Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut memutuskan mengaktifkan media center KPU Sulut. Hal ini dianggap penting dalam menyosialisasikan tahapan Pemilu serentak tahun 2024. ‌Keputusan tersebut merupakan hasil percakapan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama koordinator media online, cetak, televisi dan radio, di Kantor KPU Sulut, Rabu (26/10/2022). Hal ini dilakukan mengingat peran penting media dalam sosialisasi tahapan Pemilu serentak tersebut.  ‌Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Salman Saelangi, didampingi Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, memimpin rakor yang dihadiri perwakilan media yang ditunjuk sebagai koordinator.  ‌Selain mengaktifkan media center KPU Sulut,  ada juga beberapa keputusan penting lainnya. ‌“Media akan menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan partisipasi pemilu khususnya yang ada di Sulawesi Utara,” ujar Saelangi menutup rakor ini. (Yulita/Ed:Ge/Foto:WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Provinsi Suawesi Utara kembali menyelenggarakan Focus Group Disscusion (FGD) Identifikasi Potensi Sengketa dan Pelanggaran Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 seri ke 2 bertempat di Esspecto Coffee Tondano Jumat, (21/10/2022). Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, dalam arahannya Tinangon menyampaikan pentingnya upaya pencegahan Sengketa "Penting bagi Kita untuk mengidentifikasi secara dini risiko dan potensi masalah yang mungkin akan muncul,  sehingga perlu kita mitigasi agar proses Pemilu Kita ini bebas dari pelanggaran maupun perselisihan Sengketa" Peserta yang hadir dalam FGD ini yaitu Akademisi Unima, Bawaslu Minahasa, Kejaksaan Negeri Minahasa, Polres Minahasa, Gerakan Minahasa Muda, BEM Unima, GAMKI Minahasa, GMKI Tondano, HMI Tondano, GMNI Minahasa, PMKRI Minahasa, PMII Minahasa, TePI, PIKI Minahasa, Pemuda Muhammadiyah Minahasa, GP Anshor Minahasa, PSD GMM dan juga Pers.  Narasumber pertama diisi Oleh Kasubdit Kamneg Polda Sulawesi Utara AKBP Nanang Nugroho dan Kapolres Minahasa AKBP Tonny B. Soissa dengan topik Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu. Dilanjutkan dengan Narasumber dari Akademisi Unima sekaligus sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Provinsi Sulawesi Utara Dr. Mayske Liando dengan Topik Potensi dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Verifikasi Partai Politik. Selanjutnya Narasumber ketiga dibawakan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Supriyadi Pengellu dengan Topik Potensi Masalah, Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Acara ditutup oleh Plt. Ketua Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon. (RJ/Ed:FR)

Manado, sulut.kpu.go.id - Berlangsung selama tiga hari 21-23 Oktober 2022 di Luwansa Hotel Manado, KPU Provinsi Sulut mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Triwulan III Tahun 2022 dengan peserta Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, serta Kasubag Datin Se-Sulawesi Utara. Mengawali Kegiatan Rakor  Plt Ketua Meydi Tinangon yang dalam kesempatanya mengucapkan selamat datang kepada Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat selaku Anggota KPU RI yang membidangi Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga yang berkenan hadir pada Rakor tersebut, sesudah itu Tinangon mengarahkan kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan yang penting ini agar supaya dalam melaksanakan mekanisme Tahapan pemilu 2024 dapat mengikuti Rencana Kerja yang telah disusun dan dicanangkan serta memperhatikan indikator - indikator kinerja utama kegiatan sesuai dengan program dan anggaran yang berlaku sampai pada tahap evaluasi tahun anggaran 2022. Yulianto Sudrajat disela sela dalam sambutannya membuka kegiatan Rakor menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam mengelola anggaran Tahapan sampai dengan output kegiatan, tidak semata-mata hanya focus dalam penyerapan anggaran saja. Lebih lanjut Sudrajat meminta kepada setiap satker agar anggaran dapat dilaksanakan secara tertib, Disiplin, dan melakukan management yang baik beriringan dengan Pelaporan Pertangungg Jawaban. beliau juga mengingatkan pengendalian Internal (SPIP) dalam pengawasan lewat  lembar kartu Kendali agar supaya dalam setiap penyerapan dan pelaporan keuangan benar benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Turut hadir dalam Pembukaan Rakor Komisioner KPU Provinsi  Lanny Ointu, Yessy Momongan dan Sekretaris KPU Provinsi Lucky Majanto beserta Jajaran Sekretariat. Dalam rakor ini menghadirkan narasumber  Kepala Perwakilan BPKP Berligan Sembiring, Ketua  Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Kanwil DJPB Tumpak Harapan,  Dan Biro Perencanaan KPU RI, M. Krisdiono yg hadir secara daring. [ucu,Ed;JK. Foto by wale pemilu]

