Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat merupakan beranda KPU, dituntut mampu berinovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan informasi Pemilu sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan pada pembukaan Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara, di Aula KPU Sulut (9/8). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola memimpin secara teknis Rakor tersebut.  Umbola menekankan pentingnya keterlibatan jajaran badan ad hoc untuk melakukan sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih supaya informasi Pemilu bisa tersebar luas kepada masyarakat. Selanjutnya Umbola berharap sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih mempunyai dampak bagi pemilih agar memahami pentingnya hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pemilu serta dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih karena pemahaman yang lebih baik mengenai proses pemilihan dan peran masyarakat dalam demokrasi.  “Pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu sangat penting dilaksanakan guna menghadirkan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan tujuan kita bersama karena pendidikan pemilih dan sosialisasi akan mempengaruhi partisipasi masyarakat mengenai pelaksanaan pemilu,”ujar Umbola. Amanda Komaling dari insan pers, hadir menjadi narasumber, membekali peserta mengenai cara berinovasi  untuk pengelolaan medsos, pembuatan konten medsos dan penyusunan narasi. Adapun peserta Rakor, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi Masyarakat, dan Operator Siparmas KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir dalam Rakor ini, Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto dan Kasubag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulut Novi Runtukahu. (Ucu/ed : NRK Foto by wale pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2024, kesiapan Penyelenggara Pemilu khususnya KPU, akan menjadi perhatian utama dari masyarakat. Hal ini yang kemudian diangkat Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM Awaluddin Umbola pada saat menjadi narasumber di acara Musrenbang yang di gelar Polda Sulut di Hotel Luwansa, Kamis(10/8). Dalam kesempatan itu, Umbola menginformasikan tahapan Pemilu yang sementara dilaksanakan KPU antara lain tahapan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak tanggal 6-11 Agustus 2023.     “Berbicara tentang Kesiapan KPU dalam Penyelenggaran Pemilu 2024, saat ini KPU Sulut sedang merancang sosialisasi yang menyasar pemilih Gen Z dan Gen Milenial dimana dari data yang kami himpun Gen Z dan Gen Milenial sangat mendominasi jumlah Pemilih dalam DPT, hal itu kemudian mendorong KPU untuk melakukan inovasi-inovasi yang efektif untuk menjaga pemilih di segmen ini”, ucap Umbola Selain itu, Umbola mengharapkan keterlibatan stakeholder yang menunjang pelaksanaan Pemilu 2024 khususnya pihak Kepolisian di masa-masa rawan, tentu akan sangat membantu kerja-kerja KPU untuk menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 nantinya. Turut hadir sebagai narasumber Plt Kepala Bappeda Sulut, Elvira M. Katuuk. (Bb/Ed:NTR Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU di semua tingkatan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk produk hukum. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas penyusunan produk hukum, KPU RI menggelar Rapat Koordinasi KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kepasitas Penyusunan Produk Hukum Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Rakor Gelombang II tersebut, digelar di Tangerang, Banten, 6-8 Agustus 2023, turut dihadiri oleh perwakilan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota se- Sulut. Ketua KPU Hasyim Asy’ari membuka kegiatan tersebut didampingi Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya Hasyim mengatakan rakor ini untuk memastikan semua produk hukum KPU seragam cara pandang dan pemahamannya. Rakor juga sebagai upaya untuk penyegaran kembali demi menjaga produk hukum yang berkualitas dan sesuai peraturan perundangan. Pada sesi pengarahan, Anggota KPU Mochammad Afifuddin yang juga adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI menyampaikan bahwa  sejatinya rakor ini untuk menyeragamkan segala hal, termasuk produk-produk hukum yang harus dibuat oleh KPU. Selama kegiatan peserta dibekali dengan berbagai materi peningkatan kapasitas yang disampaikan beberapa nara sumber yakni, Anggota KPU periode 2012-2017 Ida Budhiati, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama Sigit Joyowardono, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemenkumhan, Roberia, dan Tenaga Ahli Bawaslu Kurniawan. Para nara sumber menyampaikan beragam hal seperti pengelolaan JDIH, manajemen risiko, produk hukum, harmonisasi produk hukum hingga potensi sengketa akibat keluarnya produk hukum. Peserta kegiatan dari KPU Provinsi Sulut terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, Kabag Teknis Penyelenggaraan, Parhumas, Hukum dan SDM Charles Worotijan, dan Kasubag Hukum dan SDM Lidya Rantung. Sedangkan peserta dari KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag Hukum dan SDM.

