Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id KPU Sulut melaksanakan rapat persiapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama jajaran KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat KPU Sulut dan dibuka langsung oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu. Dalam arahannya, Lanny Ointu menyampaikan bahwa proses PDPB telah mulai dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi dan validitas daftar pemilih. “Kita sudah memulai pelaksanaan PDPB, dan saat ini kita juga mulai berkoordinasi secara intensif dengan Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta berbagai stakeholder terkait lainnya. Selain itu, proses ini juga mengakomodasi masukan dan tanggapan dari masyarakat,” ungkapnya. Proses pemutakhiran data dilakukan melalui Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), yang memungkinkan pengolahan dan pencermatan data secara sistematis dan terintegrasi. Data hasil pencermatan akan direkapitulasi dan ditetapkan secara berkala melalui rapat pleno terbuka berjenjang. KPU Sulut telah menjadwalkan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan triwulan II di tingkat kabupaten/kota pada 2 Juli 2025, serta di tingkat provinsi pada 4 Juli 2025 untuk semester I. Rapat persiapan ini dihadiri oleh peserta dari KPU kabupaten/kota yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris, kepala subbagian perencanaan, data dan informasi, serta operator Sidalih.

Manado. sulut.kpu.go.id – Sebanyak 65 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 Periode I yang ditugaskan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaen/Kota se-Sulut mengikuti Pembekalan dan Pengambilan Sumpah/Janji secara daring, jumat (23/5). Kepala Biro SDM Setjen KPU, Yuli Hertati, didampingi Pejabat Eselon III Biro SDM membuka kegiatan ini pukul 08.00 Wib. Dalam sambutannya Hertati terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada PPPK yang baru saja terangkat, hal ini patut disyukuri karena kuota PPPK yang terangkat tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya untuk itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengetahui dan mematuhi aturan-aturan terkait ASN yang sebentar lagi akan dipaparkan oleh narasumber yang dihadirkan.    Kegiatan diawali dengan pembekalan berupa penyampaian materi dari Karo SDM BKN dan Pejabat Struktural Biro SDM Setjen KPU. Pada kesempatan ini juga PPPK dibekali dengan materi terkait peraturan perundang-undangan ASN, Hak dan Kewajibannya serta Disiplin ASN. Dari 65 PPK di 16 satker, 7 PPPK di KPU Provinsi Sulut mengikuti Pengambilan Sumpah/Janji di dampingi Sekretaris KPU Provinsi Sulut, Meidy Malonda serta Pejabat Struktural Eelon III dan Eselon IV di Media Center KPU Sulut. Sekretaris Jenderal KPU, Bernard Dermawan Sutrisno memimpin pengambilan Sumpah/Janji 3486 PPPK Sekretariat Jenderal KPU. Pada kesempatan ini, Bernad menghimbau agar seluruh PPPK yang diambil sumpah/janji kembali melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan sebelumnya sebagai PPNPN. Bernad juga menekankan agar aturan-aturan yang melekat kepada ASN agar ditaati bersama karena hari ini seluruh PPPK yang dilantik telah resmi diangkat sebagai ASN. Selanjutnya ia berharap agar kedepannnya semua PPPK dapat meningkatkan kinerjanya di satuan kerja masing-masing karena pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan.

Manado, sulut.kpu.go.id – Memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, KPU Sulut menggelar  upacara bendera di halaman Kantor KPU Sulut, Jalan Diponegoro, Selasa (20/5).  Upacara yang dimulai pukul 08.00 WITA  diikuti oleh seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan KPU Sulut dengan berseragam Batik Korpri. Turut hadir dalam upacara tersebut Ketua, Anggota, serta Sekretaris KPU Sulut. Bertindak selaku inspektur upacara, Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya semangat persatuan dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan zaman. Mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”, peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah era digital dan globalisasi yang terus berkembang. Dalam sambutan yang dibacakan, Menteri Komunikasi dan Digital mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat kebangkitan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa, serta meneguhkan komitmen dalam membangun Indonesia yang tangguh, inovatif, dan inklusif.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menggelar Penyerahan Perjanjian Kerja (PK) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2024 Periode I yang berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara(14/5). Sebanyak 65 PPPK pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yang telah dinyatakan lulus seleksi hadir lengkap dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda. Dalam arahannya, Malonda menghimbau agar para PPPK dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia juga menegaskan bahwa ke depan akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai penilaian terhadap kinerja para pegawai yang telah dinyatakan lulus. “Kami berharap seluruh pegawai PPPK yang baru saja menerima perjanjian kerja dapat bekerja secara optimal, disiplin, dan terus mengembangkan diri. Evaluasi kinerja akan menjadi bagian dari proses pembinaan,” ujar Malonda. Selanjutnya Sekretaris KPU Sulut secara resmi menyerahkan PK dan SPMT kepada 65 PPPK yang hadir didampingi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang hadir.  Turut Hadir Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM Winda Tulangow, Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, Logistik Rudy Lalonsang.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menyelenggarakan rapat daring bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dalam rangka internalisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Lanny Ointu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Lanny Ointu menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga kualitas demokrasi melalui data pemilih yang akurat dan mutakhir. “Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemahaman yang utuh terhadap regulasi yang menjadi dasar hukumnya,” jelasnya. Sebagai metode internalisasi, peserta rapat yang terdiri dari anggota KPU divisi Perencanaan, Data & Informasi, Kasubbag Perencanaan Data & Informasi, sertaadmin/operator Sidalih dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara secara bergantian membaca dan mendalami isi PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta tidak hanya memahami isi regulasi secara tekstual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks kerja masing-masing. Rapat daring yang dilaksanakan melalui platform Zoom ini juga menjadi forum diskusi aktif antar peserta, dengan penekanan pada penerapan pemutakhiran data pemilih yang berbasis data kependudukan serta optimalisasi sisteminformasi pemilu. Melalui kegiatan ini, KPU Sulut  berharap seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan proses PDPB secara lebih sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka menyukseskan tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bertempat di kantor Kesbangpol Sulawesi  Utara, Senin (05/05).   Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah ini diserahkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara yang di wakili oleh Sekretaris Meidy Malonda, didampingi Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Winda Tulangow dan   Plt Kepala Bagian Keuangan umum logistik, Rudy Lalonsang. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpolda Johnny Suak , SE MSi. Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024  di provinsi sulawesi utara.