Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Memperkuat penerapan manajemen risiko, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang di fasilitasi KPU Sulut, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Atas Akuntabilitas Keuangan dan Risiko Fraud, 5 - 6 September 2022, di aula KPU Kota Kotamobagu Kegiatan dibuka Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon. Dalam sambutannya, Tinangon menyampaikan kegiatan ini sangat penting dilaksanakan, mengingat terdapat banyak potensi risiko bagi KPU pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024, termasuk di dalamnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Risiko tersebut perlu dikendalikan supaya tujuan yang telah dicanangkan dalam penyelenggaraan pemilu bisa terwujud,” ujar Tinangon. Tinangon mengapresiasi perwakilan BPKP Sulut yang bersedia membekali KPU Se- Sulut dalam meningkatkan pemahaman manajemen risiko untuk diaplikasikan di masing-masing satker. “Mari bersama-sama mengimplementasikan manajemen risiko yang benar dan konsisten sehingga dapat memitigasi risiko yang ada dan meminimalisir risiko fraud,” tambah Tinangon. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Beligan Semliring yang mengikuti secara daring, mengingatkan pentingnya dibuatkan kartu kendali untuk pengelolaan keuangan badan ad hoc supaya pertanggungjawabannya dapat memenuhi unsur akuntabilitas. “Kiranya peserta mengikuti bimtek dengan serius, agar bisa melakukan identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian yang tepat,” harap Semliring Pada hari pertama, narasumber, Glorio Gilbert Makaminan selaku Auditor Muda BPKP memaparkan materi tentang Konsepsi Manajemen Risiko. Hari selanjutnya, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti memberikan arahan kepada peserta bimtek. Dalam arahannya Pujiastuti meminta peserta untuk serius mengisi register risiko terkait pengelolaan keuangan dan risiko fraud. Usai arahan Pujiastuti, dilanjutkan dengan materi membahas tentang Praktik Manajemen Risiko, dilanjutkan dengan pengisian formulir register risiko. Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini menjadi wadah efektif bagi KPU dalam melakukan setiap proses tahapan manajemen risiko oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko. Diakhir bimtek, dibuatkan daftar risiko (risk register) dan Rencana Pengendalian Risiko yang akan digunakan untuk mendukung terwujudnya optimalisasi pencapaian kinerja organisasi KPU sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.   Adapun peserta dalam kegiatan ini, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan SDM, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Operator SPIP dari 16 Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kota Kotamobagu selaku tuan rumah, serta Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sulut, Meidy Malonda. (LR/ Foto by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Selasa, 6 September 2022 KPU Sulut gelar rapat koordinasi persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus 2022 bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara secara daring di Ruang Rapat KPU Sulut. Rapat  ini bertujuan mengetahui progres penyusunan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota. Dibuka oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada 15 KPU Kabupaten/Kota karena mendapat peringkat ke 4 Nasional menyelesaikan pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dengan Data Kependudukan Kemendagri RI. “Walaupun sudah selesai pemadanan data tetapi kita terus mengoptimalisasi penyelesaian data TMS dan data pemilih baru” ujar Mewoh Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dalam arahannya men yatakan yang kita kejar sekarang adalah data TMS yang meninggal, pemilih pemula di sekolah dan pemilih yang belum memiliki KTP-el. Dalam Rakor masing-masing Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kabupaten/ Kota membacakan Rekapitulasi DPB Periode Agustus Tahun 2022. Hasil rekapitulasi DPB dari seluruh Kabupaten/Kota ini akan menjadi Rekapitulasi DPB tingkat Provinsi. Rakor dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU serta jajaran sekretariat bagian perencanaan, data dan informasi. Adapun peserta rapat yang mengikuti jalannya kegiatan secara daring yaitu Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara. (Ipung/ed.LA)

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut gelar rapat koordinasi (rakor) untuk menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rabu, 31 Agustus 2022 di Aula Kantor KPU Sulut. Rakor ini diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Parmas, Verifikator utama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.  Pelaksana Harian Ketua KPU Sulut, Lanny Ointu membuka Rakor tersebut. Dalam sambutannya Ointu mengapresiasi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi. Selanjutnya, dia menyampaikan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui progres verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.  Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon menyampaikan sangat penting untuk mempelajari dan menginternalisasi regulasi verifikasi administrasi supaya setiap keputusan yang dibuat sudah sesuai aturan. “Kami harapkan peran Divisi Hukum dan Pengawasan untuk membackup Divisi Teknis Penyelenggaraan dalam proses tahapan verifikasi administrasi termasuk tanggapan masyarakat yang disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota,” ujar Tinangon Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Yessy Momongan memaparkan materi mengenai perbandingan ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 dengan Keputusan KPU nomor 309 Tahun 2022.  “KPU Kabupaten/Kota harus intens melaporkan perkembangan pekerjaan verifikasi administrasi ke KPU Sulut,” ucap Momongan  Turut hadir dalam rakor ini Pejabat Struktural Eselon III dan jajaran sekretariat KPU Sulut yang tergabung dalam Tim Helpdesk.   (Steify, Ed:GW, Foto by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut terus berupaya meningkatkan sinergitas bersama Stakeholder, Partai Politik dan Media dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2022 bersama partai politik dan stakeholder pada hari Kamis, 1 September 2022 di Grand Kawanua Convention Hall Manado. Rakor dibuka oleh Pelaksana Harian Ketua KPU Sulut Lanny Ointu. Dalam sambutannya Ointu mengharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari Stakeholder, Partai Politik dan Media pada penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 termasuk verifikasi Partai Poltik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.  Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, menambahkan rakor ini merupakan komitmen KPU Sulut untuk lakukan koordinasi bersama Stakeholder dan Partai Politik serta Media. "Jika koordinasi ini berjalan baik maka tahapan bisa berjalan lancar dan harmonis," ungkap Tinangon.  Dikesempatan ini, Tinangon menjelaskan untuk produk hukum terkait dengan Pemilu 2024 bisa diakses oleh masyarakat di laman resmi JDIH KPU Sulut melalui www.jdih.kpu.go.id/sulut. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Yessy Momongan dalam arahannya menyampaikan bahwa KPU Sulut akan intens mengadakan rapat koordinasi terkait tahapan Pemilu 2024 bersama Stakeholder, Partai Politik dan Media. “Hal ini agar koordinasi yang baik tetap terbangun,” kata Momongan Setelah arahan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu mengenai Data Pemilih Berkelanjutan, selanjutnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon memaparkan materi Partai Politik dan Kerangka Hukum Pemilu 2024 dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Yessy Momongan menyampaikan materi tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Bawaslu Sulut, Kepolisian Daerah Sulut, Danlatamal VIII Manado, BIN Sulut, Komando Korem 131 Santiago, Kepala Kesbangpol Pemprov Sulut, Partai Politik dan Media Massa serta Pejabat dan jajaran Sekretariat KPU Sulut. (Steify, Ed:GW, Foto by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, KPU Sulut telah beberapa kali menerima kunjungan kerja dan silahturahmi dari stakeholder. Seperti halnya pada tanggal 29 Agustus 2022, KPU Sulut menerima kunjungan kerja dari Badan Intelijen Negara Daerah (BIN) Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Brigjen TNI Raymond Marojahan didampingi Kabag Ops Binda Sulut Kolonel Inf. Andi Anshar, Kordinator Wilayah Sulut Alvons Sumenge dan Agen Intelijen Ahli Madya Kolonel CHB Komara Manurung. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi Anggota KPU Sulut Yessy Momongan, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon di ruang rapat KPU Sulut. Pada kesempatan itu, Marojahan mengatakan maksud kedatangan untuk bersilahturahmi sekaligus ingin memperoleh informasi terkait proses tahapan pemilu 2024 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. “Informasi akurat dan terkonfirmasi mengenai kendala, persoalan dan tantangan yang dihadapi selama proses tahapan pemilu akan menjadi laporan ke Pusat,” tutur Marojahan Mewoh menyampaikan apresiasi kepada Kabinda dan jajarannya yang telah mengunjungi KPU Sulut. “Tentunya kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua pihak termasuk BIN Sulut didalamnya untuk kelancaran proses tahapan,” ujar Mewoh.  Selanjutnya, Mewoh menjelaskan, bahwa tahapan pemilu sudah dimulai sejak bulan Juni 2022, saat ini sementara dilaksanakan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota. (Yulita, Ed.GW/Foto:Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Pentingnya peran media massa dalam Pemilu salah satunya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat. Untuk itu salah satu Televisi Swasta Nasional TV One mendatangi Kantor KPU Sulut pada hari Rabu (31/8)  Chief Business Development & Corporate Communication TV One Harya M. Hidayat memimpin langsung Rombongan yang di Terima oleh plh. Ketua KPU Sulut sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu di dampingi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon.  Hidayat menyampaikan salah satu tugas TV One adalah menyampaikan informasi kepada publik. "Secara garis besar salah satu tugas dari TV One adalah menyampaikan informasi kepada publik yang terbaik salah satunya adalah informasi menjelang Pemilu" Hidayat juga menjelaskan beberapa Program yang sedang berjalan di TV One salah satunya yaitu Kabar Pemilu.  Di akhir pertemuan Ointu juga berharap agar tercipta kerjasama antara KPU dan TV One terkait sosialisasi dan penyeberan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Rudy Lalonsang serta Kepala Sub Bagian Keuangan Ferdynand Raintung. (RJ/Ed:FR/Foto by Wale Pemilu)