Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Carles Worotitjan, Kepala Subbagian Novie Trenly Runtukahu serta Operator Endra Paendong menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2024 di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Jakarta. Rapat Kordinasi secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya Afif menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah usaha KPU memberikan pembekalan secara teknis dalam penerimaan calon kepala daerah. Oleh karena itu, Ketua KPU menekankan prinsip kekompakan dan berbagi peran. Selain itu Afif juga menghimbau KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota dapat mengelola tahapan penerimaan pendaftaran calon kepala daerah ini dengan profesional dan proporsional. Sementara itu Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Idham Kholik menyampaikan agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pihak terkait demi lancarnya penyelenggaraan Pilkada 2024. Untuk jajaran Sekretariat dapat mempersiapkan prosesi pendaftaran dengan sebaik mungkin, bahkan harus dilakukan gladi terlebih dahulu,  memperlakukan bakal calon yang mendaftar dengan seadil-adilnya. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi terkait pengenalan aplikasi Silonkada yang akan dipakai, penyusunan Desain Formulir, Desain Surat Suara, Alat Bantu Tuna Netra, dan Daftar Pasangan Calon  Turut hadir dalam kegiatan Anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz dan pejabat kesekjenan, Deputi Dukungan Teknis Eberta Kawima,Kepala Biro Teknis Penyelenggaran Pemilu Melgia Carolina Van Harling, Kabag Teknis, Kasubag Teknis serta jajarannya staf kesekjenan.

Manado,sulut.kpu.go.id- KPU Sulut menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79  bertempat di Halaman Kantor KPU Sulut, sabtu (17/8/2024). Upacara peringatan ini dilaksanakan pukul 07.00 Wita dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Sulut, Plt. Sekretaris, Fungsional Ahli Madya, Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta staf Sekretariat KPU Sulut. Anggota KPU Sulut Lanny Ointu bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam arahannya Ointu menghimbau agar jajaran KPU Sulut dengan semangat kemerdekaan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta bersama-sama kita wujudkan cita-cita Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyematan satyalencana karyasatya kepada saudara Oktaviani Makal

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut menggelar Rapat Pencermatan dan Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Agustus 2024 tersebut dilaksanakan di Hotel Luwansa dan Convention Center Manado, di buka Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Lanny Ointu. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Divisi Data dan Informasi, Admin dan atau Operator Sidalih KPU se-Sulawesi Utara. Pada kegiatan itu juga, KPU Sulut turut mengundang sebagai Narasumber Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Anggota Bawaslu Steffen Linu, sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat  dan mewakil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara Jeane Wowor  Kepala Bidang Dukcapil KB .  Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pencermatan untuk rekap data-data yang sudah ditetapkan baik pemilih aktif, pemilih baru dan juga pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS sesuai degan kategori serta pemilih disabilitas. “Hari ini kami melaksanakan kegiatan pencermatan data pasca pleno di DPS di tingkat kabupaten dan kota, sekaligus persiapan untuk rekap DPD di tingkat provinsi. Yang dicermati adalah data-data yang sudah ditetapkan baik pemilih aktif, pemilih baru dan juga pemilih tidak memenuhi syarat atau tms sesuai degan kategori serta pemilih disabilitas,”kata Lanny. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, pasca penetapan DPS di ditingkat Kabupaten dan Kota dirinya berharap KPU untuk berkkordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan ke jenjang penetapan DPT “Pasca penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota, koordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan menuju ke penetapan DPT, katanya.

Ratahan, sulut.kpu.go.id - Selasa, 13 Agustus 2024 KPU Sulut kembali menggelar Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Kali ini kegoatan tersebut menyasar stakeholder di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon, kegiatan yang digelar di D’ Dapoer Resto & Cafe, Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, bertujuan untuk menyebarluaskan produk hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan serentak.  “Dengan adanya penyuluhan produk hukum ini, kami berharap penyelenggara dan stakeholder baik dari parpol, ormas, termasuk pers akan memiliki persepsi yang sama terkait aturan hukum sehingga akan secara bersama mengawal pilkada serentak yang sesuai dengan kerangka hukum,” ungkap mantan Ketua KPU Sulut 2023-2024 tersebut. Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, Sastro Mokoagow. Selanjutnya, kegiatan resmi dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kabupaten Mitra, Lucky Mamahit.  Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur meliputi:  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, 14 Partai politik yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Organisasi Masyarakat (Ormas), Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Tenggara serta Media/Pers. Penyuluhan produk hukum yang ditutup bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon, mengahadirkan nara sumber, di antaranya  Tommy Sumakul aademisi FH Unsrat yang menguraikan potensi permasalahan hukum dalam pilkada.  Narsum lainnya Victory Rotty selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP, menguraikan produk hukum penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, termasuk strategi pencegahannya. Sementara itu, Kolonel CHB Komara Manurung Kabag Ops Binda Sulut memaparkan materi tentang Peran Parpol dan Stakeholder mewujudkan Pilkada Damai dan Berintegritas. Sedangkan anggotabBawaslu Sulut Steven Linu menjelaskan temtang produk hukum pengawasan tahapan pilkada. Hadir juga narsum yang mewakili  Kejaksaan Tinggi Sulut yang membahas sengketa pilkada dan pencegahannya, serta perwakilan Polda Sulut yang mendiskusikan pencegahan dan penanganan tindak pidana  politik uang dalam pilkada. Materi terakhir disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulawesi Utara, Meidy Y. Tinangon terkait produk hukum tahapan Pilkada. Tinangon menyebut bahwa  perlu kegiatan seperti ini dilaksanakan guna mensosialisasikan tahapan-tahapan serta produk hukum pemilihan serentak tahun 2024 ke masyarakat luas agar ada persepsi yang sama dalam mewujudkan pilkada luber dan jurdil.

