Berita Terkini

Manado. Rabu,25 juni 2021 bertempat di aula kpu provinsi sulawesi telah dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi kesiapan desa peduli pemilu dan pemilihan(DP3) se sulawesi utara. Rapat koordinasi dibuka langsung oleh ketua kpu provinsi sulawesi utara  Ardilles Mewoh dan juga diikuti oleh anggota kpu provinsi lainnya yaitu Salman Saelangi dan Meidy Tinongan. Dalam Sambutannya Ardilles Mewoh menyampaikan bahwa program desa peduli pemilu merupakan salah satu produk unggulan kpu yang bertujuan untuk pelaksaan demokrasi yang lebih baik. Yang mana pelaksanaan soft launchingnya telah dilaksanakan pada hari jumat tanggal 20 agusus 2021. Dalam Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dapat membantu Baik secara struktural maupun  subtansi.Secara struktural dapat membantu dalam perekrutan badan adhoc sedangkan secara subtansi adanya kelompok yang dapat menyuarakan demokrasi yang berjalan sesuai aturan.”ujar Mewoh”. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini sekaligus melaksanakan tindak lanjut surat kpu ri nomor 735/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2021 perihal penyusunan Buku strategi dan Inovasi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19.”oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meydi Tinangon”. Secara Teknis Rapat dipimpin langsung oleh Salman Saelangi selaku Ketua Divisi Parmas dalam memantapkan persiapan Mou dan Penetapan SK Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan khususnya yang menjadi pilot projek DP3 KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, 24 Agustus 2021, sulut.kpu.go.id – Matangkan kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU RI lakukan Sosialisasi Rencana Penyederhanaan Desain Surat Suara Pemilu Tahun 2024. Kegiatan yang dialkukan secara daring ini turut hadir Ketua KPU Sulut Ardilles Mewoh, Anggota KPU Sulut, Yessy Momongan dan Meidy Tinangon, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Nina Polii dan Kasub Tekmas Rudy Lalonsang beserta para staff Teknis Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ketua KPU RI Ilham Saputra menyebutkan dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan bahwa sangat penting adanya inovasi dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024. Pengalaman menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 agar dapat mengantisipasi beban berat pada petugas seperti yang telah terjadi sebelumnya. Penyederhanaan surat suara ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemilih saat menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal senada juga disampaikan Anggota KPU RI Viryan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta Pramono Ubaid Tanthowi. Ketiganya memandang penting penyederhanaan surat suara dalam Pemilu Serentak agar Penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik dari pemilu sebelumnya. Sementara itu, pada sesi pemaparan materi oleh Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menyampaikan alasan penyederhanaan surat suara untuk Pemilu 2024, mulai dari memudahkan pemilih saat memberikan hak suaranya, efisiensi waktu, mengurangi beban KPPS, sampai dengan mengurangi potensi surat suara tidak sah. KPU Sulut melalui Ketuanya Ardiles Mewoh mengatakan apa yang sedang diupayakan oleh  Pimpinan KPU RI beserta jajarannya wajib untuk didukung guna kesuksesan Pemilu Tahun 2024 yang merupakan tanggung jawab semua penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta Penyelenggara Adhock nantinya.

Dalam rangka mengantisipasi kekurangan anggaran untuk pembentukan Pantarlih dan penggandaan formulir dalam rangka pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran nomor 328/KPU/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Pembentukan Pantarlih dan Penggandaan Formulir dalam rangka Pemutakhiran data pemilih. Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan anggaran kiranya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan revisi anggaran antar belanja dalam satu output 3357.013. Untuk lebih jelasnya Surat Edaran  

KPU Sulut adakan Sosialisasi Penggunaan Template Website KPU

Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)/ Pemilih Sulut berjumlah 1.850.026 Manado | 5 Agustus 2021 Konsistensi KPU Sulut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf l UU Pemilu terus dipertahankan. Ketentuan tersebut mewajibkan KPU provinsi untuk memutahirkan dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut KPU Sulut melaksanakan Rapat Pleno menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) di kantor KPU Sulut, Kamis (5/8). Dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Sulut Ardilles M.R. Mewoh, menetapkan rekapitulasi PDPB tingkat provinsi Sulut sebanyak 1.850.026 pemilih yang meliputi 935.064 pemilih laki-laki dan 914.962 pemilih perempuan yang tersebar di 15 KPU Kabupaten/Kota, 171 kecamatan dan 1.839 desa/kelurahan se- Sulut. Hasil rekapitulasi periode bulan Juli 2021 tersebut, jika dibandingkan dengan rekapitulasi bulan sebelumnya atau periode Juni 2021 yang berjumlah 1.849.655 pemilih, maka selang sebulan terjadi penambahan jumlah pemilih sebesar 371 pemilih. Jumlah 371 pemilih tersebut diperoleh dari jumlah pemilih baru sebanyak 1.676 pemilih, dikurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat berjumlah 1.305 pemilih. Rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan akan dilaksanakan lagi di bulan September untuk periode pemutakhiran bulan Agustus 2021.

Kamis, 29/7/2021 KPU Provinsi Se- Sulawesi Utara mengikuti Diskusi Daring  tentang Pemilu dan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai, dengan mengangkat Topik : “ Knowledge Sharing Strategi “,  dengan peserta Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta Kasubag Teknis. Sebagai Narasumber yaitu Salmaan Saelangi, S.Kel Ketua Divisi Sosdiklih  Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulut, Sahran Raden S.Ag.,SH,.MH Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulteng. Diskusi ini diawali dengan pembukaan sambutan oleh Ketua KPU Banggai Zaidul Bahri Mokoagow.Adapun maksud pelaksanaan diskusi daring ini adalah bagaimana melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat diketahui rasionalitas pemilu dan pemilihan sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan partisipasi dan strategi Pendidikan Pemilih menuju Pemilu dan Pemilihan umum Tahun 2024.