Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - memastikan pelaksanaan Pilkada yang tertib, jujur, dan transparan, KPU Sulut  berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Sulut adalah melalui program Training of Trainers (TOT) Fasilitator Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada KPU Kab/Kota se-Sulawesi Utara pada pemilihan Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta ini berlangsung selama 3 hari pada tanggal 3-5 november 2024 dengan peserta yakni Ketua dan Anggota KPU serta Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis dan Kepala Sub Bagian Data dan Informasi se-Sulawesi Utara. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan menerangkan meskipun ditengah kesibukkan tahapan yang sedang berjalan, kegiatan ini penting dilaksanakan untuk dapat menyamakan kesepahaman dalam melakukan pelatihan dan pembelajaran yang nantinya juga akan dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU Kab/Kota sampai ditingkat KPPS. “Bimtek ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis baik dalam pelaksanaan maupun administrasi yang kerap ditemui dilapangan serta dari daftar inventaris masalah yang telah ditemui dapat dicarikan solusinya sesuai prosedur ketentuan yang berlaku”, tegasnya. Poluan juga menekankan agar peserta Bimtek dapat mengikuti kegiatan dengan baik agar nantinya penyampaian informasi sampai ke KPPS dapat diterima dengan baik. Dalam bimbingan teknis ini juga jajaran Komisioner KPU Sulut memberikan paparan materinya dalam modul pelatihan fasilitator Bimtek KPPS yang mencakup beberapa aspek seperti tata kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara, kode etik  dan kode perilaku kelompok penyelenggara pemungutan suara, pemungutan suara ,penghitungan suara serta gambaran umum terkait applikasi Sirekap Pilkada 2024. Selain dari jajaran KPU Sulut materi juga didapatkan dari narasumber yaitu Akademisi Ferry Liando dan Pemerhati lingkungan Ronny Buol.

Manado, sulut.kpu.go.id - Dalam rangka penyebarluasan informasi produk hukum Pilkada Tahun 2024, KPU Sulut menyelenggarakan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, kali ini penyuluhan hukum yang dilaksanakan menyasar Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Awak Media serta jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Sitaro, bertempat di Aula Little House Ulu Siau, Sabtu (2/11/2024). Anggota KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon saat membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya penyuluhan hukum sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai aturan-aturan Pemilihan Serentak 2024. “Pentingnya memahami tiga aspek strategis terkait hukum dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, pertama adalah kerangka hukum pemilu sebagai dasar hukum untuk setiap tahapan pemilu,serta proses penyelenggaraan pemilu yang merupakan implementasi kerangka hukum tersebut dalam setiap tahapan pilkada, berikutnya adalah penegakan hukum pemilu yang terdiri dari penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Sengketa yang dimaksud mencakup sengketa proses dan sengketa hasil yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, sementara penanganan pelanggaran meliputi pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik, dengan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) KPU dan Bawaslu”, ungkap Tinangon. “ kami berharap dengan penyuluhan hukum ini dapat memberikan manfaat serta semua pihak terkait lebih siap dalam menghadapi pilkada 2024,” lanjutnya. Dalam penyuluhan ini, berbagai narasumber turut hadir untuk membahas aspek hukum dalam Pilkada serentak tahun 2024 pada 27 November nanti, diantaranya, pemaparan Produk Hukum Tahapan Pilkada dari KPU Sulut di Paparkan oleh Raymond Mamahit selaku Fungsional Ahli Madya , Kepolisian Daerah Provinsi Sulut dengan materi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana dalam Pilkada, BIN Sulut dengan materi, Peran Parpol dan Stakeholder mewujudkan Pilkada Damai dan Berintegritas. Kejaksaan Tinggi Sulut, terkait Sengketa Pilkada dan Pencegahannya, Bawaslu Sulut, terkait Produk hukum pengawasan tahapan Pilkada, Penggiat pemilu, Rikson Karundeng dengan materi Produk Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, Denny Pinontoan dengan materi Peran Masyarakat dalam Pencegahan Permasalahan Hukum Pilkada.

#TemanPemilih, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly Poluan membuka kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Sinkronisasi Data Hibah Pada Aplikasi SIRAMAH serta Monitoring Penyelesaian di SP2HL di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara , di Manado, Selasa (29/10/2024)  Pada sambutannya, Kenly menyampaikan agar bendahara dan pengelola keuangan melengkapi berkas-berkas pertanggungjawaban. Dia juga menambahkan bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi seperti SIRAMAH, SITAB, dan lain-lain sangat membantu dalam memonitoring proses pengelolaan keuangan, karena itu harus dimaksimalkan penggunaannya secara efektif. Peserta dalam rakor ini adalah Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Bendahara Pengeluaran dan Operator dari 15 KPU Kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Rakor yang berlangsung selama 3 (hari) ini dengan menghadirkan Narasumber dari BPK Perwakilan, KPPN Manado, Kanwil DJPB, KPP Pratama, dan Kepolisian Daerah juga dari Biro Keuangan KPU RI. Kegiatan di tutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Malonda pada Kamis (31/10/2024). #KPUMelayani #PilkadaSerentak2024

