Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – Hari kedua Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Sulut menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pengadaan dan Pengelolaan Logistik. Kegiatan pada hari ini juga menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai Pengelolaan Logistik Pilkada. Sesi pertama dibuka dengan pemaparan materi oleh Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marajahan, yang dilanjutkan oleh Danlanud Sri Letnan Kolonel Hetly Brinner Kawet dan Danlantamal Kolonel Moh Noordin Mutoqien. Pemaparan ini dimoderatori oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya KPU Sulut Aminuddin Ilolu. Setelah sesi pertama berakhir kemudian dilanjutkan paparan oleh Kabag Pengelolaan Logistik Setjen KPU Adrian melalui aplikasi zoom yang membahas persiapan logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sesi ini dimoderatori oleh Kasubbag Logistik KPU Sulut Rudy Lalonsang. Beliau menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan ketersediaan dan distribusi logistik berjalan lancar. Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, memberikan catatan dan evaluasi mengenai sumber daya manusia di kabupaten/kota terkait bendahara, PPK, dan PPBJ. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim verifikator pengadaan serta komunikasi yang baik dengan pimpinan, loyalitas, dan integritas. Di penghujung kegiatan, beberapa pengarahan penting disampaikan oleh para Anggota KPU Sulut Salman Saelangi yang memberikan catatan dan evaluasi mengenai anggaran hibah yang telah diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Kemudian arahan dari Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon yang menyampaikan mengenai pentingnya tindak lanjut dari rakor, identifikasi, dan mitigasi risiko terkait logistik. Rakor ditutup oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dengan memberikan evaluasi mengenai perencanaan pengelolaan logistik, perbaikan masalah logistik sebelumnya, identifikasi setiap sub-tahapan yang akan dijalani, memaksimalkan waktu yang ada, serta pentingnya tim sekretariat masuk dalam tim quality control. Poluan juga berharap semua rekomendasi dan evaluasi pada rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh para peserta untuk kelancaran Pilkada 2024.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat Buka Rapat Koordinasi Persiapan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut gelar Pembukaan Kegiatan rapat koordinasi (Rakor) dalam persiapan pengadaan dan pengelolaan logistik untuk Pilkada tahun 2024 di Grand Kawanua Novotel Manado. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 17 Juli hingga 19 Juli 2024. Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat berkesempatan hadir sekaligus membuka Rapat Koordinasi Persiapan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam arahannya Yulianto menegaskan perihal logistik ini jadi penentu terlaksananya Pilkada pada 27 November 2024. Karena itu, beliau menghimbau agar kedepan koordinasi antara KPU Provinsi Sulut dan KPU Kabupaten/Kota perlu diperkuat lagi. Selain itu  semua peserta yang hadir pada Rakor ini wajib memperhatikan tiga aspek yakni aspek perencanaan terkait pengadaan Logistik, aspek pengadaan dan pendistribusiannya, sehingga  perlu persiapan yang matang " ujarnya. Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan juga memberikan apresiasi dan berterima kasih atas kehadiran Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat serta KPU Kabupaten/Kota. “Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik yang diselenggarakan KPU RI beberapa waktu yang lalu,oleh karenanya dalam kegiatan ini kita akan membahas teknis serta pembinaannya, jadi saya berharap peserta yang hadir dapat mengikuti kegiatan dengan baik ” ujar Poluan. Rakor ini dihadiri oleh 150 orang peserta yang terdiri dari Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik ,PPK, PPBJ dan Operator Silog KPU se-Sulawesi Utara serta mengundang beberapa narasumber yaitu Edmond N. Purba, Koordinator Bidang Intelejen Kejati Sulut; Lidya R. E. Sondakh, Kepala Sub Bidang APBD dari BKAD Sulut; Mugi Sekar Jaya, Kepala Biro Operasi Polda Sulut; dan Ardiles Mewoh, Ketua Bawaslu Sulut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta, yang memperkaya pemahaman akan berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama proses pengadaan dan pengelolaan logistik Pilkada. Diharapkan, hasil dari Rakor ini akan menjadi landasan kuat untuk implementasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan Pilkada tahun 2024.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu).