Guna memantapkan kesiapan dalam menghadapi Pemilu 2024 yang waktunya semakin dekat, maka pada Selasa 8 Agustus 2023 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, digelar Rapat Koordinasi Persiapan dan Pengelolaan Logistik serta Potensi Kerawanan Distribusi Logistik Pemilu 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly M.Poluan rapat dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris dari 13 KPU Kab/Kota wilayah daratan sedang untuk KPU Kab Kepl.Sangihe, KPU Kab. Kepl Talaud dan KPU Kab. Kepl Sitaro hadir secara daring melalui zoom meeting. Pada sambutan dan arahannya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan adanya soliditas antara Komisioner dan Sekretariat serta tetap menjaga Intergritas termasuk dalam hal pengelolaan Logistik Pemilu 2024, berkaca dari pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya diharapkan masalah-masalah pengelolaan logistik dapat diminimalisir, harapnya dari pelaksanaan kegiatan ini masing-masing satker dapat membuat identifikasi masalah yang mungkin terjadi dilapangan untuk dicarikan solusi bersama. Turut hadir dan memberikan pengarahan dalam kegiatan ini Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Lanny A.Ointu dan Awaluddin Umbola bersama dengan Sekretaris KPU Provinisi Sulawesi Utara Lucky F. Majanto.  Hadir juga Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Meidy R. Malonda, Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi Winda Tulangow, serta Pejabat Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Utara

Manado – sulut.kpu.go.id KPU Sulut melakukan kunjungan kelembagaan ke Kementrian hukum dan HAM. Rombongan yang dipimpin Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Awaluddin Umbola dan Sekretaris KPU Sulut Lucky Majanto disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut Ronald Lumbuun didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan I Putu Murdiana, Kepala Divisi Keimigrasian Friece Sumolang, Kepala Bagian Program Dan Humas Noldy Sahabati, Kepala Bagian Umum Veiby Koloay, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan TI Moh. Ilham Agung Setyawan. (7/8) Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan maksud kunjungan untuk melakukan koordinsasi persiapan Pemilu 2024 terutama bagi tahanan lapas yang juga mempunyai hak untuk memilih dan lokasi khusus rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Selanjutnya Anggota KPU Sulut Lanny Ointu memaparkan data Pemilih dan jumlah TPS khusus serta kondisi jika pemilih berpindah tempat dan dampaknya terhadap jumlah surat suara yang akan diterima.  “Bagi kami hak para tahanan untuk memilih itu penting terlebih proses ini sangat dinamis karena sering terjadi perpindahan tahanan” jelas Ointu  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut Ronald Lumbuun, menjelaskan perpindahan tahanan disebabkan karena kebijakan yang perlu dilakukan seperti redistribusi tahanan untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi.  Disisi lain, Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola berharap partisipasi masyarakat khususnya para tahanan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, Umbola menginformasikan tahapan Pemilu yang sementara dilaksanakan KPU yaitu tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Bakal Calon Anggota DPD. “Kami memohon, Kemenkunham Sulut bisa berpartisipasi jika terdapat tanggapan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota DPRD atau DPD yang merupakan mantan terpidana” ungkap Umbola Pada pertemuan tersebut juga membahas mengenai tahanan yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana yang di atur pada Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 dan. Turut hadir dalam kunjungan tersebut dari Sekretariat KPU Sulut antara lain Pejabat Fungsional Ahli madya Raymond Mamahit, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Christie Talumewo. (RP/ed : CT Foto by wale pemilu)

Manado - sulut.kpu.go.id KPU Sulut melaksanakan Kegiatan Penyerahan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara bertempat di Aula Kantor KPU Sulut, Sabtu(5/8). Kegiatan ini dihadiri oleh Bakal Calon/Petugas Penghubung Bakal Calon Anggota DPD dan Pimpinan Parpol/Petugas Penghubung peserta Pemilu tahun 2024.  Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya menekankan bahwa pemeriksaan dokumen persyaratan yang telah KPU lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu dalam Peraturan KPU, petunjuk teknis dan surat dinas KPU. "Kami memberikan apresiasi kepada Bakal Calon Anggota DPD maupun Parpol serta petugas penghubung yang selama ini telah berkoordinasi baik dengan KPU, karena hal tersebut sangat membantu kerja kerja kami dalam memberikan pelayanan yang maksimal", ujar Poluan. Salman Saelangi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sulut menjelaskan mengenai catatan pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPD dan DPRD serta tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD. Turut hadir Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Lanny Ointu dan Awaluddin Umbola serta Bawaslu Sulut yang menyaksikan Penyerahan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (Al/Ed:NTR Foto by Wale Pemilu)