Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – Memperingati bulan Muharram, KPU Sulut melaksanakan kegiatan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim yang dilaksanakan secara serentak di Lingkungan KPU Se-Indonesia, Jumat (25/7).  Dalam kegiatan ini, KPU Sulut memberikan bantuan bahan pokok kepada dua panti asuhan di Kota Manado, yaitu Panti Asuhan Bartimeus dan Panti Asuhan Al Ihwan.  Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda.  Dalam sambutannya, Malonda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral KPU untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya pada urusan kepemiluan, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan. “Ini adalah bentuk kepedulian dari KPU Sulut untuk berbagi kasih dengan anak-anak yatim, dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan, sukacita, dan semangat bagi anak-anak di panti asuhan.” ujar Malonda. Kegiatan ini pun disambut baik oleh pengurus panti asuhan serta para anak-anak yang menerima bantuan. Mereka juga mendoakan dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari KPU Sulawesi Utara.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama sebagai kick off Semarak 17 Agustus dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Jumat pagi (25/07). Kegiatan dimulai sejak pukul 06.30 Wita dan diikuti oleh jajaran KPU Sulut mulai dari Komisioner, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional serta Staf KPU Sulut. Para peserta tampak antusias mengikuti rute jalan sehat yang membangkitkan semangat kebersamaan. Setelah menyelesaikan rute jalan sehat kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama di halaman kantor KPU Sulut. Iringan musik yang enerjik menciptakan suasana ceria dan penuh semangat. KPU Sulut berkomitmen untuk terus menanamkan semangat nasionalisme melalui kegiatan-kegiatan positif, sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan memperkuat solidaritas antarpegawai dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut mengikuti Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digelar oleh KPU melalui Zoom Meeting, Kamis (24/07). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Iffa Rosita yang dalam sambutannya menyampaikan perkembangan pengelolaan JDIH dari tahun ke tahun. Ia menegaskan bahwa KPU RI secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja JDIH di seluruh satuan kerja, paling sedikit sekali dalam setahun. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal dan Pusat JDIH Nasional setiap bulan Desember. ”Rapat ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk mendorong inovasi serta semangat baru bagi pengelola JDIH di seluruh tingkatan juga bagi masyarakat yang haus akan informasi hukum,” ungkapnya. Sementara itu Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU, Eberta Kawima menekankan pentingnya keterbukaan informasi hukum kepada publik. Ia menyampaikan bahwa setiap produk hukum KPU sangat dinantikan oleh masyarakat, sehingga pengelola JDIH harus menjamin aksesibilitas dan kecepatan.  Selanjutnya Kepala Biro Hukum KPU RI Novy Hasby menyampaikan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk menggali persoalan teknis maupun tantangan yang dihadapi oleh satuan kerja dalam mengelola JDIH. Narasumber Pada Kegiatan yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Emalia yang menjelaskan tentang pembentukan JDIH sebagai wadah untuk menghimpun semua dokumen baik pusat dan daerah yang dapat diakes melalui satu pintu besar yang bernama JDIH. Rapat ini diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon , Kepala Bagian Hukum dan Teknis Carles Worotitjan , Kasubbag yang membidangi hukum Christie Talumewo, serta operator JDIH.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut kembali menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan lewat Rapat Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual yang digelar di Aula Kantor KPU Sulut. (23/7) Dalam arahannya, Anggota KPU Sulut yang sekaligus Ketua Satgas, Awaluddin Umbola menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang Konsolidasi untuk membahas program, mekanisme pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan kerja KPU. Sementara itu Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon juga mengajak seluruh jajaran untuk aktif berpartisipasi menciptakan ruang kerja yang sehat dan aman . “Pencegahan itu bukan tugas satu orang saja. Ini soal kesadaran kolektif. Jadi, mari bersama jaga lingkungan kerja kita supaya bebas dari hal-hal yang kurang pantas.” Rapat ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPU Sulut untuk terus memperkuat sistem perlindungan internal demi mendorong terciptanya institusi yang profesional, inklusif, dan ramah terhadap semua. Turut hadir Anggota Tim Satgas Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda, Kepala Bagian Winda Tulangow, Carles Worotitjan, Rudy Lalonsang serta seluruh Sekretariat Satgas KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id_ – KPU Sulut melaksanakan Rapat Tim Asesor Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar di Aula Kantor KPU Sulut, Selasa (23/07). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Rapat dibuka Sekretaris KPU Sulut yang sekaligus menjabat Ketua Tim Asesor  KPU Sulut Meidy Malonda. Dalam sambutannya Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarbagian dalam proses pengisian dokumen penilaian. “Pengisian Kertas Kerja dan Penilaian Kerja membutuhkan keterlibatan aktif seluruh bagian. Ini bukan pekerjaan satu unit saja, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan penilaian berjalan optimal,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon, pada kesempatan itu memaparkan tahapan penilaian mandiri, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Ia juga memberikan penjelasan teknis mengenai pengisian Kertas Kerja dan Penilaian Kinerja KPU yang menjadi bagian penting dalam proses ini. Turut hadir, Kabag Teknis dan Hukum KPU Sulut Carles Worotitjan dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KPU Sulut.

Manado, sulut.kpu.go.id — Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut, Selasa(22/7).  Rapat Paripurna tersebut digelar dalam rangka penyampaian dan penjelasan Gubernur Sulut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, serta penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen yang juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH. Dalam sambutannya Gubernur Yulius Selvanus memaparkan garis besar RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 yang akan menjadi arah strategis pembangunan lima tahun ke depan sejalan dengan rencana nasional. Ia menyebutkan ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif, Namun, masih ada tantangan yang harus dijawab, seperti pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, telah disiapkan 17 program unggulan dan 45 kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus utama  Sementara itu, penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan arahan Presiden terkait efisiensi belanja negara. Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, menyampaikan bahwa kehadiran KPU Sulut dalam forum daerah ini merupakan bagian dari sinergi antar-lembaga serta dukungan terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi. "Sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas demokrasi yang menjadi fondasi utama pembangunan," ujar Poluan. Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi vertikal.