Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id-Bertempat di Novotel Manado, KPU Sulut menggelar Bimbingan Teknis SPIP dan Lokal Karya/Workshop Penilaian Risiko (Risk Assesment) Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung mulai tanggal 12 hingga 14 Juli 2024.   Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plh. Ketua KPU Sulut Salman Saelangi. Pada kesempatan itu, Saealngi menekankan poin penting yakni permasalahan terkait kegiatan dan pelaporan yang tidak dilaksanakan dengan baik. “banyak kegiatan yang hanya dibuat dokumennya tetapi tidak diimplementasikan secara optimal. Akibatnya, saat pemeriksaan ditemukan banyak ketidaksesuaian dan dokumen yang hilang. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antara Komisioner dan sekretariat”, tegasnya.   Selain itu Saelangi juga menyoroti pada perencanaan kegiatan sering kali dibuat tanpa memikirkan konsep, anggaran, dan sistem pelaporannya. Hal ini menyebabkan risiko yang tinggi dan menyulitkan dalam pelaporan. Perlunya sinergi yang baik antara Komisioner dan Sekretariat dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan. Sekretariat harus ikut terlibat dalam perancangan kegiatan, tidak hanya sebatas pelaksanaan. Hal ini agar dapat meminimalisir risiko dan memastikan pelaporan yang baik. Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut Bambang Ari Setiono dengan materinya Pengenalan Unsur dan Tahapan SPIP,  Ferry Daud Liando Akademisi Kepemiluan FISIP Unsrat Manado mengangkat materi tentang Penilaian Risiko dan Kelola Pemilu di Indonesia, TPD DKPP Provinsi Sulut Taufiq Fredrik Pasiak yang membahas terkait Strategi Pengendalian Resiko Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Dipenghujung kegiatan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon juga hadir memaparkan materi terkait Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPU.

Manado, kpusulut.go.id - KPU Sulut sukses menggelar kegiatan "KPU Goes to Campus" di Fakultas Syariah IAIN Manado hari ini, Jumat, 12 Juli 2024. Acara ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024 kepada mahasiswa dan civitas akademika IAIN Manado. Dengan tema "Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024", kegiatan ini  dibuka langsung oleh Anggota KPU Sulut yang juga sekaligus Ketua Divisi Sosdiklih, Parmasa dan SDM Awaluddin Umbola yang memberikan pemahaman mengenai proses pemilihan, mulai dari pendataan dan registrasi pemilih, tahapan pencalonan, kampanye, hingga hari pemungutan suara dan penghitungan hasil. "Gen Z dan milenial sekarang berada di angka mendekati 50% pemilih di Sulawesi Utara, artinya bahwa apa yang ada di hadapan saya, apa yang ada di dalam forum ini adalah fakta demokrasi Sulawesi Utara tahun 2024. Apa yang disebut dengan Indonesia Emas di tahun 2030, maka fakta itu ada di hadapan saya. Sehingga tepatlah bagi kami, KPU Sulut untuk dapat memastikan pemilih yang ada di IAIN Manado ini adalah betul-betul pemilih cerdas, pemilih yang kemudian mengedepankan integritas dan idealisme sebagai kalangan akademisi yang nantinya akan membangun Sulawesi Utara kedepan." ujarnya. Wakil Dekan 3 Usluhuddin Fakultas Adab dan Dakwah DR. Mardan Umar, M.Pd juga turut hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan ini, beliau mengatakan harapannya agar kedepan kerjasama, sinergitas antara KPU dan IAIN Manado akan terus terjaga. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum interaktif karena menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dibidangnya, selain Awaluddin Umbola sebagai narasumber dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, ada juga Rosalina Bukido selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Abdul Muis Daeng Pawero selaku Plt. Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Manado, dan Steffen Stevanus Linu sebagai narasumber dari Bawaslu Sulut. Acara "KPU Goes to Campus" di Fakultas Syariah IAIN Manado ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendekatkan KPU dengan masyarakat akademis guna menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya peran aktif dalam setiap tahapan proses demokrasi di Indonesia. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama antara perwakilan KPU, pimpinan fakultas, dan mahasiswa sebagai momentum memperingati kebersamaan dalam mendukung proses demokrasi yang transparan dan berkualitas di Sulawesi Utara.(Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu).

