Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Setelah serah terima Jabatan, Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Sigit Tri Harjanto mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulwesi Utara. Kapolda diterima langsung oleh Ketua KPU SULUT Ardiles Mewoh didampingi Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan, Jumat (11/1/2019), bertempat di Aula Kantor KPU  SULUT. Ketua KPU SULUT dalam sambutannya memaparkan kesiapan KPU SULUT dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2019. "Tentunya Kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sulut yang telah berkenan mengunjungi kantor KPU Prov. Sulut setelah dilakukannya serahterima", ujar Mewoh. Pada kesempatan yang baik ini dengan semakin mendekatinya Pemilu 2019, bagi kami Polri memiliki posisi yang sangat strategis sehingga dipandang perlu bagi penyelenggara Pemilu untuk berkordinasi dalam hal pengamanan pemilu. Mewoh menyampaikan bahwa untuk tahapan Pemilu 2019 hingga saat ini berjalan lancar dan baik, belum ada gangguan signifikan terhadap proses tahapan penyelenggaraan. Terkait logistik Pemilu, untuk surat suara ditargetkan Maret sudah selesai didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. Sebagai informasi saat ini KPU SULUT telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 sebesar 1.907.841 Pemilih dengan rata-rata pemilih di Sulut 40% berusia 21-30 tahun sehingga sosialisasi sangat diperlukan. Sedangkan jumlah TPS di Sulut sebesar 7.825 TPS yang tersebar di 15 kab/kota dan diikuti oleh Peserta Pemilu yaitu 16 Parpol, 23 Calon Anggota DPD, dengan jumlah calon anggota legislatif sebesar 562 orang, 330 laki laki dan 232 perempuan..a Saat ini Logistik Pemilu telah berada di gudang- gudang KPU Kabupaten/Kota diantaranya Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Alat Kelengkapan TPS. Sebagaimana diketahui bahwa gudang yang ada di KPU Kabupaten/Kota saat dilakukan pengamanan oleh Pihak Kepolisian. Kedepan harapan kami Distribusi logistik ke Kabupaten/Kota juga dapat dilakukan bersama- sama dengan Pihak Keamanan. Selain pengamanan logistik, KPU SULUT juga telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan pengamanan Kanbtor KPU baik di Provinsi maupun di 15 kantor KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara dan telah ditindaklanjut dengan adanya Sprint dari Kapolda lama sehingga penjagaa kantor telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara itu Harjanto dalam kesempatan tersebut mengatakan, kunjungan kami ke sini adalah untuk bersilaturahmi, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan persiapan KPU SULUT menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, apa permasalahan yang dihadapi yang bisa diatasi bersama. Kapolda dalam kunjungannya didampingi oleh Karo Ops Polda Sulut Kombes. Pol. Yohanes Soeharmanto, Dir Intelkam Polda Sulut Kombes. Pol. Budhy Herwanto, Kabid Humas Polda Sulut Kombes. Pol. Ibrahim Tompo, Kasubdit I Dit Ik Polda Sulut AKBP. Liston Bangkang dan Kasat Intelkam Polresta Manado Kompol. Adrie Ratela. (admin/kpusulut/evans)

Jakarta, sulut.kpu.go.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Rahman Hakim mengajak seluruh sekretaris di 34 KPU provinsi dan 514 KPU kab/kota seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kekompakan dan menjaga persatuan dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019.  Hal itu disampaikan Arif pada rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 di Jakarta,  Jumat (16/11). “Mulai hari ini Kita menjadi satu barisan yang kompak serta menjadi satu kesatuan yang siap melaksanakan semua tahapan yang akan kita kerjakan,” tegas Arif. Menurut Arif, tantangan KPU ke depan akan semakin berat, terlabih dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Untuk itu, Ia berharap, jajarannya dapat bekerja secara baik dan mengedepankan profesionalitas. “Tugas sekretariat dalam penyelenggaraan pemilu adalah memberikan dukungan baik teknis maupung dukungan administratif. Untuk itu, jajaran KPU harus mampu bekerja secara professional,” kata Arief. Ada beberapa catatan penting yang perlu dipastikan oleh kesekretariatan KPU agar Pemilu 2019 dapat terlaksana dengan kualitas baik, yakni memastikan kebutuhan anggaran 2019 yang tersedia untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019; Ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas dan kuantitas; dokumentasi penataan arsip; serta selalu semangat dalam kondisi apapun. “Sekretaris KPU di masing-masing satuan kerja harus selalu menyemangati jajaran di bawahnya,” ujar Arief. Tidak lupa Arif juga menekankan kepada seluruh peserta Rakornas untuk selalu berdoa memohon bantuan dan perlindungan Tuhan yang Maha Esa dalam melakukan segala jenis pekerjaan. Karena Ia yakin, dengan berharap kepada Tuhan, maka hasil yang diraih akan lebih maksimal. (hupmas kpu ook/foto: ook/ed diR) Sumber : kpu.go.id

