Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id- Dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila, KPU Sulut laksanakan upacara hari Kesaktian Pancasila bertempat di halaman kantor KPU Sulut pada hari minggu, 1 Oktober 2023. Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan bertindak selaku inspektur upacara yang kemudian membacakan naskah ikrar dari Ketua DPR Dr.(H.C) Puan Maharani  yang dalam ikrarnya menghimbau agar mari membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara yang berjalan secara hikmat ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU Sulut yaitu Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana ASN dan Non ASN KPU Sulut. (Bb/Ed:NR : Foto at by Wale Pemilu)

Tanggerang, sulut.kpu.go.id-Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola bersama Kasubag Teknis Penyelenggaran dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Novie Trenly Runtukahu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023, di Kota Tangerang, (23-27/9). Pemilu 2024 yang kian dekat membawa tantangan yang semakin kompleks, sebagai organisasi, KPU dituntut untuk selalu siap. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat adalah divisi yang menjadi teras lembaga. Pengetahuan, data, Informasi terkait kepemiluan yang ditampilkan dan dikomunikasikan kepada publik adalah hasil kerja keras divisi ini, hal itu disampaikan August Mellaz dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID Tahun 2023. Mellaz juga mengungkapkan sebagai bukti kerja KPU dalam mendesiminasikan Informasi Kepemiluan, KPU menerima 3 penghargaan yakni Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kategori Lembaga Non Struktural, penghargaan sebagai Lembaga Negara kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022 dari PR Indonesia dan Anugerah Perhumas 2023 kategori Humas Pemerintah. Bahkan jajak Pendapat Litbang Kompas September 2023 menunjukkan citra baik KPU sebesar 70%. Selanjutnya dihari kedua, dilaksanakan diskusi panel yang dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas dengan tema diskusi Kehumasan dan PPID, dimana Pesertanya Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kelas dengan tema diskusi Pengelolaan PPID yang pesertanya adalah Kabag KPU provinsi dan Kasubbag KPU kabupaten/kota. Pada penutupan Rapat Koordinasi, KPU menggelar Malam Penganugerahan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023.  Turut hadir Anggota KPU Parsadaan Haraharap, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, serta peserta rakornas terdiri atas Anggota KPU Provinsi Pengampu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris KPU/KIP Aceh, Kabag, Kasubbag KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menangani PPID se-Indonesia. (Bb/Ed:NR : Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Partai Politk bisa mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi pada rapat koordinasi Tahapan Masa Pencermatan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulut dan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik bersama Partai Politik di Aula Kantor KPU Sulut, pada hari Senin (25/9). Ketua KPU Sulut Kenly Poluan membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Poluan menekankan betapa vitalnya tahapan ini dalam mendukung proses pemilu yang transparan dan adil. Poluan juga mengingatkan, partai politik mengenai tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD yang dimulai dari tanggal 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023. “KPU Sulut juga berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai standar yang berlaku" ujar Poluan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi, dalam pemaparan materi, menyampaikan, rancangan DCT dapat dilakukan perubahan pada a. tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, b. nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon, c. calon sementara berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dan/atau d. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara. Selain itu, Saelangi juga menjelaskan mengenai tata cara pelaporan Dana Kampanye oleh partai politik Peserta Pemilu mulai dari Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penrimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Turut Hadir pada rakor itu, Anggota KPU Sulut Meidy Tinagon, Anggota Bawaslu Sulut Donny Rumagit dan Steffen Linu, Plh Sekretaris KPU Sulut Raymond Mamahit serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Sulut Carles Worotitjan (RP/Ed:NR Foto by Wale Pemilu).

