Berita Terkini

Jakarta, sulut.kpu.go.id – Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan Dewan Pers mengumumkan para pemenang lomba karya jurnalistik pemilu akses dan situs KPU provinsi akses, Jumat (31/3). Lomba yang dimulai sejak 23 September 2016 tersebut diikuti oleh 202 karya jurnalistik dari seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari 97 karya pemberitaan di media cetak/online; 36 karya penulisan opini; 55 karya foto pemilu akses; serta 14 karya pemberitaan di media TV/radio. Selain memberikan penghargaan pada kategori lomba tersebut, AGENDA secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan bagi situs KPU provinsi yang akses bagi penyandang disabilitas. Berikut merupakan daftar pemenang dari masing-masing kategori lomba, serta situs KPU provinsi akses. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sendiri memperoleh penghargaan dengan Kategori Situs KPU Provinsi Akses. Yessy Momongan selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara mewakili dalam rangka penerimaan penghargaan ini. Kedepan harapan Yessy bahwa pengelolaan Situs KPU Provinsi Sulawesi dapat lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan kemudahan informasi kepada seluruh masyarakat. Selain itu Ketua KPU Provinsi Sulawesi yang saat ini merupakan Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017 - 2022 berharap KPU Provinsi Sulawesi Utara dapat memperoleh penghargaan yang sama untuk tahun berikutnya. Situs KPU Provinsi Akses: Juara I – Situs KPU Provinsi Banten; Juara II – Situs KPU Provinsi Sulawesi Utara; Juara III – Situs KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kategori Pemberitaan di Media Cetak/Online: Juara I – Antony Lee dan Agnes Theodora (Kompas), dengan judul Sulitnya Menjaga Hak Difabel Psikososial; Juara II – Adi Warsidi (Tempo.com), dengan judul Pengalaman Mencoblos Pemilih Difabel Saat Pilkada Aceh; Juara III – Muhammad Hafil (Republika), dengan judul Catatan Pilkada dari Kursi Roda.   Kategori Penulisan Opini di Media: Juara I – Nurul Amalia Salabi (Rumahpemilu.org), dengan judul Pemilu Akses Menagih Janji Konstitusi; Juara II – Harjoni Desky (Pewarta-Indonesia.com), dengan judul Penyandang Disabilitas Adalah Kita (Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas); Juara III – Andrian Habibi, (Indonesiana.tempo.com), dengan judul Pemenuhan Hak Pemilih Disabilitas.   Kategori Foto Pemilu Akses: Juara I – Maman Sukirman (Koran Sindo), dengan judul Disabilitas Salurkan Hak Suara-Pilkada Takalar 2017; Juara II – Alfi Yusron (Majalah Derap Desa), dengan judul Partisipasi Kaki Kiri Sang Tuna Daksa Untuk Pemilukada; Juara III – Yulianto (Koran Sindo) dengan judul 1,5 Juta Penduduk Terancam Tidak Masuk DPT.   Kategori Pemberitaan di Media Elektronk (TV/Radio): Juara I – Nova Misdayanti Mandasari (Kompas TV Aceh), dengan judul Tuna Daksa Korban Konflik Menentukan Pemimpinnya; Juara II – Program 360 Metro TV, dengan judul Pilkada Setara; Juara III – Fabianus Benge (INews TV Kupang), dengan judul Pemilih Disabilitas Minta KPUD Siapkan Template. (admin/evans/kpusulut) Sumber : kpu.go.id

