Berita Terkini

Bitung, kpu-sulutprov.go.id - Sebanyak 8 Kontrainer yang memuat Surat Suara Pemilu 2019 di Sulawesi Utara dilakukan pembukaan secara simbolis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Pihak Kepolisian. PT. Adi Perkasa selaku penyedia yang mencetak dan mendistribusikan Surat Suara Pemilu 2019 di Sulawesi Utara telah mengirimkan sejumlah 4831 dos Surat Surat untuk KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Ketua SULUT Ardiles Mewoh mengatakan, dalam satu dus terdapat 1.000 surat suara, sehingga total ada 4.831.000 lembar surat suara untuk 15 daerah di Sulawesi Utara.  "Distribusi surat suara pemilu dan logistik lainnya dalam koordinasi dengan kepolisian dan Bawaslu; Kepolisian untuk pengawalan dan pengamanan, Bawaslu untuk pengawasan. Selanjutnya untuk teknisnya akan dilanjutkan di KPU kota dan kabupaten dan akan dilakukan penghitungan kembali surat suara dan selanjutnya dibuatkan berita acara," kata Ardiles. Setelah dilakukan pembukaan kontrainer, KPU SULUT disaksikan Kapolda Sulut Irjen. Pol. Drs. Remigius Sigid Tri Hardjanto, M.Si, Walikota Bitung Max Lomban, SE., M.Si serta Pimpinan Bawaslu SULUT Kenly Poluan melepas pendistribusian Surat Suara ke Kabupaten/Kota Turut hadir dalam pembukaan dan pendistribusian surat suara di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Polres masing- masing Kabupaten/Kota dan disaksikan oleh untuk Pers. Disela-sela acara pendistribusi, Kapolda sulut menegaskan bahwa pendistribusian logistik Pemilu ini akan dikawal oleh Polisi berseragam sampai ke tujuannya sesuai dengan SOP pengawal. “Teknis distribusi atau pengirimannya akan diatur oleh KPU, yang saya ingatkan kepada kalian semua (anggota Polri) laksanakan tugas ini dengan penuh rasa tangungjawab, kepada seluruh anggota agar dapat menjaga fisik dan semangat dalam melaksanakan tugas. Pastikan logistik pemilu itu sampai ke lokasi tujuan dengan aman,” ucap Kapolda di Terminal Petikemas Bitung. (admin/kpusulut/evans)

Miangas, sulut.kpu.go.id - Langkah-langkah taktis strategis dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 terus digeber KPU Sulawesi Utara. Daerah-daerah yang berkebutuhan khusus karena letak geografis juga mendapatkan perhatian lembaga penyelenggara Pemilu dibawah pimpinan Ketuanya, Ardilles Mewoh. Minggu (10/2), Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud dikunjungi KPU Sulut bersama Kapolda Sulut. Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Fillipina. Pulau ini merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan hanya memiliki satu desa. Pemilih terdaftar dalam DPT berjumlah 529 orang yang terdistribusi di 2 TPS. Menurut ketua KPU sulut Ardilles Mewoh, pihaknya memberi perhatian khusus pada Pulau Miangas mengingat akses informasi dan transportasi yang berbeda dengan daerah lainnya, sekalipun jumlah pemilih hanya 529 orang. "Bagi kami, sekalipun jumlah pemilih suatu tempat sedikit namun harus dijaga sama dengan dengan daerah dengan jumlah pemilih besar. Pemilih di Miangas harus tersentuh sosialisasi Pemilu agar supaya mereka dapat menggunakan hak pilih dengan benar dan suaranya menjadi berarti," ungkap Mewoh.   "Kita tidak hanya mengejar kuantitas partisipasi tetapi kualitas juga menjadi perhatian, " tambah Mewoh. Dalam kesempatan kunjungan ke daerah perbatasan tersebut, KPU Sulut menggelar sosialisasi bertajuk, "Sukses Pemilu dari Gerbang Utara NKRI".   Keterangan : Ketua KPU SULUT, Ardiles Mewoh memberikan Sambutan Menurut Ketua Divisi sosialisasi dan SDM, salman Saelangi, penekanan dalam sosialisasi yang disampaikan pihaknya adalah difokuskan pada kesadaran untuk menggunakan hak pilih, prosedur penggunaan hak pilih, proses pindah memilih serta aspek teknis lainnya.   Keterangan : Komisioner KPU SULUT Foto bersama usai Sosialisasi dengan Masyarakat Miagas Selain sosialisasi, jajaran KPU sulut, Kapolda dan KPU talaud didampingi PPK kecamatan Miangas meninjau rencana tempat penyimpanan logistik, rencana lokasi TPS serta melakukan pengecekan kesiapan personil pengamanan Pemilu.   Hadir juga dalam kesempatan ini, komisioner KPU sulut Lanny Ointu dan Meidy Tinangon, Kasubag Teknis dan Parmas Ruddy Laonsang, Kasubag Program dan Data, Ferdynand Raintung, Jajaran Polda Sulut dan Polres Talaud, KPU Talaud, PPK dan PPS Miangas. (admin/kpusulut/mtinangon)

