Berita Terkini

Manado, Serangkaian kunjungan kerja dilakukan KPU Sulut hal ini tentu saja merupakan usaha KPU Sulut untuk memaksimalkan persiapan-persiapan jelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Kali ini KPU Sulut menyambangi Kemenkumham Kanwil Sulawesi Utara pada hari Rabu (2/3/2022), diterima langsung oleh Kakanwil Jonny Pesta Simamora yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald S. Lumbuun, Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Arthur Lucky Mawikere dan pejabat lainnya. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh hadir langsung bersama dengan Salman Saelangi, Lanny Ointu serta perwakilan jajaran Sekretariat KPU Sulut Kabag Perencanaan Data dan Informasi Winda Tulangow serta Kasubag Data dan Informasi Lani Alou. Mengawali percakapan Mewoh memperkenalkan Tim KPU Sulut yang hadir serta mengutarakan maksud kunjungan kerjanya kali ini. Selanjutnya Ardiles juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak Kemenkumham Kanwil Sulawesi Utara karena selama ini KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota telah banyak terbantu terutama dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2020 kemarin, terutama dalam hal penyusunan daftar pemilih. Mewoh mengapresiasi  dukungan dari Kemenkumham disaat KPU Sulut Menyusun daftar pemilih di Lapas/Rutan yakni warga  binaan yang ada di wilyah sulut.  Semaksimal mungkin KPU berupaya untuk melakukan pendataan semua warga binaan agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pikada. Mewoh juga menyampaikan KPU RI sudah menerima penghargaan sebagai JDIH Terbaik kategori Lembaga non Kementrian, untuk itu Mewoh berharapa Kemenkumham Sulawesi Utara dapat memberikan masukan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk JDIH KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah rilis. Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi dalam sambutannya menyampaikan, 15 KPU Kabupaten Kota setiap bulannnya melakukan Pleno PDPB dan itu juga dilakukan oleh KPU Privinsi, tapi dalam setiap 6 Bulan KPU Sulut akan mengundang stakeholder terkait untuk melakukan Pleno dan kami mengharapkan Kemenkumham dapat membantu memberikan data warga binaaan yang sudah bebas dalam setiap 6 bulan untuk kami data mereka sudah pindah ke daerah/wilayah mana. Salman Saelangi menambahkan ”Ketika tahapan sudah ada, mungkin kami bisa melaksanakan sosialisasi di lingkungan Lapas, untuk itu diharapkan Kemenkumham dapat memberikan akses untuk paket sosialisasi dan dapat berjalan bersama dengan pekerjaan tim divisi data dalam melakukan pendataan pemilih, dan kami juga meminta catatan-catatan atau mungkin masukan untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti ”,ujar Saelangi. Jonny P. Simamora kemudian menanggapi hal tersebut ”kami di Kemenkumham tentu akan ikut andil membantu menyukseskan agenda pemerintah seperti halnya di KPU, demi kelancaran Pemilihan mendatang. Adapun terkait JDIH juga kami sangat mengapresiasi karena kita sama-sama menyukseskan upaya untuk satu jaringan hukum nasional untuk mencerahkan dan menjelaskan kepada masyarakat kita. Dijaman teknologi informasi yang sangat banyak ini, kadang-kadang bisa membuat tersesat di dunia maya karena tidak ada informasi yang bersifat valid, dengan adanya JDIH diharapkan masyarakat dapat memiliki sumber yang akurat dan dapat dipercaya” ujarnya. Acara ditutup langsung oleh Bapak Ardiles Mewoh dan dilanjutkan dengan foto bersama antara jajaran KPU dan Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara

Manado, Rabu (10/2/2022), KPU Prov. Sulut terus konsisten mencegah dan mengantisipasi penularan Covid-19 di lingkungan kerja. Bertempat di halaman Parkir Kantor, KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan swab test bagi Komisioner dan Jajaran Sekretariat, tes dilaksakan oleh tim Satgas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Koordinator Tim Yosevita Porajow. Yosevita mengatakan “swab antigen ini hanya merupakan screening awal dan apabila ada yang terindikasi positif harus terlebih dahulu dikonfirmasi melalui tes PCR”, ungkapnya. Tujuan digelarnya swab test ini sebagai komitmen KPU Sulut demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta sebagai upaya pencegahan penyebarannya di Lingkungan KPU Sulut demikian diungkap oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

