Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menggelar sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 serta pendidikan politik bagi pengurus dan anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Hotel Aryaduta Manado (14/9/2024). Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi. Dalam sambutannya, Malonda mengungkapkan sangat bangga dan senang karena GMKI Sulut sebagai pemilih pemuda bersedia membantu KPU mensosialisasikan Tahapan Pilkada.  “Peran Ormas sangat membantu kami dalam mensosialisasikan tahapan Pilkada. Kami tidak bisa sendiri. Kalau kerja sendiri semua masyarakat tidak akan terlayani dan tersosialisasi, apalagi puncak Pilkada sisa 75 hari,” ujarnya. Kegiatan sosialisasi ini membahas proses tahapan Pilkada 2024, mulai dari pendaftaran calon, verifikasi, hingga pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi tentang pentingnya pendidikan politik, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks pemilihan umum. Pada kegiatan ini KPU Sulut menghadirkan Narasumber yakni Anggota KPU periode 2008-2014 Saut Sirait, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Ferry  Liando dan Ketua GMKI, Jefri Gultom.   Materi yang dibawakan terkait dengan Pemahaman tentang peran, tugas dan fungsi mengenai pentingnya generasi muda dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi utara dan Pemahaman mengenai Pentingnya Demokrasi serta hak dari setiap warga negara untuk Memilih Pemimpin yang baik.  Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU Sulut dalam meningkatkan kualitas pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Melalui sosialisasi dan pendidikan politik ini, KPU Sulut berharap dapat meningkatkan pemahaman tentang tahapan Pilkada serta kesadaran politik di kalangan generasi muda. Kegiatan ini juga dihadiri pengurus dan anggota GMKI Manado, Tomohon, Tondano, Minahasa dan Gorontalo. (ucu-ed LR)

Pada tanggal 12 September 2024, acara Diskusi Publik dengan tema "Mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang Aman, Damai, dan Berintegritas" digelar di Grand Whiz Manado. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik, penyelenggara pemilu, serta aparat keamanan. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar pihak demi terselenggaranya Pilkada 2024 yang berkualitas di Sulawesi Utara. Raymond Mamahit, Fungsional Ahli Madya KPU Sulawesi Utara, menjadi narasumber utama dalam acara tersebut, mewakili Ketua KPU Sulawesi Utara. Dalam pemaparannya, Mamahit menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan aparat keamanan dalam memastikan persiapan Pilkada berjalan lancar. Ia menguraikan beberapa tahapan penting yang saat ini sedang berlangsung, termasuk pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), persiapan logistik, pencetakan kotak suara, bilik suara, serta pengadaan formulir dan surat suara. Mamahit juga mengangkat isu penting mengenai inisiatif KPU Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan Pilkada Ramah Lingkungan. Program ini, yang telah mendapat apresiasi dari KPU RI dan sejumlah lembaga internasional, bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan pemilu. Salah satu implementasi nyatanya adalah pengelolaan sampah plastik hasil kegiatan pemilu melalui kerja sama dengan bank sampah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Selain itu, Mamahit menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pemilih, khususnya pemilih pemula, terkait tahapan Pilkada. Menurutnya, pendidikan politik yang baik akan mendorong partisipasi aktif dan menjaga integritas pemilu. Dalam penutup pemaparannya, Mamahit menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara penyelenggara pemilu, kepolisian, dan intelijen dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada. Mamahit juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Utara. Di akhir pemaparannya, Mamahit mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kelancaran dan keamanan Pilkada yang akan datang, demi menciptakan suasana demokrasi yang damai dan berintegritas. Acara diskusi ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Utara berlangsung aman, damai, dan penuh integritas.