Manado, sulut.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melayani hak pilih bagi para pemilih yang berada di perantauan dan di luar domisili KTP el, seperti yang sedang belajar/nyantri/kuliah, bekerja, dirawat, narapidana/tahanan, dan tertimpa bencana alam. Layanan pindah memilih tersebut dengan Formulir A5 yang bisa didapatkan di KPU Kabupaten/Kota asal atau terdekat, paling lambat 17 Februari 2019 agar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Tampusu, sulut.kpu.go.id - KPU Provinsi dan KPU kabupaten Minahasa akan sesuai dengan motto "KPU melayani" bertekad melindungi hak pilih praja IPDN Kampus Sulut di Tampusu. Hal ini mengemuka dalam pelaksanaan sosialisasi dan diskusi yang digelar IPDN kampus Sulut di aula Gedung IPDN tampusu Kabupaten Minahasa Jumat (1/2). Hadir sebagai narasumber Komisioner KPU Sulut, Korwil Minahasa Meidy Yafeth Tinangon. Tinangon dalam materinya menyinggung tentang posisi pemilih praja IPDN yang mayoritas berasal dari luar daerah. "Kita akan fasilitasi untuk pengurusan formulir pindah memilih atau formulir model A5 tanpa harus mengurusnya di daerah asal. Sekarang hal itu dimungkinkan sehingga mempermudah pemilih yang sudah terdaftar di DPT daerah asal namun karena keadaan tertentu seperti sedang kuliah di luar daerah sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di daerah asal, " ungkap Tinangon. Pihak KPU meminta data lengkap termasuk data desa tujuan, berhubung di bulan April praja IPDN akan praktek lapangan di beberapa desa di Minahasa. Direktur IPDN kampus Sulut, DR Noudy Tendean menyambut baik respon KPU Sulut atas permintaan sosialisasi yang diajukan pihaknya. "Mendagri melalui Rektor IPDN telah menghimbau kepada jajaran IPDN termasuk Praja untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April nanti. Terima kasih kepada KPU yang siap memfasilitasi hak pilih praja IPDN, ungkap mantan Karo Tata Pemerintahan Pemprov Sulut. Tim Sidalih KPU Minahasa dibawah pimpinan Ketua Diviai Data Lidya Malonda dan PPK Kecamatan Remboken telah melakukan pengecekan awal melalui aplikasi Sidalih keterdaftaran para praja dalan DPT untuk persiapan didata dalam DPTb. (admin/kpusulut/mtinangon)

