Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Periode tahun 2023 - 2028 kembali melaksanakan sosialisasi, pada jumat (10/03/2023). Sosialisasi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Minahasa ini untuk menjaring minat publik di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon supaya berpartisipasi dan mendaftar sebagai calon Anggota KPU Kabupaten Minahasa dan KPU Kota Tomohon. Acara dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Lucky F. Majanto. Dalam sambutan pembukaannya, Majanto menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi terhadap seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi. Selanjutnya materi-materi sosialisasi disampaikan secara bergantian oleh Wehelmina Rumawas selaku ketua Timsel, dan anggota Timsel yang lain yaitu Karel Najoan, Muin Sumaila, dan Dian Sri Mulia Sari Tangoi. "Pendaftaran dilakukan melalui link siakba.kpu.go.id dan kemudian hardcopynya dibawa ke sekretariat Timsel di Hotel Aryaduta lantai 6. Diharapkan para pendaftar tidak memasukkan berkasnya pada saat-saat terakhir yaitu di tanggal 17 Maret pukul 23.59, supaya jika ada berkas yg perlu diperbaiki masih ada cukup waktu", demikian harap Rumawas. Sosialisasi yang dihadiri oleh lebih dari 50 orang ini berasal dari berbagai latar belakang dan profesi yang ada di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Selanjutnya sosialisasi yang sama juga akan dilaksanakan di Kota Kotamobagu. Turut mendampingi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

Manado, sulut.kpu.go.id – 49 Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara hadir Jalani Tes Psikologi, setelah sebelumnya melaksanakan tes tertulis berbasis CAT, kini seleksi  calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara memasuki Tahapan tes psikologi yang dilaksanakan di RS Wolter Monginsidi bekerjasama dengan Tim Psikologi angkatan darat pada hari Rabu (8/3/2023). Pelaksanaan tes ini dibuka oleh ketua tim seleksi Dr. Viktory N. J. Rotty , M. Teol  yang terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat datangnya kepada para peserta calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2028, tak ingin berlama-lama Rotty hanya megharapkan agar pelaksanaan tes pada hari ini lancar dengan menciptakan kondisi semenyenangkan mungkin. Sebelum menjalani tes, Dra. Rokhmi Handayani selaku Ketua Tim Pemeriksa Psikologi menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan tes psikologi kepada peserta seleksi, Handayani mengemukakan “sebetulnya tes psikologi ini tidakhlah sulit apalagi tujuan dilaksanakan tes ini untuk mengukur potensi dan kompetensi para calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, adapun tes psikologi yang dilakukan mencakup 3 metode penilaian yaitu kognitif, afektif dan konatif, hal ini penting dilakukan dalam menyeleksi kandidat yang nantinya akan menduduki jabatan penting di KPU Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai komitmen kuat dan berintegrasi”. Tes yang dilaksanakan tepat pukul 07.30 Wita ini berlangsung kurang lebih 4 jam, selama jalannya proses seleksi para peserta cukup tertib dan nampak serius mengikuti.   (Foto by wale pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028 melaksanakan Sosialisasi Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/kota, pada Rabu (8/3/2022). Sosialisasi yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Minahasa Utara ini untuk menjaring minat masyarakat supaya berpartisipasi dan mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung. Materi-materi Sosialisasi disampaikan secara bergantian oleh Tim Seleksi. Ketua Timsel Wehelmina Rumawas memaparkan tentang jadwal pelaksanaan Seleksi. Rahmi Hattani selaku Sekretaris Timsel menyampaikan tentang Syarat-syarat pendaftaran. Kemudian anggota Timsel yang lain yaitu Karel Najoan, Muin Sumaila, dan Dian Sri Mulia Sari Tangoi menyampaikan materi-materi tentang Tes Tertulis dan Psikologi, Tes kesehatan dan wawancara serta aspek-aspek penilaiannya. Selanjutnya Sosialisasi yang sama juga akan dilaksanakan di Tondano dan Kotamobagu.  Turut mendampingi Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Lucky F. Majanto, dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