#TemanPemilih Dalam rangka meminimalisir potensi sengketa dan pelanggaran Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan, KPU Sulut menyelenggarakan Focus Group Disscusion (FGD) Identifikasi Potensi Sengketa dan Pelanggaran Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 bertempat di Aula Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Kamis, (20/10/2022). Acara dibuka oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, dalam sambutannya Tinangon berharap FGD ini bisa mengidentifikasi potensi sengketa dan tahapan Verifikasi Faktual di Sulawesi Utara "Saya berharap FGD ini bisa memberi masukan dan saran dalam mengidentifikasi potensi sengketa dan tahapan Verifikasi Faktual terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Utara". Peserta yang hadir dalam FGD ini yaitu Dosen UKIT, Bawaslu Tomohon, Kejaksaan Negeri Tomohon, Polres Tomohon, ITM, Unsrit, GMKI Tomohon, GMNI Tomohon, PMKRI Tomohon, GAMKI Tomohon, KNPI Tomohon, TePi, PSD GMM, PIKI Tomohon dan juga Pers.  Narasumber pertama diisi Oleh Anggota Bawaslu Sulawesi Utara Zulkifli Densi dengan Materi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Dilanjutkan dengan Narasumber dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Marthen Tandi dengan Materi Potensi dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilu 2024. Selanjutnya Narasumber ketiga dibawakan oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon Pdt. Dr. Arthur R. Rumengan, M.Pd.K. Acara dilanjutkan dengan ucapan penutup dari Ketua KPU Kota Tomohon Harryanto Y. S. Lasut. Dan acara pun ditutup secara resmi oleh Plt. Ketua Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut matangkan persiapan hadapi tahapan Verifikasi Faktual. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya bimbingan teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan dengan KPU Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara yang mengundang Komisioner, Sekretaris serta Verifikator sebagai peserta Bimtek di Yama Resort Minahasa pada tanggal 11 – 13 Oktober 2022. Anggota KPU RI yang sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Holik yang hadir membuka gelaran ini dalam arahannya menyampaikan ‘’Tahapan verifikasi administrasi telah selesai dilaksanakan selanjutnya kita akan memasuki tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, untuk itu diharapkan kepada para peserta Bimtek kiranya dapat selalu memaksimalkan kinerja serta menjaga profesionalitas serta tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara.” Sementara itu Supriyadi Pangelu Anggota Bawaslu Sulut yang didaulat menjadi salah satu narasumber menyampaikan pentingnya menjaga sinergitas antar sesama Penyelenggara Pemilu dengan tetap menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Bawaslu tentu tetap dengan fungsi Kepengawasannya yang mengutamakan pencegahan sehingga meminimalisir pelanggaran di Pemilu nantinya. Hal itu ditekankan Pangelu dalam bahasan materinya terkait Penanganan Sengketa Dalam Masa Verifikasi Partai Politik.  Pada hari kedua pelaksanaan Bimtek, KPU Kabupaten Kota dibekali dengan materi terkait Pengenalan Fungsi SIPOL pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh Fungsional Umum pada Biro Teknis Sekretariat Jenderal KPU Yulie Fitria Setianti dan Rahmat Sugianto. Selanjutnya, sebelum memberikan pendalaman materi terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan serta membahas seluruh rancangan kegiatan pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat Kabupaten Kota, Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Yessy Momongan menekankan pentingnya digelar Bimtek ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait regulasi sehingga tidak ada lagi yang namanya bekerja di luar aturan yang sudah disepakati bersama. Turut hadir dalam Bimtek ini Plt.  Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon serta Anggota Salman Saelangi dan Lanny Ointu.   (Bb/Ed:GT/Foto by Wale Pemilu).

Manado, sulut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik  Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Kamis (13/10/2022). Bertempat di Luwansa Hotel Manado, Rakor ini dihadiri oleh Forkopimda, NGO dan insan pers di Sulut. Meydi Tinangon selaku Plt. Ketua KPU Sulut secara resmi membuka Rakor ini. “Partai politik ini semua statusnya masih calon. Nanti akan ditetapkan pada bulan Desember setelah kita mengikuti tahap verifikasi administrasi dan faktual. Dan pada tanggal 14 Desember sesuai kewenangan KPU RI akan menetapkan dan mengundang partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024,” kata Tinangon dalam sambutan pembukaannya. Tinangon juga menuturkan bahwa pesta demokrasi mendatang harus berjalan aman dan tidak menimbulkan perpecahan yang dapat merugikan semua pihak. “Kunci sukses dari pelaksanaan pemilu adalah bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dengan semua stakeholder terkait dengan semua representasi rakyat, representasi publik, pers dan instansi pemerintah serta semua pihak agar pelaksanaan pemilu 2024 betul-betul menjadi milik rakyat, pesta rakyat, kita tidak hanya menjadi objek tapi juga menjadi subjek dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti,” tuturnya. Selanjutnya, materi pada sesi pertama dari pihak keamanan negara yaitu Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Irawan dan Kasrem 131 Santiago Kolonel Inf. Hengky Yuda Setiawan. Kolonel Inf. Hengky Yuda Setiawan menegaskan TNI maupun Polri akan bersikap independen dan tegas apabila terjadi pelanggaran kepemiluan di dalam kedua instansi tersebut. “Masyarakat tidak perlu ragu dengan netralitas TNI Polri dalam mengawal proses demokrasi, jika ada anggota yang tidak netral akan kami berikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. Pada sesi yang kedua sekaligus akhir dari kegiatan rapat koordinasi, secara panel Anggota KPU Sulut Yessy Momongan yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggara menjadi narasumber memaparkan materi terkait Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 bersama Kaban Kesbangpol Sulut Ferry Sangian yang  memaparkan materi tentang Fasilitasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Anggota Bawaslu Sulut Awaludin Umbola membawakan materi tentang Pengawasan Pada Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.   (Yulita/Ed.GT/Foto:WalePemilu).