Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon menghadiri kegiatan Coffee Morning Pangdam XIII Merdeka bersama Keluarga Besar TNI (KBT), Ormas, LSM, dan Wartawan se Wilayah Sulawesi Utara di Aula Ghardika Kodam XIII/Merdeka, Selasa 21 Maret 2023. Kegiatan yang mengangkat tema Sinergitas Komponen Bangsa dalam Keberagaman: Turut Serta Mendukung dan Mensukseskan Pemilu 2024, dibuka langsung oleh Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Denny Tuejeh yang menegaskan komitmen TNI untuk mengawal pemilu 2024 yang aman dengan tetap menjaga netralitas. Usai dibuka Tuejeh, peserta mengikuti pemaparan materi dari narasumber Novie Pioh selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mewakili Rektor Unsrat. Pioh mengulas tentang tema kegiatan tersebut. Dalam kesempatan dialog peserta menyampaikan berbagai masukan terkait dengan tema kegiatan, dan banyak memberikan perhatian tentang penyelenggaraan pemilu. Merespon masukan dari salah satu ormas adat terkait profesionalisme penyelenggara pemilu, Tinangon menjelaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan khususnya organisasi masyarakat dan kepemudaan sangat penting. “Bangsa ini mengharapkan peran masyarakat melalui ormas yang ada, dimana ormas dapat menjadi kekuatan social control dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan pembangunan termasuk di dalamnya, penyelenggaraan pemilu,” ungkap Tinangon. Terkait profesionalisme penyelenggara pemilu khususnya KPU, Tinangon menjamin KPU tetap akan bersikap profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai bagian dari profesionalitas, KPU juga harus siap menerima masukan dari berbagai pihak selaku stakeholder pemilu termasuk ormas adat. Karenanya, Tinangon menyampaikan terima kasih kepada ormas adat yang telah menyampaikan masukan untuk peningkatan kinerja dan profesionalitas KPU. “Taruma kase laker,” ungkap Tinangon dalam bahasa lokal Tondano yang berarti terima kasih banyak. "Yang pasti KPU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 ini secara profesional dan mari kita bersama menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa,” ungkapnya menutup respon terhadap masukan peserta dialog. (ucu. Ed GT)

Manado, sulut.kpu.go.id Dengan selesainya kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang  Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Persiapan Penyusunan TPS Lokasi Khusus dan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS), bertempat di Yama Resort Minahasa, 20-21 Maret 2023. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan)  Yusran Sa’ad dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Awaludin Umbola. Turut hadir juga dari Tim Pusdatin KPU RI Bapak David Soma yang memberikan materi secara teknis terkait penyusunan TPS Lokasi Khusus dan DPHP. Rakor di buka oleh Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Dalam sambutannya Ointu menyampaikan bahwa sejak memasuki awal tahapan untuk Pemilu Tahun 2024, KPU Sulut sudah mempersiapkan semua data-data yang ada untuk digunakan dalam Pemilu nanti di tahun 2024. “Tujuan kami dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi ini untuk mengsingkronisasikan data-data dari KPU Kabupaten/Kota dengan Lapas/Rutan dan memproses data pemilih tersebut untuk memastikan semua masyarakat sudah teakomodir hak pilihnya, termasuk pemilih yang berada di Lapas/Rutan setempat”,Jelasnya. Lucky Firnandy Majanto selaku Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara menambahkan bahwa kesempatan ini menjadi sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2024 nanti. Kita tau bersama tentang tahapan coklit yang telah di laksanakan sejak tanggal 12 Februari sampai 14 Maret yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari yang kita harapkan bersama, dengan pertemuan ini pastinya kita akan lengkapi seluruh aktivitas di dalam tahapan pemilu termasuk pemuktahiran data pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilu Tahun 2024. Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi  memandu acara untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Ketua Divisi Kab/Kota memaparkan sejauh mana progres penyusunan TPS Lokasi Khusus dan DPHP. Pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Kanwil Kemenkumham, Kalapas/Rutan Se-Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi,  Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih. (Ipung/ed.LA)

