Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Sukses menggelar Gerakan Klik serentak (GKS) di pulau Mantehage, KPU Propinsi Sulut, menggelar Gerakan Coklit Serentak (GCS) di semua titik 15 KPU Kabupaten/Kota, Sabtu 18 Juli, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, GCS bertujuan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan memastikan daftar pemilih terdata secara akurat dan valid. “Nantinya selama 30 hari kedepan, terhitung sejak tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang, Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) akan door to door ke rumah warga untuk mencoklit,” kata Ardiles saat acara ‘Live Event Coklit Serentak’ di studio Kantor KPU Sulut dengan menghadirkan narasumber, Akademisi Unsrat sekaligus pengamat Kepemiluan, Ferry D Liando. Ia mengatakan, coklit adalah salah satu tahapan Pilkada yang sangat penting dan krusial. “Hal ini karna menyangkut data pemilih. Lewat Coklit ini PPDP akan mencocokkan dan meneliti data yg ada sesuai dgn KK dan KTP ,’ ujarnya. Live Event Coklit Serentak adalah salah satu program yang digelar KPU Propinsi Sulut guna mensukseskan GCS dan memantau pelaksanaan coklit yang berlangsung di 15 KPU Kabupaten/Kota. Tidak hanya memonitoring, berbagai hal dibahas oleh narasumber pada live even coklit. Sementara itu, sebelum pelaksanaan Coklit serentak dilakukan oleh PPDP, diawali dengan apel akbar di masing masing Kabupaten/Kota, Kecamatan bahkan hingga di tingkat Desa dan Kelurahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimana tidak mengumpulkan orang lebih dari 30. Apel akbar ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI, Arif Budiman secara daring. Coklit serentak tahap awal tersebut melibatkan tokoh publik sebagai sampel, mulai dari Pejabat Daerah, Pimpinan Bawaslu, Tokoh Masyarakat, tokoh tokoh agama, disabilitas, bahkan mantan pasien covid-19 yang telah sembuh pun didatangi petugas PPDP dan tim KPU.  Dalam live report itu yang disiarkan secara streaming, sejumlah tokoh publik yang jadi sasaran awal GCS, seperti rumah Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap di Kelurahan Tosuraya. Ada juga rumah Ketua MUI Kota Manado, bahkan terpantau Komisioner Divisi Perencanaan dan Data Informasi Lanny Ointu memonitoring coklit di rumah pasien positif covid-19 yang telah sembuh di Kelurahan Renegetan. Sementara, Komisioner Divisi SDM dan Humas, Salman Saelangi turun monitoring di Kotamobagu di rumah Ketua Bawaslu Kotamobagu. Sedangkan, Komisioner devisi Hukum, Meidy Tinangon monitoring di wilayah Boltim. Sedangkan, Komisioner Divisi teknis, Yessy Momongan turun di wilayah Kota Bitung, memonitoring Coklit salah satu rumah penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, Sekertaris KPU Sulut, Tuty Pujiastuti ikut turun di Kabupaten Minahasa Utara memonitoring coklit di rumah Sekretaris FKUB. Di wilayah Bolmong Utara, tim KPU Propinsi memonitoring coklit disalah satu rumah warga yang tepat berada di desa perbatasan antara Sulut dan Gorontalo. Lewat coklit ini, PPDP memastikan data kependudukan masyarakat seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid sebagai daftar pemilih. “Petugas PPDP sdh harus menyelesaikan kegiatan coklit secara door to door di tanggal 13 Agustus 2020 sesuai dgn masa kerjanya, awal coklit sejak mulai masa kerja PPDP dan diharapkan dpt bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan coklit tersebut sesuai dgn tahapan dn mencoklit setiap pemilih per TPS yang jumlah pemilihnya tidak lebih dri 500 pemilih. PPDP akan mecocokkan dan meneliti setiap data di KK dan KTP setiap rumah yang dikunjungi kemudian menempel sticker di setiap rumah sebagai tanda sdh di coklit oleh PPDP. Kami memastikan juga bahwa petugas PPDP yg turun ke melakukan coklit tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19. Dimana, petugas PPDP dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sebagai upaya memutus matai rantai pandemi corona virus. “Semua PPDP sudah dirapit tes dan hasilnya nonreaktif,’ kata Lanny Sementara, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menegaskan, kegiatan apel akbar GCS juga merupakan upaya dari KPU untuk menggaungkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat. “Walaupun ditengah pandemi, sebagai penyelenggara tetap melaksanakan aktifitas tugas tanggung jawab untuk memberikan jaminan hak terhadap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat ini dipastikan masuk pada DPT (Daftar Pemilih Tetap),” ujar Ardiles. Dari coklit ini, lanjut Ardiles, KPU beriktiar, Pilkada 9 Desember berkualitas dan sehat. Sementara itu, akademisi Ferry Liando mengatakan, tidak hanya kursial, coklit data pemilih merupakan salah satu tahapan paling sulit dan ribet. “KPU dituntut menyusun data pemilih benar-benar akurat. PPDP sebagai ujung tombak dilapangan harus melaksanakan tangung jawab ini dengan benar menjaga hak konstitusi warga negara,” ujarnya. Sebelumya, 15 Juli lalu, KPU Sulut menggelar gerakan klik serentak (GKS) dipusatkan di pulau Matehage Minahasa Utara dan Kepulauan Bunaken Kota Manado yg dihadiri oleh Komisioner KPU RI, Ketua Komisi II DPR RI, Angota Bawaslu RI, Mohamad Bahja, Komisionder DKPP RI dan Dirjen Otda Kemendagri. GKS itu sekaligus upaya KPU mensosialisasikan dan meyakinkan pemilih. Nantinya, setiap pemilih diminta mengunjungi alamat lindungihakpilihmu.kpu.go.id mengecek sendiri namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. “Masyarakat dapat melihat data dirinya apakah sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum. Masyarakat pemilih dapat melihat data dirinya tersebut dengan mengakses laman https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id,’ ujar komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu. Selain itu juga, kata dia, KPU Sulut sudah membuka nomor hotline bebas pulsa untuk pengguna telkomsel di 081143300700. “Ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang data pemilih.()

