Berita Terkini

Jumat, 4 Maret 2022, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Sulawesi Utara, kembali digelar rapat pleno rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode Februari 2022, Sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021, dimana KPU secara berjenjang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk terus melakukan update daftar pemilih guna menciptakan daftar pemilih yang mutakhir. “Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Februari 2022/  Pemilih Sulut berjumlah 1.853.159” Rapat Pleno dibuka Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, dihadiri Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Program dan Data beserta staf sekretariat bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya rapat secara teknis dipimpin langsung Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu, dalam arahannya Ointu mengingatkan kepada jajarannya bahwa pelaksanaan Rekapitulasi PDPB wajib dilakukan setiap bulan, Selanjutnya dalam rapat tersebut, Lanny membacakan Rekapitulasi PDPB di tingkat provinsi, meliputi 936.431 pemilih laki-laki dan 916.728 pemilih perempuan yang tersebar di 15 KPU Kabupaten/Kota, 171 Kecamatan dan 1.839 Desa/Kelurahan se- Sulut.  Rapat ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB periode Februari 2022.

Jumat, (4/3/2022) Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 77 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Tahun 2019 kepada  22 orang CPNS yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Pengambilan Sumpah/Janji dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara  Pujiastuti yang bertempat di Aula KPU Provinsi Sulawesi Utara. Mengawali sambutannya Pujiastuti, pertama-tama mengucapkan selamat kepada seluruh CPNS yang telah dilantik pada hari ini, kemudian beliau menekankan agar kedepannya para PNS yg baru saja dilantikan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan prestasi kerja serta selalu menjaga integritas sebagai Aparatur Sipil Negara karena telah mengemban tanggung jawab terhadap Masyarakat, Pemerintah maupun Negara sesuai dengan sumpah yang telah dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung maupun melalui teknologi informasi atau daring bagi PNS yang berada di Kabupaten/Kota. Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat eselon III dan eselon IV di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, Serangkaian kunjungan kerja dilakukan KPU Sulut hal ini tentu saja merupakan usaha KPU Sulut untuk memaksimalkan persiapan-persiapan jelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Kali ini KPU Sulut menyambangi Kemenkumham Kanwil Sulawesi Utara pada hari Rabu (2/3/2022), diterima langsung oleh Kakanwil Jonny Pesta Simamora yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald S. Lumbuun, Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Arthur Lucky Mawikere dan pejabat lainnya. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh hadir langsung bersama dengan Salman Saelangi, Lanny Ointu serta perwakilan jajaran Sekretariat KPU Sulut Kabag Perencanaan Data dan Informasi Winda Tulangow serta Kasubag Data dan Informasi Lani Alou. Mengawali percakapan Mewoh memperkenalkan Tim KPU Sulut yang hadir serta mengutarakan maksud kunjungan kerjanya kali ini. Selanjutnya Ardiles juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak Kemenkumham Kanwil Sulawesi Utara karena selama ini KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota telah banyak terbantu terutama dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2020 kemarin, terutama dalam hal penyusunan daftar pemilih. Mewoh mengapresiasi  dukungan dari Kemenkumham disaat KPU Sulut Menyusun daftar pemilih di Lapas/Rutan yakni warga  binaan yang ada di wilyah sulut.  Semaksimal mungkin KPU berupaya untuk melakukan pendataan semua warga binaan agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pikada. Mewoh juga menyampaikan KPU RI sudah menerima penghargaan sebagai JDIH Terbaik kategori Lembaga non Kementrian, untuk itu Mewoh berharapa Kemenkumham Sulawesi Utara dapat memberikan masukan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk JDIH KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah rilis. Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dalam sambutannya menyampaikan, 15 KPU Kabupaten Kota setiap bulannnya melakukan Pleno PDPB dan itu juga dilakukan oleh KPU Privinsi, tapi dalam setiap 6 Bulan KPU Sulut akan mengundang stakeholder terkait untuk melakukan Pleno dan kami mengharapkan Kemenkumham dapat membantu memberikan data warga binaaan yang sudah bebas dalam setiap 6 bulan untuk kami data mereka sudah pindah ke daerah/wilayah mana. Salman Saelangi menambahkan ”Ketika tahapan sudah ada, mungkin kami bisa melaksanakan sosialisasi di lingkungan Lapas, untuk itu diharapkan Kemenkumham dapat memberikan akses untuk paket sosialisasi dan dapat berjalan bersama dengan pekerjaan tim divisi data dalam melakukan pendataan pemilih, dan kami juga meminta catatan-catatan atau mungkin masukan untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti ”,ujar Saelangi. Jonny P. Simamora kemudian menanggapi hal tersebut ”kami di Kemenkumham tentu akan ikut andil membantu menyukseskan agenda pemerintah seperti halnya di KPU, demi kelancaran Pemilihan mendatang. Adapun terkait JDIH juga kami sangat mengapresiasi karena kita sama-sama menyukseskan upaya untuk satu jaringan hukum nasional untuk mencerahkan dan menjelaskan kepada masyarakat kita. Dijaman teknologi informasi yang sangat banyak ini, kadang-kadang bisa membuat tersesat di dunia maya karena tidak ada informasi yang bersifat valid, dengan adanya JDIH diharapkan masyarakat dapat memiliki sumber yang akurat dan dapat dipercaya” ujarnya. Acara ditutup langsung oleh Bapak Ardiles Mewoh dan dilanjutkan dengan foto bersama antara jajaran KPU dan Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara

Manado, Rabu (10/2/2022), KPU Prov. Sulut terus konsisten mencegah dan mengantisipasi penularan Covid-19 di lingkungan kerja. Bertempat di halaman Parkir Kantor, KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan swab test bagi Komisioner dan Jajaran Sekretariat, tes dilaksakan oleh tim Satgas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Koordinator Tim Yosevita Porajow. Yosevita mengatakan “swab antigen ini hanya merupakan screening awal dan apabila ada yang terindikasi positif harus terlebih dahulu dikonfirmasi melalui tes PCR”, ungkapnya. Tujuan digelarnya swab test ini sebagai komitmen KPU Sulut demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta sebagai upaya pencegahan penyebarannya di Lingkungan KPU Sulut demikian diungkap oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

Manado, Serangkaian kunjungan kerja dilakukan KPU Sulut hal ini tentu saja merupakan usaha KPU Sulut untuk memaksimalkan persiapan-persiapan jelang Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Kali ini KPU Sulut menyambangi Komando Daerah Militer XIII/Merdeka Manado pada hari Selasa (8/2/2022), diterima langsung Panglima Daerah Militer (Pangdam) Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh yang didampingi Asisten Intel Kasdam XIII/Merdeka. Kolonel Kav. Kapti Hertantyawan, Asisten Teritorial Kasdam XIII/Merdeka. Kolonel Kav. Idris Soemantri Roni. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh hadir langsung bersama dengan Meidy Tinangon,Salman Saelangi, Lanny Ointu serta perwakilan jajaran Sekretariat KPU Sulut Raymond F. Mamahit Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Madya. Mengawali percakapan Mewoh memperkenalkan Tim KPU Sulut yang hadir serta mengutarakan maksud kunjungan kerjanya kali ini.  Selanjutnya Ardiles juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak Kodam XIII Merdeka Manado karena selama ini KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota telah banyak terbantu terutama dalam hal pendisitribusian logisitik yang mana “kami bercermin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya apabila KPU Sulut tidak mendapatkan dukungan penuh dari TNI tentu banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi baik itu cuaca maupun hambatan geografis jadi sekiranya untuk kedepannya kami masih membutuhkan dukungannya pak,” tambah Mewoh. Salman Saelangi menambahkan ”karena hubungan koordinasi yang baik antara KPU Sulut dan TNI sehingga berdampak pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dimana tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara ini dapat meraih yang tertinggi se Indonesia, hal ini tidak terlepas dari andil TNI yang turut melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat bahwa aman untuk memilih ke TPS sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk memilih”,ujar Saelangi. Mayjen TNI Alfredy Denny kemudian menanggapi hal tersebut ”memang TNI-POLRI pasti dilibatkan untuk membantu KPU demi kelancaran Pemilihan dan menurut kami KPU sebagai Penyelenggara Pemilu lah yang nantinya menentukan kualitas hasil Penyelenggaraan Pemilu tersebut, di lain pihak kami memang sudah didoktrin mulai dari tingkat Pusat bahwa kami mengemban tugas untuk mengawal rekan-rekan KPU  sesuai mekanisme yang telah diatur agar bisa meyelenggaraan Pemilihan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan tentu saja dengan tetap menjaga netralitas kami”.  Kemudian Jenderal bintang dua ini juga menitipkan harapan agar KPU dapat selalu menjaga komitmennya untuk mengawal hasil dari demokrasi ini.

Jumat, 4 Februari 2022, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Sulawesi Utara, kembali digelar rapat pleno rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode Januari 2022, Sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021, dimana KPU secara berjenjang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk terus melakukan update daftar pemilih guna menciptakan daftar pemilih yang mutakhir. “Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Januari 2022/  Pemilih Sulut berjumlah 1.853.278” Rapat Pleno dibuka Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, dihadiri Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Program dan Data beserta staf sekretariat bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya rapat secara teknis dipimpin langsung Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu, dalam arahannya Ointu mengingatkan kepada jajarannya bahwa pelaksanaan Rekapitulasi PDPB wajib dilakukan setiap bulan, Selanjutnya dalam rapat tersebut, Lanny membacakan Rekapitulasi PDPB di tingkat provinsi, meliputi 936.484 pemilih laki-laki dan 916.794 pemilih perempuan yang tersebar di 15 KPU Kabupaten/Kota, 171 Kecamatan dan 1.839 Desa/Kelurahan se- Sulut.  Rapat ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB periode Januari 2022.