Berita Terkini

Manado,sulut.kpu.go.id - Bertempat di Aula KPU Sulut diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip dan Barang Milik Negara pada Hari Kamis, 13 November 2025 yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara, Jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara hadir Plh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bagian Umum dan Logistik KPU Sulut, Kepala Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Serta Pelaksana pada Sekretariat KPU Sulut. Rapat Koordinasi dibuka langsung oleh Plh. Ketua KPU Sulut Bapak Meidy Y. Tinangon yang sekaligus menggelar Launching Buku Hukum dan Pengawasan Pilkada.  Dalam sambutan pengarahannya Sekretaris KPU Provinsi Sulut, Meidy R. Malonda menekankan pentingnya mengelola aset yang diperoleh dari sumber anggaran keuangan negera, sehingga dapat difungsikan serta diadministrasikan sesuai ketentuan. Sementara itu terkait dengan penatakelolaan arsip, Malonda mengingatkan pentingnya pemahaman terkait dengan penguasaan arsip yang  dimiliki oleh masing-masing satuan kerja, serta dalam rangka mendokumentasikan arsip, maka semua dokumen harus digitalisasi sehingga apabila permintaan data baik untuk kepentingan audit laporan keuangan, maupun permohonan informasi dari masyarakat maka dengan mudah dilayani sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan kali ini Narasumber dari Pengelolaan Barang Milik Negara disampaikan langsung oleh Bapak M. Rizky Suryaputra selaku Kasubbag BMN Wilayah I KPU RI yang dimoderatori oleh Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Sulut, Ferdinan Raintung, membahas terkait Pengelolaan BMN baik itu dalam masa Tahapan maupun dalam masa Non-Tahapan serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) V2 dan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebagai evaluasi kinerja Pengelolaan BMN untuk memastikan tata Kelola yang produktif, akuntabel dan efisien dan sekaligus juga memaparkan hasil monitoring tindak lanjut pemindahtanganan dan penghapusan asset perserdian pemilu Tahun 2024. Pada materi terkait Tata Naskah Dinas KPU yang disampaikan langsung oleh Plt. Kabag KUL KPU Sulut, Rudy Lalonsang menyampaikan tata cara penulisan naskah dinas yang ada di Kabupaten/Kota yang harus diperhatikan lagi agar tata cara penulisannya sesuai dengan PKPU yang berlaku dan juga terkait pelaporan Implementasi Srikandi dan Alih Media Arsip yang pelaporannya dilakukan dengan memperhatikan batas waktu sesuai ketentuaan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir terkait pengeloaan Arsip serta laporannya dan pengelolaan Barang Milik Negara untuk memastikan adanya tata Kelola yang produktif, akuntabel dan efisien.

Manado, sulut.kpu.go.id— KPU Sulut laksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Sulut, Senin (17/11). Apel dipimpin oleh Anggota KPU Sulut, Ibu Lanny Ointu. Dalam arahannya, Ointu menghimbau agar setiap pegawai membawa nama baik lembaga karena perilaku individu mencerminkan citra lembaga.  Beliau juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan kerjasama antarpegawai. Menurutnya, kekompakan di lingkungan kerja menjadi modal penting untuk menjaga kualitas layanan serta mendukung kelancaran tugas-tugas kelembagaan. Apel pagi dihadiri oleh Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai dilingkungan KPU Sulut. Apel pagi berlangsung tertib dan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara professional.