Manado, sulut.kpu.go.id -Bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Pangu kecamatan Ratahan timur. KPU Sulut bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sulut melakukan penyuluhan dan penerangan hukum pilkada Sulut Tahun 2024.  Mengawali kegiatan Kepala PMD kab. Minahasa Tenggara Franky Wowor terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat datang, selanjutnya Wowor menyampaikan bahwa “kegiatan seperti ini sangat penting untuk dilaksanakan khususunya bagi Pemeritah Desa dan perangkat bahkan untuk masyarakat Desa Pangu Kecamatan Mitra”, ungkapnya. Secara resmi kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Mitra Otniel Tamod. Dalam sambutannya Tamod memberikan apresiasi dan terima kasih, karena baru kali ini dilakukan penyuluhan hukum oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulut, dengan diadakannya kegiatan ini akan memberikan banyak pemahaman terkait pencegahan pelanggaran hukum baik pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara maupun pelanggaran Pidana termasuk kepada pemerintah daerah, camat dan hukum tua. “Kalau masyarakat sudah tahu ada sanksinya, maka ini tidak akan terjadi pelanggaran disaat tahapan Pilkada di Sulut”, jelas Tamod. Narasumber dan Materi dalam kegiatan ini Raymond F. Mamahit Pejabat Ahli Madya Pada KPU Sulut Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara), Marthen Thandi, M.H (Masyarakat Taat Hukum: Kunci Sukses Pilkada Sulawesi Utara 2024), Morais Barakati, M.H.(Pilkada Sulawesi Utara 2024: Masyarakat Taat Hukum untuk Demokrasi yang Lebih Baik), Berty W. Wongkar, M.H. (Mengembangkan Kesadaran Hukum: Masyarakat Taat Hukum dalam Pilkada Sulawesi Utara 2024), Noval Taher, S.H. ( Pilkada Sulawesi Utara 2024: Masyarakat Taat Hukum untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat) , Oikurnia Zega (Masyarakat Taat Hukum: Faktor Penting Sukses Pilkada Sulawesi Utara 2024), DR. Muhammad Adri, M.H (Pilkada Sulawesi Utara 2024: Masyarakat Taat Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat), Theodorus Rumampuk, M.H (Mengembangkan Masyarakat Taat Hukum: Kunci Sukses Pilkada Sulawesi Utara 2024) Kegiatan ditutup dengan ucapan terima oleh Camat Ratahan Timur Frangky Ngongoloy. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 100 Orang yang terdiri dari PPK, PPS, Hukum Tua, Lurah, Perangkat Desa, serta  masyarakat sekitar.(Ucu/Ed:NR Foto by Wale Pemilu).

Manado, kpusulut.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih khusus daerah bencana Gunung Ruang di Hotel Four Points Manado 11/7, Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Masyarakat, PPS, Pantarlih Desa Laingpatehi dan Pumpente pengungsi daerah bencana Gunung Ruang. Sebagai Narasumber Rakor ini terdiri dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Ardiles Mewoh, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Ferry Sangian, dan Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Denni Mangala. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lanny Ointu membuka secara resmi kegiatan ini dan setelahnya beliau langsung menanyakan hal-hal terkait pelaksanaan pencoklitan kepada kedua Desa yang terdampak bencana yang hadir dalam rapat tersebut. Rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk memastikan proses coklit dari para pengungsi gunung ruang telah berjalan dengan lancar dan untuk memastikan tidak ada data pengungsi yang terlewatkan dalam proses pendataan yang sedang berjalan ini. Bapak Ferry Sangian dari Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara memberikan arahan untuk benar-benar memastikan dengan teliti terkait data-data pemilih yang dirasa bisa berpotensi menjadi masalah dikemudian hari. "saat ini kita bersama-sama untuk memvalidasi data pemilih supaya tidak terlewat. Kalau satu dua orang mo terlewat nanti jadi ribut," Kemudian dalam penyampaiannya, Bapak Denni Mangala menginformasikan bahwa nantinya akan dilakukan penghapusan dan penambahan dua desa yang sudah disepakati oleh pemerintah dari masing-masing daerah yang bersangkutan. "dua desa di pulau ruang ini sebagaimana penjelasan pak gubernur itu akan direlokasi di desa modisi Bolmong selatan. Kemudian pulau ruang itu sendiri ditetapkan sebagai kawasan konserfasi yang tidak bisa ada hunian lagi disitu. Nah, 2 bupati ini baik bupati sitaro maupun bupati bolsel, itu sudah sepakat dihadapan bapak gubernur, di Sitaro akan dihapus dua desa, sementara di Bolsel akan ditambahkan dua desa." ujarnya. Ardiles Mewoh dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga menyampaikan akan mengusahakan untuk melindungi hak pilih dari para pengungsi karena para pengungsi tersebut bisa dikatakan sebagai pemilih yang hak pilihnya rentan. "kondisi ini membuat bapak/ibu sangat rentan untuk terganggu hak pilihnya, oleh karena itu kami memberikan perhatian khusus, dalam beberapa kesempatan kami mengingatkan teman-teman KPU supaya betul-betul melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih ini dengan baik di daerah-daerah atau di tempat-tempat pengungsian" pungkasnya. Acara ini juga menjadi wadah bagi para pengungsi Gunung Ruang untuk menyampaikan masukan serta mengajukan pertanyaan terkait proses pemilihan umum kepada narasumber yang hadir. KPU Sulut berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menyukseskan pemilu yang aman, adil, dan transparan di Sulawesi Utara.