Manado, 18 Juli 2020. Setelah dilantik secara online Rabu, 15 Juli 2020 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Tahun 2020, hari ini Sabtu 18 Juli 2020 sebelum melaksanakan tugasnya dilakukan Apel Siaga Gerakan Coklit Serentak (GCS). Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi Perencanaan dan Data Lanny Ointu mengatakan bahwa Apel Siaga ini dilakukan secara serentak pada 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten/Kota se Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 dengan tujuan untuk mengecek kesiapan terutama kepatuhan terhadap protocol penanganan pencegahan Covid-19 tapi juga untuk memberikan suport kepada PPDP dalam melaksanakan tugasnya dimasa Pandemi Covid saat ini. Saat pelaksanaan GCS hari ini, beberapa PPDP melakukan coklit data pemilih dengan melakukan kunjungan ke rumah Pejabat Pemerintah, Toko Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Bawaslu Provinsi serta pihak lainnya. ''Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi SDM dan Parmas Salman Saelangi berharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang telah memiliki hak pilih agar bersedia merima PPDP saat berkunjung melakukan pemutakhiran data. Menurutnya petugas kami dalam bertugas selalu diwajibkan untuk mematuhi protocol kesehatan termasuk memakai APD lengkap untuk mencegah penularan covid-19'' . Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh menambahkan bahwa tahapan Pencocokan dan Penelitan Data Pemilih dilakukan sejak 15 Juli 2020 s.d 13 Agustus 2020, untuk itu jika Sahabat Pemilih Sulawesi Utara ingin mengecek data diri dapat mengakses laman https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id cukup dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama di laman tersebut atau bisa langsung menghubungi Hotline bebas pulsa 081143300700 untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan tahun 2020.

Dengan target Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Umum lainnya pada basis lokasi Kecamatan, Jumat 17 Juli 2020 KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan Sosialisasi di Kecamatan Tombatu dan Ratahan Kabupaten Minahasa tenggara dan Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Komisioner KPU Sulut masing-masing untuk Minahasa Tenggara, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon serta Bolaang Mongondow Utara, Yessy Momongan dan Salman Saelangi. Materi pokok dalam paparan narasumber adalah mengenai Tahapan, Program dan Jadwal serta Proses Penyusunan Data Pemilih dalam Pemilihan Lanjutan Tahun 2020. Harapan dengan semakin masifnya sosialisasi akan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020.

Sebagai deteksi dini penyebaran COVID-19 di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan tanggal 9 Desember 2020, maka Komisioner, Sekretaris dan Seluruh jajaran Sekretariat KPU Prov. Sulut mengikuti Rapid Test. Rapit Test tahap pertama pada hari Rabu 8 Juli 2020 ini diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, serta Pegawai sekretariat KPU provinsi Sulawesi Utara dengan total yang dilakukan rapit sejumlah 40 (empat puluh) orang. Sementara untuk Rapid Test tahap kedua direncanakan Senin 13 Juli nanti, diperuntukan bagi Komisoner dan Pejabat Sekretariat lainnya yang belum terlayani pada tahap pertama ini Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh mengatakan bahwa sangat bersyukur karena semua yang mengikuti rapit test pada tahap pertama ini hasilnya non reaktif. ''Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan komisioner maupun pegawai sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas tetapi juga sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran dan pencegahan COVID-19 dilingkungan kerja KPU Sulut'' demikian menurut Pujiastuty sebagai Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara. Selalu terapkan protokol kesehatan dan tetaplah sehat Salam sehat.Selamat Bekerja dan Bekerja Selamat

