Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Bertempat di Malalayang Beach Walk [MBW] Minggu, 20/11/2022, KPU Sulut mensosialisasikan Rekrutmen Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara langsung kepada Pengunjung Wisata Malalayang Beach Walk. Ketua KPU Sulut Meidy Y. Tinangon serta Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi dan Lanny Ointu memimpin langsung sosialisasi ini kepada masyarakat bersama Staf Sekretariat. Lewat brosur yang dibagikan serta trik lewat games dan hadiah menjadi alat bantu dalam mensosialisasikan tahapan yang sementara berlangsung. Para pengunjung MBW yang datang dari berbagai daerah bahkan dari luar daerah sangat merespon baik kegiatan ini. "Harapan tentunya kegiatan sosialisasi hari ini dapat menjangkau masyarakat luas yang ingin berpartisipasi langsung menjadi penyelenggara pemilu lewat PPK dan PPS yang mendaftarkan diri lewat Aplikasi Siakba yang telah disiapkan oleh KPU, tentunya bagi mereka yang memenuhi persyaratan yang telah diatur", ujar Salman Saelangi selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. (Ucu/Ed:Ge/Foto:WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, KPU Sulut telah beberapa kali menerima kunjungan kerja dan silahturahmi dari stakeholder. Seperti halnya pada tanggal 7 November 2022, KPU Sulut menerima kunjungan kerja Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto bersama jajarannya. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Yessy Momongan, Salman Saelangi dan Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto di ruang rapat KPU Sulut. Pada kesempatan itu, Kapolda Sulut mengatakan maksud kedatangan untuk bersilahturahmi sekaligus ingin memperoleh informasi terkait proses tahapan pemilu 2024 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. “Informasi akurat dan terkonfirmasi mengenai kendala, persoalan dan tantangan yang dihadapi selama proses tahapan pemilu sangat diperlukan untuk menjadi perhatian dan tentu sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian apalagi mengenai keamanan. Tentunya belajar dari pemilu sebelumnya kira-kira apa yang menjadi persoalan-persoalan yg  sudah bisa terdeteksi sedini mungkin,” tutur Budiyanto. Tinangon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda dan jajarannya yang telah mengunjungi KPU Sulut. “Tentunya kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua pihak terlebih Polda Sulut didalamnya untuk kelancaran proses tahapan,” ujar Tinangon.  Selanjutnya, Tinangon menjelaskan, bahwa tahapan pemilu sudah dimulai sejak bulan Juni 2022, dan saat ini sementara dilaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Sedangkan untuk kendala dan persoalan jika belajar dari pemilu 2019 dan Pilkada 2022 antara lain adalah pendistribusian logistik karena mengingat sulawesi utara memiliki beberapa daerah kepulauan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Meidy Malonda.   (Lita/Ed:Ge/Foto by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - Untuk menginformasikan Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat, KPU Sulut menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc ke Organisasi Non Pemerintah dan Stakeholder pada hari Senin dan Selasa (7 & 8/11) di Hotel Aryaduta Manado. Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, membuka secara resmi sosialisasi ini. Dalam sambutannya Tinangon mengatakan, sosialisasi ini diselenggarakan agar Pemilu 2024 menjadi milik publik karena rakyat atau publiklah yang merupakan aktor utamanya. “Kami berharap peserta yang hadir saat ini bisa memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai Tahapan Pemilu 2024 dan informasi perekrutan penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Badan Ad Hoc,” ujar Tinangon. “Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan setiap jadwal dan prosedur tahapan Pemilihan Umum kepada masyarakat lewat perwakilan organisasi non pemerintahan dan stakeholder.” tambahnya Kurang lebih 200 orang perwakilan Organisasi Non Pemerintah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan stakeholder lainnya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Pada hari pertama, penyampaian materi oleh Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengenai Strategi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah memaparkan Sistemetika Penyelenggara Pemilu / KEPP, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Ferry Sangian terkait Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc. Hari selanjutnya, narsumber Anggota Bawaslu Sulut Zulkifili Densi memaparkan  Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulawesi Utara Viktory Rotty menyampaikan materi Etika Berdemokrasi, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc. Hadir pada kegiatan itu, Anggota Lanny Ointu, Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Greis Tamba.   (Yulita/Ed:Ge/Foto by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke 77 Tahun 2022 dengan tema Pahlawanku Telandanku bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 10 November 2022.  