Berita Terkini

Ratahan, sulut.kpu.go.id  —Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Sulut, Awaluddin Umbola, menghadiri kegiatan Debat Terbuka Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMKN 1 Ratahan yang digelar di Gedung Teaching Factory pada hari kamis(31/7).  Kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran demokrasi secara langsung bagi para siswa sebagai calon pemimpin masa depan yang mendapat pendampingan dari KPU Minahasa Tenggara. Dalam arahannya, Umbola menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan bagi KPU untuk menjalankan fungsi pendidikan pemilih, khususnya bagi generasi muda.  “Keberadaan generasi muda sangat krusial dalam proses demokrasi ke depan karena berdasarkan data Pemilu 2024 presentase pemilih milenial dan Gen Z hampir mencapai angka 50 persen, sehingga generasi inilah yang akan menjadi penentu arah bangsa dalam pemilu dan pemilihan berikutnya. Sehingga tantangan terbesar kita adalah membentuk pemilih yang teredukasi dan terdidik”, pungkasnya. Selain menjadi media edukasi internal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program pendidikan pemilih pemula yang dijalankan KPU, guna membangun kesadaran kritis masyarakat sejak dini terhadap pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Minahasa Tenggara, Wakil Kepala Sekolah Ibu Juditha Julien Porayou, S.S. dan Waka Humas Meiner Efrain Tangkulung, M.Pd.

Untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tahapan teknis, guna mengidentifikasi capaian, tantangan, serta pembelajaran berharga yang dapat dijadikan pijakan perbaikan ke depan. KPU melaksanakan kegiatan Berbagi Pengalaman Dalam Rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Hotel Anathera, Kuta Bali pada tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2025. Kegiatan tersebut dibuka Anggota KPU Yulianto Sudrajat didampingi Anggota KPU Idham Holik dan August Mellaz serta Deputi Bidang Teknis KPU Eberta Kawima. Dalam sambutannya, Sudrajat mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan pembahasan UU Pemilu dan Pilkada hingga keluarnya Putusan MK, kegiatan berbagi pengalaman mengenai dinamika Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi sangat penting, agar dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan digunakan KPU sebagai masukan kepada pembuat UU, yaitu Pemerintah dan DPR.  Sementara itu, Mellaz dalam penyampaiannya berharap hasil dari kegiatan ini dapat dicatat dengan sebaik-baiknya, lalu dinarasikan menjadi cerita perjalanan pemilu dan pemilihan, khususnya mengenai aspek teknis kepemiluan, dan selanjutnya dipublikasikan melalui kanal-kanal yang dimiliki KPU.  Dalam kesempatan berikutnya, Idham Holik membagikan pengalaman serta upaya dalam memajukan KPU ke depan. Holik juga menekankan agar seluruh jajaran berpikir kreatif dan inovatif (out of the box), sebab dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada selalu ada tantangan yang kadang tidak tercakup dalam regulasi yang berlaku. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan berbagi pengalaman dari KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh KPU. Hari kedua, pemaparan berbagi pengalaman dari KPU/KIP Provinsi se-Indonesia. Pada kesempatan itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Salman Saelangi yang hadir bersama Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Sulut Carles Worotitjan memaparkan materi berbagi pengalaman Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024. Di hari terakhir, acara ditutup oleh Anggota KPU Yulianto Sudrajat didampingi Anggota KPU Idham Holik dan Deputi Bidang Teknis KPU Eberta Kawima. Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Biro Teknis KPU Melgia Van Harling, Ketua dan Anggota KPU Bali. Adapun peserta kegiatan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU/KIP Provinsi dan Kabag/Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU/KIP Provinsi hadir secara langsung serta KPU/KIP Kabupaten Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kepada Sub Bagian KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang hadir secara daring.

Manado, sulut.kpu.go.id- Komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi.(31/07) Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda koordinasi kelembagaan dalam rangka silahturahmi serta memperkuat sinergi antar instansi, pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Kedatangan Kenly Poluan selaku Ketua KPU Sulut yang didampingi Sekretaris Meidy Malonda diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Andi Muhammad Taufik S.H, M.H, CGCAE. Dalam kesempatan tersebut, Poluan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran aktif serta dukungan Kejati Sulut dalam mengawal jalannya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.  Sejak awal  sampai selesainya Tahapan termasuk pendampingan penanganan pelanggaran hukum pemilu dan pilkada yang menurutnya sangat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara. Audiensi ini juga dimaksud untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi kelembagaan serta kolaborasi lintas lembaga demi membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah dilaksanakan.  Dalam pertemuan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Andi Muhammad Taufik S.H, M.H, CGCAE, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan mengapresiasi langkah KPU Sulut dalam membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum.  "Kami selalu siap bersinergi dan mendukung KPU, tidak hanya pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada tetapi juga dalam langkah-langkah preventif serta edukatif bagi masyarakat", pungkasnya.