Manado, sulut.kpu.go.id- Bertempat di rumah alam Manado, KPU Sulut gelar Focus Group Discussion (FGD) Pilkada Serentak Tahun 2024 Ramah Lingkungan di Sulawesi Utara, rabu(17/7/2024). Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari apa yang telah dirumuskan pada kegiatan Camping Pilkada bersama komunitas pecinta alam di Kota Tomohon yang berlangsung tanggal 5-7 Juli 2024. Ketua Divisi Sosdiklih,Parmas dan SDM Awaluddin Umbola menekankan beberapa point penting “ saya akan meminta para narasumber yang terundang pada hari ini untuk mempertajam lagi hal-hal konkrit yang kita bisa intervensi mengenai isu lingkungan dalam tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lewati contohnya pada saat debat pasangan calon ataupun pada saat kampanye tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang di pohon dan terakhir pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara kita akan elobarasi dalam konteks kebutuhan perlengkapan TPS yang bisa kita klaim sebagai bahan ramah lingkungan di TPS", pungkasnya. "Selanjutnya kita juga akan mendiskusikan lagi hasil rekomendasi yang di hasilkan dari kegiatan camping pilkada kemarin yang kemudian dapat menjadi program prioritas dan kami akan skema kan menjadi kerangka tindaklanjut baik itu ke KPU Kabupaten/Kota maupun ke kebijakan di KPU Sulut", lanjut Umbola. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya karena Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat berkenan hadir memberikan arahannya di kegiatan ini, yang mana kegiatan ini juga merupakan tindaklanjut dari kebijakan-kebijakan dari KPU RI yang telah berorientasi pada kebijakan perwawasan lingkungan, “maka dari itu kita berharap dari hasil inventaris masalah yang sudah diskusikan mudah-mudahan bisa dikelola dalam satu kebijakan tindaklanjut berdasarkan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI”, ungkap Poluan. Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam kesempatannya mengapresiasi digelarnya acara FGD Ramah Lingkungan ini dikarenanakan isu-isu terkait lingkungan hidup ini menjadi perhatian kita bersama termaksud KPU RI, mewakili KPU RI saya juga akan merespon sekaligus menjawab komitmen-komitmen bapak-ibu yang pasti punya harapan agar disetiap agenda-agenda kenegaraan maupun pemilu dapat memperhatikan aspek-aspek lingkungan untuk kelestarian lingkungan hidup kita bersama. Sudrajat juga menyampaikan hal ini sebenarnya sudah digagas dari periode-periode sebelumnya terkait sampah dari proses penyelanggaraan pemilu terutama logistik pemilu dan alat peraga kampanye. Adapun komitmen KPU terkait aspek ramah lingkungan yaitu dari sisi regulasi KPU telah menetapkan bahan baku utama  kotak dan bilik,surat suara, formulir itu merupakan bahan baku yang bisa didaur ulang, bahkan sebagai upaya kami tetap menjaga kelestarian lingkungan, pada Pemilu 2024 kami menginstruksikan pada saat pelantikan Anggota KPPS di seluruh indonesia, untuk menanam 1 pohon per satu orang KPPS, mungkin yang menjadi persoalan permasalahan yakni terkait alat peraga kampanye yang mana domainnya ada di peserta pemilu namun melalui regulasi kampanye kami telah membatasi titik-titik pemasangan alat peraga kampanye maupun larangan untuk memasang dipohon-pohon. Turut hadir pada kegiatan Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon dan Salman Saelangi, Plt. Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, Fungsional Ahli Madya Raymond Mamahit, Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Parhubmas Novie T. Runtukahu serta staf Sekretriat KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id –  KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Data TMS, Pindah Masuk dan Keluar dari KPU RI Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Sulawesi Utara bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (16/7/2024). Dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan akurasi data pemilih terkait pindah masuk dan pindah keluar antar KPU kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan KPU kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dan Admin/operator Sidalih dipimpin langsung oleh Lanny Ointu, yang juga bertugas memastikan sinkronisasi data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanny Ointu menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar unit kerja KPU dalam memastikan integritas dan keakuratan data pemilih, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan adil. "Kami perlu memastikan bahwa data TMS seperti pindah masuk dan pindah keluar pemilih di Sulawesi Utara tercatat dengan benar dan akurat. Hal ini penting untuk menjamin hak pilih warga dan keabsahan hasil pemilihan kepala daerah serentak nanti," ujar Lanny Ointu dalam arahannya. Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya KPU Sulut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, serta memastikan bahwa semua prosedur terkait data pemilih telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, langkah-langkah konkret juga dibahas untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan data TMS di setiap daerah. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat aktif berkontribusi dalam diskusi dan memberikan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Sulawesi Utara pada tahun ini. Rapat diakhiri dengan komitmen untuk terus mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi antar KPU Kabupaten/Kota, guna mencapai tujuan bersama dalam menghadirkan pemilihan yang demokratis dan bermartabat. (AT/ed.CT)