Salman Saelangi selaku Inspektur Upacara dalam arahannya sekaligus membawa sambutan Menteri Sosial RI, menekankan Mari kita jadikan momentum Peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain. Mengisi kemerdekaan dengan menjadi Pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai–nilai Kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap Langkah hidup dan kehidupan kita bersama.  Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa–masa penuh tantangan. Teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi Pemenang. Upacara diikuti oleh Komisioner, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Staf Pelaksana, PPNPN dan Mahasiswa Magang. Upacara berjalan dengan tertib dan penuh hikmat.   (RJ/Ed:FR)

Manado, sulut.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mulai melakukan persiapan menuju pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Persiapan pemutakhiran data pemilih adalah salah satunya. Senin s/d Rabu tanggal 7 s/d 9 November 2022 bertempat di Hotel Luwansa Manado, Rapat Koordinasi ini berlangsung secara luring. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu dalam arahannya menyampaikan bahwa kita masih menunggu DP4 dari KPU RI yang dalam proses sinkronisasikan dengan DPB terakhir. Rakor yang dilaksanakan selama 3 hari ini selain akan diisi materi dari DKPP RI juga menghadirkan narasumber dari Bawaslu Sulut, Dinas Dukcapil, dan Kanwil Kemenkumham dalam bentuk diskusi Panel yang melibatkan sesi tanya jawab dari peserta rakor. Pada kegiatan ini Divisi Perencanaan Data dan Informasi memberikan penghargaan kepada 4 Satker terbaik dengan 2 Kategori Penghargaan yaitu :  Penghargaan Kategori Pemilih Pemula Terbanyak  1. Satker Terbaik Pertama dalam Penyajian Data PDPB Terakurat dan Termutakhir yaitu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow  2. Satker Terbaik Kedua dalam Penyajian Data PDPB Terakurat dan Termutakhir  yaitu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  Penghargaan Kategori Penyelesaian Pemilih Status B Tercepat  1 Satker Terbaik Pertama dalam Penyajian Data PDPB Terakurat dan Termutakhir yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud  2 Satker Terbaik Kedua dalam Penyajian Data PDPB Terakurat dan Termutakhir yaitu KPU Kota Tomohon  Rapat ini diikuti Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih KPU Kab/Kota Se-Sulawesi Utara.   (Ipung/ed.LA)

Manado, sulut.kpu.go.id - Kunjungan Kerja KPU RI bersama Bappenas RI terkait pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta anggaran KPU Tahun 2022 di KPU Prov SULUT, dirangkaikan dengan mengadakan rapat melibatkan satker 15 KPU Kabupaten/Kota di hadiri oleh Sekretaris dan Kasubag Perencanaan Rabu (9/11). Rapat Koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk mengawal pelaksanaan Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Mengawali kegiatan Rakor Sekretaris KPU Prov SULUT Lucky F. Majanto menyampaikan Tahapan dan kegiatan yang sudah di laksanakan serta Realisasi anggaran Tahun 2022 KPU Provinsi SULUT yang baru mencapai 67,49%. Majanto menghimbau seluruh Satker di 15 KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan dan merealisasikan anggaran dengan target penyerapannya hingga bulan Desember mencapai 98%, melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan dan anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan aturan. Sekretaris 15 KPU Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kendala, permasalahan yang terjadi terkait penyerapan realisasi anggaran juga memberikan masukan kepada KPU RI dan Bapenas RI yang hadir saat itu. Sebagian besar aspirasi yang disampaikan terkait sarana prasarana Gedung kantor yang sudah tidak layak dan mengalami kerusakan, lahan hibah pemda yang masih bermasalah, pengadaan gudang, SDM KPU Kab/Kota yang masih kurang, juga permasalahan yang di dapati realisasi anggaran rendah karena terkendala pada revisi. Seluruh KPU Kabupaten Kota optimis pada bulan desember nanti penyerapan anggarannya dapat mencapai 95%. Menanggapi aspirasi dari KPU Kab/Kota, Bappenas RI Indra Jaya memberikan pencerahan untuk KPU Kab/Kota dalam mengusulkan anggaran harus ada proyeksinya, untuk mendapatkan anggaran dilakukan pemetaan  tingkat kerusakan gedung, dibuat level kerusakan dan dibuat rekapan yang menjadi prioritas untuk di ajukan penganggarannya. Indra menyampaikan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu koordinasi antara penyelenggara harus kuat, KPU harus menunjukkan sebagai lembaga istimewa yang tidak hanya bekerja saat Pemilu. M. Krisdiono Kabag Perencanaan KPU RI menekankan KPU Kab/Kota harus memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran dan kewenangan KPA sepenuhnya pengambilan sikap dan keputusan terkait sarana prasana yang telah diberikan anggarannya tahun ini juga harus dilakukan koordinasi anggaran lintas divisi agar mencapai realisasi 95%.