Berita Terkini

Manado, sulut.kpu.go.id – Guna menjawab kebutuhan publik terhadap informasi kepemiluan, serta meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, KPU Sulut terus berbenah untuk meningkatkan kinerja dan inovasi program kehumasan. Sebagai salah satu wujud keseriusan tersebut, nampak dalam pelaksanaan Rapat Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada Kamis, 7 April 2022 di Aula Kantor KPU Sulut.  Rapat perdana jajaran Bakohumas dengan struktur dan personalia yang baru tersebut, dihadiri oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh yang didampingi Komisioner lainnya, yakni: Yessy Momongan, Salman Saelangi, Meidy Tinangon. Hadir juga Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Parhubmas, Hukum dan SDM Charles Worotitjan yang juga sebagai Ketua Pelaksana Bakohumas, serta seluruh anggota Bakohumas. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Dalam sambutan dan arahannya Mewoh sangat mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan selama ini oleh tim Bakohumas.  Menurutnya, Tim Bakohumas sudah bekerja memberikan inovasi yang baik dan kreatif dalam pemberitaan kegiatan KPU Sulut selama tahapan pilkada maupun pasca tahapan. "Tentunya, saya mengharapkan agar Bakohumas lebih meningkatkan lagi kompetensi kinerja pengelolaan fungsi kehumasan di satker kita, dan juga tetap bertanggung jawab memonitoring dan mengawasi fungsi kehumasan yang ada di KPU Kabupaten/Kota, yang menurut pengamatan saya sudah banyak aktif dalam pemberitaan kepada masyarakat luas,” kata Mewoh. Mewoh menegaskan bahwa salah satu tugas Bakohumas KPU Sulut adalah harus tetap mendorong Bakohumas di KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tugas dan fungsi kehumasan. Selanjutnya Mewoh juga mengingatkan untuk menjaga dengan baik sarana dan prasarana yang dipakai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Bakohumas. Bahkan perlu untuk melakukan inventarisasi kembali terhadap alat-alat pendukung tersebut untuk mengagendakan kebutuhan terhadap pemeliharaan atau pengadaan sarana dan prasarana. Pada sesi selanjutnya, rapat dipimpin langsung oleh Salman Saelangi selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklih, Parmas dan SDM), didampingi Ketua Pelaksana Bakohumas, Carles Worotitjan. Salman mengevaluasi agenda kegiatan dan pemberitaan yang sudah dan sementara dilaksanakan, mengarahkan kepada pembenahan dan pemantapan dalam  pemberitaan, serta pembahasan agenda kegiatan Bakohumas. “Menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024, kinerja Bakohumas serta inovasi-inovasi dalam program kehumasan harus kita seriusi dan tingkatkan,” ungkap Salman dalam arahannya. Di sela-sela agenda pembahasan program, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon yang turut hadir dalam rapat ini, memberikan pendapat dan ide-ide tentang pemberitaan, salah satunya adalah membuat konten dan artikel guna pemanfaatan media website serta medsos terkait kegiatan-kegiatan yang ada. “Konten-konten medsos yang sifatnya edukatif harus ditingkatkan, untuk mengimbangi konten-konten yang sifatnya seremonial,” ungkap Tinangon yang juga Wakadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM. (Ucu/Ed:GT)

Manado, sulut.kpu.go.id – Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, dan setiap badan publik berkewajiban memenuhi kebutuhan informasi publik.  Karenanya pengelolaan informasi publik yang baik, pada era transparansi serta perkembangan teknologi informasi dewasa ini perlu mendapatkan perhatian serius. Setiap badan publik termasuk KPU harus terus berupaya untuk mendorong akses publik terhadap informasi, sehingga publik boleh mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat semakin hari semakin meningkat dan tidak dapat ditawar lagi. Guna memaksimalkan pelayanan dan pengelolaan PPID, KPU Sulut melaksanakan rapat PPID untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi tugas dan fungsi PPID. Rapat digelar pada hari Kamis 7 April 2022 di Aula Kantor KPU Sulut. Rapat yang dibuka langsung oleh Ardiles Mewoh selaku Ketua KPU Sulut sekaligus Pembina PPID, juga hadiri oleh Anggota KPU Sulut Yessy Momongan, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon. Dalam arahannya, Mewoh menyampaikan bahwa pengelola PPID harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terutama bagi pemohon informasi sambil tetap memperhatikan prosedur dan tata cara pelayanan yang sudah diatur dalam PKPU No. 1 Tahun 2015. Salman Saelangi selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, mengingatkan kepada Pengelola PPID untuk tetap berkoordinasi dengan setiap bagian terkait dalam penyajian data kepada pemohon.  Dalam rapat ini juga dibahas jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Dalam rangka peningkatan fungsi PPID, maka rapat PPID telah membahas salah satu program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah  Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID. Bimtek tersebut akan melibatkan seluruh Pejabat PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui, dasar pelaksanaan pelayanan informasi publik KPU, diatur dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.  Dalam PKPU tersebut diatur kewajiban jajaran KPU dari pusat hingga daerah untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (Yulita/Ed:GT/foto by wale pemilu)

