Berita Terkini

KPU Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan Sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kepada Media di Sulawesi Utara. Sosialisasi akan mengundang lebih dari 100 Media dan Asosiasi Media di Sulawesi Utara. Undangan Sosialisasi Klik Disini

Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan berkesinambungan yang telah dilakukan oleh KPU. Akurat dan akuntabelnya daftar pemilih akan berdampak penting pada kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan. Hari ini selasa 4/10/2022 bertempat diHotel Luwansa Manado KPU Sulut mengadakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan. yang melibatkan Stakeholder dan LSM Kepemiluan dengan menghadirkan narasumber Bawaslu Provinsi Sulut Ardiles Mewoh, Kadis Dukcapil Sulut Linda Wantania, Akademisi Unima Goinpeace. H. Tumbel, Haryanto mewakili SHAAD Research and Development. Rakor diawali dengan Laporan Kegiatan Pelaksanaan oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Winda Tulangouw dan dibuka Langsung oleh Plt.Ketua Meydi Tinangon didampingi Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu. Dalam sambutan buka Tinangon menyampaikan bahwa dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan wewenang kepada KPU untuk melakukan pemeliharaan Data pemilih. Dan ini dilakukan KPU dimasa pasca pemilihan baik Pemilu dan Pilkada sampai pada proses tahapan selanjutnya.  Ointu dalam kesempatannya juga menyampaikan Salah satu elemen penting dalam tahapan pemilu dan Pilkada adalah Daftar Pemilih. Sejauh ini dalam pelaksanaan Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan secara integral selalu melibatkan pihak pihak terkait dalam upaya updating daftar pemilih secara optimal. " Tentunya Koordinasi terus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan perkembangan terkait perubahan data penduduk sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rakor ini diselenggarakan bertujuan untuk menyampaikan hasil PDPB Tahun 2022, Menerima masukan dari stakeholder, mempermudah proses pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu serentak tahun 2024, serta mewujudkan Data pemilih yang berkomprehemsif, akurat, dan mutakhir. Adapun materi Dinas Dukcapil lebih mengedepankan Akurasi data Kependudukan Provinsi Sulut, DP4 untuk Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Sedangkan Bawaslu lebih kepada pengawasan PDPB yang merupakan salah satu upaya melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Tahapan pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku. " membaca angka, menghitung (analisa Statistikal Pemilu 2024) oleh Haryanto lebih kepada Komposisi generasi. Akasemisi Goinpeace dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa Sukses dan berhasilnya akuntabilitas Pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan perlu memenuhi tiga hal yaitu : 1. Political Accountability, 2. Administrasi Accountability dan Legal Accountability. Rakor dijalankan dalam bentuk diskusi Panel yang melibatkan sesi tanya jawab dari peserta rakor. Turut hadir dalam rakor ini Komisioner KPU Provinsi Salman Saelangi, Yessy Momongam dan Plh. Sekretaris Bpk. Meydi Malonda. [ucu/Ed.LA.foto by Desmon]