Dalam rangka penyebarluasan informasi produk hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Sulut kembali menyelenggarakan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Kegiatan dilaksanakan di RM Queen, Kabupaten Bolsel, pada hari Rabu, (30/10). Kabag Teknis Penyelanggaraan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Sulut Carles Worotitjan membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Worotitjan menyampaikan tujuan dilaksanakan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 untuk memberikan informasi-informasi produk hukum Tahapan Pemilihan kepada pemangku kepentingan agar bisa memahami secara jelas serta informasi ini juga dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga setiap tahapan pemilihan bisa diketahui serta dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Hadir sebagai narasumber yang mengisi kegiatan ini, yakni Anggota KPU Bolsel Liswan Lumali, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Asisten Intelijen Kejati Sulut Marthen Tandi, BIN Sulut Catur Anwarsono, serta Pegiat Pemilu Terry Suoth dan Abdul Tulusang. Lumali mengawali pemaparan dengan menjelaskan produk hukum Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Mewoh menyampaikan bahwa Pilkada ini sudah masuk dalam tahapan yang krusial, sudah hampir di ujung tahapan. Pelaksanaan Pilkada harus berlandaskan produk hukum, agar menjadi hasil yang punya legitimasi hukum. Bawaslu punya tugas untuk melakukan pengawasan, dimulai dari pencegahan. Jika sudah berdasarkan aturan main, tentu pelanggaran pilkada akan minim. Selain itu, Tandi menekankan pentingnya netralitas kepala desa dan ASN karena merupakan pelayan masyarakat yang harus tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Hal ini berhubungan pula dengan konteks money politics/politik uang. “Dalam UU Pemilu, pemberi (politik uang) dapat dipidana. Tetapi dalam konteks UU Pilkada, Pemberi dan Penerima dapat dipidana”, tambah Tandi Senada dengan Tandi, Anwarsono mengatakan money politics dan black campaign ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian, terlebih lagi sudah ada aturan-aturan yang ketat mengatur terkait hal ini. Catur juga berfokus pada pelaksanaan distribusi dan pelaksanaan Pilkada. “Terkait distribusi logistik dan pelaksanaan pilkada direkomendasikan untuk secara rutin mengecek info dan prediksi cuaca agar dapat dimitigasi lebih awal jika ada potensi bencana alam atau kondisi cuaca yang sekiranya dapat menghambat pelaksanaan Pilkada”, ungkap Catur. Selanjutnya, Suoth memaparkan bahwa yang menjadi focus perhatian adalah bagaimana hasil pemilihan ini berasal dari kesadaran pemilih, sehingga pemilih memang memilih bukan karena politik uang melainkan karena kesadarannya sendiri. “Hal ini dapat dimulai dari keluarga kita, bagaimana kita dapat menginformasikan kepada keluarga lebih dulu, minimal dari kapan tanggal pelaksanaan pilkada”, tambah Suoth.  Adapun peserta kegiatan yaitu Partai Politik Peserta Pemilu, Ormas, Pers, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Bolsel, serta KPU Bolsel. Pejabat Fungsional Ahli Madya KPU Sulut Raymond Mamahit menutup kegiatan. Pada kesempatan itu, Mamahit mengapresiasi kehadiran dan antusias para peserta yang hadir mengiktui kegiatan ini. “mari kita bersama-sama sukseskan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024’, ujar Mamahit

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut kembali menggelar Sosialisasi KPU Goes to Campus dengan Tema Nonton Bareng Film Tepatilah Janji bertempat di Kampus IAKN Manado, senin (28/10/2024). Kegiatan Nonton Bareng Film ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 96. Rektor IAKN Manado Dr. Olivia Cherly Wuwung, S.T., M.Pd dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya karena telah memilih IAKN sebagai mitra diberbagai kesempatan khususnya dalam hal mensosialisasikan Pilkada 2024. “Momen sosialisasi ini bertepatan dengan diperingatinya hari sumpah pemuda, berangkat dari itu kira nya mahasiswa sebagai kaum intelektual dengan semangat kepemudaan dapat menjadi agen perubahan untuk membantu KPU dalam mensukseskan Pilkada 2024 mendatang”, ungkapnya. Sementara itu Ketua KPU Sulut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IAKN karena telah mendukung dan memfasilitasi KPU dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada 2024 melalui kegiatan Nonton Bareng ini. “Perlu kami informasikan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tinggal sebulan lagi maka dalam waktu sebulan ini KPU Sulut berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan melibatkan berbagai elemen. Kami berharap kegiatan yang melibatkan civitas akademika akan mendorong Pilkada 2024 meningkat secara kualitas sehingga output nya dapat kita lihat bersama di tanggal 27 november 2024, walaupun secara prosedur kami yakin KPU Sulut mampu melakukannya namun kami melibatkan semua elemen untuk membantu mensukseskan Pilkada 2024”, pungkasnya. Sebanyak 200 peserta yang terdiri dari Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Pendidik IAKN ikut hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda, bertempat di Halaman Kantor KPU Sulut, senin(28/10/2024). Anggota KPU Sulut Lanny Ointu bertindak selaku Pembina upacara yang mempimpin jalannya pelaksanaan upacara. Mengangkat tema ”Maju Bersama Indonesia Raya” upacara dimulai tepat pukul 08.00 wita yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU Sulut.   Upacara Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia, terutama para pemuda, untuk mengingat kembali semangat persatuan dan kesatuan yang dicetuskan oleh para pemuda pada tahun 1928.