Manado, sulut.kpu.go.id – Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), KPU Sulut melaksanakan Sosialisasi Program Beasiswa Stara dua (S2) Tata Kelola Pemilu (TKP) dan Peningkatan Kompetensi ASN, secara hybrid, Jumat 8 April 2022. Didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti dan Kabag Teknis, Partispasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh membuka secara resmi kegiatan ini. Dalam sambutannya, Mewoh memotivasi ASN di lingkungan Sekretariat KPU Sulut untuk membangun dan mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti program Beasiswa S2 TKP. “Lembaga telah memfasilitasi Pegawai untuk mengembangkan Kompetensi, maka sekretariat harus punya niat untuk menggunakan kesempatan tersebut,” ujar Mewoh. Senada dengan Mewoh, Pujiastuti pun mendorong seluruh ASN di lingkungan Sekretariat KPU Sulut untuk meningkatkan kompetensi demi tercapainya penyelenggara Pemilu yang berkualitas dan bisa beradaptasi cepat pada perkembangan kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian, dan pengembangan Sekretariat Jenderal KPU RI Lucky Firnandy Majanto, sebagai narasumber, memaparkan konsep peningkatan kompetensi ASN dan program beasiswa pendidikan tinggi program magister konsentrasi TKP.  Hal penting dalam pengembangan kompetensi, menurut Majanto, bukan hanya dorongan diri sendiri tapi harus ada dorongan dari Lembaga. Hal ini merupakan invesatasi jangka panjang, sehingga ASN dapat melaksanakan tupoksinya berdasarkan pengetahuan dari jenjang yang lebih tinggi.  Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Program Studi PSP Pasca Sarjana Universitas Samratulangi (Unsrat) Manado Deisy Tampongangoy dan Dosen TKP Unsrat Manado Ferry Daud Liando.   Tampongangoy mengapresiasi kerjasama yang telah dibangun KPU RI dengan Universitas Samratulangi (Unsrat) dalam program Magister Konsentrasi TKP. “Sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 tercatat 19 mahasiswa penerima beasiswa S2 TKP di UNSRAT,” jelas dia. Liando pun sepakat.  Ia menambahkan, program TKP dibentuk untuk membekali mahasiswa dengan tiga aspek yaitu pengetahuan kepemiluan, Skill, dan Integritas. Adapun sosialisasi ini dihadiri seluruh ASN Sekretariat KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara serta Dosen Pengajar dan Pimpinan Program Studi PSP Pasca Sarjana Unsrat Manado. (Randy, Alfiah, ed: LR/foto by wale pemilu)

