Jakarta, sulut.kpu.go.id – Penyusunan nilai-nilai dasar organisasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu langkah strategis, karena keberhasilan pemilu juga tergantung Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara.
KPU itu lembaga unik, karena ada komisioner yang tidak mempunyai jenjang karir dan sekretariat. Kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial dan pengambilan keputusan dilakukan bersama. Pola komando Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) juga berbeda, karena Ketua KPU adalah salah satu anggota yang diberi mandat mengelola kegiatan-kegiatan KPU, sehingga berbeda dengan kepatuhan Kepala Biro kepada Sekjennya.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan pada acara rapat pembahasan nilai-nilai dasar organisasi di lingkungan KPU, Jumat (9/6) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI.
“Ini menjadi pemahaman kita bersama, perlunya merumuskan tata kerja. Jika ada yang kurang tepat, mari kita benahi bersama. Misalnya ada komisioner di daerah yang jarang masuk, atau sekretaris yang tidak pernah ikut pleno. Kita ciptakan kerjasama yang harmonis dan efektif,” papar Wahyu yang juga membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM.
Senada dengan Wahyu, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik menekankan perlunya membangun kerjasama yang menyatu antara setjen dan komisioner, baik di pusat maupun di daerah. Persoalannya bagaimana bisa menjalankan visi misi pemilu, persoalan kolektif kolegial, pembagian kerja dan kewenangan antara komisioner dan kewenangan.
“Kalau kita sudah punya nilai-nilai dasar organisasi, semua persoalan ini bisa diatasi. KPU tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga reward, baik untuk komisioner maupun sekretariat. Harapannya, ke depan peraturan KPU mengenai nilai dasar organisasi dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kewenangan agar lebih jelas,” ujar Evi.
Komisioner KPU RI Viryan menambahkan pada Tahun 2003 Ketua KPU Prof. Nazaruddin mengatakan bahwa KPU berada pada dua pilihan, yaitu sukses pemilu atau sukses organisasi. Pada Pemilu 2004 memilih sukses pemilu, karena sukses organisasi itu butuh pemerataan. Ke depan KPU ada restrukturisasi, karena di RUU juga dibahas organisasi KPU. Struktur organisasi baru tersebut untuk mewujudkan sukses pemilu dan sukses organisasi.
Sementara itu, Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim mengusulkan penyempurnaan tata kerja KPU yang sudah ada Peraturan KPU sejak tahun 2008. Kemudian pembagian divisi komisioner dan organisasi kesekretariatan yang belum serasi, serta kewenangannya yang belum diatur. Contohnya kewenangan Ketua KPU RI belum diatur sebagai ketua lembaga sekaligus pengguna anggaran dan sebagai administratur dalam komisioner dan sekretariat.
“Terkait rapat pleno juga ada hal-hal yang perlu disempurnakan, karena ada rapat pleno ada juga rapat biasa. Kemudian soal korwil, belum ada kesesuaian antara komisioner dan setjen, karena di Biro Keuangan dan Perencanaan juga ada pengaturan wilayah, hal ini perlu disesuaikan,” tutur Arif.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM Lucky Firnandi Majanto menegaskan nilai-nilai dasar organisasi ini untuk mendukung kerja KPU dan menjadikannya budaya kerja di lingkungan KPU. Oleh karena itu, fungsi di nilai-nilai organisasi tersebut menjadi kerangka berpijak kita sebagai landasan.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono menjabarkan pokok-pokok usulan dan perubahan organisasi KPU RI ke depan, yaitu adanya 4 jabatan Eselon I terdiri dari Sekretaris Jenderal (I/a), Deputi Administrasi Umum (I/b), Deputi Hukum, Hupmas, dan Tata Kelola Pemilu (I/b), Inspektorat Utama (I/b), kemudian Eselon II terdiri dari Biro Hukum (II/a), Biro Perencanaan (II/a), Biro Teknis Kepemiluan (II/a), Biro Hupmas (II/a), Biro Umum (II/a), Biro Logistik (II/a), Biro Keuangan (II/a), Biro SDM (II/a), Pusat Diklat dan Litbang (II/a), dan Pusat Data dan Informasi (II/a). (Arf/red. Foto Ieam/Humas KPU)
Sumber : kpu.go.id
.jpg)