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berusaha mengembangkan kompetensi akademik pegawai KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satunya dengan adanya beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu. KPU ingin program studi kepemiluan bisa terus berkembang di Indonesia. Tujuan beasiswa ini untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen pemilu secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, dan berdimensi strategis. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI menginginkan adanya perubahan yang positif bagi pegawai KPU dengan peningkatan kompetensi tersebut. Masa kerja kesekretariatan di KPU berbeda dengan komisioner KPU yang hanya lima tahun, untuk itu kesekretariatan KPU harus terus berkembang dalam estafet penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro SDM Setjen KPU RI Lucky Firnandi Majanto pada kegiatan sosialisasi Program Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Senin (27/3) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. “Sasaran kita adalah PNS organik KPU, di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, karena PNS organik KPU lah yang akan meneruskan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke depan. Kami benar-benar ingin ada perubahan, sehinggga anggaran pembinaan kepegawaian kami alihkan untuk support beasiswa ini,” tutur Lucky dihadapan pegawai setjen KPU RI. Lucky juga menambahkan, untuk program beasiswa S2 tahun 2017 ini Universitas Indonesia (UI) telah bergabung. Saat ini ada 10 universitas di seluruh Indonesia, yaitu UI (Depok), UGM (Yogyakarta), Unpad (Bandung), Unand (Padang, Unila (Lampung), Unair (Surabaya), Unhas (Makassar), Unsrat (Manado), Undana (Kupang, dan Uncen (Jayapura). Alokasi pada tahun 2017 ini 125 orang batch III. Selain harus PNS organik, persyaratannya usia maksimal 37 tahun atau 42 tahun bagi yang berasal dari daerah tertinggal, terluar, dan terpencil pangkal/golongan minimal III.b atau III.a dengan masa kerja 2 tahun, IPK 3.00 dan melampirkan surat rekomendasi pimpinan. Bagi yang sudah bergelar S2, tidak diperkenankan untuk melamar. Persyaratan IPK juga bisa minimal 2.75 atau kurang, apabila telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut. Syarat lainnya yaitu mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional, menguasai tugas fungsi unit kerja dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, serta tidak terlibat aktivitas yang melanggar hukum atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan pancasila. Periode pendaftaran secara online di website KPU tanggal 1 – 31 Maret 2017. Penelitian administrasi tanggal 3 – 4 April 2017, pengumuman hasil penelitian administrasi 5 April 2017, dan seleksi wawancara di KPU tanggal 10 – 21 April 2017. Untuk pendaftaran dan seleksi akademik di universitas disesuaikan jadwal di kampus tersebut. (Arf/red. FOTO KPU/Arf/Hupmas) Sumber : kpu.go.id

Bali, sulut.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menerima penghargaan pada Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 untuk kategori Media Relation lembaga Pemerintah, di Hotel Harris Sunset Road (Sabtu, 25/3). Penghargaan Media Relation diberikan kepada lembaga Pemerintah, lembaga Pemerintah non kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penilaian dilakukan sepanjang tahun 2016, dari bulan Januari hingga Desember, dengan memperhatikan pemberitaan yang terjadi pada media massa cetak nasional terkait instansi tersebut. Dengan diraihnya penghargaan ini menjadi pembuktian bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) KPU telah melakukan tugas dan fungsinya. “Penilaian dilakukan   dengan   melihat   jumlah   exposure atau monitoring pemberitaan di 20 media utama nasional (koran, tabloid, dan majalah) yang terbit di Jakarta sepanjang 1 Januari-31 Desember 2016.” Ungkap Asmono Wikan CEO dan Founder PR Indonesia. Juri dalam penghargaan ini terdiri dari unsur-unsur Pakar dan Praktisi PR, Konsultan/Agensi PR, Tokoh Asosiasi/Organisasi PR, Fotografer dan Jurnalis Senior, Praktisi Desain dan Branding, serta PR Indonesia Gurus. Seluruh entri kompetisi berdasarkan produk dan portofolio sepanjang 2016. Asmono juga mengajak PR di semua lembaga untuk menjadi ujung tombak lembaga dalam meraih prestasi. "Kami mendorong kementerian atau lembaga untuk mengukir karya. Humas lembaga jangan berada di belakang layar. Humas harus menjadi garda terdepan," ujar Asmono. Selain KPU, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu juga menerima penghargaan sejenis, dengan ini membuktikan bagaiamana sinergi kedua penyelenggara Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan media massa, selain pemberian penghargaan ada pula prosesi penanda tanganan deklarasi PR seluruh Indonesia melawan berita palsu (hoax). Sumber : kpu.go.id    