Manado, sulut.kpu.go.id - Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon dan Lanny Ointu hadiri kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI bekerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi, Jumat (14/11), bertempat di Aula Lantai 4 Rektorat Unsrat Manado. Seminar yang mengangkat tema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.” dibuka oleh Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Unsrat, Dr. Ir. Royke I. Montolalu, SPi, beliau menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi akademisi dan penyelenggara pemilu dalam memperkuat demokrasi. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota DKPP RI yang hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menegaskan bahwa integritas penyelenggara pemilu berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel kolaborasi antara Meidy Tinangon (Anggota KPU Sulut), Ardiles Mewoh (Ketua Bawaslu Sulut), Dr. Daud Markus Liando, M.Si. (Dekan FISIP Unsrat),  dan Jovano Deidid Oleyver Palenewen, M.Si (Akademisi Unsrat). Dalam paparannya, Meidy Tinangon menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa meski situasi penyelenggaraan pemilu sering kali penuh dinamika, KPU Sulut berupaya untuk tetap menjalankan tugas secara berintegritas dan profesional. Selanjutnya, seluruh narasumber sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya beban penyelenggara, melainkan memerlukan dukungan masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab, dan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber. Melalui kegiatan ini, KPU Sulut menegaskan komitmennya untuk menjaga dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu di setiap tahapan serta menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut ikuti webinar  “Membangun Budaya Kerja Berbasis Data di Lingkungan KPU” pada Jumat (14/11).  Kegiatan ini digelar oleh KPU Republik Indonesia, dan dibuka oleh Kapusdatin,  Mashur Sampurna Jaya, yang menekankan pentingnya data yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia juga menyampaikan bahwa KPU akan terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan lingkungan kerja yang semakin efektif dan berbasis data. Hadir sebagai narasumber, Damar Juniarto, pendiri KONDISI (Kelompok Kerja Anti-Disinformasi di Indonesia) dan PIKAT (Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi). Dalam pemaparannya, ia menjelaskan konsep VUCA—Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity—dan BANI yang menggambarkan dunia pascapandemi yang rapuh, penuh kecemasan, tidak linear, dan sulit diprediksi. Kedua kondisi ini dinilai sangat relevan bagi penyelenggaraan kepemiluan yang menghadapi dinamika regulasi dan kompleksitas sistem data pemilih. Damar menegaskan bahwa budaya kerja berbasis data menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Data real-time mampu mengurangi ketidakpastian, teknologi dapat menyederhanakan kompleksitas, dan analisis berbasis bukti memperkuat kredibilitas keputusan. Ia juga menyoroti empat prinsip utama budaya kerja berbasis data: perubahan pola pikir, akses universal, integritas dan etika, serta orientasi pada manusia, yang dinilai penting bagi peningkatan kualitas tata kelola data di lingkungan KPU. Webinar ini diikuti oleh KPU Sulawesi Utara, yang dihadiri Kadiv Rendatin Lanny A. Ointu, Kabag, serta Kasubbag dan staf Subbagian Rendatin. Partisipasi KPU Sulut dalam kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas SDM, sekaligus mendukung penerapan budaya kerja berbasis data untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi di lingkungan KPU Sulawesi Utara.

*Manado, sulut.kpu.go.id* – Ketua KPU Sulut Kenly Poluan diundang menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), bertema “Dinamika Kontemporer Sistem Partai Politik dan Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi dan Menuju Era Baru yang Demokratis dan Terbuka”, yang digelar di Aula FISIP Unsrat, rabu(12/11). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando ini dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, dosen, serta ratusan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Dalam paparannya, Poluan membedah berbagai fenomena dan tantangan politik pasca reformasi, termasuk isu pragmatisme partai politik, dominasi oligarki, kooptasi lembaga, serta distorsi ruang publik akibat disinformasi. Ia juga menyoroti bagaimana sistem multipartai dan presidensial di Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dalam sesi tanya jawab, Poluan juga mengajak mahasiswa untuk menjadi bagian dari generasi yang kritis terhadap arah politik bangsa. Ia menegaskan bahwa menjaga janji reformasi bukan hanya tugas lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Melalui kuliah umum diharapkan menjadi ruang pembelajaran dan refleksi kritis bagi generasi muda untuk memahami realitas politik Indonesia sekaligus memperkuat komitmen terhadap demokrasi yang berintegritas.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV dan Monitoring Anggaran Pasca Revisi DIPA bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara secara daring, Kamis (11/9/2025). Rapat dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) KPU Sulut, Lanny A. Ointu, yang menyampaikan pentingnya perencanaan dan penyerapan anggaran agar dapat digunakan secara tepat sesuai peruntukan serta kebutuhan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar Kasubbag dan staf di seluruh jajaran Subbagian Rendatin, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan setiap program terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda, memberikan arahan agar seluruh satuan kerja dapat merealisasikan anggaran sesuai ketentuan dan arahan dari KPU RI. Ia menegaskan agar proses revisi dan pemanfaatan anggaran dilakukan secara tepat guna serta mengantisipasi potensi hambatan di akhir tahun anggaran. Rapat kemudian dilanjutkan dengan monitoring realisasi anggaran pasca revisi DIPA oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota, serta pembahasan pelaksanaan PDPB Triwulan IV berdasarkan data terbaru dari KPU RI. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pelaksanaan coklit terbatas (coktas) untuk memastikan keakuratan data pemilih di lapangan, dengan prioritas pada data turunan Kemenlu, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal dunia, serta anggota TNI/Polri. Hadir dalam kegiatan ini  Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan, Kadiv Rendatin Lanny A. Ointu,Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda, Kabag Kasubbag dan Staf Rendatin KPU Provinsi Sulut serta Kadiv, Kasubbag dan Staf Rendatin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Rapat ditutup oleh Ketua KPU Sulut, Kenly M. Poluan, yang berharap agar koordinasi yang telah dilakukan dapat memperkuat sinergi antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik dalam pelaksanaan PDPB maupun realisasi anggaran, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan maksimal sesuai arahan dan perencanaan yang telah ditetapkan.