Manado, sulut.kpu.go.id — KPU Sulut sukses menggelar KPU Goes to Campus di Universitas Sam Ratulangi, Manado (12/09/24). Kegiatan yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pemilu dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai proses demokrasi di Indonesia. Diawal kegiatan dibuka dengan penyuluhan tentang Pilkada ramah lingkungan oleh tim dari Baciraro dan Tonsea Recycle Center, dimana kedua komunitas ini adalah komunitas yang bekerajsama dengan KPU Sulut dalam memaksimalkan pengelolaan sampah atau limbah yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang berlangsung saat tahapan pilkada. Kegiatan yang mengusung bertema "The strategic role of student in regional election" ini dihadiri oleh Rektor Unsrat Berty Sompie, Dekan Fisip Ferry Daud Liando, Dekan Hukum Emma Senewe, Ketua BEM Jonathan Sompie, Ketua umum PP AIPI Dr. Alfitra Salam, Pegiat Pemilu Jeiry Sumampouw, Jojo Rohi, Kepala Biro SCTV Sulut Tiara Piri,dan Influencer Febrianto Arifin. Dipimpin Ketua BEM Unsrat para mahasiswa yang hadir mendeklariskan komitmen mereka dalam mendukung Pilkada Sulut 2024 yang ramah lingkungan dan berintegritas. "Kami Civitas Akademika Universitas Samratulangi, menyatakan dukungan penuh untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 yang ramah Lingkungan dan berintegritas”, ucap Ketua BEM dan diikuti oleh seluruh Mahasiswa yang hadir. Rektor Unsrat Berty Sompie mengatakan dengan adanya kegiatan KPU goes to campus ini diharapkan mahasiswa dapat benar benar memahami tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. “Diharapkan juga buat mahasiswa agar bisa mendukung penuh program Pilkada ramah lingkungan yang di lakukan oleh KPU dengan tidak membuang sampah sembarangan contohnya dalam kegiatan ini,” Ujarnya. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan l dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas diinisiasinya Deklarasi Mendukung Pilkada ramah lingkungan ini.  "Terima kasih atas dukungan dari Pak rektor, dan semua jajaran Universitas Samratulangi beserta seluruh Mahasiswa, kiranya forum ini akan membuat Pilkada Sulawesi Utara itu dilaksanakan secara baik, secara Rasional, dan menegaskan bahwa Daeraj kita betul-betul punya sejarah panjang terhadap Demokrasi Indonesia dan punya sejarah pada Kontribusi Kita terhadap dalam pembangunan Demokrasi di Indonesia" kata Poluan. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif, di mana mahasiswa dapat bertanya langsung kepada para narasumber yang hadir mengenai proses pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih, tahapan kampanye, hingga hari pemungutan suara. Kegiatan “KPU Goes to Campus” di Universitas Sam Ratulangi ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan KPU di berbagai kampus menjelang Pemilu 2024. KPU Sulut berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan generasi muda.

Manado, sulut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dan insan pers atau jurnalis masing-masing memiliki kode etik yang harus dipatuhi dalam penyebarluasan informasi, termasuk informasi pilkada. Hal tersebut merupakan salah satu inti sari dari materi Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon ketika tampil sebagai salah satu nara sumber dalam kegiatan Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024 yang digelar Dewan Pers, Kamis 12 September 2024 di Peninsula Hotel Manado. Tinangon dalam materinya yang berjudul "Peraturan Perundang-Undangan Pilkada, Transparansi Informasi serta Peran Pers dalam Pilkada 2024" selain membahas beberapa prinsip dalam peraturan perundang-undangan pilkada, juga memaparkan terkait tahapan pilkada, pengaturan partisipasi masyarakat, peran pers dan kode etik terkait penyampaian informasi pilkada. "KPU dan pers memiliki kesamaan, di antaranya sama-sama harus netral dalam pilkada dan masing-masing punya kode etik," ungkap Tinangon. Menurutnya, kode etik yang harus dipatuhi oleh KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. "Jajaran penyelenggara pemilu tidak bisa memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial maupun di media lainnya," ungkap Tinangon. Kode etik dan perilaku lainnya, dalam paparan Tinangon adalah harus menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan atau fakta. "Juga harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi," ungkap Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut tersebut. Tinangon juga menjelaskan terkait pengaturan partisipasi masyarakat termasuk insan pers dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahin 2022, dimana dalam berpartisipasi masyarakat dapat menerima dan memberikan Informasi pemilu atau pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Masyarakat termasuk pers di dalamnya juga dapat meminta dan mendapat konfirmasi dan atau klarifikasi atas Informasi pemilu atau pemilihan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan dan menyebarluaskan Informasi lemilu atau pemilihan," ungkapnya. Nara sumber lainnya dalam workshop tersebut adalah Anggota Dewan Pers, Bawaslu, KPID, dan dari lembaga survey. Peserta pada kegiatan Workshop adalah insan pers dan mitra dewan pers.(JP/Ed:LR foto by Wale Pemilu)  