Manado, sulut.kpu.go.id- Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka Pusat Studi Pengembangan Kompetensi (PSPK) memfasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmut pada Jumat (16/3-2023) di Manado. Pelaksanaan Bimtek tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya penguatan kapasitas dan kompetensi masing-masing anggota DPRD. Dalam Bimtek yang mengangkat tema: “Peningkatan Kapasitas, Tugas dan Wewenang DPRD Tahun Anggaran 2023 Dan Persiapan Pemilu 2024” Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon hadir sebagai Narasumber. Dalam pemampaean materi tentang tahapan pemilu dan regulasi pemilu 2024, Tinangon menguraikan tahapan pemilu berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023. “Tahapan pemilu 2024 telah mulai dilaksanakan sejak bulan Juni 2022 yang lalu. Dengan demikian dari sejumlah tahapan yang ada, sudah beberapa tahapan yang tuntas dilaksanakan,” ungkap Tinangon. Menurutnya, tahapan pemilu yang telah tuntas dilaksanakan adalah penetapan parpol peserta pemilu dan penetapan daerah pemilihan serta alokasi kursi Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Tinangon menjelaskan bahwa puhak KPU sedang melaksanakan tahapan verifikasi dukungan minimaldan sebaran untuk bakal calin DPD, serta pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih. Untuk regulasi pemilu 2024, Tinangon menjelaskan bahwa beberapa Peraturan KPU telah diundangkan. Menjawab pertanyaan peserta tentang PKPU Pencalonan Anggota DPRD, Tinangon menjelaskan bahwa rancangan PKPU Pencalonan DPR dan DPRD telah tersusun dan harus melalui tahapan uji publik, konsultasi dengan DPR dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Manado, sulut.kpu.go.id- Di hadapan Menkopolhukam Mahfud MD dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, dalam hajatan Malam Bacirita deng Menkopolhukam, Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan tetap konsisten menggelar setiap tahapan pemilu, meskipun ada putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima yang meminta KPU untuk menunda tahapan pemilu.  Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara ketika menyampaikan materi sebaga nara sumber dalam dialog bertajuk ‘Malam Bacarita deng Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan’ yang digelar di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu malam (18/3/2023). “Tahapan pemilu jalan terus, dan KPU telah menempuh langkah hukum dengan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat tersebut,” ungkap Tinangon. Menurutnya, sebagai negara demokrasi sekaligus negara hukum maka sepatutnya setiap ketidakpuasan harus ditempuh melalui jalur hukum. Lebih lanjut Tinangon menyebut bahwa KPU berpendapat bahwa bukan kewenangan PN untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan atau sengketa proses pemilu. “Konstruksi penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement) sebagaimana diatur undang-undang pemilu mengatur bahwa sengketa proses pemilu jalur penyelesaiannya di Bawaslu kemudian pengadilan tata usaha negara, apabila calon peserta pemilu tidak puas dengan putusan Bawaslu,” ungkap Tinangon yang pernah menjabatKetua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut. Selain menyentil terkait isu penundaan pemilu, Tinangon juga menjelaskan bahwa dalam mewujudkan harmoni kebhinekaan dan pemilu yang demokratis kaitannya dengan kerawanan dan potensi konflik, KPU akan mengedepankan partisipasi masyarakat dan strategi ‘koordinasi multi pihak’. “Pemilu sesungguhnya adalah arena konflik yang terlembaga. Namun jika potensi konflik yang ada tidak dikelolah dengan baik, justru akan berakibat disharmoni dan mengancam integrasi bangsa,” ungkapnya. Karena itu, menurutnya, perlu upaya mitigasi kerawanan dan potensi konflik pemilu.  “Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mewujudkan harmoni dalam.kebhinekaan dan pemilu yang demokratis. Dalam indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu partisipasi menjadi salah satu dimensi pengukuran. Meskipun partisipasi pemilih di Sulut cukup tinggi, tapi perlu dimitigasi faktor-faktor penghambat partisipasi masyarkat,” ungkapnya lagi. Tinangon juga menyebut dalam melakukan mitigasi potensi kerawanan dan konflik, pihak KPU akan mengedepankan koordinasi multi pihak sebagaiman sedang digalakan selama ini. Selain Tinangon, dialog yang mengangkat tema ‘Menjaga Harmoni Kebhinekaan dalam Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang demokratis’ menghadirkan nara sumber lainnya yaitu Pakar Hukum, Bivitri Susanti dan Ketua Bawaslu Sulut, Ardilles Mewoh. Dialog tersebut dipandu olehKetua KPID Sulut, Reidi Sumual. Sebelumnya Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan pemaparan Menkopolhukam Mahfud MD yang bertindaknsebagai Keynote Speaker.  Dalam kesempatan tersebut Mahfud memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil memuji kemajemukan dan kerukunan yang semakin kokoh terjalin di Sulut. Menurutnya, Sulut khususnya Manado merupakan laboratorium pluralisme yang hebat di Indonesia.