Jakarta, kpu-suluprov.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu wajib menjalankan seluruh proses tahapan pemilu dengan benar sesuai aturan perundang-undangan. Seluruh proses tersebut harus bisa dipastikan berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun yang terlewat. Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada seluruh Anggota KPU Divisi Hukum dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, Jumat (16/11) di Jakarta.  “Divisi hukum sebagai selimut KPU, harus mengawal seluruh proses tahapan. Pastikan tidak ada yang terlewat, jangan sampai ada proses tahapan yang bolong-bolong,” tutur Hasyim di depan peserta yang merupakan bagian kegiatan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Hasyim juga meminta seluruh divisi hukum untuk dapat membaca dan memahami dengan baik pasal, ayat, dan data dalam regulasi pemilu. Selain itu, semua harus selalu berpikir dengan matang atas segala potensi masalah hukum yang bisa saja terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti tahapan pemutakhiran data pemilih, logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. “Penghitungan suara jelas harus selesai di hari yang sama, maka target pukul 24.00 selesai. Penghitungan selesai ini dimaknai menyelesaikan formulir C1 plano. Urutannya pun harus benar, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila urutan ini dilanggar, maka bisa jadi ada tuntutan untuk hitung ulang,” jelas Hasyim yang juga membidangi Divisi Hukum di KPU RI. Pemilu itu berpotensi terjadi konflik, tambah Hasyim, untuk itu sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga harus bisa memanaj konflik, bukan malah menjadi faktor penyebab konflik. Untuk itu, semua harus bisa memahami aturan perundang-undangan dengan baik dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. (hupmas kpu Arf/foto: Arf/ed diR) Sumber : kpu.go.id

Jakarta, sulut.kpu.go.id - Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 juga berlangsung di hotel Discovery Ancol Jakarta (16/11/2018). Ditempat tersebut, materi disampaikan kepada peserta yang dibagi menjadi dua kelas.  Materi untuk kelas sosialisasi disampaikan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting, sedangkan kelas teknis penyelenggara disampaikan oleh Komisioner KPU RI Ilham Saputra dan Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah. Wahyu Setiawan menekankan pentingnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu  meliputi penyelenggara, peserta, pemilih, regulasi, tata kelola, tahapan dan jadwal kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.   Sedangkan Ilham Saputra yang membahas materi teknis penyelenggara menjelaskan tindaklanjut pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) serta antisipasi persoalan di hari pemungutan suara dan persoalan pada saat pengiriman hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ke PPK melalui PPS. “Pastikan KPPS melakukan pengumuman lokasi waktu dan sebagainya, C6 itu wajib disebar dan dikembalikan” ujar Ilham Saputra.  Ilham mengatakan bahwa salah satu ukuran suksesnya penyelenggaraan pemilu ketika tidak ada gugatan atas hasil yang ditetapkan KPU. "Maka kita sukses. Kalaupun ada gugatan kita dapat mempertanggungjawabkan dengan dokumen yang jelas," tandasnya. Dikesempatan lain, Nur syarifah menjelaskan pentingnya KPPS agar memahami tatacara pengisian formulir. Oleh karenanya KPU yang membidangi bimbingan teknis bagi KPPS perlu untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada penyelenggara adhoc tersebut. "Maka pada saat bimtek dengan KPPS agar tidak hanya dialog tapi harus dengan simulasi dan contoh," kata perempuan yang akrab disapa Inung.  Kegiatan berakhir dengan ramah tamah dan peserta diminta untuk menyiapkan diri menghadiri puncak Acara Rakornas Pemilu 2019, di Jakarta Sabtu 17 November 2018. (hupmas kpu anggri-JAP/foto: ANG-JAP/ed diR) Sumber : kpu.go.id  

