Berita Terkini

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan Paparkan Tahapan Pilkada 2024 dan Kesiapan KPU Sulut Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pilkada 2024

Manado, sulut.kpu.go.id – Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Sulut. Acara ini diselenggarakan di Hotel Roger Manado pada Selasa, 30 Juli 2024. Selain Ketua KPU Sulut, Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kapolda Sulut Wakapolda Sulut, Kodam 13 Merdeka, Korem Santiagho, Kabinda, Bawaslu, Lantamal VIII, Danlanudsri, Kejati Sulut, Kapolres Jajaran. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesiapan semua sektor dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman, tertib, dan demokratis. Dalam paparannya, Kenly Poluan menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Utara saat ini sedang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih, dengan tahap pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah selesai dibantu oleh Pantarlih. Proses rekapitulasi hasil pemutakhiran akan dimulai pada tanggal 1 Agustus, dimulai dari tingkat TPS atau desa/kelurahan. "Selain itu, Bawaslu Sulut diharapkan memberikan saran dan rekomendasi terkait perbaikan data. Dalam tahapan pencalonan, ada dua kabupaten/kota yang memiliki bakal pasangan calon perseorangan, yaitu Kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Di Kota Tomohon, pasangan calon perseorangan telah dinyatakan memenuhi syarat, sementara di Kabupaten Kepulauan Talaud masih akan dilakukan verifikasi faktual tahap kedua." ujarnya. Selain itu, rapat koordinasi ini juga membahas berbagai potensi tantangan yang mungkin dihadapi selama proses Pilkada, seperti penyebaran hoaks, gangguan keamanan, dan logistik. Diskusi interaktif antara para peserta rapat menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta amanah.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu).

Demi Wujudkan Kualitas dan Kuantitas Partisipaai Pemilih, Informasi Pilkada Harus Dimultiplikasi

Informasi pilkada serentak tahun 2024 dari satu sumber  harus diperbanyak , dilipatgandakan, atau dimultiplikasi penyebarluasannya  secara berjenjang, hingga menjangkau pemilih di pelosok desa atau kelurahan. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon saat menyampaikan arahan dalam penutupan kegiatan Workshop Pembuatan Berita dan Konten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Senin (29/7). Workshop digelar dengan tujuan meningkatkan kompetensi jajaran KPU Kabupaten Minsel dan PPK, termasuk jajaran sekretariat dalam penyusunan berita dan kinten media sosial. Menurut Tinangon, dengan adanya multiplikasi informasi maka akan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pemilih yang teredukasi dengan informasi berkualitas terkait dengan penyelenggaraan pilkada, dan dengan sendirinya akan menstimulus partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan. “informasi dalam bentuk berita dan konten medsos dari KPU RI, wajib di-repost dan di-share oleh KPU Provinsi ke kabupaten dan kota. Selanjutnya dibagikan lagi oleh PPK ke PPS dan ke publik, dan oleh PPS dibagikan ke WAG yang berisikan warga desa atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai opinion leader di desa atau kelurahan,” ungkap Tinangon yang juga sebagai Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KPU Sulut. Tinangon berkeyakinan bahwa dengan adanya multiplikasi pemberitaan akan membantu proses pendidikan pemilih sehingga pemilih semakin teredukasi menjadi pemilih yang cerdas dalam berpartisipasi. “Terkait partisipasi pemilih kita berharap jangan hanya di tahapan pemungutan suara atau pada hari-H, namun di setiap tahapan,” ungkapnya. Workshop ditutup Ketua KPU Minsel Tommy Moga didampingi anggota KPU Minsel.