Manado, sulut.kpu.go.id - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dibentuk sebagai perpanjangan tangan KPU untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan   Coklit.    Pencocokkan dan penelitian (Coklit) yang merupakan bagian dari Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih  untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan oleh 8.278 Pantarlih yang tersebar di 15 Kabupaten Kota Se Sulawesi Utara, selama kurun waktu 1 bulan, dimulai pada tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023.     Pantarlih melaksanakan Cokilt diawali dengan mengunjungi warga masyarakat dari unsur Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kaum Disabilitas.    Hari berikutnya dilanjutkan dengan mendatangi rumah warga masyarakat yang ada di wilayah masing–masing sesuai dengan alamat yang ada di Kartu Tanda Pendudu  Elektronik (KTP El).    Selama tahapan Pencoklitan Pantarlih banyak menerima dukungan yang positif dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sehingga mempermudah Pantarlih melakukan tugasnya dengan lancar dan menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas .   Keberhasilan menyelesaikan tahapan Coklit ini tidak luput dari persoalan atau kendala yang ditemui ketika Pantarlih melaksanakan tugas, misalnya cuaca yang kurang bersahabat atau lokasi rumah warga yang sulit untuk dijangkau serta warga yang sulit ditemui di rumah karena bekerja diluar daerah.   Semangat dan kerja keras Pantarlih yang telah berhasil menyelesaikan Coklit 100% sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 sangat di apresiasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana yang di sampaikan oleh Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, bahwa Pantarlih telah melaksanakan tugas dengan baik.   “Kami menyampaikan terima  kasih dan apresiasi  setinggi-tingginya pada Pantarlih yang begitu bersemangat melakukan coklit. Dan sudah berupaya menyelesaikan tugas tepat waktu. Terima kasih Pantarlih!” ungkap Tinangon.   Senada disampaikan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu, bahwa sekalipun ada kendala-kendala di lapangan, namun Pantarlih tetap konsisten melaksanakan tupoksinya.   “Kerja professional yang ditunjukkan oleh Pantarlih akan berimplikasi pada Data Pemilih yang berkualitas dan akuntabel. Makasih Pantarlih” ucap Ointu  

Manado, sulut.kpu.go.id– setelah melewati tahapan tes tertulis dan psikotest, 20 Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2028 melangkah ke tahapan pemeriksaan tes kesehatan (kesehatan jiwa dan kesehatan umum) yang dilaksanakan  di RS. Wolter Tk.II R.W. Mongisidi pada kamis (16/3/2023). Sholahuddin S.Kep,.M.M.M.Kes selaku Sekretaris Tim Rikkes membuka jalannya pelaksanaan tes kesehatan jiwa hari ini. “saya berharap semua peserta seleksi yang akan melakukan tes pada hari ini dalam kondisi fit karena mempengaruhi hasil test nantinya’’, tutur Sholahuddin. 20 peserta yang menjalani Tes Kesehatan jiwa hari ini akan lanjut untuk tes kesehatan umum pada keesokan harinya. Tes yang dilaksanakan pada pukul 07.00 Wita hingga 10.30 Wita ini diikuti oleh 20 peserta.    Dr. Nahyun Trisnadi, M.Kes., Sp. KJ selaku dokter Konsulen Jiwa menuntun dan sekaligus mengawasi jalannya tes kesehatan jiwa pada hari ini.  Tes kesehatan jiwa ini akan melengkapi tes kesehatan umum yang akan dilaksanakan esok harinya pada hari jumat 17 Maret 2023.(Bb/Foto by Wale pemilu).