Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) yang bertujuan untuk memantapkan persiapan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pemilihan Serentak Tahun 2024. Rapat ini berlangsung di Luwansa Hotel & Convention Center Manado pada hari sabtu (17/8/2024).  Peserta Rapat yakni Ketua KPU, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU se-Sulawesi Utara. Pada pembukaan Rakor Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan semua pemeriksaan kesehatan dilakuakn sesuai dengan ketentuan dan prosedur. "dari persiapan-persiapan ini semoga kita dapat melakukannya dengan baik mulai dari awal sampai akhir dengan tetap patuh terhadap prosedur administrasi agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku" ujarnya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi secara langsung memimpin jalannya kegiatan yang akan mendiskusikan berbagai aspek teknis terkait proses pemeriksaan kesehatan, mulai dari jadwal pemeriksaan, lokasi, kriteria yang harus dipenuhi oleh calon, tata cara pelaporan hasil pemeriksaan hingga terkait rancangan anggaran yang akan digunakan. KPU Sulut menghadirkan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado, Dr. dr Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes membawakan materi mengenai Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah.

Manado, sulutkpu.go.id - KPU Sulut menggelar kegiatan penyuluhan produk hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 kepada para awak media. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Luwansa Manado dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari berbagai media di Sulawesi Utara. Selain penyuluhan, acara tersebut juga dirangkaikan dengan deklarasi Pers Sahabat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Sulut. Penyuluhan produk hukum unruk insan pers digelar untuk meningkatkan pemahaman media mengenai regulasi pemilihan kepala daerah. Sedangkan deklarasi Pers Sahabat JDIH bertujuan untuk memperkuat kemitraan KPU dan insan pers,  dan meningkatkan peran media dalam penyebarluasan produk hukum pilkada kepada publik secara luas. Dalam sambutannya, Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu menjelaskan bahwa pada kegiatan ini penyuluhan hukum, Peraturan KPU (PKPU) akan dijelaskan dengan lebih spesifik karena ada beberapa perbedaan mendasar antara PKPU Pilkada tahun 2020 dan PKPU yang nantinya akan digunakan pada Pilkada 2024, salah satunya dalam hal coklit. “Pemutakhiran data pemilih di PKPU 2020 lewat metode de facto dimana yang bersangkutan harus ada ditempat saat pencoklitan, untuk sekarang ini 2024 itu dengan metode de jure, harus ada dokumen kependudukan, walaupun orangnya ada tapi tidak ada dokumen itu tidak bisa, jadi harus ada bukti kependudukannya,” ujarnya. KPU Sulut juga mengundang beberapa narasumber yaitu mewakili Kepala BIN Daerah Provinsi Sulut, Alfons Sumenge, akademisi Stevan O. Voges yang juga koordinator Justitia Societas Community, Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Ardiles Mewoh,  Kasie Intel Korem 131 Santiago, Kapten Leonard mewakili Komandan Resor Militer 131 Santiago, Komandan Pangkalan Udara Sam Ratulangi, IR. Florendo V. Jacobus.  Hadir juga sebagai narasumber, mewakili Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulut, IPDA Wem Sangkay dan Tenaga Ahli Dewan Pers RI, Jamalul Insan, mewakili Kejati Sulut, Morais Barakati, dan Sekretaris Kesbangpol Sulut, Johny Suak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi dan Komitmen 120 insan pers sebagai Sahabat JDIH KPU Sulut, yang secara simbolis diwakili oleh dua wartawan Arfin Tompodung dan Juindah Pesik. Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan yang didampingi oleh Anggota Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Awaluddin Umbola saat penutupan kegiatan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan media, terkait dengan komitmen bersama untuk memasyarakatkan kerangka hukum pilkada yang bermuara pada penegakan pilkada yang jujur, adil, bebas sesuai dengan asas dalam konstitusi dan prinsip undang-undang penyelenggaraan pemilu dan pilkada. "Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan terutama komitmen dan pokok pikiran yang sudah dibacakan" ujarnya. Dari kegiatan ini juga diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat antara KPU dan Media, serta memastikan bahwa semua informasi hukum mengenai pilakda dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Manado,sulut.kpu.go.id- Bertempat di Hotel Luwansa KPU Sulut menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan dan Pemilih Pemula Perempuan di Sulawesi Utara, Jumat(16/8/2024). Puluhan peserta yang berasal dari kelompok perempuan dan para pemilih pemula perempuan hadir pada kegiatan ini. Anggota KPU Sulut Lanny Ointu hadir secara resmi kegiatan. Dalam penyampaiannya Ointu menekankan peran perempuan dalam dunia politik dan keputusan publik. “ Melalui kegiatan ini saya ingin perempuan percaya bahwa kita memiliki potensi yang besar untuk memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan di daerah. Dengan memberikan sosialisasi yang tepat, saya berharap perempuan dapat lebih aktif dalam proses pemilihan umum mendatang”, ungkapnya. KPU Sulut juga menghadirkan beberapa narasumber yakni Akademisi Unsrat Ferry Liando, Swara Perempuan Mun Djenan, Anggota Bawaslu Sulut Zulkifly Densi. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Awaluddin Umbola dalam kesempatannya sekaligus menutup giat mengajak kaum perempuan dalan peserta dibawa naungan Swara Parangpuan untuk menjadi agen agen mitra Kerja KPU Provinsi dalam mensosialisasikan Tahapan Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sampai pada hari H pemungutan Suara 27 November 2024.

