Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id-Senin, 29 April 2024, KPU Sulut gelar Festival Anggaran dan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024 yang merupakan salah satu kegiatan menuju Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, di Lapangan Basket Kawasan Mega Mas Manado.  Kegiatan diawali dengan Dialog Kebangsaan yang  di moderatori Chetiza Lumingkewas, menghadirkan narasumber antara lain Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola danLanny Ointu, Sekretaris KPU Sulut Lucky F Majanto,  Kepala BPKP Perwakilan Sulut Bambang Ari Setyono, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Asintel Kejati Sulut Mathen Tindi, Kabag Binops Ro Ops Polda Sulut AKBP Guki Ginting, dan Kabid Poldagri Kesbangpol Sulut Reynaldo Walujan. Adapun pesertanya, Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota se- Sulut, Sekertaris dan Kasubbag KPU Kab/Kota se- Sulut, Ormas, Tokoh pemuda dan perwakilan mahasiswa dari universitas yang ada di Sulut serta masyarakat Penyandang Disabilitas. Setelah itu, KPU Sulut menggelar Pembukaan festival Anggaran dan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024. Plh Ketua KPU Sulut Awaluddin Umbola membuka kegiatan itu. Dalam sambutannya Umbola menyampaikan bahwa pada 27 Maret 2024 telah di launching tahapan Pilkada oleh KPU RI di Jakarta. KPU Sulut dan KPU Kabupaten dan Kota saat ini sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Tahapan yang sementara dilaksanakan adalah pembentukan Badan Adhoc dan persiapan pencalonan perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dia juga berharap penyelenggaran Pilkada tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU  Kabupaten dan Kota bisa melaksanakan  setiap tahapan dengan sebaik-baiknya. "Tentunya sosialisasi kepada masyarakat harus massif agar gaung Pilkada dapat di ketahui oleh masyarakat", tegasnya. Dalam Festival Anggara dan dan Sosialisasi juga, KPU Kabupaten dan Kota menyampaikan sosialisasi lewat stand pameran dengan nuansa, gaya dan kreativitas masing masing.(Ucu/Ed:NT)

Manado, sulut.kpu.go.id-KPU Sulut Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, berlangsung di Hotel Luwansa mulai tanggal 23-25 April 2024.  Adapun peserta dalam kegiatan Ini adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas, dan Operator Silon KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan Dibuka Oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Ini Dilaksanakan bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024. Poluan juga menekankan bahwa Mekanisme Rapat harus mendetail sesuai yang tercantum dalam PKPU nomor 6  serta melakukan Persiapan yang teliti dalam Menyusun Perolehan Kursi dan Juga Para Calon Terpilih. Selanjutnya Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Salman Saelangi memberikan arahan agar peserta yang hadir melakukan evaluasi dan pencermatan terhadap data calon terpilih jangan sampai ada kesalahan terhadap penulisan baik dari nama maupun gelarnya. Saelangi juga menegaskan untuk melakukan persiapan pengumuman Pencalonan Perorangan yang akan datang. Dihari kedua pelaksanaan kegiatan diisi pemaparan materi oleh Anggota Bawaslu Sulut Erwin F. Sumampouw dengan tema ‘Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih’. Turut hadir dalam kegiatan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, Fungsional ahli madya Aminuddin Ilolu, Kasubag Teknis dan Parhupmas Novie T. Runtukahu, Kasubag Umum Logistik Rudy Lalonsang beserta staf sekretariat. (Ucu/Ed:NR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id- KPU Sulut menyelenggarakan Rakor dan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertempat di Hotel Swissbel Maleosan Manado.  , senin(22/4). Adapun peserta pada kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretataris, PPK, Bendahara dan Operator Keuangan di 15 KPU Kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan mengatakan, pada dasarnya KPU didalam melaksanakan kegiatan teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan secara fokus dan intensif, tidak boleh melupakan kegiatan fundamentalis yaitu kegiatan Keuangan karena sukses pelaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan harus juga diikuti dengan suksesnya mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan . Lanjut Poluan, dalam pesannya kepada KPU Kabupaten/kota agar membuat perencanaan yang baik dan yang paling penting adalah disiplin dalam melaksanakan aturan-aturan keuangan serta mengelola keuangan yang menjunjung tinggi akuntabilitas sehingga tercipta clean and good governance.  Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Meidy Tinangon dan Sekretaris KPU Sulut Lucky Majanto turut hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan kepada peserta yang hadir. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari dimulai pada tanggal 22 hingga 24 April 2024.   Pada kegiatan ini, akan  ada penyampaian materi dari para narasumber anatara lain Kanwil DJPB, KPPN Manado, Kantor Pelayanan Pajak, Biro Keuangan dan BMN serta dari Inspektorat Utama KPU RI.(RJ/Ed:FR foto by Wale Pemilu).

