pemenuhan Hak Pemilih Disabilitas.   Kategori Foto Pemilu Akses: Juara I – Maman Sukirman (Koran Sindo), dengan judul Disabilitas Salurkan Hak Suara-Pilkada Takalar 2017; Juara II – Alfi Yusron (Majalah Derap Desa), dengan judul Partisipasi Kaki Kiri Sang Tuna Daksa Untuk Pemilukada; Juara III – Yulianto (Koran Sindo) dengan judul 1,5 Juta Penduduk Terancam Tidak Masuk DPT.   Kategori Pemberitaan di Media Elektronk (TV/Radio): Juara I – Nova Misdayanti Mandasari (Kompas TV Aceh), dengan judul Tuna Daksa Korban Konflik Menentukan Pemimpinnya; Juara II – Program 360 Metro TV, dengan judul Pilkada Setara; Juara III – Fabianus Benge (INews TV Kupang), dengan judul Pemilih Disabilitas Minta KPUD Siapkan Template. (admin/evans/kpusulut) Sumber : kpu.go.id

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berusaha mengembangkan kompetensi akademik pegawai KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satunya dengan adanya beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu. KPU ingin program studi kepemiluan bisa terus berkembang di Indonesia. Tujuan beasiswa ini untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen pemilu secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, dan berdimensi strategis. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI menginginkan adanya perubahan yang positif bagi pegawai KPU dengan peningkatan kompetensi tersebut. Masa kerja kesekretariatan di KPU berbeda dengan komisioner KPU yang hanya lima tahun, untuk itu kesekretariatan KPU harus terus berkembang dalam estafet penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro SDM Setjen KPU RI Lucky Firnandi Majanto pada kegiatan sosialisasi Program Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Senin (27/3) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. “Sasaran kita adalah PNS organik KPU, di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, karena PNS organik KPU lah yang akan meneruskan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke depan. Kami benar-benar ingin ada perubahan, sehinggga anggaran pembinaan kepegawaian kami alihkan untuk support beasiswa ini,” tutur Lucky dihadapan pegawai setjen KPU RI. Lucky juga menambahkan, untuk program beasiswa S2 tahun 2017 ini Universitas Indonesia (UI) telah bergabung. Saat ini ada 10 universitas di seluruh Indonesia, yaitu UI (Depok), UGM (Yogyakarta), Unpad (Bandung), Unand (Padang, Unila (Lampung), Unair (Surabaya), Unhas (Makassar), Unsrat (Manado), Undana (Kupang, dan Uncen (Jayapura). Alokasi pada tahun 2017 ini 125 orang batch III. Selain harus PNS organik, persyaratannya usia maksimal 37 tahun atau 42 tahun bagi yang berasal dari daerah tertinggal, terluar, dan terpencil pangkal/golongan minimal III.b atau III.a dengan masa kerja 2 tahun, IPK 3.00 dan melampirkan surat rekomendasi pimpinan. Bagi yang sudah bergelar S2, tidak diperkenankan untuk melamar. Persyaratan IPK juga bisa minimal 2.75 atau kurang, apabila telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut. Syarat lainnya yaitu mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional, menguasai tugas fungsi unit kerja dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, serta tidak terlibat aktivitas yang melanggar hukum atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan pancasila. Periode pendaftaran secara online di website KPU tanggal 1 – 31 Maret 2017. Penelitian administrasi tanggal 3 – 4 April 2017, pengumuman hasil penelitian administrasi 5 April 2017, dan seleksi wawancara di KPU tanggal 10 – 21 April 2017. Untuk pendaftaran dan seleksi akademik di universitas disesuaikan jadwal di kampus tersebut. (Arf/red. FOTO KPU/Arf/Hupmas) Sumber : kpu.go.id

Bali, sulut.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menerima penghargaan pada Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 untuk kategori Media Relation lembaga Pemerintah, di Hotel Harris Sunset Road (Sabtu, 25/3). Penghargaan Media Relation diberikan kepada lembaga Pemerintah, lembaga Pemerintah non kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penilaian dilakukan sepanjang tahun 2016, dari bulan Januari hingga Desember, dengan memperhatikan pemberitaan yang terjadi pada media massa cetak nasional terkait instansi tersebut. Dengan diraihnya penghargaan ini menjadi pembuktian bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) KPU telah melakukan tugas dan fungsinya. “Penilaian dilakukan   dengan   melihat   jumlah   exposure atau monitoring pemberitaan di 20 media utama nasional (koran, tabloid, dan majalah) yang terbit di Jakarta sepanjang 1 Januari-31 Desember 2016.” Ungkap Asmono Wikan CEO dan Founder PR Indonesia. Juri dalam penghargaan ini terdiri dari unsur-unsur Pakar dan Praktisi PR, Konsultan/Agensi PR, Tokoh Asosiasi/Organisasi PR, Fotografer dan Jurnalis Senior, Praktisi Desain dan Branding, serta PR Indonesia Gurus. Seluruh entri kompetisi berdasarkan produk dan portofolio sepanjang 2016. Asmono juga mengajak PR di semua lembaga untuk menjadi ujung tombak lembaga dalam meraih prestasi. "Kami mendorong kementerian atau lembaga untuk mengukir karya. Humas lembaga jangan berada di belakang layar. Humas harus menjadi garda terdepan," ujar Asmono. Selain KPU, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu juga menerima penghargaan sejenis, dengan ini membuktikan bagaiamana sinergi kedua penyelenggara Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan media massa, selain pemberian penghargaan ada pula prosesi penanda tanganan deklarasi PR seluruh Indonesia melawan berita palsu (hoax). Sumber : kpu.go.id