Jakarta, sulut.kpu.go.id – Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Buku Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 yang diadakan oleh KPU RI di Hotel Pullman Jakarta. FGD ini bertujuan untuk penyusunan buku pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam prosesnya. Acara ini dibuka oleh Ketua KPU RI, Afifuddin, yang dalam sambutannya menyampaikan Persoalan DPT bukan hanya oleh KPU sendiri, para pihak terkait juga menjadi penting untuk didengarkan pendapatnya.  pemutakhiran data pemilih sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemilu yang kredibel. Ia meyakini kegiatan ini sangat penting untuk pembelajaran kedepan. buku yang memuat evaluasi dan panduan ini penting untuk sharing pengalaman dan informasi kepada penyelenggara pemilu dan pihak yang mengurus data pemilih. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon menyampaikan tujuan dari kegiatan ini perlunya mendiskusikan masalah atau kendala apa saja yang dihadapi saat pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024,“Penyusunan buku pemutakhiran data pemilih adalah upaya bersama yang memerlukan masukan dari berbagai pihak, yang berhubungan dengan teknis, administrasi, atau prosedural, serta mencari solusi atau perbaikan yang diperlukan” ujar Ibu Betty. Lanny Ointu sebagai perwakilan KPU Sulut dan hadir juga beberapa Anggota KPU Provinsi Divisi Data dan Informasi, bersama dengan peserta lain yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepemiluan, kementerian, lembaga, akademisi, dan penulis, serta para pakar aktif berpartisipasi dalam diskusi. Dalam pertemuan ini  membahas berbagai isu teknis dan strategi pemutakhiran data, memberikan masukan, dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan kualitas data pemilih. Kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi penyusunan buku pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat dan komprehensif, serta memperkuat kesiapan KPU dalam menghadapi Pemilu mendatang. Dengan berbagai perspektif yang dihadirkan, diharapkan proses pemilihan umum mqendatang dapat berlangsung secara adil dan transparan.

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah dalam rangka Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Agustus 2024 di Luwansa Hotel, Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan tahapan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dengan pihak-pihak terkait yang nantinya akan bekerjasama dengan KPU Sulut dalam proses pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah. Secara resmi kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan. Dalam kesempatannya Poluan menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bisa berjalan sesuai dengan rencana. "Mudah-mudahan proses ini bisa kita lakukan dengan baik sesuai mandat undang-undang dalam upaya kita memastikan bahwa semua tokoh yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon itu betul-betul dia sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba." ujar Poluan. Sementara itu Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan kegiatan rapat koordinasi ini dilakukan untuk mematangkan persiapan pemeriksaan kesehatan kepada para bakal calon kepala daerah . "Hal ini harus cepat dilaksanakan, karena KPU Kabupaten/Kota sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga telah melakukan survey ke rumah sakit sehingga penting ditindaklanjuti dengan pembahasan lebi detail bersama stakeholder terkait." ujarnya Dihari kedua kegiatan KPU Sulut menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan yakni Kasie Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Dinkes Sulut dr. Harto N Linelejan, Kepala BNN Sulut, Brigjen Pol. Pitra Ratulangi, Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Sulut dr. Reinne Wowiling; Kepala MCU RSUP Prof. Dr Kandou dr. Grace Wangke selain itu juga menghadirkan narasumber Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn Malonda. Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi, kegiatan rakor dilanjutkan dengan penjelasan teknis terkait kerjasama pada item-item yang menjadi penunjang pemeriksaan wajib dan non teknis dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Kepala Daera dan Wakil Kepala Daerah. Peserta yang dihadirkan dalam kegiatan ini yakni Ketua dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu serta Operator Silon dari setiap KPU Kabupaten/Kota di Sulut serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara serta Kepala BNN Kabupaten Bolmong, Kepulauan Sangihe, Kota Manado, dan Kota Bitung atau perwakilannya. Rapat ini turut dihadiri Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon dan Lanny Ointu didampingi oleh Plt.Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas,Hukum dan SDM Carles  Worotitjan,Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas Novie Trenly Runtukahu dan jajaran Sekretariat. Kegiatan kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan. "Saya berharap agar pengambilan keputusan oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat pleno dengan selalu mengedepankan kolektif kolegial", tutupnya