Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Anggota KPU Sulut Salman Saelangi didaulat menjadi salah satu narasumber di perhelatan Legislative SulutGo Expo 2022 yang diselenggarakan Lembaga Domus Politica bersama KESBANGPOL (1/6/2022). Acara yang digelar sejak tahun 2011 itu mengusung tema “Politik Memasuki Era Baru di Tahun 2024 dan Pentingnya Sinergitas Wakil Rakyat Pusat dan Daerah”. Hadir sebagai pembicara Saelangi menyampaikan beberapa hal sekaligus berkesempatan mensosialisasikan terkait program serta rincian tahapan persiapan KPU Sulut menjelang Pemilu Tahun 2024. Ketua Divisi Sosdiklih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ini juga menyampaikan bahwa KPU tentu tak lepas dari berbagai permasalahan serta akan banyak tantangan menghadapi Pemilu Serentak 2024, namun KPU sebagai penyelenggara sedini mungkin akan melakukan mitigasi. Ia juga menambahkan hal yang tak kalah penting yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah dua bentuk strategi yang harus berkolaborasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Manado Town Square lantai 3 ini juga dihadiri Bawaslu dan DPRD Sulut dan Gorontalo, mahasiswa, serta akademisi. (Bb/Ed:GT/Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id  Selasa, 31 Mei 2022, KPU Sulut bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Sulut mengadakan rapat secara daring yang bertempat di ruangan rapat KPU Sulut. Rakor  yang diselenggarakan secara rutin per bulan ini bertujuan untuk mengetahui dan memantau progres penyusunan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Dalam sambutan pembukaannya, Mewoh menyampaikan bahwa Proses Pemutakhiran data terlebih DPB (daftar pemilih berkelanjutan) harus dilaksanakan dengan teliti sesuai dengan aturan yang berlaku mengingat pergerakan Data Pemilih dari Tahun ke tahun sangat dinamis Selanjutnya, Mewoh menyampaikan bahwa agenda rutin yang selalu kita lakukan dengan hal-hal yang harus kita perhatikan tentu sudah mengetahui dan menjadi perhatian bahwa pasca pengantian komisioner di KPU RI, walaupun sifat kelembagaan tetap, pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang akan diambil sebagaimana kebijakan dan kita menyesuaikan arahan petunjuk/kebijakan dari komisoner sekarang dan hal-hal diluar itu sekiranya, kita menunggu arahan kebijakan yang diambil oleh KPU RI. disamping itu juga  disoroti akan disiplin baik dari segi kehadiran dan kesiapan komisioner kabupaten kota dalam mengikuti Rapat maupun penyelenggaraan tugas-tugas lainnya. “Program pemuktahiran data pemilih berkelanjutan memang menjadi kerja-kerja komisioner dan di KPU RI masih memfokuskan pembahasan untuk program, jadwal dan tahapan pemilu 2024” Ujar Mewoh. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu dalam arahannya menyampaikan bahwa PDPB sudah berjalan rutin setiap bulan sekali sesuai Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hak Pilih warga negara Indonesia adalah yang harus kita jaga baik yang sudah terdata di DPT atau yang belum terdata sehingga semua pengguna hak pilih bisa memilih pada pemilu 2024 nanti. “Aplikasi lindungi hakmu agar di share di website, sosmed dan di group”Ujar Ointu untuk memasifkan sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan untuk teknis rapat Selanjutnya, Ointu meminta data by name by address, pemilih yang belum memiliki KTP-el yang ada di DPT 2019 dan 2020 dan membuat analisis DPT  2019 dan 2020 dalam bentuk grafik. Pelaksanaan rakor tersebut dihadiri oleh Komisioner beserta jajaran sekretariat Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Adapun peserta rapat yang mengikuti jalannya kegiatan secara daring via aplikasi Zoom Meeting yaitu Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara. (Ipung/ed.JK)

Manado, sulut.kpu.go.id, Selasa 31 Mei 2022 bertempat di Grand Whiz Manado anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Lanny Ointu Ketua Divisi Perencanaan dan Data diundang untuk menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota se- Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi sulut Lynda Wantania, Ointu  dalam pemaparannya menyampaikan materi terkait perbandingan Data Pemilih sejak Pemilu 2019, Pilkada 2020 sampai dengan proses Pemutakhiran Data  Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dimutakhirkan secara berkala setiap bulan dan telah diupdate per april 2022. Ointu menegaskan bahwa Menjelang tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah semakin dekat, dibutuhkan persiapan - persiapan antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Peran Disdukcapil sebagai stakeholder utama KPU dalam penyediaan data kependudukan sangatlah penting misalnya dengan melakukan sinkronisasi antara data pemilih dengan data kependudukan untuk memastikan data-data tersebut sudah sesuai. Sehingga data pemilih  yang dihasilkan nanti benar-benar valid dan akurat. Selama materi berlangsung dan juga pada sesi tanya jawab, peserta sangat antusias untuk mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Pada akhir diskusi Ointu mengajak Disdukcapil bersama KPU bersinergi memitigasi masalah data pemilih yang biasanya menjadi sumber sengketa.