Jakarta, sulut.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang I bertempat di Jakarta, Jumat-Minggu (22-24/9). Ketua KPU Hasyim Asy’ari membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Asy’ari mengatakan pelaksanaan Rapat Koordinasi ini untuk memastikan kesiapan KPU jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, terutama kesiapan internal yang meliputi Sumber Daya Manusia, Anggaran Hibah maupun Teknis  Pilkada serentak 2024. Asy’ari juga menghimbau agar seluruh jajaran KPU dapat fokus dan mengerjakan tugas-tugasnya secara maksimal mengingat momen ini merupakan momen bersejarah bagi rakyat Indonesia jadi sepatutnya kita bekerja keras dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Di Hari kedua, peserta menerima materi dari Kasubdit Fasilitasi Partai Politik Dirjen Polpum Kemendagri Dedi Taryadi, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits, Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Rikie, Kepala Biro Keuangan dan BMN Yayu Yuliani dan Auditor Muda Inspektorat KPU Herry Wisata. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu memaparkan usulan anggaran Hibah KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah diajukan ke Pemerintah Provinsi  Sulawesi Utara. "Pembahsan sudah dilakukan beberapa kali dengan Badan Kesbangpol dan TAPD pemerintah provinsi Sulut" lapor Ointu. Selanjutnya, Ointu menjelaskan perkembangan pembahasan dana hibah dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulut.  Menurutnya sampai pelaksanaan Rakor Persiapan Pilkada ini sudah ada 4 KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang telah menyepakati usulan anggaran Pilkada 2024 dengan pemerintah daerahnya yaitu KPU Kota Manado, KPU Kabupaten Minahasa Utara, KPU Kota Tomohon dan KPU Kota Bitung. “Kami juga berharap usulan KPU Sulut dan kabupaten/kota lainnya segera menghasilkan kesepakatan yang baik dengan Pemerintah Daerah, setidaknya di bulan Oktober sudah bisa melakukan penandatanganan NPHD’’, lanjut Ointu.  Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ditutup oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Rakor ini juga dihadiri oleh Anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Parsadaan Harahap, Mochamad Afifuddin, Idham Holik dan Sekretaris Jenderal Bernad Dermawan Sutrisno. Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Lucky F. Majanto bersama Ketua, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulut turut menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang I tersebut. (Bb/Ed:NR Foto by Wale Pemilu).

Manado, sulut.kpu.go.id - sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, KPU menggelar Sosialisasi Pemilu 2024 dengan mengusung tema “Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2024” bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang dilaksanakan di Rogers Hotel Manado(23/9). Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Sulut Novie Trenly Runtukahu. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Dohardo Pakpahan membuka secara resmi kegiatan. Dalam sambutannya, Pakpahan menyampaikan keberhasilan Pemilu dilihat pada kuantitas pemilih yang ditargetkan secara nasional 77,5% dan pada Pemilu dan Pilkada ditahun tersebut, target itu terlampaui hamper 81% secara merata. Artinva tercapai secara kuantitas. Tetapi apabila kita melihat dari hasil pelaksanaan Pemilu tersebut secara kualitas, tentunya menjadi tugas besar kita bersama, untuk itu peserta kegiatan pada hari ini untuk berperan ikut serta mensosialisasikan Pemilu 2024. "Harapannya juga JPPR dapat menjadi mitra kolaborasi dengan bersinergi bersama KPU secara hierarki untuk mencapai partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024", ungkapnya Anggota KPU Sulut Salman Saelangi yang menjadi narasumber, menyampaikan materi terkait Pelaksanaan Pemilu 2024. Pada pemaparannya Saelangi menegaskan Pemilu 2024 masih menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu adanya perhatian dalam undang-undang dimaksud untuk semakin sempurna sehingga harapan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik bisa terwujud pada Pelaksanaan Pemilu 2024. Turut hadir sebagai narasumber Ray Rangkuti Pendiri Lingkar Madani, Aji Pangestu Manajer Pemantauan Seknas JPRR.(Bb/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id- Untuk menyamakan pemahaman dalam pelayanan pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD serta memitigasi masalah jelang Penetapan DCT, KPU Sulut Gelar Rakor Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersama KPU Kabupaten/Kota se- Sulut pada hari Minggu (24/09) di Aula KPU Sulut. Adapun peserta Rakor adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Kepala Sub Bagian Teknis Parhubmas dan Operator Silon KPU Kabupaten/Kota se-Sulut. Anggota KPU Sulut Salman Saelangi membuka Rakor tersebut. Pada kesempatan itu, Saelangi mengatakan, pada masa pencermatan DCT akan banyak permasalahan yang akan ditemui, untuk itu sedini mungkin kita memitigasi masalah yang berpotensi menimbulkan sengketa sehingga nantinya hal itu tidak akan menghambat tahapan selanjutnya.  "Alangkah  baiknya kita bisa mengevaluasi permasalahan yang ditemui pasca tahapan masukan dan tanggapan masyarakat", ujarnya. Selanjutnya, Saelangi memaparkan materi Pencermatan Rancangan DCT, Verifikasi Administrasi dan Penyusunan hingga Penetapan DCT.  Setelah pemaparan materi, dilanjutkan penyampaian hasil evaluasi pada masa Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun masalah yang terjadi saat tahapan masukan dan tanggapan masyarakat oleh KPU Kabupaten/Kota secara bergantian. Turut hadir dalam Rakor itu Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan. (AL/Ed: NR: Foto by Wale Pemilu)