Manado, kpusulut.go.id - di hari kedua Rapat Koordinasi menitikberatkan membahas mengenai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  Acara yang dilaksanakan di Hotel The Sentra Manado ini mengundang Ketua dan Anggota, Kasubag Teknis dan Parhubmas serta operator silonkada di masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Sulut. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut Salman Saelangi pada saat memimpin jalannya Rapat Koordinasi mengatakan rakor ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota terkait tahapan-tahapan penting dalam proses pencalonan dan pemilihan . Selain itu mengurangi potensi-potensi masalah kedepan dimana seperti kita tahu bersama pada pilkada saat ini lebih rentan terjadi masalah. KPU Sulut juga mengundang  narasumber yang kompeten dan sangat berkorelasi pada tahapan pencalonan Kepala Daerah. Para narasumber tersebut yaitu Tumpal Napitupulu, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado; AKBP Irham Halid, Wadir Intelkam Polda Sulut; Morais Barakati, dari Kejati Sulut; Moh. Ilham Agung Setyawan, Kabid Pembinaan Bimbingan dan TI Kemenkum HAM Sulut; Akhmad Syauki, Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado; Linda Agnes Matali, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut; J. E. Runtuwene, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulut; Reine Wowiling, Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Sulut; Christodharma Sondakh, Kepala Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulut; Viktory Rotty, TPD DKPP; Donny Rumagit, Anggota Bawaslu Sulut; James Kewas, Sekretaris Bappeda Provinsi Sulut; Kepala Badan Kesbangpol, Fery R. J. Sangian; Kabinda Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan; dan PS. Pasi Lidpam Korem 131 Santiago, Leonard Baris. Pada kegiatan ini juga mengundang perwakilan dari partai politik peserta pemilu, serta beberapa media massa yang turut meliput jalannya acara.  Kehadiran para perwakilan partai politik dan media diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam proses pemilihan yang akan datang. Antusias para peserta sangat terlihat dari banyaknya penanya yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber saat sesi tanya jawab berlangsung.  Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya KPU Sulut untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar demokratis yang tinggi. Pada penutupan kegiatan tersebut, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan KPU Kabupaten/Kota agar lebih memperkuat manajemen resiko dan mitigasi dari setiap kendala yang ada. "Kami berharap di kegiatan tahapan yang semakin padat ini, teman-teman tetap fokus agar tindakan-tindakan yang dilakukan tidak akan menimbulkan persoalan" ujarnya. Dengan ditutupnya kegiatan rakor ini, diharapkan agar kedepannya dalam proses tahapan Pilkada tahun 2024 akan berlangsung dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang ada.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id –  KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Data TMS, Pindah Masuk dan Keluar dari KPU RI Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Sulawesi Utara bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Rapat yang dibuka oleh Lanny Ointu, selaku  Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yang didalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini  bertujuan untuk memastikan kelancaran dan akurasi data pemilih terkait pindah masuk dan pindah keluar antar KPU kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan KPU kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dan Admin/operator Sidalih. Rapat dipimpin langsung oleh Lanny Ointu, yang juga bertugas memastikan sinkronisasi data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanny Ointu menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar unit kerja KPU dalam memastikan integritas dan keakuratan data pemilih, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan adil. "Kami perlu memastikan bahwa data TMS seperti pindah masuk dan pindah keluar pemilih di Sulawesi Utara tercatat dengan benar dan akurat. Hal ini penting untuk menjamin hak pilih warga dan keabsahan hasil pemilihan kepala daerah serentak nanti," ujar Lanny Ointu dalam arahannya. Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, serta memastikan bahwa semua prosedur terkait data pemilih telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, langkah-langkah konkret juga dibahas untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan data TMS di setiap daerah. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat aktif berkontribusi dalam diskusi dan memberikan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Sulawesi Utara pada tahun ini. Rapat diakhiri dengan komitmen untuk terus mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi antar KPU Kabupaten/Kota, guna mencapai tujuan bersama dalam menghadirkan pemilihan yang demokratis dan bermartabat. (AT/ed.CT)