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyediakan Portal terkait Info Penanganan Pilkada Serentak Tahun 2017. Adapun informasi yang ditampilkan dari Portal tersebut yaitu seluruh informasi terkait Penanganan Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2017.  Alamat Portal Info Penanganan Pilkada Serentak Tahun 2017 dapat dilihat disini

Jakarta, sulut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus berupaya dalam meingkatkan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, salah satu cara strategi yang dijalankan ialah menciptakan beragam sistem informasi, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), Selasa (14/2). Salah satu sistem informasi yang digunakan ialah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sistem ini telah digunakan dalam pemilu 2014 baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Melalui sistem ini diharapkan dapat mengelola data pemilih secara akurat, mutakhir dan lengkap.  “Untuk pertama kali, pemilu 2014 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kami berhasil kumpulan data pemilih seluruh Indonesia. Dan ini data pemilih yang cukup besar yang ada dalam sitem kami,” Papar Hadar. Kelebihan dari sistem ini, lanjut Hadar, para pemilih bisa mengecek langsung apakah mereka terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian apakah data mereka lengkap dan benar. Serta, mereka juga bisa cek apakah mereka terdaftar di TPS nomor berapa. “Itu semua bisa didapatkan melalui sistem sidalih yang kami buat,” jelas Hadar. Pernyataan tersebut terungkap di hadapan para delegasi dan peserta diskusi seminar Election Visit Program (EVP) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 yang digelar di Jakarta. Selain itu, ada juga sistem informasi mengenai tahapan Pilkada (Sitap). Seluruh tahapan pilkada dapat dilihat dari sistem ini mulai dari tahapan pencalonan sampai dengan laporan keuangan masing-masing pasangan calon (paslon).  “Laporan keuangan ini setelah diaudit akan kami publikasikan, sehingga masyarkat bisa mengetahui setiap paslon menerima dan mengelola keuangannya,” ujarnya. KPU RI juga memiliki Sistem informasi yang mengelola hasil perolehan suara dalam pemilu atau pilkada yang disebut Situng. Melalui sistem ini, publik mendapatkan gambaran tentang hasil sementara secara akurat dan cepat. Sistem ini juga meningkatkan partisipasi dan membuka ruang masyarakat dalam memonitor dan mengontrol hasil perolehan suara dari masing-masing TPS.  Seluruh hasil di TPS bisa terlihat di sistem melalui hasil scan  formulir C1 yang akan dibawa secepat mungkin dari TPS ke KPU kab/kota. Disitu, form tersebut akan di scan oleh petugas dan sesegara mungkin dipublikasikan.  “Melalui form publikasi ini masyarakat bisa melihat satu gambar yang otentik dari hasil proses pemungutan suara di TPS,” ungkap Hadar. KPU juga melakukan rekapitulasi hasil suara secara manual pada tiap tingkatan. Hasil resmi yang sudah diputuskan dan ditandatangi di scan dan publikasikan. Sehingga, masyarakat juga bisa membandingkan secara langsung data yang final dan sementara.  “ini upaya kami dalam mempublikasikan data pemiu secara akurat dan tepat. Kalau terjadi kekeliruan, tentu kami bisa memeriksanya dan dalam prosedur koreksi perbaikan bisa dilakukan di level atasnya,” pungkasnya. (Ook/red. FOTO KPU/Dosen/Hupmas) Sumber : http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/5707/KPU-Ciptakan-Sistem-Informasi-Demi-Tranparansi-Pemilu

Dalam rangka keterbukaan Informasi kepada Publik dalan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah membuat Sistem Informasi yang menyajikan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017. Adapun informasi yang dapat diperoleh dari Portal ini yaitu Data Pemilih, Data Pasangan Calon, Badan Penyelenggara, Kampanye, Sengketa maupun Hasil Perolehan Suara. Masyarakat yang ingin memperoleh informasi dapat mengunjungi alamat tautan ini https://pilkada2017.kpu.go.id/