Ketua KPU Sulut Hadiri Festival HAM di Bitung

Bitung, sulut.kpu.go.id - Ketua KPU Sulut Kenly Poluan hadir dalam kegiatan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bitung bekerjasama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),Komnas Ham RI dan Kantor Staf Presiden.  Kegiatan yang mengusung tema "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah Hingga Nasional" ini diadakan selama 3 hari mulai dari tanggal 29 - 31 Juli 2024 di Lapangan Kantor Walikota kota Bitung. Festival ini menghadirkan Kementerian, Lembaga Negara, Komisi Negara, TNI/Polri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, dan Media Massa, serta masyarakat umum. Walikota Bitung Maurits Mantiri secara resmi membuka acara. dalam sambutannya Maurits mengucapkan selamat datang kepada para undangan dan masyarakat yang sudah hadir dalam kegiatan tersebut. "Tujuan utama pelaksanaan festival HAM 2024 ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi berbagai aspek hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Melalui Festival ini kita ingin menegaskan kembali pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai pondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Kerjasama yang telah terjalin dalam mempersiapkan penyelenggaraan festival HAM 2024 ini, menunjukkan komitmen kuat untuk terus memajukan demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Kami berharap, melalui festival ini, kota bitung dapat menjadi contoh nyata dalam memenuhi berbagai aspek tersebut." ujar Walikota Bitung, Maurits Mantiri.  Pada sesi welcoming dinner yang dilaksanakan di lapangan kantor walikota bitung ini, ketua KPU Sulut dan tamu undangan mengenakan pakaian adat sesuai dengan tema baju adat nusantara.  Kegiatan ini berlangsung pukul 7 malam dan kemudian dilanjutkan dengan opening ceremoni yang dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan seperti welcoming speech, ligthing show, pertunjukan tarian, talent show, tarian anak disabilitas dan pertunjukan musik. Dengan adanya festival ini, diharapkan dapat memberikan dorongan positif dalam upaya penguatan kesadaran dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Sinergi KPU dan Bawaslu: Rapat Koordinasi Terpadu Mematangkan Persiapan Penyusunan DPHP Menjadi DPS untuk Pemilihan Serentak 2024

Manado, sulut.kpu.go.id Rapat Koordinasi Terpadu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut bertempat di Four Points by Sheraton Manado. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung mulai tanggal 27 hingga 29 Juli 2024. Acara ini dibuka secara resmi oleh Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut. Dalam sambutannya, Lanny Ointu menyampaikan bahwa pencocokan dan penelitian (coklit) telah berhasil dilaksanakan, dan saat ini proses berlanjut ke tahapan penyusunan DPHP menjadi DPS. Akun Pantarlih telah dinonaktifkan untuk mempersiapkan transisi ke DPS. Data hasil coklit sudah mulai diunggah ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). “Data yang diunggah harus bersih dan akurat, dan perlu dicermati bersama pihak Bawaslu hingga tingkat kecamatan, penambahan lokasi khusus (Loksus) di beberapa daerah juga dilakukan melalui mekanisme pleno di tingkat KPU kabupaten/kota dan provinsi,”tegasnya. Hadir sebagai narasumber dalam rapat ini adalah Ardiles Mewoh selaku Ketua Bawaslu Sulut, memberikan apresiasi kepada seluruh petugas pemutakhiran data di masing-masing kabupaten/kota. Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi terpadu antara KPU dan Bawaslu adalah langkah konkret untuk meminimalisir masalah yang mungkin masih ditemukan. “Selama proses coklit, terdapat total 1.433 saran perbaikan yang telah disampaikan. Semua temuan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan cut off data terakhir pada 24 Juli 2024. Informasi ini juga telah disampaikan melalui siaran pers,”ujarnya. Christodharma Sondakh Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulut, menyampaikan bahwa pembatalan akta kematian mengikuti regulasi yang berlaku. Ia juga mengapresiasi coklit yang memudahkan Disdukcapil dalam mengetahui data-data yang masih bermasalah di lapangan. Steffen Linu Anggota Bawaslu Sulut selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan. Surat tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan selama proses coklit sudah diatasi dengan baik. Bawaslu memiliki prinsip utama untuk mengawal hak pilih sebagai hak asasi negara. Pengawasan dilakukan dengan paradigma positif dan progresif, yaitu dengan cara mengawasi jalannya tahapan pemutakhiran data pemilih secara menyeluruh untuk memastikan integritas dan akurasi data. Steffen Linu juga membahas titik-titik kerawanan yang dapat menimbulkan masalah dalam proses pemutakhiran data. Dia menyoroti bahwa masalah seringkali muncul dari kasus-kasus khusus yang menjadi fokus permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketidakcocokan ini berpotensi menghambat prinsip komprehensif dalam daftar pemilih. Peserta rapat melibatkan sejumlah komisioner dan operator dari 15 kabupaten/kota di Sulut, termasuk Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Admin/Operator Sidalih dari masing-masing daerah. Selain itu, hadir juga Bawaslu Sulut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi dari 15 kabupaten/kota di Sulut, serta operator Bawaslu Provinsi, yang berperan penting dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Utara. Rapat ini dipandu langsung oleh Lanny Ointu menginformasikan bahwa mulai 31 Juli 2024, proses input dan upload data ke Sidalih akan dimulai. E-coklit telah terintegrasi dengan Sidalih, dan pemaparan oleh masing-masing kabupaten/kota terkait catatan pada tahapan coklit akan dilakukan untuk memastikan data telah selesai dan akurat. (AT/ed.CT)