Manado, sulut.kpu.go.id - berangkat dari upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serta untuk memastikan dalam prosedurnya berlangsung adil dan transparan, maka KPU Sulut menggelar rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Whiz yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 9-11 september 2024. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam pembukaan Rapat Koordinasi menegaskan bahwa pembentukan KPPS Pilkada 2024 harus mengacu pada evaluasi proses pembentukan KPPS di Pemilu 2024 yang lalu. “Bercermin dari rekruitment KPPS di Pemilu sebelumnya tentu teman-teman sudah banyak catatan maupun evaluasi terkait siapa saja yang layak untuk direkruit kembali, jangan sampai kita salah mengajak orang bergabung yang nantinya akan menimbulkan masalah yang berulang. Selain itu kita juga perlu mengutamakan orang-orang yang berpengalaman yang sudah memahami kerja-kerja sebagai KPPS. Saya juga berharap semoga direntan waktu yang singkat ini proses pembentukan KPPS di Sulawesi Utara dapat berjalan lancar”, pungkasnya. Sementara itu Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon menyampaikan bahwa perekrutan Badan Adhoc Pilkada 2024 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024 yang lalu karena peraturan KPU telah mengatur pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan, berbeda dengan perekrutan PPK yang dilangsungkan oleh KPU Kab/Kota untuk rekruitment KPPS sendiri dilakukan secara serentak sehingga perlu penekanan secara berjenjang untuk melaksanakan tata cara serta mekanisme yang telah diatur. Selanjutnya Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda menjabarkan terkait dukungan Sekretariat dalam mendukung kerja-kerja KPU ditiap Tahapannya. Disisi lain Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola mengungkapkan dengan pengalaman rekruitment KPPS di Pemilu sebelumnya berbagai catatan evaluasi dan permasalahan akan didiskusikan beberapa hari ini sehingga kita semua dapat memetakan permasalahan dalam proses rekruitment dan kemudian dicarikan solusinya. Rapat Koordinasi menghadirkan beberapa narasumber yakni Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dr. Linda Agnes Matali,  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulut Fery Sangian, Bawaslu Sulut Zulkifli Densi, Ketua AIPI Alfitra Salamm, Akademisi Unsrat Dr. Michael Mamentu, Chief Baciraro Recycle Marlon Kamangi, Jurnalis Ronny Buol.  Kegiatan ini melibatkan Ketua, Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM serta kasubag di 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Manado, 11 September 2024 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara mengadakan penyuluhan tentang hak-hak politik penyandang disabilitas di Grand Whiz Megamas, Manado, dengan fokus pada aksesibilitas dan nondiskriminasi dalam Pilkada 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyandang disabilitas sebagai peserta utama. Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, membuka acara dengan rasa syukur atas kesempatan menyukseskan Pilkada serentak 2024 yang akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, dan walikota di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Poluan menekankan pentingnya pemimpin yang akan mempengaruhi kebijakan, termasuk perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Tahapan Pilkada, termasuk pemutakhiran data pemilih, juga tengah berlangsung. Meidy Tinangon menekankan pentingnya kesadaran hak politik bagi penyandang disabilitas, yaitu hak memilih dan dipilih. Tinangon mengingatkan pentingnya memastikan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menghindari kesalahan data. Awaluddin Umbola menyoroti pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas sejak 2015, terutama dalam memberikan masukan terkait aksesibilitas TPS. Umbola mendorong keterlibatan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penyelenggara pemilu. Meidy Malonda menutup pengarahan dengan ajakan agar seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Malonda menegaskan bahwa hak berpartisipasi dalam pemilu adalah milik semua warga negara. Sejumlah narasumber turut memberikan materi, seperti Donny Rumagit dari Bawaslu Sulut yang memaparkan pengawasan hak politik penyandang disabilitas, Victor Rotty dari DKPP memaparkan mengenai peran disabilitas dalam Pilkada, serta Carla Christy Gerret dari Komisi Informasi Sulut tentang keterbukaan informasi publik bagi penyandang disabilitas, Hofni Timpalen dari Widyaprada Ahli Muda memaparkan mengenai peran organisasi disabilitas dalam pesta demokrasi. Muh Subhan Langga memaparkan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, Steven Kowaas dari Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Sulut juga memaparkan aksesibilitas TPS dan alat bantu coblos. Acara ditutup oleh Meidy Malonda yang mengajak semua pihak untuk terus menjaga integritas dan semangat demi Pilkada 2024 yang inklusif dan adil. Kegiatan ini menegaskan komitmen KPU Sulut dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, memberikan akses penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.