Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut kembali menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan lewat Rapat Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual yang digelar di Aula Kantor KPU Sulut. (23/7) Dalam arahannya, Anggota KPU Sulut yang sekaligus Ketua Satgas, Awaluddin Umbola menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang Konsolidasi untuk membahas program, mekanisme pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan kerja KPU. Sementara itu Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon juga mengajak seluruh jajaran untuk aktif berpartisipasi menciptakan ruang kerja yang sehat dan aman . “Pencegahan itu bukan tugas satu orang saja. Ini soal kesadaran kolektif. Jadi, mari bersama jaga lingkungan kerja kita supaya bebas dari hal-hal yang kurang pantas.” Rapat ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPU Sulut untuk terus memperkuat sistem perlindungan internal demi mendorong terciptanya institusi yang profesional, inklusif, dan ramah terhadap semua. Turut hadir Anggota Tim Satgas Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda, Kepala Bagian Winda Tulangow, Carles Worotitjan, Rudy Lalonsang serta seluruh Sekretariat Satgas KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id_ – KPU Sulut melaksanakan Rapat Tim Asesor Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar di Aula Kantor KPU Sulut, Selasa (23/07). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Rapat dibuka Sekretaris KPU Sulut yang sekaligus menjabat Ketua Tim Asesor  KPU Sulut Meidy Malonda. Dalam sambutannya Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarbagian dalam proses pengisian dokumen penilaian. “Pengisian Kertas Kerja dan Penilaian Kerja membutuhkan keterlibatan aktif seluruh bagian. Ini bukan pekerjaan satu unit saja, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan penilaian berjalan optimal,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon, pada kesempatan itu memaparkan tahapan penilaian mandiri, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Ia juga memberikan penjelasan teknis mengenai pengisian Kertas Kerja dan Penilaian Kinerja KPU yang menjadi bagian penting dalam proses ini. Turut hadir, Kabag Teknis dan Hukum KPU Sulut Carles Worotitjan dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id — Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut, Selasa(22/7).  Rapat Paripurna tersebut digelar dalam rangka penyampaian dan penjelasan Gubernur Sulut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, serta penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen yang juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH. Dalam sambutannya Gubernur Yulius Selvanus memaparkan garis besar RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 yang akan menjadi arah strategis pembangunan lima tahun ke depan sejalan dengan rencana nasional. Ia menyebutkan ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif, Namun, masih ada tantangan yang harus dijawab, seperti pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, telah disiapkan 17 program unggulan dan 45 kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus utama  Sementara itu, penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan arahan Presiden terkait efisiensi belanja negara. Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, menyampaikan bahwa kehadiran KPU Sulut dalam forum daerah ini merupakan bagian dari sinergi antar-lembaga serta dukungan terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi. "Sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas demokrasi yang menjadi fondasi utama pembangunan," ujar Poluan. Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi vertikal.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut melaksanakan Apel Pagi Rutin bertempat di Halaman Kantor KPU Sulut pada hari senin(21/7). Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, yang dalam arahannya menekankan pentingnya kedisiplinan, integritas, soliditas serta kerja sama dalam pelaksanaan tugas-tugas dan penguatan  kelembagaan. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah bersama bagi umat Kristen di lingkungan KPU Sulut yang dilayani oleh Kasubag Keuangan, Ferdinand Raintung. Ibadah ini menjadi bagian dari pembinaan rohani yang rutin dilaksanakan, sebagai wujud upaya membangun spiritualitas, mempererat kebersamaan, serta memperkuat komitmen pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan. Kegiatan apel dan ibadah bersama ini menjadi sarana penyegaran semangat kerja sekaligus memperkuat solidaritas antarpegawai, guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring, Jumat (18/7). Dalam sambutannya Ketua KPU, Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa merit system evaluasi ASN di lingkungan KPU merupakan peristiwa yang lumrah baik itu pergesaran maupun pelantikan kembali. “Saya berharap setelah pelantikan ini baik yang berpindah posisi ataupun yang telah dilantik kembali agar segera melakukan konsolidasi dengan jajarannya serta selalu jaga kekompakan sebagai satu kesatuan utuh agar kedepannya lembaga ini akan semakin baik” ungkapnya. Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan bahwa Pelantikan ini merupakan bagian dari evaluasi sebagaimana amar putusan undang-undang ASN bahwa setiap pejabat harus dievaluasi minimal 1 sampai 2 tahun. ”Dalam proses berkarir kita sebagai ASN ini bukan hal luar biasa karena ini umum dilakukan baik di instansi manapun. Saya juga tak henti2 mengingatkan kepada jajaran Sekretariat bahwa pasca pemilu dan pilkada pekerjaan kita bukan berarti berhenti bahkan sekarang ini adalah puncak-puncak aktifitas kita untuk menata tata kelola keuangan” ungkapnya. Selanjutnya beliau mengingatkan untuk memperbaiki semua dokumen pertanggungjawaban pada saat pemilu dan pilkada. Menurutnya arsip KPU adalah arsip strategis. Hadir secara langsung di Jambi, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda yang dilantik kembali sebagai Sekretaris KPU Sulut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran KPU Sulut, Komisioner didampingi Pejabat Struktural.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU  Sulut melaksanakan monitoring terhadap Anggota KPU kabupaten/kota yang saat ini tengah mengikuti program pengembangan diri melalui perkuliahan. Monitoring ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus dukungan agar pelaksanaan tugas kelembagaan tetap berjalan optimal. Kegiatan monitoring ini bertujuan memastikan bahwa para anggota KPU yang menempuh pendidikan lanjutan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan mereka sebagai penyelenggara pemilu. Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya dukungan Kelembagaan terhadap pengembangan kompetensi bagi Penyelenggara Pemilihan "Kami mendukung penuh semangat pengembangan kapasitas diri, namun pada saat yang sama penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas pokok dan fungsi kelembagaan tidak diabaikan," ungkapnya. Senada dengan itu, Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, menekankan pentingnya manajemen waktu dalam menjalani peran baik sebagai mahasiswa maupun sebagai Anggota KPU. “Kesempatan menempuh pendidikan harus dimanfaatkan secara optimal. Namun, tanggung jawab sebagai Anggota KPU tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Sementara itu, Anggota KPU Sulut Lanny Ointu turut menyoroti pentingnya menjaga etika dan integritas selama menjalani masa studi. Ia mengingatkan agar seluruh peserta tetap menjunjung tinggi tanggung jawab kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu. Monitoring ini menjadi bagian dari komitmen KPU Sulut dalam menjaga profesionalisme dan kinerja jajaran penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Sulawesi Utara. KPU Sulut berharap, melalui pengawasan yang terstruktur, seluruh anggota KPU di kabupaten/kota dapat menyeimbangkan antara pengembangan diri secara akademik dengan tanggung jawab institusional yang telah dipercayakan kepada mereka. Turut hadir dalam  Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut Winda Tulangow