Manado, kpusulut.go.id - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi untuk persiapan pemutakhiran data pemilih pada TPS lokasi khusus, seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan di Sulut. Rapat tersebut digelar di Hotel FourPoint Manado pada tanggal 10 Juli 2024. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 8 perwakilan Rutan/ lapas yang memiliki TPS Lokasi Khusus, dan 7 KPU Kabupaten Kota yang terdapat TPS Lokasi Khusus.  Pada Rapat Koordinasi ini hadir juga sebagai narasumber yaitu Erwin Franklin Sumampouw Anggota dari Bawaslu Prov Sulut, Christodharma Sondakh selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Provinsi Sulut, dan Pance Daniel sebagai perwakilan dari Kemenkum HAM Sulut. Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu membuka rapat koordinasi dan memberikan penyampaian terkait pelaksanaan dan progres coklit saat ini "proses coklit ini bapak ibu sekalian adalah proses yang paling penting dalam proses pemutakhiran data pemilih, dan tahapan paling panjang adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Karena dia bukan hanya sampai september, tapi sampai hari H juga, h-4 itu masih masuk tahapan proses pemutakhiran data pemilih, karena apa? kami masih menerima pemilih-pemilih yang terdaftar yang akan mengurus surat pindah memilihnya untuk memilih pada saat pilkada sebagai pemilih DPTB." Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah yang efektif dalam memastikan bahwa semua persiapan terkait pemutakhiran data pemilih di TPS lokasi khusus berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada terwujudnya pemilihan yang demokratis dan transparan di Sulawesi Utara.

Manado, sulut.kpu.go.id- Rabu, 10 Juli 2024 – bertempat di Hotel Aston Manado KPU Sulut menggelar Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2024.  Rapat ini diikuti oleh  Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kasubag Hukum dan SDM, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi di 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut serta Pegiat Pemilu. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya  menekankan pentingnya menemukan solusi terbaik bagi setiap masalah teknis yang muncul selama pemutakhiran data pemilih. "Kami berharap hasil dari rapat ini bisa menghasilkan produk hukum yang mampu menjawab berbagai permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih," ujarnya. Selain itu, Anggota KPU Sulut, Salman Saelangi, turut menyampaikan konteks pemutakhiran data pemilih, dengan menyoroti tahapan yang disusun secara terstruktur sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga menggarisbawahi perlunya pedoman teknis yang tidak hanya mengacu pada pedoman provinsi tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal di tingkat kabupaten/kota. Acara ini juga dihadiri oleh narasumber dari Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Muhammad Tio Aliansyah, yang membahas mengenai integritas dalam pengawasan tahapan kepala daerah tahun 2024 serta dasar hukum dan kode etik penyelenggara pemilu. Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh juga memberikan wawasan tentang kebijakan pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih serta prioritas pengawasan coklit. Diskusi dalam rapat ini turut dimeriahkan dengan materi dari narasumber Tommy Sumakul yang membahas hierarki peraturan perundang-undangan dan kedudukan peraturan KPU, serta Toar Palilingan yang mengupas bahasa hukum dalam penyusunan produk hukum. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang antusias dari para peserta, dimana hal ini menunjukkan komitmen peserta untuk menghasilkan pedoman teknis yang komprehensif dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam proses pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Utara tahun 2024.