KPU Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Hotel Luwansa mulai  21-23 April 2024. Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan  dengan tujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah menghadapi potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi,  Lebih lanjut Tinangon menjelaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum merupakan proses hukum yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang teknik beracara ini, diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai tata beracara yang diatur dalam Peraturan MK.  Tinangon juga menyebut bahwa posisi KPU adalah sebagai pihak Termohon dalam PHPU di MK. "KPU sebagai termohon harus siap menjawab dalil-dalil yang diajukan pemohon," ungkap Tinangon. Objek sengketa PHPU MK menurut Tinangon yang juga sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, adalah Keputusan KPU RI tentang Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional yang mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu atau keterpilihan pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi dalam kesempatan memberikan arahan,  menyampaikan  supaya memerhatikan prosedur dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris KPU Provinsi Sulut Lucky Majanto menekankan terkait kesiapan sekretariat dalam  menyiapkan dan mengecek alat bukti yang kuat agar saat dibutuhkan semua siap tentang persoalan di PKPU. Dalam rakor ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Sulut Donny Rumagit, Kejaksaan Tinggi Sulut Frengky Son selaku Assisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Toar Palilingan selaku akademisi bidang hukum. Peserta dalam rakor ini adalah Ketua Divisi Hukum, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Kepala Sub Bagian Teknis, dan Operator KPU Kabupaten/Kota. [ucu, Ed LR]

#TemanPemilih, masih dalam semarak Idul Fitri KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Apel Pagi yang sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan  Halal Bihalal di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara , bertempat di Halaman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, pada hari senin(22/4). Kegiatan dimulai pukul 08.00 wita dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Lucky Firnandy Majanto dan dihadiri oleh seluruh jajaran Sekretariat mulai dari pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf Pelaksana, dan Pegawai Non ASN. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota brrtempat di Aula kantor KPU Sulut pada hari Rabu (03/04).  Rakor dibuka Ketua KPU Sulut Kenly Poluan.  Dalam sambutannya Kenly menjelaskan tentang pentingnya Standar Operasional Prosedure (SOP) terkait pengelolaan keuangan yang dimiliki tapi juga dilaksanakan dengan tertib oleh setiap  satuan kerja (satker) agar dokumen pelaporan keuangan tersusun rapi serta tidak ada kegiatan yang terlewatkan. Poluan juga menambahkan bahwa hasil evaluasi pengelolaan keuangan ditahapan Pemilu 2024 ini menjadi refleksi dan introspeksi untuk mengelola keuangan hibah Pilkada Tahun 2024 yang lebih transparan dan akuntabel. Setelah pembukaan, dilanjutkan materi dari Lalu Agus Sudrajat mewakili Inspektorat Utama Setjen KPU dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulut dibawakan oleh Irban V Janeta Lapian dan Auditor Andrew Jusuf. Rakor tersebut diikuti Ketua, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten.dan Kota se- Sulut. (RJ/Ed:FR Foto by Wale Pemilu)