Berita Terkini

Manado - sulut.kpu.go.id – KPU Sulut menerima kunjungan Pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Utara (Sulut), yang dipimpin langsung Ketua DPD Partai Perindo Sulut Jaclyn Ivana Koloay, diterima oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu, Meidy Tinangon dan Salman Saelangi di ruang rapat KPU Sulut pada Sabtu (30/7/2022). Koloay mengatakan maksud kunjungan untuk koordinasi mengenai keanggotaan partai yang ditemukan ganda serta syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. “Kami menginformasikan juga, Perindo Sulut telah melakukan penginputan data di SIPOL,” ujar dia  Mewoh menyampaikan KPU Sulut terbuka kepada partai politik untuk berkoordinasi berkaitan tahapan pemilu 2024, termasuk verifikasi partai politik. Selain itu, Mewoh menjelaskan, verifikasi keanggotaan ganda partai akan diklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan lalu membuat pernyataan supaya memperjelas keanggotannya, sementara itu untuk pengurus tingkat provinsi atau kabupaten/kota harus memerhatikan keterwakilan 30% perempuan. Turut hadir pada pertemuan itu Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hupmas, Hukum Carles Worotitjan dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat Greis W Tamba. (Bb/Ed:GT/Foto by EP).

Pentingnya lakukan mitigasi risiko untuk Tahapan Pemilu 2024, potensi masalah di setiap tahapan bisa dideteksi dan diantisipasi lewat kegiatan pengendalian internal. Penegasan tersebut disampaikan Anggota Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KPU Sulut pada rapat evaluasi Satgas SPIP KPU Sulut yang digelar di ruang rapat Kantor KPU Sulut, Jumat (29/07/2022). Rapat tersebut dibuka Ardiles Mewoh selaku Ketua KPU Sulut sekaligus Ketua Pengarah Satgas. Dalam sambutannya Mewoh mengapresiapi kerja Satgas SPIP sepanjang semester I Tahun 2022, selain itu dia berharap Satgas SPIP meningkatkan kinerja pengendalian internal pada tahapan Pemilu 2024. Sementara itu Wakil Ketua Pengarah Meidy Tinangon menyampaikan penting untuk evaluasi program kegiatan Satgas SPIP di Semester I tahun 2022, selanjutnya menyusun program semester II harus berkualitas dan orientasinya menunjang tahapan Pemilu 2024. “Perlu digiatkan secara konsisten pengendalian internal hasil risk assesment level entitas dan aktivitas di lingkungan KPU Sulut,”tambah dia. Pujiastuti selaku Sekretaris KPU Provinsi Sulut sekaligus Ketua Satgas yang memimpin rapat itu secara langsung memaparkan evaluasi program kegiatan Satgas SPIP KPU Sulut Semseter I dan menyusun program untuk semester II. Hadir dalam Rapat tersebut Sekretaris Satgas Carles Worotitjan dan Anggota Satgas SPIP KPU Sulut. (FL/Ed:GT Foto by Wale Pemilu)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022 harus dipahami secara utuh, termasuk substansi dasar, isu strategis, pasal krusial, kerangka kerja dan teknis, proses bisnis serta petunjuk teknisnya. Hal tersebut ditekankan Anggota KPU RI August Mellaz dalam sambutan Sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD bersama partai politik, Bawaslu, Stakeholder terkait, NGO dan Media di Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut digelar oleh KPU Sulut secara hybrid, pada hari sabtu (30/07/2022), dengan menghadirkan narasumber Anggota KPU RI sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Holik melalui zoom meeting. Holik menjelaskan, rincian program dan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan, persyaratan pendaftaran serta pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut Yessy Momongan menegaskan untuk pendaftaran Partai Politik (Parpol) hanya di KPU RI begitu juga dengan penetapan parpol ditetapkan oleh KPU RI.“Tugas KPU Sulut dan Kabupaten/Kota, melakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sesuai perintah KPU RI,” sambung dia. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, mengapresiasi kepada Pimpinan KPU RI yang berkenan hadir secara daring, memberikan informasi utuh dan detail mengenai pendaftaran, verifikasi, serta penetapan parpol peserta Pemilu. Ikut hadir dalam kegiatan itu, Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Lanny Ointu, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, Para Kabag dan Kasubbag Sekretariat KPU Sulut. (Bb/Ed:GT/foto by EP)