KPU tengah menggencarkan digitalisasi tahapan pemilu, untuk mengurangi kerumitan pemilu serentak tahun 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon di hadapan 147 peserta Kuliah Umum bertajuk Efektivitas Digitalisasi Pemilu 2024 yang digelar Pusat Stufi Kepemiluan Himaju Pemerintahan FISIP Unsrat di Aula FISIP, Kamis 9 Maret 2023. “Semua tahapan pemilu diupayakan dilakukan dgitalisasi, kecuali untuk tahapan pemungutan suara,” ungkap Tinangon. Dalam paparan materi berjudul “Menakar Efektivitas Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, Tinangonmenyebut terdapat empat tujuan digitalisasi tahapan pemilu. “Tujuan pertama adalah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu,” ungkapnyaseraya menyebut beberapa aplikasi yang telah disiapkan KPU untuk setiap tahapan. “Untuk tahapan penyusunan peraturan, KPU punya JDIH online, untuk tahapan pencalonan ada aplikasi Silon. Pokoknya di setiap tahapan kita terapkan digitalisasi,” terangnya. Tujuan kedua, menurutnya, adalah meningkatkan pelayanan kepemiluan, dengan memfokuskan pelayanan informasi publik lewat e-PPID, juga publik dapat mengakses data kepemiluan melalui situs opendata.kpu.go.id serta infopemilu.kpu.go.id. “Selanjutnya, tujuan ketiga digitalisasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan tujuan terakhir adalah menciptakan pemilu yang murah atau efisien,” ungkap Tinangon. Menurut Tinangon, penerapan digitalisasi di KPU dilaksanakan dengan dasar hukum UU Pemilu serta PKPU yang mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan KPU. “Berdasarkan PKPU SPBE, aplikasi di KPU ada yang sifatnya aplikasi umum dan aplikasi khusus,” terangnya. Kuliah umum dibuka Dekan FISIP Unsrat, Novie Pijoh. Selain Tinangon, tampil juga sebagai Nara Sumber: dosen kepemiluan Unsrat yang juga tenaga pakar kepemiluan KPU,Ferry Liando, serta Anggota Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangelu. Kuliah umum ditutup Ketua Jurusan Pemerintahan, Welly Waworundeng. Nampak hadir juga beberapa dosen FISIP, diantaranya mantan Ketua KPU Sulut, Trielke Tulung dan mantan komisioner KPU Minahasa, Wiesje Wilar, serta pengurus HIMAJU Pemerintahan dan Pusat Studi Kepemiluan.

Manado, sulut.kpu.go.id Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan tindak lanjut Kesepakatan kerja sama KPU dengan Kejaksaan Agung RI menjadi dua hal penting yang dibahas dalam kunjungan kerja tim Kejaksaan Agung RI dengan KPU Sulut, Senin, 6 Maret 2023. Tim yang dipimpin Muh Rawi, Kasubdit Politik Direktorat A Jamintel Kejagung dalam kesempatan tukar pikiran di ruang rapat kantor KPU Sulut menyinggung soal IKP yang dilaunching Bawaslu RI, dimana Sulut berada di peringkat kedua sebagai daerah dengan IKP tertinggi. “Kami ingin mendapatkan informasi dari penyelenggara pemilu terkait potensi masalah apa saja yang membuat Sulut dikategorikan sebagai daerah peringkat kedua dalam IKP Bawaslu,” ungkapnya sambil berharap ada upaya mitigasi bersama. Rawi dan tim Kejagung juga mendiskusikan tindak lanjut Kesepakatan Kerja Sama antara Kejagung dan KPU. “Nantinya akan ada Perjanjian Kerja Sama di tingkatan Biro atau Deputi di KPU dengan unit kerja di Kejagung. PKS tersebut akan lebih detail mengatur pola kerja sama,” ungkapnya. Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan tim Kejagung yang didampingi Tim Kejati Sulut. Terkait IKP, Tinangon menyebutkan bahwa memang terdapat masalah-masalah di saat pemilu 2019 yang kemudian menyebabkan angka indeks untuk IKP di Sulut berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta. “Terdapat pelanggaran pidana pemilu misalnya terkait kampanye yang terjadi di  Sulut, kumudian kampanye di medsos yang ramai yang mengarah pada hoax dan hate speech yang berkontribusi pada tingginya nilai IKP,” ungkapnya. Tinangon berharap masalah-masalah di pemilu 2019 bisa dimitigasi dengan keterlibatan semua elemen stakeholder pemilu termasuk pihak kejaksaan. Dalam konteks mitigasi permasalahan, menurut Tinangon, maka menjadi penting untuk menindak lanjuti MoU dan Perjanjian Kerja Sama KPU dengam Kejagung. “Kami akan senatiasa berkoordinasi dengan pihak kejaksaan melalui Kejaksaan Tinggi Sulut, dalam rangka pencegahan masalah hukum dan juga dalam mendapatkan pertimbangan-pertimbangan hukum demi suksesbya pemilu 2020,” ungkap Tinangon. Turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung dengan akrab tersebut, dari tim Kejagung Sutriyono, dan Efrivel.  Mendampingi Tim Kejagung, Kejati Sulut, Sterry F Andih, jaksa madya yang saat ini menjabat Kasi A ( Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan) Bid. Intelijen Kejati Sulut, serta staf Kajati Sulut. Sedangkan dari KPU Sulut, nampak hadir Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Lanny Ointu, dan Amrain Razak. Sekretaris KPU Sulut dan para Kabag di lingkungan sekreteriat KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara siap bekerja sama, bersinergi dengan jajaran TNI-POLRI dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon ketika memaparkan materi di hadapan peserta Rapim TNI POLRI yang digelar di Makodam XIII Merdeka, Manado, Rabu (8/3-2023). Menurut Tinangon, sinergi KPU dengan TNI-POLRI diselenggarakan untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. “Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa membutuhkan suasana yang aman dan kondusif dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilu,” ungkapnya. Pada bagian lainnya dalam paparannya berjudul “Regulasi Tahapan Pemilu dan Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, Tinangon menyebutkan bahwa terdapat 3 aspek penting dalam pemilu yaitu: kerangka hukum pemilu (electoral legal framework), proses penyelenggaraan pemilu (electoral process), dan penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement). Dalam konteks kerangka hukum pemilu, menurutnya, KPU RI saat ini telah mengeluarkan beberapa Peraturan KPU sebagai salah satu bukti kesiapan KPU dari sisi regulasi. “Beberapa PKPU telah diundangkan, sedangkan PKPU lainnya masih sementara berproses dan melalui tahapan uji publik, konsultasi dengan DPR RI serta harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya. Tinangon juga memaparkan terkait tahapan pemilu yang telah dan sedang diselenggarakan oleh KPU Sulut. “Tahapan yang sedang berjalan saat ini adalah verifikasi dukungan dan sebaran yang telah dimasukan oleh bakal calon DPD, serta tahapan pemutahiran data pemilih,” ungkapnya. Terkait kesiapan SDM, Tinangon menyebut bahwa KPU senantiasa melaksanakan penguatan kapasitas bagi komisioner dan sekretariat, bahkan telah selesai membentuk badan ad hoc yang akan menyelenggarakan pemilu 2024 yaitu PPK, PPS dan Pantarlih. Rapim TNI Polri yang melibatkan pimpinan TNI Polri dari 3 provinsi yaitu Sulut, Sulteng dan Gorontalo tersebut dibuka Panglima Kodam XIII Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Tuejeh. Turut hadir dalam Rapim tersebut  Kapolda Sulut irjen pol Setyo budianto, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika, Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Perwakilan Pemprov Sulut, Gorontalo dan Sulteng, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Tangka, Danlanudsri Marsma TNI Muhammad Mujib, para Danrem, Danramil, Kapolres serta pejabat utama di lingkungan Kodam XIII dan Polda Sulut, para Danrem.