KPU Sulut Sosialisasikan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kepada Komunitas Vespa Kotamobagu

Kotamobagu, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menggelar kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 kepada Komunitas Vespa Kotamobagu, bekerjasama dengan Barlonga yang dikemas dalam kegiatan Vespapora Day Kotamobagu 2024. Acara ini berlangsung di Lapangan Universitas Dumoga Kotamobagu, dihadiri oleh anggota komunitas Scooterist Se-Sulawesi Utara, Ketua KPU Kotamobagu, Mishart A. Manoppo dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran komunitas dalam menyukseskan pilkada 2024.  "KPU Sulut memang terus giat mengsosialisasikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sulut agar bagaimana bisa menjangkau seluruh segmentasi komunitas, seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah untuk sama-sama bersama dengan KPU Sulut terkhusus kami KPU Kotamobagu untuk memberikan edukasi, memberikan pelajaran, menginformasikan kepada seluruh warga negara, terutama di Sulut bahwa pentingnya mengambil peran, pentingnya mengambil bagian, turut serta mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2024" ujarnya. Kegiatan ini diisi dengan berbagai kegiatan yaitu penampilan tarian kesenian daerah dari SDN 1 Bilalang, FunRun, Zumba, Sosialisasi dari beberapa narasumber, FunRide, dan penampilan dari beberapa band lokal.  Narasumber yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini yaitu Asintel Kajati Sulut, Marthen Tandi; Pegiat Pemilu, Asep Sabar; Kasat Intelkam Polres Kotamobagu, Victorrico A. Hartono; dan Anggota KPU Sulut, Awaluddin Umbola yang hadir secara daring.  Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola yang turut bergabung melalui zoom meeting menyampaikan kegiatan ini melibatkan komunitas scoter sebagai upaya kami mensosialisasikan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Sulawesi Utara yang tengah berjalan selain itu kami harapkan dengan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat meningkatkan partisipasi masyarkat di segala lapisan masyarakat. Saat penutupan kegiatan, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh pihak yang sudah ikut membantu dan terlibat dalam kegiatan ini.  "Terima kasih banyak kepada semua masyarakat Kota Kotamobagu, terlebih khusus Komunitas Vespa yang boleh mendukung kegiatan KPU Sulut dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2024. KPU Sulut mengharapkan peran aktif dari semua lapisan masyarakat untuk mensukseskan Pilkada ini. Gunakan hak politik kita pada tanggal 27 November 2024 dan tentukan pilihan kita berdasarkan rekam jejak, visi misi paslon untuk kemajuan Sulut" ujarnya.  Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan anggota Komunitas Vespa ini dapat menjadi duta pilkada yang menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. KPU berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi serupa kepada berbagai komunitas dan kelompok masyarakat agar pilkada mendatang dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.(Ika/NR Foto by Wale Pemilu).