Manado, sulut.kpu.go.id- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Carles Worotitjan, Kepala Subbagian Novie Trenly Runtukahu serta Operator Endra Paendong menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2024 di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Jakarta. Rapat Kordinasi secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya Afif menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah usaha KPU memberikan pembekalan secara teknis dalam penerimaan calon kepala daerah. Oleh karena itu, Ketua KPU menekankan prinsip kekompakan dan berbagi peran. Selain itu Afif juga menghimbau KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota dapat mengelola tahapan penerimaan pendaftaran calon kepala daerah ini dengan profesional dan proporsional. Sementara itu Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Idham Kholik menyampaikan agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pihak terkait demi lancarnya penyelenggaraan Pilkada 2024. Untuk jajaran Sekretariat dapat mempersiapkan prosesi pendaftaran dengan sebaik mungkin, bahkan harus dilakukan gladi terlebih dahulu,  memperlakukan bakal calon yang mendaftar dengan seadil-adilnya. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi terkait pengenalan aplikasi Silonkada yang akan dipakai, penyusunan Desain Formulir, Desain Surat Suara, Alat Bantu Tuna Netra, dan Daftar Pasangan Calon  Turut hadir dalam kegiatan Anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz dan pejabat kesekjenan, Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima,Kepala Biro Teknis Penyelenggaran Pemilu Melgia Carolina Van Harling, Kabag Teknis, Kasubag Teknis serta jajarannya staf kesekjenan.

Manado,sulut.kpu.go.id- KPU Sulut menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79  bertempat di Halaman Kantor KPU Sulut, sabtu (17/8/2024). Upacara peringatan ini dilaksanakan pukul 07.00 Wita dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Sulut, Plt. Sekretaris, Fungsional Ahli Madya, Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta staf Sekretariat KPU Sulut. Anggota KPU Sulut Lanny Ointu bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam arahannya Ointu menghimbau agar jajaran KPU Sulut dengan semangat kemerdekaan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta bersama-sama kita wujudkan cita-cita Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyematan satyalencana karyasatya kepada saudara Oktaviani Makal

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut menggelar Rapat Pencermatan dan Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Agustus 2024 tersebut dilaksanakan di Hotel Luwansa dan Convention Center Manado, di buka Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Lanny Ointu. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Divisi Data dan Informasi, Admin dan atau Operator Sidalih KPU se-Sulawesi Utara. Pada kegiatan itu juga, KPU Sulut turut mengundang sebagai Narasumber Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Anggota Bawaslu Steffen Linu, sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat  dan mewakil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara Jeane Wowor  Kepala Bidang Dukcapil KB .  Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pencermatan untuk rekap data-data yang sudah ditetapkan baik pemilih aktif, pemilih baru dan juga pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS sesuai degan kategori serta pemilih disabilitas. “Hari ini kami melaksanakan kegiatan pencermatan data pasca pleno di DPS di tingkat kabupaten dan kota, sekaligus persiapan untuk rekap DPD di tingkat provinsi. Yang dicermati adalah data-data yang sudah ditetapkan baik pemilih aktif, pemilih baru dan juga pemilih tidak memenuhi syarat atau tms sesuai degan kategori serta pemilih disabilitas,”kata Lanny. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, pasca penetapan DPS di ditingkat Kabupaten dan Kota dirinya berharap KPU untuk berkkordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan ke jenjang penetapan DPT “Pasca penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota, koordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan menuju ke penetapan DPT, katanya.