Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Sebanyak 11 ASN KPU se-Sulawesi Utara mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 4310/SDM.03.1-SD/04/2025. Pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh KPU Sulut dan berlangsung di Kantor Regional XI BKN Manado, Sabtu (6/12). Ujian Dinas dan UPKP diselenggarakan melalui metode Computer Assisted Test (CAT) yang menjadi standar pengukuran kompetensi ASN sesuai ketentuan kepegawaian. Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda dalam arahannya  menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN di lingkungan KPU Sulut. Ia berharap proses ini dapat mendorong pengembangan karier pegawai sekaligus memastikan terpenuhinya standar kompetensi yang dipersyaratkan. Sementara itu, mewakili Kantor Regional XI BKN Manado Feryanto Radjak memberikan penjelasan terkait teknis dan tata cara pelaksanaan Ujian Dinas.  Ujian berlangsung dengan tertib sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BKN. Peserta mengikuti seluruh tahapan mulai dari registrasi hingga pelaksanaan tes di ruang CAT Kanreg XI BKN Manado. Turut hadir Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Winda Tulangow, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Rudy Lalonsang, Kepala Subbagian Hukum dan SDM Lidya Rantung serta Pelaksana KPU Sulut.

Balikpapan, sulut.kpu.go.id - Dalam rangka Penguatan Kelembagaan KPU Pasca Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 maka  KPU RI menyelenggarakan Rapat Pimpinan pada tanggal 2–5 Desember 2025 di Balikpapan.  Kegiatan yang menghadirkan seluruh  Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia ini menjadi forum strategis untuk memperkuat arah kelembagaan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi awal menghadapi perencanaan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin bersama anggota KPU, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Idham Kholik, Betty Epsilon Idroos, Iffa Rosita, Parsadaan Harahap dan Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, membuka kegiatan ini.  Dalam arahan pembukaannya, Afifudin menekankan pentingnya membangun kembali ritme kerja kelembagaan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas internal, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi. Ia menyebut bahwa keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan landasan untuk merumuskan kebijakan KPU yang lebih progresif pada periode berikutnya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang menyampaikan pandangan terkait arah kebijakan legislasi Pemilu ke depan serta menegaskan pentingnya penyelenggara Pemilu yang selalu menjaga akuntabilitas, konsistensi regulasi, serta memperkuat dokumentasi penyelenggaraan sebagai bahan evaluasi nasional. Dalam kesempatan yang sama, KPU RI juga meluncurkan buku  “75 Hari Perjalanan Logistik Pemilu 2024” , sebuah dokumentasi komprehensif yang memotret proses distribusi logistik, tantangan di lapangan, serta praktik baik yang dapat menjadi referensi dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. Kegiatan berlanjut dengan penanaman Pohon di Ibukota Nusantara (IKN), sebagai bentuk dukungan KPU pada program pemerintah dalam mewujudkan Kota Hutan yang berkelanjutan.    Menutup rangkaian seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, Ketua KPU RI mengapresiasi kinerja jajaran KPU seluruh Indonesia yang telah menyelesaikan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan baik serta mengajak seluruh peserta agar terus memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas layanan kelembagaan. Kehadiran Ketua KPU Sulut, Kenly M. Poluan yang didampingi Sekretaris, Meidy R. Malonda dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan konsolidasi internal, serta mempersiapkan pola kerja yang efektif pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Republik Indonesia menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025, di  Provinsi Maluku.   Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin secara resmi membuka kegiatan serta memberikan sambutan dengan menekankan pentingnya perhatian serius terhadap data pemilih, khususnya di daerah yang rawan bencana. Afifuddin juga menyoroti kriteria data padan, deteksi data ganda, hingga tantangan teknis lain seperti keamanan data dan upaya pembobolan. Ia menegaskan bahwa komunikasi kelembagaan harus terus diperkuat, mengingat tingkat kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja KPU. “Di mata publik, semakin sering KPU diuji, semakin tinggi nilai dan kewibawaan lembaga ini. Masyarakat sangat bergantung pada apa yang dilakukan KPU” ujarnya. Pada sesi berikutnya, Anggota KPU RI dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik, memberikan arahan terkait pelaksanaan rapat pleno hasil rekapitulasi PDPB dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan partai politik. Ia juga menyinggung penanganan data pemilih yang telah kehilangan hak pilih serta pentingnya menjamin prinsip kepastian hukum dalam setiap proses pemutakhiran data. Materi teknis kemudian diperdalam oleh Anggota KPU RI dan Ketua Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos. Betty menyampaikan lima poin utama yang menjadi fokus PDPB, antara lain jadwal pelaksanaan rapat pleno terbuka PDPB, pembaruan data invalid, pembaruan data ganda, peningkatan kualitas sinkronisasi data, serta penanganan respons data melalui gform yang digunakan dalam pelaporan daerah. Keikutsertaan KPU Sulawesi Utara dalam kegiatan ini menegaskan komitmen provinsi dalam mendukung terselenggaranya proses pemutakhiran data pemilih yang lebih akuntabel, sistematis, dan berkesinambungan. Melalui koordinasi nasional ini, diharapkan pelaksanaan PDPB Semester II Tahun 2025 dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan data pemilih yang semakin valid sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang profesional dan terpercaya. Mewakili KPU Sulut hadir dalam kegiatan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu serta operator Sidalih Desmond Longkutoy.