Manado, sulut.kpu.go.id – KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara mengikuti Rapat Koordinasi penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai Bahan Pemutakhiran Data Pemilu Tahun 2024 di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22-24 September 2022. Rakor tersebut dibuka Ketua KPU Hasyim Asy’ari didampingi Anggota KPU RI Betty Epilson Idroos, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap dan Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya, Asy’ari menyampaikan tiga asas dalam penyusunan daftar pemilih yang perlu diperhatikan, pertama komprehensif, artinya semua Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus didaftar. Kedua akurat atau valid, mencakup penulisan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun alokasi tempat pemungutan suara. Ketiga mutakhir, yakni data yang disusun/dikelola mendekati situasi yang paling mutakhir, situasi yang dimaksud terhitung saat jatuhnya penetapan hari pemungutan suara.  “Oleh karena itu, akurasi dan validitas data jadi salah satu tanggung jawab kita untuk menunjukan KPU bekerja secara profesional,” sambung Asy’ari Sementara itu, Idroos mengatakan untuk data padan se- Indonesia sudah mencapai 89.5 persen. “Di waktu kurang lebih satu minggu ke depan, bisa dimaksimalkan sehingga data padan mengalami peningkatan,” harap Idroos. Peserta Rakor mendapat materi dari Anggota KPU Betty Epilson Idroos, yang menjelaskan Tindak lanjut Data Padan, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Dalam dan Luar Negeri, Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, selanjutnya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan Harapan dan Tantangan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja membahas Kriteria Utama pada Pemantauan Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih, setelah itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Ericson Manihuruk memaparkan Kondisi Data Penduduk per Provinsi Tahun 2022 dan Pencatatan Data Kependudukan pada Wilayah-Wilayah Khusus, terakhir Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyampaikan Pemanfaatan Peduli WNI untuk Pemutakhiran Data WNI di Luar Negeri dalam Persiapan Pemilu Tahun 2024. Pada rakor itu, KPU Sulut menerima Penghargaan sebagai Provinsi dengan Kelengkapan dan Kecepatan Tindak Lanjut Data Hasil Pemadanan Data Pemilih dan Data Kependudukan Terbaik Ketiga Kategori Jumlah Pemilih di Bawah Lima Juta Pemilih. Piagam Penghargaan diserahkan langsung Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu. Turut hadir, Plt. Pusat Data dan Teknologi Informasi Andre Putra Hermawan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi, Kepala Biro Umum M. Syahrizal Iskandar, Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu Melgia Carolina Van Harling, Kepala Biro Keuangan dan BMN Yayu Yuliana, jajaran Sekretariat Jenderal KPU, dan diikuti sebanyak 1.096 peserta yang terdiri dari Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang membidangi Data dan Informasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Segenap Jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Simson Ratoebandjoe Kasubbag Teknis Penyelanggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab. Sumba Timur. Semoga amal baiknya diterima Oleh Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Manado, sulut.kpu.go.id - Memperkuat penerapan manajemen risiko, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang di fasilitasi KPU Sulut, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Atas Akuntabilitas Keuangan dan Risiko Fraud, 5 - 6 September 2022, di aula KPU Kota Kotamobagu Kegiatan dibuka Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon. Dalam sambutannya, Tinangon menyampaikan kegiatan ini sangat penting dilaksanakan, mengingat terdapat banyak potensi risiko bagi KPU pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024, termasuk di dalamnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Risiko tersebut perlu dikendalikan supaya tujuan yang telah dicanangkan dalam penyelenggaraan pemilu bisa terwujud,” ujar Tinangon. Tinangon mengapresiasi perwakilan BPKP Sulut yang bersedia membekali KPU Se- Sulut dalam meningkatkan pemahaman manajemen risiko untuk diaplikasikan di masing-masing satker. “Mari bersama-sama mengimplementasikan manajemen risiko yang benar dan konsisten sehingga dapat memitigasi risiko yang ada dan meminimalisir risiko fraud,” tambah Tinangon. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Beligan Semliring yang mengikuti secara daring, mengingatkan pentingnya dibuatkan kartu kendali untuk pengelolaan keuangan badan ad hoc supaya pertanggungjawabannya dapat memenuhi unsur akuntabilitas. “Kiranya peserta mengikuti bimtek dengan serius, agar bisa melakukan identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian yang tepat,” harap Semliring Pada hari pertama, narasumber, Glorio Gilbert Makaminan selaku Auditor Muda BPKP memaparkan materi tentang Konsepsi Manajemen Risiko. Hari selanjutnya, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti memberikan arahan kepada peserta bimtek. Dalam arahannya Pujiastuti meminta peserta untuk serius mengisi register risiko terkait pengelolaan keuangan dan risiko fraud. Usai arahan Pujiastuti, dilanjutkan dengan materi membahas tentang Praktik Manajemen Risiko, dilanjutkan dengan pengisian formulir register risiko. Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini menjadi wadah efektif bagi KPU dalam melakukan setiap proses tahapan manajemen risiko oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko. Diakhir bimtek, dibuatkan daftar risiko (risk register) dan Rencana Pengendalian Risiko yang akan digunakan untuk mendukung terwujudnya optimalisasi pencapaian kinerja organisasi KPU sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.   Adapun peserta dalam kegiatan ini, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan SDM, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Operator SPIP dari 16 Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kota Kotamobagu selaku tuan rumah, serta Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sulut, Meidy Malonda. (LR/ Foto by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Selasa, 6 September 2022 KPU Sulut gelar rapat koordinasi persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus 2022 bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara secara daring di Ruang Rapat KPU Sulut. Rapat  ini bertujuan mengetahui progres penyusunan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota. Dibuka oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada 15 KPU Kabupaten/Kota karena mendapat peringkat ke 4 Nasional menyelesaikan pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dengan Data Kependudukan Kemendagri RI. “Walaupun sudah selesai pemadanan data tetapi kita terus mengoptimalisasi penyelesaian data TMS dan data pemilih baru” ujar Mewoh Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dalam arahannya men yatakan yang kita kejar sekarang adalah data TMS yang meninggal, pemilih pemula di sekolah dan pemilih yang belum memiliki KTP-el. Dalam Rakor masing-masing Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kabupaten/ Kota membacakan Rekapitulasi DPB Periode Agustus Tahun 2022. Hasil rekapitulasi DPB dari seluruh Kabupaten/Kota ini akan menjadi Rekapitulasi DPB tingkat Provinsi. Rakor dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU serta jajaran sekretariat bagian perencanaan, data dan informasi. Adapun peserta rapat yang mengikuti jalannya kegiatan secara daring yaitu Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara. (Ipung/ed.LA)