Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring melalui Zoom Meeting bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Rakor ini membahas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025, dan berlangsung di Ruang Rapat KPU Sulut. Kegiatan dibuka oleh Lanny Ointu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut. Dalam arahannya, Ointu menekankan pentingnya keterlibatan aktif setiap tim di daerah dalam mempercepat penyelesaian permasalahan data pemilih, baik melalui koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, maupun petugas di lapangan. Lanny juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti surat masuk, khususnya dari Bawaslu, terkait data pemilih. Ia mengingatkan agar data yang diberikan kepada pihak eksternal seperti Bawaslu harus sesuai dengan permintaan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Silakan Bapak/Ibu memberikan data yang diminta selama memang digunakan untuk klasifikasi dan validasi data TMS di lapangan. Tapi mohon juga agar pihak penerima data turut menganalisis dan menindaklanjuti, tidak hanya menerima begitu saja," tegasnya. Selain itu, Ointu juga meminta laporan progres penyandingan data TMS pemilih meninggal yang sebelumnya telah diminta kepada KPU Kabupaten/Kota. Ia menekankan agar komitmen pelaksanaan dari seluruh daerah segera ditindaklanjuti, khususnya daerah yang belum memberikan laporan atau tanggapan. Rakor ini dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta admin/operator Sidalih dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut menerima kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024  Periode Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor KPU Sulut, senin (28/07). Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses audit kepatuhan terhadap penggunaan dana hibah Pilkada, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut . Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan ini merupakan wujud nyata komitmen KPU dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan  Akuntabel “Entry meeting ini merupakan bagian dari proses pengawasan yang kami sambut baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, serta mendukung penuh proses pemeriksaan dari BPK,” ujar Kenly.  Sementara itu Wakil Penanggung Jawab BPK Perwakilan Sulut Coreman Maruli Tua menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan belanja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini kepatuan atas pelaksaan kegiatan belanja penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur di Sulawesi Utara. Dalam kegiatan ini, tim BPK juga memaparkan ruang lingkup pemeriksaan, pendekatan audit yang akan digunakan, serta rencana kerja selama masa pemeriksaan berlangsung. Turut Hadir Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Lanny Ointu didampingi Sekretaris Meidy Malonda, Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf Pengelola Keuangan KPU Sulut

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menggelar apel pagi yang berlangsung di halaman kantor KPU Sulut,pada Senin(28/7). Apel pagi ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU Sulut. Dalam arahannya, Meidy menekankan pentingnya kedisiplinan, komunikasi yang efektif, serta sinergi antarpegawai untuk mendukung kinerja kelembagaan yang semakin solid. "Semangat kita di awal pekan menentukan irama kerja kita ke depan. Jaga kekompakan, dan terus tingkatkan performa dalam bekerja," ujarnya. Apel pagi menjadi salah satu agenda rutin untuk menjaga semangat kerja dan memperkuat koordinasi antar pegawai  di lingkungan KPU Sulut. Terima kasih atas perhatiannya...

Manado, sulut.kpu.go.id – Memperingati bulan Muharram, KPU Sulut melaksanakan kegiatan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim yang dilaksanakan secara serentak di Lingkungan KPU Se-Indonesia, Jumat (25/7).  Dalam kegiatan ini, KPU Sulut memberikan bantuan bahan pokok kepada dua panti asuhan di Kota Manado, yaitu Panti Asuhan Bartimeus dan Panti Asuhan Al Ihwan.  Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda.  Dalam sambutannya, Malonda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral KPU untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya pada urusan kepemiluan, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan. “Ini adalah bentuk kepedulian dari KPU Sulut untuk berbagi kasih dengan anak-anak yatim, dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan, sukacita, dan semangat bagi anak-anak di panti asuhan.” ujar Malonda. Kegiatan ini pun disambut baik oleh pengurus panti asuhan serta para anak-anak yang menerima bantuan. Mereka juga mendoakan dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari KPU Sulawesi Utara.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama sebagai kick off Semarak 17 Agustus dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Jumat pagi (25/07). Kegiatan dimulai sejak pukul 06.30 Wita dan diikuti oleh jajaran KPU Sulut mulai dari Komisioner, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional serta Staf KPU Sulut. Para peserta tampak antusias mengikuti rute jalan sehat yang membangkitkan semangat kebersamaan. Setelah menyelesaikan rute jalan sehat kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama di halaman kantor KPU Sulut. Iringan musik yang enerjik menciptakan suasana ceria dan penuh semangat. KPU Sulut berkomitmen untuk terus menanamkan semangat nasionalisme melalui kegiatan-kegiatan positif, sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan memperkuat solidaritas antarpegawai dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut mengikuti Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digelar oleh KPU melalui Zoom Meeting, Kamis (24/07). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Iffa Rosita yang dalam sambutannya menyampaikan perkembangan pengelolaan JDIH dari tahun ke tahun. Ia menegaskan bahwa KPU RI secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja JDIH di seluruh satuan kerja, paling sedikit sekali dalam setahun. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal dan Pusat JDIH Nasional setiap bulan Desember. ”Rapat ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk mendorong inovasi serta semangat baru bagi pengelola JDIH di seluruh tingkatan juga bagi masyarakat yang haus akan informasi hukum,” ungkapnya. Sementara itu Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU, Eberta Kawima menekankan pentingnya keterbukaan informasi hukum kepada publik. Ia menyampaikan bahwa setiap produk hukum KPU sangat dinantikan oleh masyarakat, sehingga pengelola JDIH harus menjamin aksesibilitas dan kecepatan.  Selanjutnya Kepala Biro Hukum KPU RI Novy Hasby menyampaikan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk menggali persoalan teknis maupun tantangan yang dihadapi oleh satuan kerja dalam mengelola JDIH. Narasumber Pada Kegiatan yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Emalia yang menjelaskan tentang pembentukan JDIH sebagai wadah untuk menghimpun semua dokumen baik pusat dan daerah yang dapat diakes melalui satu pintu besar yang bernama JDIH. Rapat ini diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon , Kepala Bagian Hukum dan Teknis Carles Worotitjan , Kasubbag yang membidangi hukum Christie Talumewo, serta operator JDIH.