Jakarta, sulut.kpu.go.id - Pemilihan Umum (Pemilu) jadi sarana penting masyarakat menentukan calon pemimpinnya lima tahun mendatang. Pentingnya hajatan demokrasi ini sampai mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan dan menyelenggarakannya dengan baik guna menghasilkan pemimpin berkualitas.  Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman saat membuka salah satu Rapat Divisi Keuangan, Umum Logistik dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 di Jakarta Jumat (16/11/2018).  Arief sendiri menyampaikan setidaknya ada tiga hal yang dapat menjadi ukuran siap tidaknya sebuah penyelenggaraan pemilu, pertama menyangkut anggaran, kedua menyangkut kesiapan personel dan ketiga menyangkut kesiapan logistik.  Terkait persiapan personel ini, Arief bahkan meminta daerah-daerah yang tidak lengkap jumlah komisionernya untuk menyampaikan hal tersebut diruang rapat. Menurut dia, untuk mencapai pemilu yang sukses maka harus dimulai dengan jumlah anggota KPU yang lengkap tidak hanya untuk penyelenggara yang bersifat tetap tapi juga yang sementara (adhoc). "Sebetulnya secara nasional angkanya kecil sekali (kekurangan personel) tapi ditingkat lokal mudah sekali dipicu konflik," kata Arief. Diluar ketiga hal itu, Arief juga secara khusus mengingatkan jajaran penyelenggara ditiap tingkatan untuk menyiapkan mental dan fisiknya dalam menyukseskan setiap tahapan dan program pemilu. "Kalau siap InsyaAllah anda yg akan menggantikan kami disini," tambah Arief.  Dikesempatan kedua Anggota KPU RI Divisi Keuangan dan Logistik Pramono Ubaid Tanthowi menekankan pentingnya tata kelola logistik oleh jajaran penyelenggara ditiap daerah. Menurut dia tata kelola logistik tidak bisa lepas dari prinsip profesionalitas didalam aspek perencanaan. "Kita ingin menyiapkan seluruh aspek pemilu dengan baik dan meminimalisir kesalahan. Jadi mohon perhatian betul kita punya komitmen untuk melakukan pengelolaan logistik lebih baik," kata Pramono.  Tata kelola logistik menurut Pramono juga bertujuan untuk mencapai efisiensi. Hal ini sudah terbukti dengan proses pengadaan logistik melalui elektronik yang mampu menghemat pengeluaran belanja barang dan jasa KPU. "Untuk Pemilu 2019 saja, pengadaan kotak suara itu total biaya Rp284 Miliar kalau dari Pagu anggaran hanya 30%, efisiensi 70%. Lalu bilik suara Rp59 Miliar itu efisiensi. Jadi dari kotak dan bilik saja efisiensi besar, makanya bisa kita alokasikan ke biro lain," tutup Pramono. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR) Sumber : kpu.go.id

Jakarta, sulut.kpu.go.id - Komisioner KPU, Viryan menyampaikan pentingnya pemahaman Teknologi Informasi (TI) dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu ditiap tingkatan guna menunjang kerja-kerja kepemiluan. Sejauh ini pemahaman akan TI sudah jauh lebih baik dan akan ditingkatkan terus diwaktu yang akan datang.  Hal itu disampaikannya dihadapan peserta rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 kelas Divisi Perencanaan dan Data se-Indonesia, Jumat (16/11). Menurut pria mantan Anggota KPU Kalimantan Barat itu, komitmen lembaganya adalah terus meningkatkan kemampuan jajaran KPU menguasai ilmu TI agar mampu menciptakan inovasi untuk memudahkan kerja kepemiluan.  Belajar dari Pemilihan 2018 dan Pemilu 2014, keamanan TI menjadi isu yang semakin diperhatikan. Upaya mengantisipasinya dengan mengonsolidasikan KPU se-Indonesia agar memiliki kemampuan dengan melaksanakan kerja kerja dengan aman, tertib. Salah satunya dengan membuat email yang terorganisir bagi setiap penyelenggara pemilu, "Direncanakan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota akan diberikan email masing-masing misalnya diana@kpu.go.id, sedang dikembangkan salah satunya itu," sambung Viryan. Senada dengan Viryan, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI, Sumariyandono juga menyampaikan siap mendukung persiapan bimtek tersebut. "Tentu kita ingin adanya keseragaman pemahaman terhadap bagaimana kita kelola IT di KPU karena saya lihat sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya," pungkas Sumariyandono. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR) Sumber : kpu.go.id