Manado, Serangkaian kunjungan kerja dilakukan KPU Sulut hal ini tentu saja merupakan usaha KPU Sulut untuk memaksimalkan persiapan-persiapan jelang Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Kali ini KPU Sulut menyambangi Komando Daerah Militer XIII/Merdeka Manado pada hari Selasa (8/2/2022), diterima langsung Panglima Daerah Militer (Pangdam) Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh yang didampingi Asisten Intel Kasdam XIII/Merdeka. Kolonel Kav. Kapti Hertantyawan, Asisten Teritorial Kasdam XIII/Merdeka. Kolonel Kav. Idris Soemantri Roni. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh hadir langsung bersama dengan Meidy Tinangon,Salman Saelangi, Lanny Ointu serta perwakilan jajaran Sekretariat KPU Sulut Raymond F. Mamahit Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Madya. Mengawali percakapan Mewoh memperkenalkan Tim KPU Sulut yang hadir serta mengutarakan maksud kunjungan kerjanya kali ini.  Selanjutnya Ardiles juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak Kodam XIII Merdeka Manado karena selama ini KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota telah banyak terbantu terutama dalam hal pendisitribusian logisitik yang mana “kami bercermin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya apabila KPU Sulut tidak mendapatkan dukungan penuh dari TNI tentu banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi baik itu cuaca maupun hambatan geografis jadi sekiranya untuk kedepannya kami masih membutuhkan dukungannya pak,” tambah Mewoh. Salman Saelangi menambahkan ”karena hubungan koordinasi yang baik antara KPU Sulut dan TNI sehingga berdampak pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dimana tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara ini dapat meraih yang tertinggi se Indonesia, hal ini tidak terlepas dari andil TNI yang turut melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat bahwa aman untuk memilih ke TPS sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk memilih”,ujar Saelangi. Mayjen TNI Alfredy Denny kemudian menanggapi hal tersebut ”memang TNI-POLRI pasti dilibatkan untuk membantu KPU demi kelancaran Pemilihan dan menurut kami KPU sebagai Penyelenggara Pemilu lah yang nantinya menentukan kualitas hasil Penyelenggaraan Pemilu tersebut, di lain pihak kami memang sudah didoktrin mulai dari tingkat Pusat bahwa kami mengemban tugas untuk mengawal rekan-rekan KPU  sesuai mekanisme yang telah diatur agar bisa meyelenggaraan Pemilihan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan tentu saja dengan tetap menjaga netralitas kami”.  Kemudian Jenderal bintang dua ini juga menitipkan harapan agar KPU dapat selalu menjaga komitmennya untuk mengawal hasil dari demokrasi ini.

Jumat, 4 Februari 2022, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Sulawesi Utara, kembali digelar rapat pleno rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode Januari 2022, Sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021, dimana KPU secara berjenjang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk terus melakukan update daftar pemilih guna menciptakan daftar pemilih yang mutakhir. “Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Januari 2022/  Pemilih Sulut berjumlah 1.853.278” Rapat Pleno dibuka Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, dihadiri Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Program dan Data beserta staf sekretariat bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya rapat secara teknis dipimpin langsung Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu, dalam arahannya Ointu mengingatkan kepada jajarannya bahwa pelaksanaan Rekapitulasi PDPB wajib dilakukan setiap bulan, Selanjutnya dalam rapat tersebut, Lanny membacakan Rekapitulasi PDPB di tingkat provinsi, meliputi 936.484 pemilih laki-laki dan 916.794 pemilih perempuan yang tersebar di 15 KPU Kabupaten/Kota, 171 Kecamatan dan 1.839 Desa/Kelurahan se- Sulut.  Rapat ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB periode Januari 2022.

Merupakan tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan penambahan data pemilih yaitu memasukan pemilih yang telah menenuhi syarat yaitu yang telah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah, telah pensiun dari anggota TNI/POLRI dan pengurangan data pemilih yaitu telah meninggal dunia, aktif menjadi anggota TNI/POLRI dan lain sebagainya. Pekerjaan saat ini yang dilakukan oleh KPU berbasis data yang diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan ini tidak dilakukan cross check di lapangan berupa pencocokan dan penelitian seperti halnya yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu. Tugas ini hanya dilakukan berbasis data entry di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) semenjak bulan April 2021. Pemutakhiran ini berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/I//2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengumpulkan data-data yang sudah diteliti, direkap dan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Serta berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan Data penduduk, seperti Disdukcapil, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Dinas Pendidikan, dan TNI/Polri.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2021, jumat, 28 Januari 2022 KPU Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rakor Pendampingan Penyusunan LK Unaudited TA. 2021 kepada operator SAIBA dan SIMAK di 15 Kab/Kota. Kegiatan berlangsung secara daring, dan setiap kabupaten/kota secara bergantian mendapat pendampingan langsung dari bagian AKLAP dan BMN KPU RI. Dalam sambutan pembukaannya, Meidy Malonda selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, berharap para operator dapat memahami semua materi dan segala petunjuk yang akan disampaikan oleh narasumber dalam pendampingan ini, sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan Unaudited TA. 2021 yang transparan dan akuntabel. Adapun yang menjadi narasumber dalam pendampingan ini yaitu Syaiful Bahri selaku Kabag BMN bersama Samyono, dan Mirah Nirmala, juga dari AKLAP yaitu I Gusti Ayu Pratama Agustini selaku Kasubag Aklap Wilayah I bersama Anshar.