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 bertempat di Halaman Kantor KPU Sulut, pada Senin, (1/12). Mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju”, upacara dimulai pukul 07.30 dan diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan KPU Sulut. Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda bertindak selaku Pembina Upacara dan sekaligus sebagai Koordinator KORPRI Sulut membacakan Amanat Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Dalam amanatnya Ketua Umum KORPRI menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota KORPRI yang selama lebih dari setengah abad telah menunjukkan dedikasi, profesionalitas, serta loyalitas dalam menjalankan tugas negara. KORPRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, yang harus terus diperkuat sebagai penggerak profesionalisme dan integritas aparatur negara. KORPRI memiliki peran penting dalam memastikan ASN menjalankan tugasnya sebagai desainer kebijakan, pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa.  Mengakhiri amanat, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda juga mengajak seluruh ASN KPU Sulut untuk menjadikan momentum HUT KORPRI ke-54 sebagai penguatan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Manado, sulut.kpu.go.id — Dalam upaya meningkatkan akurasi data Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada maupun pernah berada di luar negeri, KPU Sulut terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Salah satu langkah strategis tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara untuk memastikan sinkronisasi data perlintasan sebagai bagian dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sulut, Kenly M. Poluan, dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, beserta jajaran, di ruang kerja Kanwil Imigrasi pada Jumat (28/11). Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi terkait pengelolaan data pemilih luar negeri, sekaligus menindaklanjuti proses verifikasi data WNI dari Kementerian Luar Negeri yang telah diterima oleh KPU Sulut. Dalam kesempatan itu, Kenly Poluan menegaskan bahwa akurasi data pemilih termasuk yang sementara / pernah diluar negeri merupakan aspek penting untuk menjamin terpenuhinya hak pilih setiap WNI.  “Koordinasi dengan pihak Imigrasi sangat penting untuk memastikan tidak ada WNI yang kehilangan hak pilih akibat data perlintasan yang tidak terpantau,” ujar Poluan. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut, Lanny A. Ointu, turut menambahkan bahwa PDPB adalah tahapan strategis dalam menjaga kualitas daftar pemilih. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap WNI yang baru kembali dari luar negeri agar tidak terlewat dalam proses pemutakhiran data. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani, menjelaskan bahwa data keberangkatan dan kedatangan WNI dikelola melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) secara sistematis.  “Pada prinsipnya kami mendukung kebutuhan data dari KPU. Untuk memperlancar koordinasi data pemilih luar negeri, sebaiknya dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai legal standing dalam pertukaran data,” jelasnya. Usulan tersebut disambut baik oleh KPU Sulut sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas, ketepatan, serta legalitas pertukaran data antarinstansi. Turut hadir dalam audiensi tersebut Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Winda Tulangow, serta Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Vanda Surentu.

Manado, sulut.kpu.go.id - Dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas KPU Nomor 1766/PW.02.SD/11/2025, perihal Langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada pada satuan kerja di lingkunan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Sulut lakukan Rapat Evaluasi, yang dilaksanakan di Aula KPU Sulut, pada hari Jumat (28/11/2025). Rapat dibuka Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu dan Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda. Dalam sambutannya, Tinangon mengharapkan Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Sulut untuk fokus melaksanakan agenda kerja dan segera menyelesaikan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) yang dituangkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan format dan harus terisi lengkap mulai dari penilaian, catatan/penjelasan nilai hingga data dukung yang relevan, cukup dan valid.  "jika masih ada data yang kurang segera dilengkapi atau dilakukakan perbaikan", tegasnya.   Selanjutnya, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian Reformasi Birokrasi serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara.  Kemudian, Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan pembahasan progres pelaksanaan agenda kerja, setelahnya dilanjutkan dengan pengisian Form dan lembar kerja Zona Integritas yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.