Berita Terkini

Merupakan tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan penambahan data pemilih yaitu memasukan pemilih yang telah menenuhi syarat yaitu yang telah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah, telah pensiun dari anggota TNI/POLRI dan pengurangan data pemilih yaitu telah meninggal dunia, aktif menjadi anggota TNI/POLRI dan lain sebagainya. Pekerjaan saat ini yang dilakukan oleh KPU berbasis data yang diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan ini tidak dilakukan cross check di lapangan berupa pencocokan dan penelitian seperti halnya yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu. Tugas ini hanya dilakukan berbasis data entry di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) semenjak bulan April 2021. Pemutakhiran ini berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/I//2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengumpulkan data-data yang sudah diteliti, direkap dan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Serta berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan Data penduduk, seperti Disdukcapil, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Dinas Pendidikan, dan TNI/Polri.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2021, jumat, 28 Januari 2022 KPU Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rakor Pendampingan Penyusunan LK Unaudited TA. 2021 kepada operator SAIBA dan SIMAK di 15 Kab/Kota. Kegiatan berlangsung secara daring, dan setiap kabupaten/kota secara bergantian mendapat pendampingan langsung dari bagian AKLAP dan BMN KPU RI. Dalam sambutan pembukaannya, Meidy Malonda selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, berharap para operator dapat memahami semua materi dan segala petunjuk yang akan disampaikan oleh narasumber dalam pendampingan ini, sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan Unaudited TA. 2021 yang transparan dan akuntabel. Adapun yang menjadi narasumber dalam pendampingan ini yaitu Syaiful Bahri selaku Kabag BMN bersama Samyono, dan Mirah Nirmala, juga dari AKLAP yaitu I Gusti Ayu Pratama Agustini selaku Kasubag Aklap Wilayah I bersama Anshar.

Safari awal tahun sekaligus persiapan pemilu 2024 KPU Sulut terus berlanjut. Terkini, lembaga penyelenggara pemilu tersebut menyambangi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulut. Dipimpin langsung Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, pada hari Rabu, 26 Januari 2022 bertandang ke Kantor KIP Sulut yang beralamat di Jalan Tololiu Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado. Sebagai badan publik yang terikat dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kunjungan KPU Sulut selain melakukan silaturahmi, juga hendak melaksanakan salah satu kewajiban badan publik, yaitu untuk menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2021. Dalam kunjungan kali ini, jajaran KPU Sulut diterima langsung oleh Ketua KIP Sulut Andre Mongdong, yang didampingi Wakil Ketua Raymond Pasla dan Koordinator Bidang Kelembagaan Philep M. Regar. Sementara itu dari pihak KPU Sulut, selain Mewoh, hadir juga komisoner Lanny Ointu, Meidy Tinangon, dan Salman Saelangi, serta  Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan. Ketua KIP Sulut, Andre Mongdong menyambut kunjungan Mewoh cs dengan ungkapan selamat datang dan rasa hormatnya kepada KPU Sulut yang telah mengunjungi kantor KIP Sulut. “ini merupakan pertemuan perdana antara KPU Sulut dan KIP Sulut, dan tentu saja kami sangat menyambut dengan sukacita dan terbuka. Besar harapan kami, dari pertemuan hari ini dapat memberikan kontribusi positif dalam hubungan kelembagaan untuk ke depannya,” ungkap Mongdong. Sementara itu Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menyampaikan bahwa kedatangannya bersama jajaran setidaknya ada 3 (tiga) agenda utama. “Pertama tentu saja bukan karena sidang ya pak, melainkan bentuk silaturahmi awal tahun. Hal serupa telah kami lakukan dengan beberapa stakeholder, dalam rangka persiapan Pemilu tahun 2024,” ungkap Mewoh Hal kedua menrut Mewoh adalah sebagai wujud implementasi UU KIP dan Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, dimana KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Publik. Sedangkan agenda ketiga adalah komitmen KPU Sulut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan dan berintegritas melalui penerapan keterbukaan informasi publik. “Dalam konteks ini kami tentunya memerlukan saran dan masukan dari Komisioner KIP Sulut,” jelas Mewoh. Ditambahkan Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Salman Saelangi bahwa Laporan Pelayanan Informasi Publik yang diserahkan adalah laporan untuk periode layanan informasi tahun 2021 yang terdiri dari laporan KPU Provinsi serta laporan dari 15 KPU Kabupaten/Kota. Penyampaian laporan PIP ini ditanggapi positif oleh Komisioner KIP Sulut, Philep Regar. Mener Philep, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa belum semua badan publik di Sulut melaksanakan kewajiban pelaporan pelayanan informasi publik. “Semoga apa yang dilakukan KPU Sulut bisa menjadi acuan badan publik lainnnya,” harap mener Regar. Dalam kesempatan tersebut, komisioner KIP Sulut Raymond Pasla selaku Wakil Ketua KIP Sulut turut menyampaikan masukkannya terkait MoU antara KPU RI dan Komisi Informasi. “Kita berharap agar nantinya ada pembaruan MOU antara Bawaslu, Komisi Informasi dan KPU RI sehingga ke depan dalam tahapan pemilu 2024 kerjasama antara para pihak bisa semakin terbangun dan transparansi informasi dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 bisa terwujud,” Ungkap Pasla. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan paket buku pilkada 2020 terbitan KPU Sulut.

