Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id - Tahapan pembentukan Badan Adhoc khusus Perekrutan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) masih dan akan segera berlangsung, kesiapan internal penyelenggara pemilu terus dibekali dan dimantapkan lewat rapat koordinasi dan sosialisasi. Bertempat di hotel Grand Whiz Megamas Manado, KPU Sulut mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan badan adhoc dengan peserta komisioner KPU Sulut, Pejabat Struktural dan jajaran staf Sekretariat KPU Sulut sedangkan mewakili KPU Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Manado. Ketua KPU Sulut Meidy Y. Tinangon membuka langsung kegiatan ini. Dalam arahan dan sambutannya Tinangon menyampaikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena semua masih diberikan kekuatan dan Kesehatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. “Memang tugas sosialisasi dikoordinir oleh divisi sosdiklih tapi inti dari materi-materi sosialisasi bukan hanya terkait satu divisi tapi semua tahapan dan semua kegiatan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga perlu dilakukan koordinasi agar semua tugas dan tanggung jawab kita selaku penyelenggara berjalan dengan baik,” jelas Tinangon. Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto dalam kesempatannya juga menyampaikan bahwa kegiatan hari ini untuk lebih memantapkan dan juga sebagai bekal dan koordinasi dalam melakukan tahapan pemilu khususnya dalam tahapan pembentukan badan adhoc.   Kegiatan rapat berlangsung dalam bentuk diskusi yang dipandu oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan dilanjutkan dengan kegiatam sosialisasi kepada masyarakat yang hadir diarea kawasan Megamas pada sabtu pagi dalam bentuk membagikan leaflet dan souvenir sebagai bahan sosialisasi guna terus mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perekruatan badan adhoc serta hari H pemilu serentak 14 Februari 2024 nanti. (Lita/Ed:Ge/Photo by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Ketua KPU RI Hasyim As’yari melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Provinsi Sulawesi Utara atas nama Amrain Razak secara daring menggantikan Ardiles Mewoh yang kini menjabat sebagai Ketua KPU Bawaslu Sulawesi Utara bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara pada hari jumat (25/11/2022). Pelantikan Amrain Razak ini berlangsung secara khidmat yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, Anggota KPU Sulut Yessy Momongan serta Sekretaris Lucky Firnandy Majanto dan Pejabat eselon III dan eselon IV. Dalam sambutannya Hasyim As’yari menyampaikan pesannya kepada Anggota yang baru saja dilantik untuk menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan sehingga untuk segera mungkin mempelajari kembali peraturan perundang-undangan,undang-undang pemilu,peraturan KPU yang sudah diterbitkan karena disitulah pegangan kita dalam menghadapi Pemilu 2024.  Selain itu juga Hasyim mengharapkan untuk segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja dan situasi penyelenggaraan pemilu di daerahnya masing-masing mengingat tahapan pemilu sudah sementara berjalan, kemudian diakhir sambutannya tak lupa Hasyim Ashari mengucapkan selamat atas pelantikan Anggota KPU yang baru saja dilantik .   (Bb/Ed:LR/Foto by Wale Pemilu

Manado, sulut.kpu.go.id - Untuk memantapkan persiapan rekrutmen calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024, KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024, pada tanggal 17-19 November 2022 di Hotel Aryaduta Manado. Rakor dibuka langsung oleh Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon. Dalam sambutannya Tinangon menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Heddy Lugito yang berkenan hadir dan berbagi informasi dalam rakor saat ini. Tinangon juga berharap peserta rakor dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan saat ini untuk mendalami regulasi terkait pembentukan PPK dan PPS.  Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan bahwa tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024 sangat berat sehingga KPU wajib melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling penting juga kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus berpedoman pada prinsip kredibel, Integritas serta mandiri.   “Rekrutmen PPK dan PPS harus dilakukan sesuai regulasi serta melaksanakannya dengan cara yang transparan dan akuntabel" ujar Lugito Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Sulut Salman Saelangi menyampaikan rakor ini merupakan tindaklanjut dari rakor yang telah dilaksanakan KPU RI. “Proses dan mekanisme rekrutmen serta persyaratan PPK dan PPS akan dibahas secara detail dalam rakor supaya saat tahapan pendaftaran dan seleksi, KPU Kabupaten/Kota sudah siap melaksanakan tugasnya.” kata Saelangi. Peserta Rakor tersebut, terdiri dari Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Kasubag Hukum dan SDM dan Operator SIAKBA KPU Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara. Turut hadir dalam rakor ini, Anggota KPU Lanny Ointu, Yessy Momongan, Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto, Kabag Teknis Penyelenggara, Hupmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Hukum dan SDM Lidya Rantung.   (Ucu/Ed:LR/Foto:WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - Bertempat di Malalayang Beach Walk [MBW] Minggu, 20/11/2022, KPU Sulut mensosialisasikan Rekrutmen Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara langsung kepada Pengunjung Wisata Malalayang Beach Walk. Ketua KPU Sulut Meidy Y. Tinangon serta Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi dan Lanny Ointu memimpin langsung sosialisasi ini kepada masyarakat bersama Staf Sekretariat. Lewat brosur yang dibagikan serta trik lewat games dan hadiah menjadi alat bantu dalam mensosialisasikan tahapan yang sementara berlangsung. Para pengunjung MBW yang datang dari berbagai daerah bahkan dari luar daerah sangat merespon baik kegiatan ini. "Harapan tentunya kegiatan sosialisasi hari ini dapat menjangkau masyarakat luas yang ingin berpartisipasi langsung menjadi penyelenggara pemilu lewat PPK dan PPS yang mendaftarkan diri lewat Aplikasi Siakba yang telah disiapkan oleh KPU, tentunya bagi mereka yang memenuhi persyaratan yang telah diatur", ujar Salman Saelangi selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. (Ucu/Ed:Ge/Foto:WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, KPU Sulut telah beberapa kali menerima kunjungan kerja dan silahturahmi dari stakeholder. Seperti halnya pada tanggal 7 November 2022, KPU Sulut menerima kunjungan kerja Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto bersama jajarannya. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Yessy Momongan, Salman Saelangi dan Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto di ruang rapat KPU Sulut. Pada kesempatan itu, Kapolda Sulut mengatakan maksud kedatangan untuk bersilahturahmi sekaligus ingin memperoleh informasi terkait proses tahapan pemilu 2024 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. “Informasi akurat dan terkonfirmasi mengenai kendala, persoalan dan tantangan yang dihadapi selama proses tahapan pemilu sangat diperlukan untuk menjadi perhatian dan tentu sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian apalagi mengenai keamanan. Tentunya belajar dari pemilu sebelumnya kira-kira apa yang menjadi persoalan-persoalan yg  sudah bisa terdeteksi sedini mungkin,” tutur Budiyanto. Tinangon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda dan jajarannya yang telah mengunjungi KPU Sulut. “Tentunya kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua pihak terlebih Polda Sulut didalamnya untuk kelancaran proses tahapan,” ujar Tinangon.  Selanjutnya, Tinangon menjelaskan, bahwa tahapan pemilu sudah dimulai sejak bulan Juni 2022, dan saat ini sementara dilaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Sedangkan untuk kendala dan persoalan jika belajar dari pemilu 2019 dan Pilkada 2022 antara lain adalah pendistribusian logistik karena mengingat sulawesi utara memiliki beberapa daerah kepulauan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Meidy Malonda.   (Lita/Ed:Ge/Foto by WalePemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id - Untuk menginformasikan Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat, KPU Sulut menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc ke Organisasi Non Pemerintah dan Stakeholder pada hari Senin dan Selasa (7 & 8/11) di Hotel Aryaduta Manado. Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, membuka secara resmi sosialisasi ini. Dalam sambutannya Tinangon mengatakan, sosialisasi ini diselenggarakan agar Pemilu 2024 menjadi milik publik karena rakyat atau publiklah yang merupakan aktor utamanya. “Kami berharap peserta yang hadir saat ini bisa memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai Tahapan Pemilu 2024 dan informasi perekrutan penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Badan Ad Hoc,” ujar Tinangon. “Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan setiap jadwal dan prosedur tahapan Pemilihan Umum kepada masyarakat lewat perwakilan organisasi non pemerintahan dan stakeholder.” tambahnya Kurang lebih 200 orang perwakilan Organisasi Non Pemerintah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan stakeholder lainnya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Pada hari pertama, penyampaian materi oleh Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengenai Strategi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah memaparkan Sistemetika Penyelenggara Pemilu / KEPP, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Ferry Sangian terkait Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc. Hari selanjutnya, narsumber Anggota Bawaslu Sulut Zulkifili Densi memaparkan  Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulawesi Utara Viktory Rotty menyampaikan materi Etika Berdemokrasi, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc. Hadir pada kegiatan itu, Anggota Lanny Ointu, Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Greis Tamba.   (Yulita/Ed:Ge/Foto by WalePemilu)