Manado, sulut.kpu.go.id - Jajaran KPU diminta untuk berpikir dan bertindak antisipatif bukan reaktif dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024 yang sedang bergulir. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asya'ri ketika menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan Workshop Diseminasi Pedoman Bimtek Manajemen Risiko pada Kamis, 28 Juli 2022. Workshop yang digelar secara daring tersebut terlaksana atas kerjasama KPU dan BPKP.   Jajaran komisioner dan sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara ikut serta dalam kegiatan tersebut. "Berpikir dan bertindak antisipatif berarti kita mampu menganilisis potensi risiko dan masalah sebelum masalah itu terjadi, sehingga risiko bisa dimitigasi sejak dini," ungkap Hasyim. Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan berpikir dan bertindak reaktif, dimana masalah sudah terlanjur terjadi baru kemudian dipikirkan reaksi terhadap risiko dan masalah. Untuk itu Hasyim meminta jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memahami konsep manajemen risiko dan menerapkannya di Satker masing-masing. Hasyim juga meminta jajarannya memahami Renstra KPU dimana di dalamnya terdapat visi, misi, tujuan organisasi KPU. Selain itu memahami mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu, kemudian melakukan penilaian risiko terhadap usaha pencapaian tujuan serta pelaksanaan tahapan. Tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah dari unsur BPKP dan Inspektorat KPU RI. Hadir sebagai peserta dari pihak KPU Sulut adalah Ketua dan Anggota KPU Sulut, Sekretaris, para Kabag dan Kasubag.

Manado, sulut.kpu.go.id – DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan lagi ke KPU Sulut pada Rabu (27/7). Kunjungan dipimpin langsung Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Conny L. Rumondor didampingi Wakil Ketua Andry H. Umboh. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi Anggota KPU Sulut Yessy Momongan, Lanny Ointu, Meidy Tinangon dan Salman Saelangi menerima kunjungan Pengurus DPD Gerindra Sulut di Ruang Rapat KPU Sulut. Mewoh mengapresiasi Pengurus DPD Gerindra Sulut yang melakukan kunjungan kembali ke KPU Sulut. “Kami selalu terbuka bagi Partai Politik untuk konsultasi atau koordinasi Tahapan Pemilu 2024” kata Mewoh Rumondor menyampaikan tujuan kami untuk berkonsultasi mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. “Kami ingin mengetahui secara detail persyaratan dan dokumen yang perlu disiapkan Partai di proses pendaftaran dan verifikasi,”tuturnya Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Yessy Momongan mengatakan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022. Selain itu, Momongan mengingatkan Partai Gerindra untuk mengecek lagi kelengkapan dokumen yang diinput di Sistem Informasi Partai Poltik (Sipol). Hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Greis W. Tamba. (Bb/Ed:GT/foto by EP)

Manado, sulut.kpu.go.id – Tahapan verifikasi partai politik harus berjalan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022.  Memastikan hal ini, KPU Sulut melaksanakan internalisasi pada Komisioner, PNS dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat KPU Sulut, di Aula Kantor KPU Sulut, Rabu (27/7/2022). Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Yessy Momongan, mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar Komisioner, PNS dan PPNPN memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan aturan main tersebut.  Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, menegaskan, Komisioner dan Sekretariat KPU Sulut wajib memahami substansi norma dalam PKPU yang mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu.  “Kita semua terlibat dalam setiap tahapan Pemilu 2024, termasuk verifikasi partai politik,” ucap dia. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Salman Saelangi, mengatakan, memahami PKPU ini akan sangat membantu dalam menyosialisasikan secara benar kepada pihak-pihak terkait.   Rapat dipandu oleh Kasubag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Grace Tamba serta dihadiri Ketua, Anggota, Sekretaris, para Pejabat Struktural serta seluruh Staf Pelaksana dan PPNPN. (Steify/Ed:GW/Foto by Wale Pemilu)