Hal tersebut mengemuka saat KPU Prov. Sulawesi Utara tengah gencar-gencarnya melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait kepemiluan. Agenda kunjungan tim KPU Sulut kali ini memilih Kantor DPRD Prov. Sulut yang terletak di Kel. Kairagi 1, Kec. Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tidak jauh berbeda dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya, rombongan KPU Sulut kali ini dipimpin Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dan kawan-kawan Komisioner Meidy Tinangon,Salman Saelangi,Lanny Ointu bersama Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisapasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan. Diawali dengan memanjatkan Doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yg dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen. Tampak Anggot DPRD yang turut hadir  menyambut tim KPU Sulut, adalah Melky Pangemanan, Arthur Kotambunan, Careig Runtu, serta James Arthur Koyongian. Membuka obrolan Ketua KPU Sulut mengatakan “Kehadiran kami kesini tidak membahas hal-hal yang terlalu substensial melainkan bersilaturahmi  sebagai bentuk keseriusan kami untuk membangun koordinasi dengan semua pihak khususnya DPRD yang mana kita ketahui sebagai representasi rakyat, selain itu juga dalam hal persiapan  Pemilu tahun 2024. Selanjutnya,Mewoh mengatakan apabila hari ini DPR RI dan Pemerintah menyepakati tanggal dan hari pemungutan suara Pemilu Tahun 2024, maka sesuai ketentuan perundang-undangan tahapan dimulai kurang lebih 20 bulan sebelum hari H Pemungutan Suara. Persiapan Pemilu tahun 2024 tentu tidaklah singkat, butuh persiapan yang cukup panjang sehingga koordinasi dengan berbagai pihak tentulah sangat penting dilakukan agar ketika tahapan sudah mulai berjalan, baik dari KPU maupun seluruh stakeholder yang ada telah siap melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Di sisi lain, Ketua DPRD Prov. SULUT, Fransiscus  Silangen, mengapresiasi apa yang telah dilakukan KPU dan siap mendukung KPU agar koordinasi ke depannya tidak mengalami hambatan dan terkait teknisnya nanti akan dikoordinasikan lagi, agar harapan semua pihak tentang Pemilu tahun 2024 berjalan dengan sukses dan dapat terlaksanakan dengan baik.