Konsistensi untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkup KPU Sulut, terus dinampakkan KPU Sulut. Usai menggelar Rakorev dengan Satuan Tugas (Satgas) SPIP KPU Kabupaten/Kota pada pekan yang lalu, terkini, Satgas SPIP KPU Sulut menggelar rapat rutin, pada hari Kamis 7 April 2022 di Aula Kantor KPU Sulut. Rapat yang dibuka oleh Anggota KPU Sulut yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon tersebut, bertujuan untuk melakukan pembahasan terkait pelaporan kegiatan pengendalian minimal dalam bentuk pengisian dan pelaporan kartu kendali, serta kegiatan lainnya. Tinangon dalam arahannya menekankan bahwa implementasi SPIP merupakan bagian penting dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi KPU. Karenanya SPIP harus konsisten diterapkan, agar tidak timbul masalah dalam penyelenggaraan setiap tupoksi yang ada di KPU Sulut. Terkait dengan agenda utama rapat  yaitu pembahasan kegiatan pengendalian minimal dalam bentuk pelaporan kartu kendali setiap bidang kerja, Tinangon menegaskan bahwa kartu kendali SPIP tidak hanya cukup dilengkapi fisik dokumennya, namun harus dibahas substansi dari objek pengendalian. “Pengisian dan pelaporan kartu kendali SPIP hanyalah syarat minimal implementasi SPIP, masih ada hal-hal lain menurut tahapan penyelenggaraan SPIP yang harus kita laksanakan,” ungkap Tinangon yang juga merupakan anggota Tim Pengarah Satgas SPIP. Tinangon menyebut bahwa sekalipun merupakan syarat minimal dari implementasi kegiatan pengendalian, namun sesuai namanya, maka kartu kendali memegang peranann penting dalam rangka kita hendak menangani potensi risiko, sehingga masalah dapat dicegah dan tujuan organisasi bisa tercapai. Untuk itu, dirinya berharap agar Satgas dapat melakukan pembahasan mendalam, dan jika ada rekomendasi-rekomendasi maka akan disampaikan ke rapat peno KPU Sulut. Usai arahan Tinangon, pembahasan Kartu Kendali SPIP dipandu Kasubag Keuangan Sekretariat KPU Sulut Ferdynand Raintung yang juga Koordinator Bidang Pemantauan dan Pelaporan. Kartu kendali yang dibahas meliputi kartu kendali terkait perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sumber Daya Manusia (SDM), Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa kartu kendali KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada periode bulan Maret 2022 telah lengkap 100% dan secara substansi tidak ada masalah sama sekali. Untuk diketahui, implementasi SPIP oleh KPU Sulut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1  PKPU 17/2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut mengatur bahwa unit kerja eselon II di tingkat provinsi wajib menyelenggarakan SPIP yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Rapat SPIP pertama dalam Triwulan II tersebut dihadiri oleh para Kasubag selaku koordinator bidang serta staf lainnya sebagai anggota Satgas SPIP (Yulita/ Ed. FR).

Manado, sulut.kpu.go.id – Dalam rangka percepatan, pemantauan, transparansi dan Akuntabilitas akan pelaksanaan Kinerja dan penyerapan anggaran, KPU Sulut melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Monitoring & Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) serta Aplikasi E-monev  kepada KPU Kabupaten/Kota se- Sulut pada Kamis 7 April 2022 secara daring. Bimtek ini dibuka Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti. Dalam sambutannya Pujiastuti menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas kesediaan Kasubag Pelaporan Kinerja Organisasi Nugie dan Tim menjadi narasumber.  Pujiastuti berharap Bimtek yang dilakukan saat ini dapat mempercepat dan memperdetail pelaksanaan pengisian Aplikasi Sistem Monitoring & Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan Aplikasi E-monev di KPU Sulut. Semoga satker di kabupaten/kota se- Sulut dapat mempelajari secara komprehensif bahkan mengevaluasi pelaksanaan Aplikasi e-Monev dan SMART di masing-masing satker sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam proses penginputan, sambung Pujiastuti. Bimtek dipimpin langsung oleh Nugie selaku Kasubag Pelaporan Kinerja Organisasi dan Tim Monev KPU RI, Nugie menegaskan untuk penginputan harus tepat waktu agar semua kegiatan yang dilaksanakan bisa termonitoring secara detail baik dalam progress kinerja maupun pelaksanaan anggaran.  Metode pelaksanaan Bimtek tersebut dibagi menjadi dua kelas supaya peserta dapat lebih fokus mengikuti bimtek. Peserta dipandu secara langsung dalam pengisian aplikasi serta diberikan kesempatan untuk bertanya jika ditemukan kendala atau masalah Bimtek ini ditutup oleh Kabag Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulut Winda Tulangow dan didampingi oleh Kasubag Perencanaan Jan Kumaunang, Kasubag Data dan Informasi Lani Alouw serta seluruh staf pelaksana Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulut.  Adapun peserta bimtek terdiri dari Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Perencanaan KPU Kabupaten/Kota se- Sulut. (Christie/ed.JK)

Segenap keluarga besar KPU Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Tanwir Lamaming Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi-Nya.