Manado, sulut.kpu.go.id- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut Kenly Poluan dan rombongan menyambangi kantor KPU Sulut, Senin (30/05/2022). Kunjungan ini tentu menjadi hal yang sangat penting menjelang tahapan Pemiu 2024, mengingat KPU maupun Bawaslu merupakan bagian dari Lembaga Penyelenggara Pemilu. Rombongan diterima oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi oleh Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Meidy Tinangon, Lanny Ointu dan Yessy Momongan di Ruang Rapat. Mewoh menyambut kedatangan Poluan dan rombongan. Ia mengapresiasi dan berterima kasih karena telah mengunjungi KPU Sulut pada hari ini. Poluan berterima kasih atas sambutan baik dari KPU Sulut. “Mengingat waktu lalu KPU Sulut telah bersilaturahim ke Kantor Bawaslu Sulut sehingga kami Bawaslu Sulut juga sudah seharusnya datang berkunjung balik.” ujar Poluan. Ia menambahkan maksud kedatangannya dan Anggota Bawaslu Awaluddin Umbola bersama rombongan dalam hal memperkuat koordinasi antar kedua lembaga penyelenggara Pemilu, dimana juga sudah tidak lama lagi akan memasuki tahapan Pemilu 2024 sehingga penting dibangun koordinasi sesama penyelenggara pemilu secara intensif.  Senada dengan Kenly, Mewoh mengungkapkan dalam memperkuat koordinasi antara KPU Sulut dan Bawaslu Sulut, perlu diagendakan pertemuan-pertemuan rutin tiap bulan, baik itu membahas regulasi (Peraturan KPU, Keputusan KPU) dan hal-hal lain sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya potensi-potensi pelanggaran maupun sengketa. Turut hadir pada pertemuan ini Meidy R Malonda Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Winda Tulangouw Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Greis Winda Tamba Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas. (Bb/Ed:GW/Foto:WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id KPU RI melaksanakan Rapat persiapan penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ke Kementrian PAN dan RB dan Sosialisasi Pengisian LKE RB Tahun 2022 dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi di semua Provinsi  se-Indonesia secara daring Selasa (17/5) s/d Rabu (18/5). Rapat dibuka oleh Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU Muhammad Sugeng Hidayat, dalam sambutan dan pengarahannya di sampaikan Hasil Evaluasi 2021 pada Indeks Reformasi Birokrasi, AKIP dan Predikat Pengelolaan Keuangan 2021 dimana Reformasi Birokrasi naik 2,06 Point, Indeks Akuntabilitas Kinerja instansi naik 0,78 Point, juga predikat Pengelola Keuangan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena itu diharapkan pada Tahun 2022 terdapat peningkatan dan perubahan yang lebih baik melalui Reformasi Birokrasi.  Reformasi Birokrasi begitu penting untuk kelembagaan, KPU melaksanakan perubahan dan perbaikan dengan melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi yang lebih baik demi meningkatkan nama baik lembaga dan kepercayaan publik diungkapkan oleh pemateri Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana KPU RI Nur Syafaat.  Sosialisasi  pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dipandu oleh Windra Subekti selaku Tenaga Ahli SDM dan Reformasi Birokrasi KPU RI, dalam pemaparannya juga disampaikan batas waktu penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) paling lambat tanggal 15 Juni 2022 dengan mengirimkan softcopy Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta link bukti dukung melalui bit.ly/SubmitPMPRB2022. Kegiatan Rapat persiapan dan Sosialisasi ini dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Pujiastuti, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf Pelaksana yang termasuk dalam Tim Reformasi Birokrasi.(Christie/ Ed :JK Foto by Wale Pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Kamis 12 Mei 2022 KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode April 2022 sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021. KPU Provinsi secara berjenjang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya. Adapun Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode April 2022,  Pemilih Sulut berjumlah 1.850.066 Rapat Pleno dipimpin Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dan dihadiri Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dan hasil Rekapitulasi PDPB di tingkat Provinsi Sulawesi Utara adalah, 934.650 pemilih laki-laki dan 915.416 pemilih perempuan yang tersebar di 15 KPU Kabupaten/Kota, 171 Kecamatan dan 1.839 Desa/Kelurahan se- Sulut. Rapat ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi DPB Periode April 2022.