Mengawali agenda kerja KPU Prov. Sulut khususnya terkait dengan pendataan pemilih berkelanjutan di tahun 2022, maka pada Jumat (21/1/22), bertempat di ruang rapat Ketua KPU Sulut diadakan rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Berkelanjutan,  Kegiatan dibuka secara resmi Ketua KPU Sulut DR. Ardiles.M.R.Mewoh, turut hadir juga Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu, Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi Winda Tulangow, Kepala Sub Bagian Program dan Data Lani Alou beserta staf Bagian Perencanaan Data dan Informasi. Sementara sebagai peserta rapat dari  KPU Kabupaten/kota adalah Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data serta operator Sidalih hadir secara daring berdasarkan undangan 22/TIK.04/71/2022. Ketua KPU Prov. Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh. Dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada 15 KPU Kabupaten Kota yang terus bekerja keras melengkapi setiap elemen data yg harus ditindaklanjuti, serta selalu menjalin kerjasama  dengan instansi terkait terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  sehingga pemilih baru dalam PDPB dapat difasilitasi oleh Dukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP.  “Ini akan menjadi tolak ukur kinerja kita sebagai KPU yang tetap bekerja walaupun belum ada tahapan pemilu/pemilihan,”ujarnya. Dikesempatan yang sama, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu, dalam arahannya menjelaskan bahwa rapat evaluasi ini adalah merupakan rapat lanjutan setelah Rakor PDPB pada Rabu 19 Januari 2021 yang sudah melakukan evaluasi pada 8 KPU Kabupaten Kota, dan hari ini giliran 7 KPU Kabupaten Kota yg dievaluasi PDPB nya.  Dalam rapat evaluasi ini, KPU Kabupaten/Kota  mempresentasikan grafik pemutakhiran data pemilih  berkelanjutan mulai dari bulan April sampai Desember 2021 dilakulan secara bergantian  dipandu oleh  Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi Winda Tulangow .

Manado 19 Januari 2022, Guna menyiapkan diri sejak dini menghadapi Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara laksanakan Koordinasi dengan KPU Kab/Kota. Rapat Koordinasi dengan metode daring ini mengikutsertakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Kasubag Teknis dan Hupmas serta Staf Pelaksana pada sub bagian Teknis KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Prov. Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, bersama anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Salman Saelangi , dan Yessy Momongan yang berperan sebagai pemateri utama. Ardiles Mewoh dalam sambutannya menekankan bawah KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 harus mempersiapkan diri sedini mungkin, mengingat Pemilu 2024 memiliki tantangan dan dinamika tersendiri dibanding dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Salman Saelangi, mengarahkan kepada KPU Kabupten/Kota untuk melakukan kajian mendalam terutama terkait dukungan personil /Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan kemampuan maupun skil dari para pegawai yang ada sehingga ketika tahapan pemilu dimulai tidak lagi diperhadapkan pada persoalan SDM Penyelenggara. Anggota Divisi Teknis Penyelenggara, Yessy Momongan yang memimpin Rapat kali ini mengingatkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk selalu membangun koordinasi yang baik dengan Stakeholder “’mumpung saat ini belum disibukkan dengan Tahapan Pemilihan, maka kami menganjurkan kepada teman-teman KPU Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan waktu untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerjanya masing-masing terutama menjalin komunikasi yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah’’   Ditambahkan Momongan, bahwa kerjasama yang solid menjadi kewajiban untuk suksesnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga Divisi Teknis Penyelenggara harus mempunyai Team Work yang baik dan harus bersinergi antara Komisioner dan sekretariat. Dalam rapat kali ini juga membahas kesiapan penyusunan Daerah Pemilihan Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari surat KPU RI nomor 41/PP.07/05/20200 tanggal 17 Januari tentang Permintaan Rekap Data Dapil untuk Persiapan Pemili Tahun 2024 Hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, Charles Worotijan dan Penjabat Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu Raymond F. Mamahit, Kasubag Teknis dan Hupmas serta Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis KPU Provinsi Sulawesi Utara