KPU Sulut mengikuti Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) melalui Zoom Meeting, pada hari Kamis, (31/07). Rapat dibuka oleh Inspektur Utama Setjen KPU Nanang Priyatna. Dalam sambutannya Nanang menjelaskan bahwa survei SPI ini memerlukan pemahaman yang sama oleh semua jajaran, baik dari Inspektorat Setjen KPU sebagai verifikator dan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Kota se- Indonesia sebagai pengisi survei. Nanang juga berharap agar target SPI tahun 2025 bisa masuk kategori terjaga dengan angka 78,00.   Rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Auditor Madya Inspektorat Setjen KPU Doddy Mahendra yang memaparkan mengenai SPI. Doddy menjelaskan, terdapat tiga kategori responden SPI 2025, antara lain internal yang terdiri dari pegawai ASN dan non ASN selanjutnya, eksternal yaitu masyarakat umum pengguna layanan dan vendor pengadaan, terakhir, ekspert yang terdiri dari narasumber ahli dari BPK, BPKP, Ombudsman, LSM dan Jurnalis. Disisi lain, Doddy juga menguraikan manfaat tentang pelaksanaan SPI, timeline pelaksanaan SPI 2025, tahapan pelaksanaan SPI 2025 dan hasil SPI dalam Reformasi Birokrasi serta penilaian internal juga eksternal survei. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda dan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Sulut Christie Talumewo serta pelaksana KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id — Dalam rangka mendukung transformasi digital dan mewujudkan tertib administrasi, KPU Sulut menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Kearsipan dan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran KPU Provinsi yang terdiri dari Para Kepala Sub Bagian, Staf Pelaksana serta Operator Srikandi sementara untuk KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, diikuti oleh Kepala Subbagian Umum dan Logistik serta operator aplikasi SRIKANDI,Rabu (30/7/). Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengelolaan arsip dinamis, sekaligus memperkuat penerapan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai platform resmi persuratan dan kearsipan elektronik di lingkungan KPU Pelaksanaan Bimtek ini dipantau langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Bpk Meidy R Malonda. Mengawali kegiatan, Plt. Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Sulut Rudy Lalonsang membacakan laporan penyelenggaraan Kegiatan. Selanjutnya peserta menerima pengarahan dari Kepala Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal KPU RI, Rizki Indah Susanti. Dalam sambutannya, Rizki menggarisbawahi pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap aplikasi SRIKANDI, terutama dalam aspek teknis yang selama ini masih menjadi tantangan di sejumlah satuan kerja. “Meskipun telah 12 bulan penerapan SRIKANDI berjalan, dari hasil evaluasi kami masih ada beberapa kendala dalam penggunaannya yang perlu ditingkatkan lagi pemahamannya seperti pengelolaan unit kerja dan jabatan, proses registrasi naskah dinas, serta penggunaan tanda tangan elektronik, khususnya untuk dokumen rahasia. Bimtek ini menjadi kesempatan untuk menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan,” ujarnya. Pemaparan materi utama  disampaikan oleh Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip Setjen KPU RI Tatit Dwiwiarti Santoso. Ia memaparkan alur kerja persuratan dan prinsip-prinsip pengelolaan arsip dinamis berdasarkan kebijakan nasional, serta menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengarsipan digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Peserta juga mendapatkan pendampingan langsung dalam sesi praktik penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh tim teknis dari Biro Persuratan. Sesi ini membahas tiga aspek utama yaitu Alur kerja berdasarkan unit kerja dan jabatan,proses surat menyurat digital, dan prosedur pemberkasan arsip elektronik.

Manado, sulut.kpu.go.id —Sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual di lingkungan kerja , KPU Sulut menggelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan secara daring via Zoom meeting dan diikuti oleh Ketua, Anggotan serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, selasa(29/07).  Dalam sambutannya, Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan menyampaikan bahwa Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Kekerasan Seksual “Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan setelah kami di KPU Provinsi telah membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual dan kemudian melakukan sosialisasi kepada KPU Kab/Kota untuk memastikan implementasi pedoman tersebut secara konsisten di seluruh satuan kerja, termasuk di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai upaya kita menginformasikan secara menyeluruh mengenai strategi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja baik itu  melalui pendekatan struktural maupun kultural”, ujarnya. Anggota KPU Sulut yang sekaligus Ketua Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Sulut, Awaluddin Umbola dalam arahannya yang juga memaparkan materi utama. menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya Kekerasan Seksual. "saya berharap langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual ini menjadi semangat kita bersama, mari ciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman terhindar dari dari hal-hal yang akan berdampak  hukum baik di internal maupun eksternal secara kelembagaan,” pungkas Umbola. Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, serta jajaran Sekretariat sebagai Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Sulut.