Manado, sulut.kpu.go.id - Wale Pemilu, Rabu, 24 Juni 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengadakan Rapat Koordinasi Kehumasan dengan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Rakor yang dilaksanakan secara Virtual/Online ini diikuti Ketua Divisi SDM dan Parmas, Kasubag Teknis dan Hupmas serta Operator IT KPU Kabupaten/Kota Tujuan rakor ini adalah untuk memperkuat kapasitas kehumasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal diseminasi informasi melalui platform media social terutama untuk mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020. Acara dibuka secara resmi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh. dalam sambutannya, mengingatkan kembali akan peran kehumasan untuk ikut serta mensukseskan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020. “Humas memiliki peran penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 ini, apalagi dalam kondisi New Normal sekarang, tentunya dibutuhkan inovasi dari Penyelenggara Pemilihan supaya informasi dapat tersampaikan dengan cepat, benar serta menarik sehingga dapat memunculkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara” ujarnya. Pada Kesempatan yang sama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Momongan. Mengharapkan para Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten/Kota serta personil sekretariat yang membidangi kehumasan untuk selalu mengupdate informasi dengan menggunakan media social yang dikelola masing-masing, namun juga Momongan mengingatkan agar harus selektif dalam menyebarluaskan informasi sehingga tidak membingungkan masyarakat. Lanny Ointu, Ketua Divisi Program Data KPU Provinsi Sulawesi Utara saat memberikan pengarahan mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk bagaimana menjangkau Pemilih Se Sulawesi Utara dengan sentuhan Teknologi Informasi. “Tantangan kita adalah pada bagaimana supaya Humas memberi ruang seluas-luasnya kepada Pemilih untuk mengakses informasi kepemiluan”’ pungkasnya. “Dalam kondisi saat ini kinerja kehumasan mau tidak mau harus beradaptasi dengan lingkungan untuk itu maka Komisoner KPU Kabupaten/Kota harus mengawal bahkan terlibat secara langsung dalam kegiatan kehumasan terutama harus menguasai Teknologi Informasi, ujar Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi yang membidangi SDM, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Ditambahkannya juga “diperlukan upaya kita dalam mengoptimalkan media sosial yang dikelola antara lain dengan memaksimalkan Peralatan dan SDM yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota saat ini”’. Rangkaian acara Rakor Humas kali ini juga menghadirkan Narasumber yang menyampaikan materi dengan topik Penggunaan TIK dalam Sosialisasi Online / Media Sosial (Teori dan Simulasi).

Manado, sulut.kpu.go.id - KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Pupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020 dalam bentuk online meeting, Sabtu 20 Juni 2020. Rakor online/daring dengan mengikutsertakan KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Calon Perseorangan yaitu KPU Kota Manado, KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan KPU Kota Tomohon yang dihadiri oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, Kasubag Teknis dan Parmas serta 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dibuka secara resmi oleh ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengharapkan agar KPU Kabupaten/Kota mentaati regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan verifikasi faktual bakal calon perseorangan. "Pelaksanaan verifikasi faktual diatur jelas dalam Peraturan KPU maupun Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Untuk pelaksanaan teknis verifikasi dimasa pandemi Covid-19 ini juga, KPU RI juga telah menyampaikan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020. Harap KPU Kabupaten/Kota mengacu dari ketentuan-ketentuan tersebut,"demikan ditambahkan Mewoh. Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara Yessy Momongan, selaku ketua/koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan yang menjadi pemateri dalam Rakor tersebut, menyampaikan beberapa hal penting terkait teknis pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan oleh PPS. "Harap teman-teman memberikan arahan dengan jelas sesuai aturan kepada PPS dalam melaksanakan tugas. Juga memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana edaran KPU RI, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ungkap Yessy. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon ketika diberikan kesempatan memberikan pengarahan mengingatkan terkait pentingnya perencanaan yang matang serta kerja yang cermat, termasuk ketelitian dalam menyampaikan dokumen. Dalam kesempatan yang sama, komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi yang membidangi SDM, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat juga memberikan pengarahan terkait SDM dalam menunjang pelaksanaan verifikasi faktual. Salman meminta KPU Kabupaten/Kota mempercepat rekrutmen sekretariat PPS yang akan memberikan dukungan administratif bagi PPS. Peserta Rakor menyampaikan beberapa pertanyaan yang dijawab dengan acuan pada regulasi oleh Ketua Divis Teknis Penyelenggaraan, Yessy Momongan. Sebagaimana diketahui, verifikasi faktual akan dilaksanakan oleh PPS selama 14 hari dalam rentang waktu diantara tanggal 24 Juni 2020 - 12 Juli 2020. Sebelum melaksanakan verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota akan menyerahkan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK.