Berita Terkini

anado, sulut.kpu.go.id - Dalam rangka persiapan pembentukan badan ad hoc serta untuk menguji kemampuan server KPU, tanggal 8 – 10 November 2022, KPU Provinsi Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Uji Skenario dan Uji Beban Sistem Informasi Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) yang diselenggarakan secara hybrid oleh KPU RI.   Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU, Parsadaan Harahap didampingi Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Yuli Hertaty. Dalam sambutannya, Harahap menyampaikan Badan Ad Hoc yang merupakan tulang punggung dari lembaga KPU harus dikelola dan dirawat dengan baik. Jajaran Badan ad hoc harus di pastikan kualitasnya. “Untuk memastikan kualitas badan ad hoc yang baik, harus dilakukan proses rekruitmen yang baik pula.” tambah Harahap. Harahap berharap agar penggunaan SIAKBA dapat mendukung proses pembentukan menjadi lebih tertata dan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Yuli Hartati dalam arahannya, menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan sebagai persiapan pembentukan badan ad hoc, memantapkan teknis penggunaan aplikasi SIAKBA serta menguji kemampuan server KPU. Kegiatan ditutup oleh Plt. Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat. Purwoto menyampaikan agar kegiatan ini perlu diadakan kembali guna memberikan penyempurnan aplikasi SIAKBA sebelum diluncurkan kepada masyarakat luas. Kegatan ini diikuti Ketua Divisi, Kabag, Kasubag yang membidangi SDM serta staf pada subag SDM baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se – Indonesia.

Manado, sulut.kpu.go.id - Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, membuka dua acara sekaligus yaitu Rapat Koordinasi Persiapan PDP (Pemutakhiran Data Pemilih) dan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Sosialisasi Pengelolaan Program dan Anggaran dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024, Senin (7/11/2022). Tinangon dalam sambutan pembukaannya menekankan bahwa kegiatan-kegiatan tahapan itu sama pentingnya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga diharapkan Komisioner dan Sekretariat saling mendukung, supaya kegiatan tahapan berjalan lancar disertai pertanggungjawaban keuangannya yang akuntabel. "Target kita, sukses tahapan pemilu harus dibarengi dengan sukses pengelolaan anggaran," ungkapnya.  Peserta rakor yang berasal dari 15 KPU Kab/Kota di Sulawesi Utara terdiri atas Ketua, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Bendahara serta Operator Sidalih. Rakor yang dilaksanakan selama 3 hari ini selain akan diisi materi dari DKPP RI juga menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan, Kejaksaan Tinggi, Inspektorat Utama KPU RI, serta Biro Keuangan dan BMN KPU RI. Juga akan hadir narasumber dari Bawaslu Sulut, Dinas Dukcapil, dan Kanwil Kemenkumham. Dalam acara ini juga dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, BPKP dan APIP antara KPU Kab/kota dan KPU Provinsi. Turut hadir dan memberikan arahan Anggota KPU Provinsi Sulut Lanny Ointu dan Salman Saelangi, juga Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto.

Sukses tidaknya tahapan pemilu, sangat tergantung pemahaman penyelenggara pemilu terhadap regulasi kepemiluan. Atas dasar kesadaran tersebut maka KPU Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Pemilu 2024 kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulut bertempat di Rumah Alam Manado Adventure, Selasa (8/11/2022). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon. Dalam arahannya Tinangon menyampaikan sosialisasi ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman terkait regulasi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Kegiatan Sosilalisasi diisi dengan penyampaian materi dari Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah dengan topik "Kode Etik Penyelenggara Pemilu", dilanjutkan dengan narasumber dari akademisi Fakultas Hukum Unsrat, Toar Palilingan dengan topik "Problematika Regulasi Pemilu 2024".  Narasumber terakhir dari Badan Pengawas Pemilu, Supriyadi Pangellu memaparkan "Regulasi Pengawasan Pemilu 2024". Peserta dalam Sosialisasi ini yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM serta Staf bagian hukum KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Kinerja KPU Sulut kembali diapresiasi di tingkat nasional. Kali ini di bidang pengawasan dan pengendalian internal.  Apresiasi atas kinerja KPU Sulut tersebut nyata dalam pelaksanaan Rakor Pengawasan dan Penyusunan Strategi Pengawasan dalam Tahapan Pemilu 2024.  Di sela-sela rakor yang dihadiri jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi, Sekretaris, Kabag KPU Provinsi yang membidangi keuangan dan hukum, KPU Sulut mendapatkan dua penghargaan tanda apresiasi kinerja. Penghargaan pertama adalah penghargaan terbaik ketiga dalam kategori evaluasi atas pelaksanaan Sistwm Akuntabilitas Kinerja Instamsi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja (Satker) sedang. Penghargaan lainnya adalah penghargaan sebagai salah satu KPU Provinsi yang mencapai angka 100% untuk kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada KPK. Dua penghargaan tersebut diterima Plt. Ketua KPU Sulut yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon. Tinangon mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan oleh KPU RI melalui Inspektorat KPU. Hal ini menurutnya merupakan buah kerja keras dan kepatuhan semua komponen di KPU Sulut. "Terima kasih kepada jajaran komisoner dan sekretariat KPU Sulut dan KPU Kabupaten/Kota se Sulut atas kerjasamanya. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi kami bekerja lebih baik lagi," ungkapnya. Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dibuka Anggota KPU Mochammad Afifuddin secara resmi di Jakarta, Jumat (4/11/2022).  Afif sebagaimana dilansir akun resmi medsos KPU RI, menyampaikan KPU tengah memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan kerja pengelolaan kepemiluan berjalan dengan baik. Dia juga menekankan mitigasi dan manajemen risiko harus berjalan di KPU. Turut hadir Inspektur Utama KPU Nanang Priyatna, Inspektur Wilayah I M Syahrizal Iskandar, Inspektur Wilayah II Pujiastuti, Inspektur Wilayah III Mars Anshori Wijaya, Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Wahyu Yudi Wijayanti, Kepala Biro Logistik Novhy Hasbhy Munnawar. Peserta adalah Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris serta Kepala Bagian Hukum, SDM dan KUL.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Pemilu 2024 kepada Stakeholder di hari pertama bertempat di KNT Restaurant Minahasa Utara Rabu, (2/11/2022).   Acara dimulai dengan Ucapan Selamat Datang dari Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara Hendra S. Lumanauw. Selanjutnya acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Lucky Firnandy Majanto, dalam arahannya Majanto menyampaikan Sosialisasi tentang Regulasi dan Kebijakan KPU terhadap para stakeholder sangatlah penting untuk dilakukan untuk membangun pemahaman bersama baik tentang kerja-kerja KPU maupun kegiatan-kegiatan Tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024. Peserta yang hadir dalam Sosialisasi ini yaitu Bawaslu Minahasa Utara, Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Polres Minahasa Utara, Dinas Dukcapil Minahasa Utara, berbagai Ormas dan Pegiat Pemilu di Minahasa Utara beserta Pers.   Moderator dalam Sosialisasi ini yaitu Carles Worotitjan selaku Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM dengan Narasumber pertama diisi Oleh Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara AKBP Serfie D. Bokko dengan topik Regulasi Pengamanan Pemilu 2024. Dilanjutkan dengan Narasumber dari Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Donny Rumagit dengan Topik Regulasi Pengawasan Pemilu 2024. Selanjutnya Narasumber ketiga dibawakan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Marthen Tandi dengan Topik Regulasi Tata Usaha Negara Pemilu 2024. Dan terakhir Narasumber keempat diisi oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon dengan Topik Kebijakan Regulasi Tahapan Pemilu 2024.   (RJ/Ed:FR)

Manado, sulut.kpu.go.id -  28 Oktober 2022 berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke – 94 Tahun 2022, upacara diikuti oleh Komisioner, Pejabat dan Jajaran Sekretariat, bertindak sebagai Inspektur Upacara Ibu Lanny A.Ointu (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara), upacara berjalan dengan terib dan penuh hikmat. Lanny A. Ointu/Inspektur Upacara dalam arahannya yang sekaligus membawakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, menekankan bahwa pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi, adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. “Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan, karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat bersama membangun bangsa.