Manado, sulut.kpu.go.id - Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dokumen pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada hari 29 Januari 2019 dengan peserta Ketua Divisi Teknis dan Kepala Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Rapat koordinasi ini bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Sulawesi Utara dan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dan didampingi Komisioner Yessy Momongan, Sekretaris Pujiastuti dan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Nina Polii. Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengingatkan kepada semua peserta rakor untuk tetap bekerja secara professional dan taat aturan terutama dalam menjaga dan mengelola dokumen pemilu yang merupakan tanggung jawab dari penyelenggara pemilu. Dalam kesempatan yang sama pula Sekretaris KPU SULUT Pujiasturi mengatakan dibutuhkan dukungan SDM dan Anggaran untuk suksesnya penyelenggaraan tahapan pemilu di Sulawesi Utara. "SDM merupakan sendi utama dalam melaksanakan semua tahapan, sehingga soliditas antara Komisioner dan Sekretariat sangat dibutuhkan, sehingga agenda tahapan tidak hanya bertumpuk pada komisioner tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari para pegawai yang ada”, ujar Tuti. Sementara itu Ketua Divisi Teknis Yessy Momongan dalam sambutan pengarahannya menekankan pertinggnya terib administrasi untuk mengurangi permasalahan hukum dikemudian hari, juga mengingatkan peran divisi teknis selain melaksanakan tugas utamanya dalam proses pencalonan, pemungutan dan rekapitulasi suara, diharapkan juga dapat mensuport kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan anomi masyarakat dalam meggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 17 April 2019 nanti. Dalam rakor tersebut juga Peserta rakor diajak bermain bersama oleh Kelompok SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Sulawesi Utara dengan “Game Anti Korupsi”. Pelaksanaan Game ini memiliki makna yang kuat dimana peserta diharapkan dapat mengetahui dan mengkategorikan kegiatan atau perbuatan sebagai tindak pidana korupsi yang sering dialami oleh penyelenggara negara demikian disampaikan oleh Ketua SPAK Sulawesi Utara. Diakhir Game tersebut Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh menyerahkan secara langsung Piagam Penghargaan kepada Pengurus SPAK SULAWESI UTARA atas peran sertanya dalam mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2019. Untuk diketahui bahwa pada Akhir Tahun 2018 KPU Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan Penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019 dimana salah satu penerima penghargaan tersebut adalah pihak SPAK SULUT. (admin/kpusulut/7012dy)  

Manado, sulut.kpu.go.id - Bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (26/01/2019) melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Dan Pengembangan Kehumasan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Prov.SULUT Ardiles Mewoh dan didampingi oleh Komisioner Yessi Momongan, Lanny Ointu, Meidy Tinangon, Salman Saelango serta Sekretaris Pujiastuti. Adapun peserta Rakor adalah Ketua KPU, Komisioner Divisi SDM dan Parmas, Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kab/Kota se Sulawesi Utara Dalam Sambutannya Mewoh menyampaikan beberapa hal yaitu mengingatkan kepada Komisioner bahkan Sekretariat untuk semakin fokus dan serius dalam menghadapi tahapan, apalagi semakin dekatnya hari H pemungutan Suara. “ Kami selalu mengingatkan menjelang hari pelaksanaan pemugutan suara agar para komisioner KpU Kab/Kota untuk semakin fokus dan serius. Ketika ada permasalahan terhadap badan ad-hock langsung diselesaikan, serta jJaga soliditas antar komisioner dengan sekretaris agar tahapan dapat berjalan dengan baik” ujar Mewoh. Pada moment ini juga Pujiasturi selaku Sekretaris KPU Prov. SULUT yang baru memberikan sambutan kepada para peserta Rakor. “ Permasalahan yang ada di KPU SULUT setelah disimpulkan mencakup benerapa hal yaitu SDM, Anggaran, dan Pelaksanaan anggaran. Maka dari itu saya dipercayakan oleh sekjen KPU RI untuk menyelesaikannya.” Selain itu Tuti panggilan akrabnya menekankan SDM merupakan sendi utama dalam melaksanakan semua tahapan,maka dari itu perlu ada soliditas antara Komisioner dan Sekretariat sehingga agenda tahapan tidak hanya bertumpuk pada komisioner. Jika ada permasalahan saya membuka pintu untuk berkonsultasi agar dapat dicarikan jalan keluar. Salman selaku Divisi SDM dan Parmas dalam kesempatan tersebut menyampaikan  terkait dengan metode kampanye, titik kampanye serta hal hal yang bisa dan tidak bisa terkait dengan Alat Peraga Kampanye yang sesuai dengan PKPU 23 Tahun 2018. Selain itu Ia juga menyampaikan bahwa terkait dengan penertiban APK itu bukan rananhnya KPU melainkan Bawaslu, maka dari itu jangan ada perbedaan persepsi antara KpU dan Bawaslu terkait dengan penertiban APK serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. (admin/evans)